Pemerintah Beri Bantuan Revitalisasi Desa Adat Batas Akhir Proposal 31 Januari Tahun 2019

JP-Nasional, Para pegiat pemberdayaan Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 kepada desa adat yang memiliki kekuatan identitas budaya di wilayah Indonesia.

Bantuan Pemerintah RDA diberikan kepada desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan masyarakat adat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Untuk itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 yang dapat digunakan oleh calon penerima, agar dapat dijadikan acuan teknis dalam upaya memperoleh bantuan dan teknis pelaporan setelah menerima bantuan tersebut.

Pengajuan Permohonan Bantuan Pemerintah RDA dapat disampaikan melalui proposal Kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, d/a Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai X, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Penerimaan proposal Bantuan Pemerintah RDA ditutup pada 31 Januari 2019.

Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan pelajari Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 – https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/petunjuk-teknis-bantuan-pemerintah-revitalisasi-desa-adat-tahun-2019/ (red.rhdyt/berbagai saunber)

TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

Dewan Pers Independent Solusi Tudingan Media Abal-abal, Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers


Keterangan Foto: Heintje G. Mandagie Ketua Umum DPP SPRI bersama Ketua Dewan Penasehat Sekber Pers Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno

JP-jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal.

Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.
Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini.

Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.

Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan.

Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri.

Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.

Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal.

Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media.

Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.

Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa.

Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan.

Bahkan, surat edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk
melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran.

Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah.

Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat.

Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.

Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan.

Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media.

Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI.

Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan.

Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers. Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya.

Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

Diungkapkan penulis melalui wa group :
*Heintje G. Mandagie,Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (red.rhdyt)

MBAK SISCA : RUMBES PADI SOLORAYA SIAP MEMANGKAN 02


JP-Soloraya-Semangat pagi salam RUMBES PADI para relawan untuk calon presiden Prabowo sandiaga Uno korwil soloraya panggilan akrab sisca,menjelaskan

di kota Solo Raya dan sekitarnya bertekad untuk memenangkan pasangan Nomor 02 tersebut di kawasan exkarisidenan Surakarta atau Solo Raya dengan seluruh ikhtiar serta doa seluruh relawan dan pendukung Prabowo sandi wilayah Jawa Tengah

khususnya di kawasan Surakarta atau solo raya bukan hal yang sulit untuk kita ambil suara pemenangan prabowo sandi pasti jateng kita akan rebut suara terbanyak pada pertemuan koordinasi dan konsultasi relawan Prabowo sandi Solo Raya dan jateng

Dibeberapa tempat yang sudah kita lakukan bahwa perhelatan beberapa titik yang sudah dilaksanakan di pemilihan Gubernur sudah menunjukkan kenaikan signifikan hasil yang sangat luar biasa ini adalah pergeseran dari simpatisan simpatisan yang Sekarang semua sudah paham terkait pentingnya bangsa NKRI mekanisme politik yang ada bagaimana kita melihat dukungan politik tahun 2014 lalu Pak Jokowi pernah memenangkan di Jateng dan bisa di 2019 akan kita rubah percaturan politik ini

lewat rumbes padi ganti menangkan Pak Prabowo, sandi ini adalah hal yang bukan mustahil adalah hal yang dimana para relawan yang telah berikhtiar dan bekerja keras bersama-sama untuk menyongsong kemenangan daripada pasangan yang kita banggakan bersama
Salam RUMBES PADI,diungkapkap korwil soloraya (red.rhdyt)

AMERIKA DISETLIKA , JOKOWI JALUK BALI FREEPORT

JP-Nasional-Sosmed begitu pesat banyak ungkapan dari masyarakat awak media mengambil berita dari seword.com yang berjudul : Apakah Amerika diam saat Freeport diambil oleh Jokowi? Sama sekali tidak itupun juga diambil dari berbagai kesimpulab beredarnya opini-opini masyarakat pro kontra yang mana semua demi kemajuan bangsa indonesia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rheinald Kasali mengatakan bahwa begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana pengambilan sebagian besar saham Freeport, Amerika marah besar dan mulai menggoyang Jokowi.

“Amerika marah besar bahkan bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war adalah hal biasa dalam mengawal kepentingannya”, kata Rheinald sebagaimana dikutip Kompas.com (Sabtu, 22 Desember 2018).

Pernyataan Rheinald itu sangat masuk akal. Negara manapun di dunia selalu melindungi kepentingan ekonominya jika diganggu oleh negara lain. Begitu juga dengan Amerika. Apalagi Amerika adalah sebuah negara adikuasa, sudah pasti marah ketika Jokowi mulai ngotot mengambil-alih saham Freeport.

Lalu apa wujud kemarahan Amerika terhadap Indonesia khususnya kepada Jokowi terkait Freeport itu?

Dari kepingan-kepingan yang ada, saya mencoba menyambung apa yang pernah dilakukan Amerika untuk menggoyang Jokowi yang berani mengganggu Freeport itu.

Pertama, lewat Setya Novanto. Saat menjadi kandidat capres Amerika, Donald Trump sudah tahu tentang persoalan renegoisasi Freeport. Donald Trump pun diketahui pernah bertemu dengan Novanto pada tanggal 3 September 2015 di Manhattan, New York. Saat itu Trump dalam sebuah konferensi pers memuji habis Novanto. Trump menyebut Novanto sebagai Ketua DPR paling berpengaruh di Indonesia.

Saya yakin bahwa salah satu poin pembicaraan keduanya adalah soal Freeport. Trump sangat mungkin meminta bantuan Novanto agar mengamankan kepentingan Amerika di Indonesia terkait renegoisasi Freeport.

Keyakinan itu berdasarkan ucapan Novanto dalam rekaman papa minta saham yang berbunyi Jokowi akan jatuh jika ia berani menolak perpanjangan izin karya Freeport.

Sangat mungkin Amerika memakai tangan Novanto untuk memaksa Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak karya Freeport itu. Apalagi Amerika sudah kecewa besar kepada Wapres Jusuf Kalla dan Sofyan Wanandi yang gagal membujuk Jokowi soal Freeport itu.

Apes bagi Amerika. Saat Setya Novanto bersama Reza Chalid ketemu dengan bos Freeport di Indonesia Maroef Sjamsuddin, pembicaraan mereka direkam. Belakangan rekaman ini menggegerkan Indonesia yang berujung tertendangnya Novanto dari kursi DPR dan Sudirman Said dari kursi Menteri ESDM. Sementara Reza Chalid Kabur.

Amerika tidak bisa lagi menekan Jokowi lewat tangan pejabat elit paling berpengaruh. Lewat wapres Jusuf Kalla gagal. Demikian juga lewat Ketua DPR gagal. Sementara seluruh rakyat Indonesia setelah rekaman itu terkuak, ada di belakang Jokowi. Amerika kemudian gigit jari sambil menunggu kesempatan kain menggoyang Jokowi.

Kedua, lewat kasus Ahok. Akhir tahun 2016, Donald Trump resmi memenangi Pilpres Amerika. Di waktu bersamaan kasus Ahok membesar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Amerika untuk lebih keras menggoyang Jokowi.

Menurut laporan investigasi Allan Nairn, rekan-rekan Donald Trump di Indonesia bergabung bersama para tentara dan preman jalanan dalam sebuah kampanye melengserkan Ahok yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Dari investigasi Allan Nairn itu diketahui bahwa beberapa tokoh senior dan perwira militer serta intelijen terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai ‘makar’ gerakan melawan Presiden Jokowi. Gerakan ini diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Dari kalangan DPR, pendukung utama gerakan ini adalah Fadli Zon, sebagai salah satu penyokong politik Donald Trump. Dari kalangan pengusaha terdapat nama Harry Tanoe, rekan bisnis Trump yang membangun dua resort Trump, satu di Bali dan satu di Lido, Jawa Barat. Para pendukung makar menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa.

Namun gerakan makar ini kemudian berhasil dilokalisir oleh Kapolri Tito Karnavian. Lewat strategi ciamik, Tito melakukan aksi penangkapan terhadap beberapa orang pagi hari sebelum aksi demo besar 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal 212.

Padahal jika terjadi chaos dan Jokowi berhasil dikudeta, pasukan Amerika di Australia sudah siap masuk dengan alasan mengamankan perusahaannya di Indonesia, sebagaimana yang disinyalir oleh Rheinald Kasali itu.

Hasil akhir gerakan demo itu seperti yang diketahui publik adalah Ahok masuk penjara dan penerapan skenario Ahok harus kalah pada putaran kedua Pulgub DKI Jakarta. Skenario Ahok harus kalah itu bertujuan untuk menyelamatkan Pemerintahan Joko Widodo dari penunggangan kasus Ahok. Dengan demikian penunggangan Amerika lewat kasus Ahok untuk menggoyang Presiden Jokowipun gagal.

Ketiga, lewat Pilpres 2019. Freeport mencoba mengulur-ulur waktu hingga Pilpres 2019. Harapannya adalah Jokowi kembali dicoba dilengserkan berdasarkan konstitusi dengan mendukung Prabowo. Prabowo mengakui bahwa ia didukung oleh Amerika untuk menjadi Presiden. Tak heran dalam setiap kampanyenya Prabowo selalu meniru Trump karena memang ia disokong oleh Trump.

Namun Jokowi menjawab strategi mengulur-ulur waktu Freeport itu dengan sebuah ultimatum paling keras pada bulan Mei 2018 lalu. Jokowi mengatakan pengambilan saham 51 persen Freeport harus dilakukan paling lambat akhir Agustus 2018. Jika tidak, Jokowi akan bertindak.

Untuk menguatkan posisi Indonesia, Jokowi sebelumnya telah mengangkat sosok gila Ignasius Jonan dan wakilnya Archabdra Tahar yang tak kalah gila untuk bernegosiasi dengan pihak Freeport secara maraton. Hasilnya lewat perundingan yang super alot dan super ngotot, maka pada tanggal 21 Desember 2018 Indonesia membayar lunas harga saham Freeport 51 persen sebesar Rp 56 triliun.

Apakah goyangan Amerika berhenti? Pasti tidak. Freeport menyerah kepada kengototan Jokowi untuk sementara. Akasannya karena usaha untuk mendongkel Jokowi gagal dan belum punya pilihan lain.

Tentu saja Amerika dipastikan akan kembali bermain di Pilpres 2019 dengan mendukung Prabowo. Yang paling berbahaya jika Jokowi lengser benar, maka Freeport jatuh kepada para pengkhianat bangsa.

Lalu apa yang bisa membuat Jokowi survive dari campur tangan Amerika dan negara asing lainnya? Hanya satu. Jokowi harus solid dengan TNI-polri bersama mayoritas rakyat di belakangnya.

Jokowi yang jujur, tidak korupsi, berkepala batu dan fight dengan negara manapun demi kedaulatan negaranya akan memaksa China menghormati Jokowi di Natuna dan Amerika di Freeport.

Jadi ketika Jokowi gagal digoyang karena ia ngotot bersama rakyat, maka Amerika gagal menjatuhkan Jokowi dan Freeportpun dicaplok Indonesia. Relakah anda Jokowi dilengserkan dan bumi Indonesia terus-menerus dikuasai negara lain bersengkokol dengan para pengkhianat bangsa? Kalau begitu #JokowiLagi.

Silahkan share tulisan ini bukan karena view yang banyak tetapi agar semua paham dan bergerak merapatkan barisan di belakang Presiden Jokowi agar menang pada periode kedua imbuh Asaaro Lahagu dalam tulisanya di seword.(red.rhdyt/sbr:seword)

Sekber Pers Indonesia Sesalkan Polri Atas Penahanan Wartawan di Bireuen Atas Pemberitaan

JP-Jakarta – Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan prihatin atas fenomena main tahan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis, seperti yang dilakukan terhadap wartawan Realitas, M. Reza oleh oknum di Polres Bireuen. Ia juga sangat menyesalkan hal tersebut terjadi.

“Atas nama Sekber Pers Indonesia, saya menyatakan sangat menyesalkan tingkah-pola oknum aparat yang main tahan terhadap wartawan atas delik aduan pemberitaan yang dimuat di medianya,” ujar Wilson kepada pewarta media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Sabtu, 22 Desember 2018.

Aparat kepolisian, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, seyogyanya menjadi pengayom masyarakat, pembela kepentingan rakyat, bukan jadi centeng pengusaha bertameng undang-undang. “Polisi itu digaji rakyat, bukan pengusaha, isi perutnya disuapkan rakyat, bukan pengusaha dan penguasa. Semestinya polisi bekerja menegakkan hukum atas kejahatan yang dilakukan korporasi yang merugikan rakyat, dan perilaku menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintahan,” imbuh Wilson yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Sebagaimana diberitakan berbagai media daerah dan nasional, M. Reza ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas aduan pimpinan PT. Takabeya yang menggunakan BBM bersubsidi. M. Reza diseret ke tahanan atas tuduhan melanggar UU ITE karena menyebarkan berita yang tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Takabeya (atas penggunaan BBM Bersubsidi) di akun facebook miliknya. Berita terkait: http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Beritakan+Dugaan+Kasus+BBM+Bersubsidi%2C+Wartawan+di+Bireuen+Ditahan+Polisi&subjudul=Kekerasan+terhadap+Wartawan

Menilik kasus tersebut, Wilson menyampaikan penilaiannya bahwa sungguh malang nasib warga masyarakat di negeri ini. Ketika kita – entah sebagai wartawan, pewarta warga, atau masyarakat awam biasa – menemukan kejanggalan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, rakyat tidak punya kekuatan dan/atau kekuasaan untuk menghentikan pelanggaran tersebut. “Mau melaporkan ke aparat, sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jika dibiarkan, rakyat dirugikan selamanya,” keluh alumni pascasarjana bidang studi Global Ethics dari Univeritas Birmingham, Inggris itu.

Juga, lanjutnya, ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran oleh para pemilik perusahaan, melalui caranya masyarakat saat ini yakni melalui media massa, media sosial, media komunikasi berbasis aplikasi WhatsApp, dan sebagainya, dengan serta-merta si rakyat tersebut ditahan menggunakan aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Ini undang-undang sontoloyo, menjerat warga yang menyuarakan isi hati dan pikirannya sebagai manusia, aparat polisi sebenarnya dapat menjadi harapan publik untuk cerdas dan bijak menggunakan UU ITE itu, tapi apa daya, umumnya polisi kita 11-12 dengan UU ITTE, sama-sama sontoloyo,” urai Wilson yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan TNI, Polri, guru, dosen, PNS, LSM, ormas, wartawan dan masyarakat umum itu, dengan nada kesal.

Lebih parah lagi, jelasnya lebih lanjut, ketika pengusaha berkait-kelindan dengan oknum penguasa. Warga semakin jadi bulan-bulanan oleh komplotan pengusaha-penguasa-aparat. “Saya dengar, pemilik PT. Takabeya Perkasa Grup, H. Mukhlis, A.Md, itu adalah adiknya Bupati Bireuen. Yah, kloplah sudah, sangat perkasalah perusahaan itu, lemah selemah-lemahnyalah kita-kita yang rakyat jelata ini,” kata Wilson.

Seperti banyak diketahui publik, berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Mukhlis, A.Md yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Bireuen dan Ketua Dewan kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen terlibat dalam kasus korupsi Irwandi Yusuf
(Gubernur Aceh non-aktif – Red). Mukhlis merupakan orang yang membukakan rekening penampung uang Irwandi Yusuf (berita terkait: http://www.ajnn.net/news/mukhlis-adik-bupati-bireun-yang-buka-rekening-penampung-suap-irwandi-yusuf/index.html ).

“Heran ya, polisi lebih membela orang-orang yang terindikasi terlibat dalam konspirasi pejabat koruptif daripada warga yang telah berperan aktif menyuarakan ketidak-benaran perilaku oknum-oknum sontoloyo itu,” pungkas tokoh pers nasional yang getol membela warga yang terzalimi ini heran. (Red.mjp/rhdyt.sbr:sekberpres)

SWISS BANK DAN 70 NEGARA BUKA DATA UANG MILIK WARGA INDONESIA


JP-Jakarta,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara. Salah satu negara yang akan memberikan adalah Swiss.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Sayangnya, ia tak merinci lagi negara lain yang akan bertukar data keuangan dengan Indonesia mulai tahun depan.

“Tahun ini kan kami dapat data dari 65 negara dan mengirim data ke 54 negara, tahun depan bertambah lagi karena kami sudah tanda tangan kesepakatan dengan lebih dari 100 negara,” ungkap Robert di Bogor, Selasa (11/12).

Saat ini, Robert belum bisa memaparkan secara gamblang dampak bertambahnya negara yang akan memberikan data keuangan WNI terhadap penerimaan pajak tahun depan. Sebab, pihaknya masih harus mengecek betul laporan yang diberikan dari negara lain.

“Kami akan adil, kami cek apakah sudah melaporkan di surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kalau belum kami tanya, sebelum tanya kami pastikan dulu agar tidak salah,” jelas Robert.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Seksama mengatakan implementasi komitmen AEoI ini awalnya dibagi atas dua tahap yang dimulai pada 2017 lalu dan dilanjutkan pada September 2018. Namun, penerapan berlanjut pada September 2019.

“Jadi total ada lebih 100 negara, memang ada beberapa yang akan masuk pada 2019,” ucap Hestu.

Ia mengaku perlu mengecek ulang untuk negara mana saja yang akan mulai memberikan data keuangan WP tahun depan ke Indonesia. Hanya saja, Hestu menyebut sejumlah negara yang sudah mengirimkan data WP ke Indonesia, antara lain Hong Kong, Singapura, Austalia, dan Cayman Islands.

“Yang penting bagi kami, kami sekarang tahu data keuangan WP Indonesia simpan di mana saja,” sambung Hestu.

Ia menambahkan, tidak seluruh negara yang berkomitmen menerapkan AEoI bersedia menerima laporan data rekening dari Indonesia. Sebab, sejumlah negara merasa warga negaranya tak ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia memutuskan untuk tak menerima data dari sejumlah negara dengan alasan yang sama.

“Kami kan kirim data ke 65 negara, tapi ada 14 negara yang bilang tidak butuh datanya dari Indonesia karena tidak ada warga negaranya di sini,” ujar Hestu.

Namun, Hestu mengaku perlu melihat lagi secara detil terkait negara mana saja yang tak bersedia menerima data dari Indonesia dan negara yang datanya tak dibutuhkan oleh Indonesia.(red.rhdyt/sbr:cnn)

Ratusan Mahasiswa Sumatera Demo Menuntut Kenaikan Harga Karet Dan Sawit

jp-Nasional-Ratusan mahasiswa yang Tergabung Di Jaringan Anak Muda Sumatera berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi di gedung Kementrian Perekonomian , Jumat (21/12/2018) Sore.

Kami Melakukan Aksi Ini peduli Dan Kasian Terhadap Penderitaan Orang Tua Kami Di Kampung Yang Notabene Nya Petani Karet dan Sawit Sudah 4 Tahun Lebih Harga Nya Anjlok Makanya Kami
Pada Hari ini Menuntut Untuk Pemerintah Segera Mengatasi Permasalahan dan Memberikan Solusi. Sudah 4 Tahun Lebih Masyarakat Sumatera Menderita Karena Harga Sawit Dan Karet Ujar Koordinator Lapangan Alim Sofyan Ritonga.
Berikut Tuntutan Kami:

1. Mendesak Presiden RI Jokowi untuk menaikkan harga petani sawit dan Karet
2. Tangkap dan penjarakan Mafia Kelapa Sawit dan karet.
3. Sejahterakan Petani Sawit dan karet Indonesia.
4. Desak Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk membeli sawit dan karet masyarakat agar memutus mata rantai tengkulak dan permainan pabrik.
5. Desak Kementerian Pertanian untuk meningkatkan edukasi dan binaan terhadap petani sawit dan karet Indonesia.

Kami Berharap Pemerintah Segera Menindak Lanjuti Dan Mencari Solusinya Karena Ini Urusan Perut Dan Mayoritas Mata Pencarian Masyarakat Sumatera Petani Sawit dan Karet. Apabila Tidak Ada Tindak Lanjutnya Kami Sudah Mengajak dan Koordinasi Dengan Para Petani Untuk Melakukan Aksi Dan Unjuk Rasa Besar”an Ujar Alim Sofyan Ritonga.(red.rhdyat)

PERJUANGAN MUBES PERS INDONESIA SATUKAN INSAN PERS INDEPENDEN


Journalpolice.id-,JAKARTA-Musyawarah Besar Pers Indonesia yang digelar di Gedung Sasono Utomo TMII Jakarta pada Selasa (18/12) menjadikan bukti soliditas yang tinggi insan pers Tanah Air. Mubes Pers yang diprakarsai oleh Sekber Pers Indonesia yang diketuai oleh Wilson Lalengke, dihadiri oleh para awak pers di seluruh penjuru Tanah Air ini dibilang cukup sukses dan patut untuk dilanjutkan sebagai kegiatan rutin guna menjaga sinergitas dan soliditas Insan Pers Indonesia.

Selama ini masih banyak awak pers merasa belum mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dalam keadilan hukum dan seringnya terjadi kriminalisasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Wilson Lalengke, sebagai Ketua Sekber Pers Independen Indonesia tanpa kenal lelah terus memperjuangkan hak-hak insan Pers di Tanah Air agar mendapatkan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum sesuai UU Pers No. 40/99.

Guna mewujudkan tujuan dari perjuangan tersebut, Sekber Pers Independen Indonesia menggelar Musyawarah Besar Pers Indonesia yang dihadiri oleh lebih kurang 2000 wartawan dari 33 propinsi dengan tujuan agar segera dapat terbentuk Dewam Pers Independen yang dapat menyerap aspirasi insan pers dan melindungi insan pers dari ketimpangan hukum dan kriminalisasi.

Antusias peserta yang hadir dengan tidak berhitung jarak dan biaya yang dikeluarkan masing-masing peserta menunjukan rasa cinta yang besar insan Pers Tanah Air terhadap persatuan dan kesatuan wartawan sebagai satu nasib satu perjuangan.

Dalam Musyawarah besar tersebut menentukan point yang akan ditetapkan untuk masadepan Pers di Tanah Air, salah satunya point yang terdepan adalah mendirikan Dewan Pers Independen sebagai wadah yang menaungi Insan Pers Tanah Air yang khususnya selama ini masih dikatakan awak media abal-abal.

Mubes Pers adalah pertemuan organisasi di luar konstituen Dewan Pers walaupun dari pendaftar ada nama-nama yang berasal dari PWI.
Pertemuan ini juga bukan untuk membentuk Dewan Pers tandingan tetapi ingin mengontrol lebih cermat Pers dan UU Pers yang ada, yang dirasa masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pertemuan ini juga suatu “rekor” di Tanah Air, dimana pertemuan ratusan media dan lebih kurang 2000 jurnalis dari seluruh Tanah Air berkumpul bersatu padu “satu misi, satu visi” memperjuangkan nasib insan Pers Tanah Air.

Marsono, salah satu admin Mubes Pers Indonesia memaparkan, “Pertemuan jurnalis dalam Mubes Pers Indonesia 2018 ini tidak dikatakan ilegal. Secara publikasi kan sudah open share, perizinan lengkap dan beberapa pejabat yang batal hadir pasti punya alasan tertentu. Kalaupun dikatakan ilegal maka tidak akan ada APH (Aparat Penegak Hukum) yang bertugas menjaga keamanan jalannya Mubes.”

Kendati dalam perjalanannya Mubes mengalami sedikit masalah saat Egy Sujana terkilir kata-kata dalam memberikan sambutan yang sempat hampir merusak jalannya Mubes. Namun inilah kenyataan yang ada bahwasannya “kedewasaan jurnalis sebagai Insan Pers” harus mumpuni dalam menyikapi segala hal dan kondisi.

Menanggapi insiden kecil tersebut, Sekber Pers Indonesia, Heintje mengatakan, “Bang Egy itu pengacara Sekber yang sudah pernah membela kami tanpa dibayar, jadi konteks beliau kami daulat berorasi tentang pers dan permasalahan hukum, saya katakan itu diluar dugaan. Kita sama sekali tidak ada urusan politik.”

Demikian pula dengan Bung Wilson Lalengke, menyikapi kegaduhan kecil yang sempat terjadi di acara Mubes Pers Indonesia di Gedung Sasono Utomo TMII selasa lalu (18/12), “kalian ini kan jurnalis yang sudah cukup cerdas dan dewasa, seharusnya bisa berperilaku yang teratur dan tertib, masa saya harus bilangin terus, kalian kan bukan anak kecil lagi, kalian ini jurnalis seharusnya paham betul bagaimana harus bersikap, kita sama-sama sedang berjuang, mari kita sama-sama mengatur dan membawa diri kita untuk tertib” ucap Bung Wilson di sela-sela keramaian Mubes Pers.(rhdyt)

JALAN RAYA GUBENG SURABAYA AMBLAS JADI TEMBING CURAM

Surabaya – Jalan raya Gubeng, Selasa malam (18/12) sekitar 22.15 WIB membuat heboh pengguna jalan.

Ini karena jalan tersebut mengalami ambles, diperkirakan sekitar 50% ruas jalan itu dan menyerupai jurang memanjang nyamping.


Posisi amblesnya jalan itu berada dekat rumah sakit silloam, di Raya Gubeng, juga dekat dengan lokasi proyek pembangunan

Pantauan di lokasi sejumlah petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan kawasan raya Gubeng.

Sempat aliran listrik dikawasan itu putus akibat amblesnya tanah di jalan raya Gubeng.

hingga berita ini ditulis, petugas masih berada di TKP (red.mjp/rhdyt.bayu.s)

API Jateng: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani


JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

“Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

TMII AKAN JADI SEJARAH NASIB MEDIA INDONESIA KEDEPAN


JP-JAKARTA,- Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, akan jadi tempat pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 18 Desember 2018.

Sejarah singkat Sasono Utomo TMII ini, berdasarkan penuturan pengelola gedung, selama puluhan tahun sejak dibukanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sasono Utomo TMII menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai Gedung Penerima hampir semua tamu negara, yang sekaligus menjadi tempat memperkenalkan Indonesia di semua bidang: ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Oleh karena itu dinamakan Gedung Negara Indonesia.

Usai pemaparan tentang Indonesia, termasuk filosofi bangsa Pancasila dan sesandi Bhinneka Tunggal Ika, para tamu negara akan diajak keliling Indonesia dengan melihat anjungan-anjungan tiap provinsi yang ada di areal TMII. Sayangnya, sejak Presiden Soeharto lengser, kebiasaan penerimaan tamu negara di Sasono Utomo TMII itu tidak dilanjutkan.

Pada hari Selasa, 18 Desember 2018, Sasono Utomo TMII akan mencatatkan satu sejarah penting Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Musyawarah Besar Pers Indonesia.

Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, Wilson Lalengke yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, bahwa dalam Mubes Pers Indonesia nantinya, pihaknya akan menggelar deklarasi serta penyampaian tuntutan Pers Indonesia.

“Dalam Mubes Pers Indonesia nantinya kami akan menggelar deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan Pers Indonesia untuk mewujudkan Kemerdekaan Pers dan kehadiran Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia,” pungkas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (Red.mjp/rhdyt)

Jokowi Papers, Dokumen Sakti Daftar Nama -Nama Musuh Besar Para Garong Negeri Indonesia

Orang yang kuat adalah orang yang sabar dan lurus

JP-jakarta-Jokowi papers adalah dokumen nama-nama orang Indonesia, pengusaha Indonesia, perusahaan Indonesia dan para koruptor alias para garong pencuri uang rakyat yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri. Nama-nama tersebut ada di kantong Jokowi. Mereka itu semua sejatinya adalah garong, perampok uang rakyat yang diam-diam menyimpan uangnya di luar Indonesia. Dokumen sakti ini aman berada di kantong Jokowi. Tak heran banyak sekali pihak yang terusik dan terganggu dengan sepak terjang Jokowi.

Harta para garong ini disimpan rapi entah di negara Singapura atau di luar Singapura dengan tujuan bebas pajak atau menyelamatkan uang hasil kejahatan korupsi. Presiden Jokowi paham modus mereka dan bukan basa basi, dirinya dan jajaran pemerintahannya akan mengejar mereka semua. Dengan tujuan mulia yaitu dana segar untuk pembangunan negeri demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu yang patut digaris bawahi tentang sosok yang bernama Joko Widodo Presiden RI ke 7 adalah keberaniannya yang luar biasa menghadapi para maling, garong, pengkhianat di negeri. Mengapa Jokowi berani? Karena Jokowi tidak punya beban masa lalu, TIDAK PUNYA KEPENTINGAN APAPUN dan dengan siapapun. Semua Jokowi lakukan demi KECINTAANNYA kepada negeri ini.

Sosok pemimpin yang sangat mencintai negeri melekat kuat di tubuh Jokowi. Bersih dan tidak korupsi, itulah sosok Jokowi di mata Mahfud MD ditambah lagi keluarganya tidak ikut-ikutan.

Beberapa kali dalam berbagai kesempatan pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tahu bahwa banyak orang Indonesia dan perusahaan Indonesia menyimpan trilyunan uangnya di bank-bank di negeri, entah di bank Singapura atau di luar Singapura. Jokowi menyinggung nama-nama tersebut sudah ada di kantongnya.

Di tahun 2016 Jokowi telah mengingatkan bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Sehingga, nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka karena memang aturan internasional sudah ditanda- tangani semuanya.

Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun

Dalam kesempatan lain di pidatonya, kembali Jokowi menyinggung banyaknya koruptor dari Indonesia yang menyimpan uangnya di bank-bank di Swiss dalam jumlahnya lebih dari seribu triliun rupiah . Dengan tegas Jokowi mengatakan untuk simpanan di bank Swiss itu dirinya akan menyita uang para koruptor tersebut.

Untuk itu kiranya beberapa upaya tengah digalang pemerintah Indonesia agar terjadi kesepakatan atau kerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk mengembalikan uang uang hasil korupsi itu ke Indonesia. Apakah ini sekedar gertakan? Nyatanya tidak, ini sekali lagi tentang keberanian sosok yang bernama Jokowi dalam merampas harta para koruptor yang selama ini tersimpan rapi di bank Swiss.

Di hari Minggu lalu tanggal 9 Desember 2018, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, Presiden Joko Widodo mempertegas komitmennya dalam mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri. Jokowi menegaskan, aparat penegak hukum juga tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada tersangka koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Salah satu tempat persembunyian hasil korupsi tersebut berada di Swiss yang terkenal dengan layanan perbankannya. Layanan yang baik ini diikuti dengan tax haven atau pajak yang kecil bahkan bisa juga bebas pajak. Hal ini menyebabkan Swiss sebagai salah satu negara tujuan utama dalam menyimpan dana hasil korupsi.

Bersama-sama pemerintah Swiss, pemerintah Indonesia telah mencapai titik terang dalam menandatangani mutual legal assignment (MLA). MLA ini merupakan platform yang legal untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang koruptor sembunyikan. Sehingga, dengan adanya MLA, harta dan aset dari para koruptor bisa menjadi sitaan Negara. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu dan di akhir 2018 tinggal di tanda tangani kedua belah pihak seperti yang dikemukakan oleh Dubes Indonesia untuk Swiss, Muliawan Hadad.

Pemerintah Swiss dan Pemerintah Indonesia selangkah lebih dekat untuk meneken perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). Penandatanganan perjanjian hanya tinggal menunggu waktu.

Demikian dikemukakan Dubes Indonesia untuk Swiss Muliaman D. Hadad melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/12/2018).

“MLA siap untuk ditandatangani. Saat ini sedang cari waktu dari kedua belah pihak,” kata Muliaman.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20181213162744-17-46282/siap-siap-wni-tak-bisa-lagi-sembunyikan-uang-di-swiss

Adanya kesepakatan lewat MLA antara Indonesia-Swiss menjadi sinyal bagi dunia internasional untuk berkomitmen kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, terutama pencucian uang dari usaha hasil korupsi. Oleh karena itu, program tersebut menunjukkan ketegasan sikap pemerintah RI yang tidak menolerir segala bentuk korupsi atau money laundering.

Tegasnya sikap Jokowi berhadapan dengan para koruptor alias para penggarong negeri sudah pasti membuat banyak pihak terusik dan terganggu. Jadi tak perlu heran mengapa setiap kebijaksanaan dan kebijakan di pemerintahan Jokowi selalu penuh dengan cibiran, nyinyiran dan julidnya manusia-manusia licik pembenci Jokowi.

Mereka yang terusik kepentingannya sudah pasti para membenci Jokowi. Selalu mencoba cara untuk melengserkan sekaligus bila perlu menghancurkan Jokowi. Para perampok, pencuri, perusak negeri ini setiap hari berkeliaran mencari celah menghantam dari segala sisi setiap kebijakan pemerintah secara vulgar tanpa ada kata risih apalagi malu.

Mereka akan menggerakkan siapapun agar tujuannya tercapai. Untuk menutupi kedok busuknya para mafia tersebut bertingkah laku macam pembela negeri. Mereka bisa jadi menyaru menjadi elit politik, pengamat, tokoh agama ataupun politisi setengah jadi.

Tujuan para garong, perampok, maling dan perusak negeri ini tidak tidak lain semata-mata hanya demi uang dan kekuasaan. Tidak heran segala cara akan mereka tempuh termasuk menggadaikan dirinya termasuk berpihak pada negara asing. Tidak percaya? Silahkan merenung dan berpikir mengapa pemerintahan Jokowi sepanjang tahun selalu penuh dengan fitnahan, nyinyiran dan hujatan.(red.mjp/rhdyt.sbr;seword)

BPKN: DEMI PERLINDUNGAN KONSUMEN MERANGKUL JAMPIDUM


JP-Jakarta,Perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen kususnya bagi pengiat perlindungan kosumen bisa melakukan kerjasama dengan instansi terkait BPKN saat ini mengandeng aparat penegak hukum kususnya Kejaksaan RI.

Dalam rangka membangun persamaan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKN adalah dengan menginisiasi dan merangkul aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan adalah hal yang tepat, karena tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan suatu perlindungan dalam berbagai bidang.

Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan era globalisasi yang mengubah tatanan perekonomian dan komunikasi masyarakat.

Oleh karena itu BPKN melaksanakan penandatanganan “Nota Kesepahaman antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM)”, di Kantor JAMPIDUM, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Wakil Ketua BPKN-RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mensinergikan tugas BPKN dan JAMPIDUM untuk mensejahterakan masyarakat melalui kepastian hukum dan pemulihan hak konsumen.
(10/12/2018)

#bpkn #bpknri #jampidum #perlindungankonsumen #konsumenbijak #konsumenberdaya #consumerprotection #konsumenindonesia
Pengiat perlindungan konsumen dan pantauan awak media.

disisi lain ketua lpksm putra lawu rois mengungkapkan Dalam rangka mengabil alih hak konsumen yang telah di rugikan oleh pelaku usaha bisa melalui jalur hukum pidana jika dirasa ada nasabah yang dirugikan akibat kelalian atau kesengajaan dari pelaku usaha

Harapan Masyarakat ataupun nasabah memang selalu diharapkan agar pemerintah melakukan upaya mudah dan tidak tumpang tindih hukum sehingga BPKN merangkul JAMPIDUM agar nasabah bisa melakukan upaya hukum agar hak hak nya bisa di ambil alih lagi imbuh ketua lpksm putra lawu.(red.mjp/rdhyt)

Mahasiswa di Banyuwangi Awali Tuntut Aset Korupsi di Masa Orba Disita

JP-Banyuwangi – Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menuntut aset korupsi di masa orde baru disita oleh negara. Mereka menyuarakan tuntutannya lewat aksi damai.

Dalam aksinya memperingati hari korupsi itu, Mereka mengecam tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara kala itu. 

Koordinator Lapangan (Korlap) peringatan hari Korupsi, Ketua BEM Untag, Rifqi Nuril Huda mengatakan, dalam aksi ini pihaknya mempunyai tiga tuntutan, yakni, mengutuk keras koruptor yang ada di negeri ini, karena sudah berkhianat kepada rakyat Indonesia, mendesak pemerintah pusat dan KPK untuk mengusut kasus korupsi dari masa Orde Baru hingga saat ini, dan menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan pengembalian aset dan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Aset korupsi pada masa orba harus dikembalikan untuk negara. Jangan sampai lolos lagi. Negara dirugikan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa masa orba,” ujarnya saat orasi di Jalan Ahmad Yani, Senin 10 12 2018

“Korupsi di Indonesia ini sudah tidak bisa di tolerir sekali, banyak pejabat negara yang ditangkap penegak hukum gara-gara korupsi,”ujar Rifqi.

Dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia ini, kata Rifqi harus diusut sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) hingga pemerintah saat ini. Pihaknya memberikan apresiasi kepada penegak hukum saat ini, yang sudah melakukan penyitaan aset korupsi Supersemar di Jakarta dan Bogor.

“Yang harus di perhatikan, dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia, pemerintah harus mengusut adanya dugaan korupsi pada masa Orba, dan hal ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Kami apresiasi pemerintah telah melakukan penyitaan aset Supersemar,” tegas ketua BEM Untag ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik Yayasan Supersemar. Aset yang disita tersebut antara lain vila di Mega Mendung, Bogor dan Gedung Granadi di Jakarta Selatan.

Selain dua aset yang telah disita, juga dilakukan penyitaan 113 rekening milik Yayasan Supersemar oleh tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menutupi kerugian negara.

Rifqi Huda menambahkan, pemerintah saat ini harus bertindak tegas dalam menjatuhkan sangsi hukum kepada tersangka korupsi untuk menindak seberat-beratnya, dan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorup, sehingga para koruptor itu tidak lagi bermain-main uang rakyat.

“Para koruptor itu jangan hanya diberi sangsi hukuman, tapi harus mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi,” tegas Rifqi.

Selain orasi, aksi di jalan Adi Sucipto ini sempat memacetkan jalan satu arah tersebut. Para aktivis BEM memberikan brosur kepada pengendara kendaraan yang melintas di jalan tersebut.(red.mjp/rhdyt/sbr:rhdyt)