4000 LEBIH WARGA BATANG MENGUNGSI AKIBAT BANJIR


sebanyak 4.000 warga Batang dan Pekalongan mengungsi akibat banjir

JP-Batang,- Setidaknya 4.000 warga Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengungsi akibat banjir yang melanda daerah setempat pada Minggu siang.

Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang Ulul Azmi di Batang, Minggu, mengatakan bahwa sekitar 1.000 warga mengungsi ke sembilan titik akibat rumah mereka terendam banjir hingga mencapai 70 centimeter.

“Kendati demikian, pada Minggu sore, sebagian para pengungsi sudah pulang ke rumahnya meski kondisi rumah masih terendam banjir. Kemungkinan mereka tidak betah beristirahat di lokasi pengungsian,” katanya.

Menurut dia, ketinggian air kini mulai surut hingga 40 sentimeter (cm) sehingga sebagian pengungsi memilih pulang ke rumahnya dan sebagian lagi tetap bertahan di lokasi pengungsian.

Untuk membantu para korban banjir, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang telah menyiapkan dapur umum dan mendorong kebutuhan logistik ke sejumlah titik pengungsian.

“Kita telah siapkan dapur umum dan logistik untuk para korban banjir. Kami mengimbau bagi warga yang rumahnya terendam banjir agar mengungsi ke lokasi yang aman karena curah hujan diperkirakan masih cukup tinggi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Suseno mengatakan sekitar 3.000 warga masih mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian antara lain di Masjid Alkaromah, Kantor Palang Merah Indonesia (PMI), GOR Jetayu, aula kecamatan dan kelurahan.

“Hampir semua wilayah di empat kecamatan yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur dan sebagian Pekalongan Selatan terendam banjir,” katanya.

Ia yang didampingi Kepala Humas Arief Karyadi mengatakan saat ini Pemerintah Kota telah membuka dapur umum, bantuan logistik di setiap kelurahan tedampak banjir, menyiapkan petugas kesehatan, dan proses evakuasi,” katanya.

“Hampir semua kelurahan di empat kecamatan itu terendam air, kecuali Kelurahan Kuripan dan Kertoharjo Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan,” katanya.(red.rhdyt/sbr:PNs)

JANGAN REMEHKAN PROPESI WARTAWAN

“Ayahnya Jenderal Tito juga Wartawan”

Profesi Jurnalis atau wartawan diatur dalam Undang-undang No.40/1999 tentang PERS dan mentaati Kode Etik Jurnalis. Dan di perkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers – Polri yang di perbaharui pada Februari 2017 lalu.

Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-wartawan menurut Undang-Undang manapun tidak dibenarkan.

Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering insan PERS mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis. “Jangan Hina Profesi Jurnalis,”kata sesepuh dan senior Pers.

Sejarah membuktikan sebagaimana dikutip dari laman online Bangka Pos bahwa ayah sang Jenderal yang saat ini ada di pucuk kepemimpinan POLRI juga berprofesi sebagai wartawan, bahkan anggota PWI seumur hidup.

Achmad Gafar (78) masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan.

Kala itu, dia mengenang nama Achmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut.

Pendidikan di era tahun 40-an dipengaruhi gaya Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei 1939 ini.

Namun, ilmu-ilmu agama sangat kuat ditanamkan orangtua dan guru-guru mereka di sekolah.

“Saya ingat Achmad Saleh, teman sekolah waktu SD,” ujar Achmad Gafar warga Pangkalpinang belum lama ini.

Karena itu dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. Belakangan, Achmad Gafar baru mengetahui, salah seorang anak Achmad Saleh yakni Tito Karnavian adalah seorang jenderal polisi yang kini menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Dia juga sempat mengenang bahwa Achmad Saleh yang meninggal dunia pada Kamis (27/10/2016) tahun lalu adalah seorang wartawan di RRI.

Istri Achmad Saleh bernama Kordiah adalah seorang bidan.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Achmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai wartawan.

Dia mengaku hanya sebagai wartawan biasa yang mendukung cita-cita dan keinginan anak-anaknya.
Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai orangtua, kini anak-anak Achmad Saleh sukses dalam bidangnya masing-masing. Anak pertama Prof DR Diah Natalisa, MBA pernah menjabat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II.

Dia kuliah di S1 di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di School of Business & Economics University of Kentucky, dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya.

Anak kedua Tito Karnavian lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kepolisian) pada 1987.
Sebelum memutuskan masuk Akabri, Tito sempat lulus tes di Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Tito juga menyelesaikan Master of Arts (M.A.) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK (1996), Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998), Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998), Sespim Pol, Lembang (2000), Ph.D in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude), dan yang terakhir yaitu Lemhannas RI PPSA XVII (2011).

Anak ketiga Achmad Saleh Dr Iwan Dakota. SpJP (K). Lalu anak keempatnya Dr Fifa Argentina SpKK bertugas di Rumah sakit Siti Khodijah. Saat diwawancarai tempo.co, pada 17 Juni 2016 lalu, Achmad Saleh menuturkan profesi di bidang jurnalistik menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk membiayai sekolah Tito hingga meraih jabatan tertinggi di kepolisian. Achmad menuturkan, ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di RRI.

Selanjutnya, ia membidani pendirian koran Ekonomi Pembangunan, Pelita, dan koran Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya. “Saya pernah mendirikan koran terbitan Palembang,” katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Sambu, Palembang, Jumat, 17 Juni 2016 silam. “Saya anggota PWI seumur hidup,”
Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan soal ucapan tak menyenangkan yang dilontarkan oknum aparat penegak hukum terhadap profesi jurnalis.

Way Kanan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Lampung. Dikutip dari wartakota, dua wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi korban pelecehan profesi jurnalis.

Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang hampir terlibat chaos di Kampung Negeribaru, Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Minggu (27/8/17) sekitar pukul 02.30 WIB waktu lalu.

Harus profesional
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M. Nasir Djamil mengingatkan kepada semua pimpinan Polri yang menjabat sebagai Kapolres, agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan pernyataan di depan publik.

Demikian disampaikan Nasir Djamil terkait dengan ujaran oknuaparat kepada wartawan beberapa hari lalu. “Seharusnya mereka memahami makna Polisi Profesional, Modern dan juga Terpercaya. Dalam bersikap harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Aparat Huku selayaknya harus tahu dan melaksanakan tugas pokok Kapolres, “Kalau aksi Kapolres seperti ini tidak dihentikan, bagaimana masyarakat nyaman, wartawan itu juga kan masyarakatnya.

Bagaimana juga dicontoh bawahannya. Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir bahwa semua hasil kerja wartawan ibarat kotoran.

Ini sangat menyinggung profesi wartawan. Padahal pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengontrol kekuasaan,” tegasnya.

Mantan wartawan ini pun meminta Kapolres segera meminta maaf dan meralat komentarnya.“Sering-seringlah duduk dengan juru warta agar ada kesepahaman dan saling membantu dalam tugas.

Polisi butuh wartawan dan sebaliknya wartawan juga butuh polisi sebagai salah satu narasumber” pungkasnya.

Wajib di Proses
Menurut Leo Batubara Sesepuh dan juga Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ketika di hubungi FHI menyampaikan terkait adanya penghinaan profesi jurnalis, menyampaikan”Tugas wartawan itu sudah diatur menurut Undang-undang No.40/1999, jelas itu, wartawan dilindungi undang-undang, sebaiknya aparat itu melindungi bukannya merusak hubungan baik,”kata Leo dengan tegas.”Jika ada ketidak senangan dengan wartawan, adukan saja ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang menertibkan,”tambah Leo.

Sementara menurut wartawan Senior sekaligus pengajar di PWI Drs. Antonius Purba, menyampaikan kepada FHI,”Wajib diproses agar hal senada tidak terulang lagi, mengingat oknum aparat yang menghina tersebut adalah penegak hukum yang tidak patut mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian,”kata Antonius Purba, Alumni IISIP Lenteng Agung tahun 1987 dengan tegas.

”Intinya Polri dan Dewan Pers sudah membuat kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesepahaman agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan,”tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan FHI.
(Red.rhdyt/faktahukum)

PERLINDUNGAN KONSUMEN : DPR BENTUK “BSBI” UNTUK AWASI KINERJA OJK DAN BI APABILA PELAYANAN PENGADUAN DAN TUGAS KURANG MAXIMAL KEPADA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA


“BSBI bertugas Mengawasi kinerja BI dan OJK” tulisan lama ini mengelitik untuk di pahami .

banyak masarakat dan pengiat perlindungan konsumen dibuat bingung oleh lembaga ojk kususnya dalam pengaduan konsumen, entah apa kerja mereka disaat awal berdiri pengiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu 2014 disolo, pernah mengadukan 3 nasabah jawaban tertulis, terhadap perlakuan beberapa bank di solo, jawaban atas pengaduan konsumen kebetulan jawaban tertulis tidak memuaskan akhirnya didatangi waktu itu masih di kantor BI jawabanya dr petugas silahkan selesaikan dulu dengan pihak perbankan dan jelas lembaga konsumen tersebut,

dalam aduanya jelas melaporkan kinerja bank yang sepihak melalakukan pelelangan sepihak melibatkan Kesi dr malang waktu itu ! apa jawaban waktu itu dari petugas ? Kami tidak berwenang menangani sengketa nasabah bahkan sampai sekarang pun masih stag sampai saat ini.

Contoh lagi beberapa waktu lalu 2017 dan 2018 mengadukan salah satu leasing di semarang mendapat perlakuan yang sama bluder.

Dari lembaga perlindungan konsumen putra lawu menyoroti dulu 2014 baru berdiri petugas penyesuaian lahh kok masih 2018 sama seperti pertama kali ada pembela nasabah selain penggiat perlindungan konsumen yaitu Bidang pengaduan perlindungan konsumen di ojk.

Sebenarnya OJK bekerja untuk siapa….??
gelitiknya.

Beberapa waktu lalu Nasabah selalu kita arahkan supaya meminta print out SLIK ke OJK banyak sekali laporan pihak jasa keuangan kususnya BPR, koprasi dalam lapiran ke OJK tidak sesui dengan kenyataan tagihan kepada nasabahnya.

maka tulisan dr media Neraca walaupun sudah lama oleh Mohar Syarif Kamis, 04/07/2013

Patut dia apresiasi apakah BSBI bisa mengawasi dan menegur kinerja OJK Dan BI
imbuh ketua lembaga perlindungan konsumen putra lalwu disela sela waktunya.

isi tulisan media neraca – Kandidat Calon Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2013-2016, Fadhil Hasan mengatakan, bila terpilih, dirinya tidak hanya mengawasi Bank Indonesia (BI) saja, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, BSBI muncul untuk mengawasi bank sentral.

Namun, seiring lahirnya OJK yang mengakibatkan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK pada 2014 mendatang, adalah alasan kuta mengapa BSBI juga harus mengawasi OJK.

“Pengawasan BSBI ke OJK atas dasar permintaan DPR selaku pemberi tugas dan hanya terkait di sektor perbankan yang sebelumnya ada di BI. Sepanjang diminta, itu bisa dilakukan.

Saya merasa bahwa itu sesuatu yang memadai dari sisi hukum,” kata Fadhil, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (3/7).

Anggota Komisi XI, Tossi Aryanto, justru lebih banyak menyoroti kesiapan Fadhil Hasan dalam menjaga profesionalisme dan independensi.

Sebab, dari periode sebelumnya, BSBI dinilai banyak mengadvokasi BI, dan bukan menjadi kepanjangan tangan Komisi XI DPR.

Selain itu, kata Tossi, anggota BSBI periode sebelumnya tidak terlalu mengigit lantaran telah menjadi corong BI.

Padahal, sesuai dengan peran fungsinya, BSBI seharusnya menjadi instrumen DPR dalam mengawasi BI.

\”Bagaimana leadership dan komitmennya. Hal ini dikarenakan BSBI digaji oleh BI,\” kata Tossi kepada Fadhil.

Dalam menanggapi pertanyaan DPR, Fadil menjelaskan fungsi BSBI tidak menggigit karena terbatas.

Oleh karenanya, dia berjanji akan melakukan pendekatan yang informal untuk bisa mempengaruhi kebijakan BI.

\”Secara formal memang tidak terlalu menggigit.

Tetapi dengan informal akan lebih cair dan bisa diperhitungkan,\” tegasnya.

Bahkan, Fadhil juga berjanji akan betul-betul memerankan tugas dan fungsinya untuk membantu DPR dalam mengawasi kinerja BI.

Dia bahkan akan menjaga profesionalisme dan integritasnya untuk menjalankan amanah yang bakal diembannya jika terpilih.

\”Profesionalisme dan integritas. Walaupun tempat dan anggaran dari BI tidak masalah. Yang harus kami lakukan, komunikasi intensif dengan komisi XI untuk mengingatkan bahwa BSBI alat DPR mengawasi BI,\” tutur Fadil.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada kandidat calon anggota BSBI lainnya, Chairul Djakman.

Dosen FEUI itu secara tegas akan menjaga independensi, meskipun dalam kegiatannya dibiayai oleh Bank Indonesia. Dia akan bekerja dengan memberikan gambaran soal BI, terkait dengan masalah pengawasan dan supervisi.

\”Siapa pun yang bayar, kami bisa menjaga independensi, meskipun yang bayar BI.

Namun, kami punya pandangan, ini adalah tanggung jawab.

Bukan berarti kami harus patuh kepada BI,\” tegasnya.

Sedangkan A Tony Prasetiantono menambahkan, independensi akan dijaga jika terpilih menjadi anggota BSBI.

Dia mengaku independensi sudah dijaga sejak dirinya berkecimpung menjadi pengamat ekonomi puluhan tahun silam. “Independensi saya tetap sejak menjadi pengamat, sejak tahun 1986 silam,” katanya.

Meskipun begitu, Tony mengkritik calon anggota BSBI yang berafiliasi dari partai politik atau pernah menjabat sebagai anggota DPR dari partai politik tertentu. Menurutnya, anggota BSBI yang berafiliasi dengan partai politik tertentu bisa tak independen.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar tradisi anggota BSBI yang terafiliasi secara politik dapat dihentikan.

“Mudah-mudahan sekarang ditradisikan tidak terafiliasi secara politik sehingga bisa independen dan karyanya lebih nyata,” ujarnya. Perlu diketahui, Komisi XI DPR mulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi calon anggota BSBI.

Sejauh ini, terdapat 10 kandidat anggota BSBI. Namun, dua calon belum merespon akan mengikuti fit and proper test, Komisi XI tetap akan memberikan penilaian kepada delapan calon lainnya. Kedua calon tersebut adalah Sidharta Utama dan Arianto Patunru.

Sedangkan kedelapan calon tersebut adalah Ahmad Erani Yustika, Deswandhy Agusman, Umar Juoro, Chairul Djakman, Fadil Hasan, A Tony Prasetiantono, Mundrajat Kuncoro dan Sri Adiningsih. [red.rhdyt/sbr:neraca.co.ic/mohar]

Lebih dari 10 Ribu Demonstran Tuntut Kebebasan Pers di Serbia


JP-international- Lebih dari 10 ribu orang berbaris di Beograd pada Sabtu (19/1) malam, untuk memprotes pemerintahan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), dan menuntut kebebasan media sebagai prasyarat untuk pemilihan umum yang bebas dan adil.

Seperti dikutip dari Reuters, para pengunjuk rasa yang merupakan gabungan Aliansi untuk Serbia, kelompok oposisi yang terdiri dari 30 partai dan organisasi, mengenakan lencana bertuliskan “Itu telah dimulai” dan meneriakkan “Pencuri Vucic”.

Demonstrasi mingguan kedelapan kalinya itu telah menarik perhatian banyak orang. Protes telah menyebar ke kota-kota lain di Serbia. Hari Jumat lalu diadakan di Novi Sad, kota terbesar kedua.

“Satu-satunya tuntutan yang kami inginkan adalah kejahatan (rezim) ini hilang. Kami ingin pemilihan umum, tetapi kebebasan harus dihadirkan lebih dulu,” kata Branisalv Trifunovic, seorang aktor yang berbicara di hadapan publik sejak beberapa pekan sebelumnya.

Tidak ada seorang pun di kantor pemerintahan Vucic yang bisa dihubungi untuk memberikan komentar. Sebelumnya, presiden mengatakan dia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi untuk melakukan reformasi pemilu dan meningkatkan kebebasan media, bahkan jika ada 5 juta orang di jalan.

Kendati demikian, dia mengaku bersedia untuk menguji popularitas partainya dengan perhitungan suara cepat.

“Saya datang ke sini untuk menyatakan ketidakpuasan saya terhadap elit yang berkuasa.

Mereka mengendalikan semua media, saya muak dengan semua korupsi yang terjadi,” kata Ljiljana Zivanovic, seorang pensiunan berusia 64 tahun. (Red.rhdyt/sbr:CNN)

HUKUM INDONESIA PUTUSAN SIDANG M1 HARI INI JUMAT DITUNGGU JUTAAN UMAT MANUSIA , ADILKAH ?


JP- Cirebon , pantauan awak media di lokasi dan medsos menjelaskan prosesi persidangan Kasus pemalsuan SBI Berakhir Bebas tanpa sarat adalah harapan umat rakyat dunia, indonesia kususnya ungkap relawan dari pantauan

Dihadiri ratusan relawan UN Swissindo perwakilan di seluruh indonesia selalu setia mengikuti dan memeberi suport sejak penangkapan di mabes polri dan semakin banyak yang memberi suport di akhir putusan hari ini jumat walaupun kecewa hati tenang tetap damai karena Yang Mulia Sino AS.ir.sugihratonotonegoro.st adalah M1 punya cara sendiri yang relawan tidak bisa ungkapkan terang relawan.

Catatan Kronologi Singkat dari medsos relawan yang hadir proses Sidang Pengadilan, Dan Anjuran Berdoa oleh Relawan UNS Untuk YM King Of Kings M1:

*Dakwaan JPU :*
Pemalsuan SBI
Pasal 263 ayat 1dan 2

*Eksepsi Pembela :*
Dakwaan JPU sumir atau tidak berdasar dan batal demi hukum.

*Kesaksian Para Saksi :*
Tidak ada bukti Pemalsuan SBI.
Tidak ada bukti asli SBI
Tidak ada pihak yang merasa dirugikan
Tidak ada keberatan dari Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad.
Tidak ada saksi (dari BI) yang memberikan contoh dokumen SBI yang asli.

Kesimpulan semua Kesaksian :
Dakwaan Pemalsuan SBI, yang merujuk Ayat 1 pasal 263 tidak ada yang bisa membuktikan telah dilakukan oleh YM.

*Tuntutan JPU :*
JPU menuntut hukuman Penjara selama 5 tahun 6 bulan.

{Terlihat jelas bahwa JPU tidak mau memperdulikan hasil kesaksian para Saksi Fakta dan saksi ahli dari BI, yang dihadirkan JPU sendiri, bahwa semuanya tidak bisa membuktikan sesuai fakta persidangan, atau antara Dakwaan dan Fakta persidangan tidak berkesesuaian.}

*Pledoi /Pembelaan :*
Sesuai Fakta Persidangan, YM dan Pembelanya menyampaikan dengan sangat kuat bahwa Jaksa telah tidak bisa membuktikan dakwaannya dengan fakta fakta persidangan.

Dengan alasan tersebut YM yang juga menjelaskan siapa sejatinya beliau sebagai pemegang misi global dan Tim Pengacaranya meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU.

Tim Pembela Memohon aga Majelis Hakim memutuskan bebas murni (Vrijspraak).

Ini berarti tidak memberikan kesempatan JPU untuk Banding maupun kasasi.

*Replik JPU :*
JPU tetap berkeras kepala mempertahankan Tuntutannya.

JPU dalam Repliknya menyebut kan bahwa masalah ini muncul berawal dari demontrasi relawan UNS yang mempertanyakan SBI 4500T di depan Kantor BI di Sulawesi Selatan tahun 2016.

*Duplik YM :*
Sekali lagi YM menegaskan bahwa YM bukan yang membuat SBI No.101.102.537. Dan tidak pernah menggunakan nya ke BI maupun Bank bank lain.

YM menyebutkan bahwa ada *Dua Pihak* yang malah menggunakan SBI tersebut dan meminta KPK untuk Memeriksanya.

YM meminta untuk dihadirkannya Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad yang waktu itu menjabat Sebagai Dewan Gubernur BI, tetapi tidak dihadirkan oleh pengadilan ini.


YM juga neminta KPK untuk memeriksa adanya penyalah gunaan wewenang dan penggelapan dana ini, dan beliau sampaikan bahwa beliau hanya menjadi korban saja.

Terakhir YM meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan beliau dari tahanan setelah 6 bulan ditahan.

*Duplik Pembela :*
Tim Pembela menegaskan sekali lagi bahwa dikaji secara obyektif, (7 lembar) terdakwa tidak terbukti telah membuat apalagi menggunakan SBI yang dikatakan sebagai palsu tersebut, dan tidak sesuai seperti yang dimaksud KUHP pasal 263 ayat 1 dan 2.

Dan Miminta Majelis Hakim Untuk megambil keputusan yang seadil adilnya sesuai fakta persidangan yang sudah jelas tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan dan menggunakannya.

Jelang Keputusan Hakim :

Menjelang *Putusan Majelis Hakim* Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Jabuari 2019, marilah Kita semua / Relawan UNS berdoa Kepada Tuhan YME, Agar :

Majelis Hakim memenuhi permohonan YM dan Tim Pembela Untuk Membebaskan YM Terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO : dungkapkan oleh relawan.

Pantauan awak media Sidang hari ini jumat 18 Januari 2019 Dengan Putusan :
Penjara 3tahun 10bulan membayar denda rp.5000 dasar putusan adalah hasil dari sidang sebelumnya.

MASA PENINJAUAN KEMBALI : WAKTU 7HARI SEJAK DI PUTUSKAN HARI INI JUMA’AT 18 Januari 2019

relawan yang hadir ratusan dari berbagai daerah di indonesia dan dari negara negara anngota masih bersabar dan setia menunggu keadilan hukum yang adil dari Penegak hukum kita

masih ada waktu 7hari sejak di putuskan ini agar selalu berdoa dan bersabar atas putusan PN Sumber Cirebon imbuh wag.

(red.rhdyt/sbr: pantauan wag dan berbabagai sumber lainya)

KEMENDAG : SPBU DI SEGEL KETAHUAN CURANGI KONSUMEN

JP-,MEDAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap SPBU 14201138 yang berada di Jalan Ringroad Gagak Hitam Medan.

Tindakan tersebut dilakukan karena SPBU 14201138 kedapatan mengoperasikan alat pengisi BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto, mengatakan, sebelumnya pada Senin (14/1/2019), dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

“Dalam sidak tersebut salah satu dari dua SPBU yang disasar terpaksa disegel petugas karena mengoperasikan enam unit pengisi BBM atau nozzle jenis solar dengan tingkat kesalahan rata-rata mencapai -0,83 persen,” jelasnya.


Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan melakukan sidak SPBU Nakal yang rugikan konsumen, hingga berujung penyegelan.

Ia mengatakan, sanksi yang dikenakan berdasarkan UUML adalah denda paling tinggi Rp1 juta dan atau kurungan paling lama 1 tahun.

“Tindakan yang sama dengan pendekatan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi hukum yang dikenakan maksimal Rp 2 Miliar atau penjara paling lama 5 tahun,” katanya.(red.rhdyt/sbr:trbn mdn)

KAPOLSEK SLAWI DIMINTA SEGERA MENINDAKLANJUTI KASUS PENGEROYOKAN WARTAWAN

JP-Slawi, Bedah Kasus- Pimpinan Redaksi Tabloid Bidik News Operation,Happy Christalina berharap agar Polsek Slawi segera menindak lanjuti kasus pengeroyokan yang menimpa salah satu wartawan yang bergabung di media Bidik News di Wilayah Kab.Tegal pada Jumat (11/1/2109) lalu yang terjadi di Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos).

Karena menurutnya kasus tersebut telah dilaporkan oleh korban yang telah melaksanakan dan menyerahkan bukti visum kepada Polsek Slawi, pada Sabtu (12/1/2019) lalu dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/03/01/2019/JATENG/RES TGL/SEK SLW.

Sebab, hingga berita ini diturunkan Pihak Kepolisian belum berhasil menangkap para pelakunya, sehingga timbul pertanyaan mengapa sudah dilaporkan, serta beberapa saksi juga sudah menyebutkan nama serta keterangan yang lengkap namun belum ada tindak lanjut, ungkapnya.

Apalagi, lanjutnya sesuai penuturan saksi saat dimintai keterangan oleh petugas SPKT Polsek Slawi satu diantara 5 pengeroyokan yang bernama Gajol warga Desa Dukuhlo Kec.Lebaksiu Kab Tegal, usai menganiaya korban hingga tak sadarkan diri karena mengalami luka serius di bagian kepala dan mata kanannya, sebelum pergi menyampaikan pesan kepada saksi.”Jika korban tidak terima, suruh datang saja ke Terminal Dukusalam nama saya Gajol dan saya terbiasa nongkrong di terminal, dan orang terminal semua kenal” ujarnya menyampaikan keterangan saksi.

Dengan diturunkannya berita ini, Kapolres Tegal melalui Kapolsek Slawi dan Kasat Reskrim diminta untuk segera menangkap para pelaku dan mengusutnya sampai tuntas dikarenakan ini sudah menyangkut nyawa seseorang yang terancam dan keresahan bagi masyarakat sekitar.(red.rhdyt/sbr:Mpi)

BI: SETELAH SBI DIHENTIKAN 2011,KINI SBI DIHIDUPKAN LAGI DEMI TARIK INVESTOR


JP-Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan. Sebelumnya,

pada 2011 SBI sempat dinonaktifkan sebab BI terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga SBI.

“Bagus kan. Artinya, melihat situasi. Memang kalau kemarin karena sertifikat deposito apa itu yang dihidupkan pada waktu itu, itu tidak se-liquid SBI. Iya kan,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Tarik Dana Asing, BI Berencana Terbitkan Kembali SBI Tenor 9 dan 12 Bulan
Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,25 Persen

Penggantian SBI dengan SBN Genjot Pembangunan Infrastruktur
Darmin mengatakan, SBI merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat diperlukan untuk menarik dana masuk. Hal tersebut dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk memberi ruang bagi pemilik dana supaya tertarik menanamkan investasi.

“Kalau SBI itu benar-benar liquid, bisa dipakai untuk instrumen investasi. Jadi ya situasi sekarang ini adalah situasi dimana kita perlu memberi ruang untuk pemilik dana supaya tertarik masuk. Maka kemudian dicoba untuk BI untuk menyediakan instrumen investasi lebih banyak,” jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, penerbitan SBI dapat menambah daya tarik investasi di Indonesia. “Mestinya, harusnya ada. Yang tadi nya orang merasa dia mau keluar, bisa saja dari pada dia keluar kalau dia percaya BI nya bisa menjaganya lebih baik,” jelasnya.(red.rhdyt/sbr:L6)

PPDI :RIBUAN PERANGKAT DESA DEMO JOKOWI DAPAT JAWABAN LANGSUNG SORAK GEMBIRA


JP-Jakarta-Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.


Jokowi memastikan perangkat desa

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja dan mendpatkan pelayanan BPJS.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,atas revisi PP no 43 tahun 2014 dan PP 47 2015” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.(red.rhdyt/karno)

Jokowi Kaget Dengar Penghasilan Guru Rendah, Langsung Laporkan Saya Problem Ada Dimana ? Semua Ada Solusinya

JP-Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahmi dengan 371 orang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Jokowi mendapat laporan mengejutkan bahwa masih ada guru bergaji di bawah UMR.

“Mereka pejuang pendidikan, Pak. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp 300-400 ribu per bulan yang belum bersertifikasi. Yang sudah bersertifikasi sudah setara dengan UMK,” ujar Pembina PGSI, Abdul Kadir Karding, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Jokowi, yang kemudian dipersilakan berpidato, merespons laporan yang disampaikan Karding. Jokowi seolah tidak percaya ada guru yang bergaji ratusan ribu rupiah per bulan.

“Tadi saya dengar dari Pak Ketua ada gaji Rp 300-500 ribu. Dalam hati saya tidak percaya. Tetapi kalau yang ngomong Pak Ketua, ya saya harus percaya bahwa memang masih ada,” kata Jokowi.
Jokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendahJokowi kaget mendengar masih banyak guru yang bergaji rendah. (Andhika Prasetya/detikcom)

Jokowi menyebut guru memiliki peran penting dalam pendidikan untuk generasi masa depan. Jokowi bertanya-tanya perihal inpassing (penyesuaian pangkat) dan sertifikasi guru yang diimplementasikan di lapangan.

“Peranan Bapak/Ibu sentral. Oleh sebab itu, saya mau selesaikan persoalan tadi yang disampaikan, berkaitan dengan inpassing dan sertifikasi. Saya nggak tahu kenapa nggak rampung, problem ada di mana. Mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja,” ujar Jokowi sambil meminta salah satu guru menceritakan kendala-kendala di lapangan.(red.rhdyt/sbr:dtk)

M1 : JAWABAN TUNTUTAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK BANK, INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019


M1 : JAWABAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019

JP-Cirebon melalui percakapan Wa pantauan awak media Sidang kasus dugaan pemalsuan SBI senilai 4500T dalam beberapakali persidangan mengalami kebuntuan saksi-saksi dari BI,OJK, Leasing dianggap rancu dan JPU PN Sumber Cirebon akhirnya membacakan tuntutan dan 5Tahun 3bulan pada tgl 7/1/019 dari yang ditersangkakan adalah Jawaban dari yang ditersangkakan : pasal 263 ayat 1 tak terbukti dan dipaksakan ayat 2 sebagai dasar tuntutan kepada tersangka oleh JPU PN Sumber Cirebon dengan tuntutan tersebut esepsi jawaban sudah disampaikan ditulis tangan dan ditanda tangani sidang dilanjut pada 14/1/2019 hari kamis mendatang berbagai sumber sementara.

INI JAWABAN TERTULIS TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN IR.SUGIHARTONO.ST KEPADA JPU PN SUMBER CIREBON DIHADAPAN PARA RELAWAN RATUSAN YANG DILUAR DIJAGA KETAT POLISI

Kepada yang mulia Bu hakim ketua saya rakyat Indonesia adalah aset negara sedang melaksanakan hak bela negara demi kepentingan umumnya masyarakat Indonesia dan mengingat :

01.saya pemilik Microfilm 1 (M1) Otorita Money Supply M1 Dewan ikatan Dokumen internasional kode 99.98 seri 1-4

Register perjanjian negara-negara induk 25 negara multinasional donor Bank Dunia World Bank seri 1-4 adalah Register tanah-tanah Van eigendom undername ( perjanjian wilayah ) berdirinya negara NKRI 17-08-19 45
1.tanah pertambangan
2.tanah perkebunan
3.tanah pertanian
4.tanah Perhubungan darat laut dan udara

02. saya pemegang tongkat estafet komando baru lambang Garuda dan Keraton Surakarta Hadiningrat.

03.Saya Pembayar pajak kepada IRIS Institut Revan service, cincinati- Ministry USA selaku M1 Otorita money Supply multinasional induk 25 negara donor Bank Dunia World Bank dana tunai global smile USD 1000 triliun dengan pajak IRS senilai 1% kurung USD 10000 trillion.

04.sesuai kewenangan saya demi bangsa dan negara utang pemerintah RI kepada group IDA IBDR telah saya / Kami putihkan utang tersebut tanggal 26 juni 2018 dengan kredit 0,-(nol)

maka tuntutan maksimal GPU jaksa penuntut umum telah Menutup Mata fakta persidangan sebagai tindakan kejahatan hukum kebatilan emosional dengan ini saya atas nama saya sendiri Ir sugihartono. ST alias Sino as sugihartonotonegoro M1,

selaku rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia pendiri negara NKRI 17-08-1945 demi kepentingan umum yang lebih besar dan permintaan maaf saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Bank Indonesia BI di mana saya pemilik akun keuangan kelompok Bank Dunia The World Bank group Finance

untuk itu saya mohon dengan hormat kepada yang mulia Hakim Ibu Hakim Dan Bapak hakim anggota Pengadilan Negeri Sumber Cirebon memberikan putusan ringan dengan membebaskan Saya dari dakwaan tuntutan JPU jaksa penuntut umum

sesuai surat kuasa saya kepada induk 25 negara negara-negara donor multinasional tanggal satu tanggal 07/01/2019 melalui kedutaan besarnya dengan ini saya rakyat Indonesia menjaminkan sertifikat KAR-Negara

dan sesuai point 01,02,03,04 tersebut di atas kepada TNI selaku pasukan Garuda PBB Presiden RI dan induk 25 negara cara atasi militer multinasional dan PBB

khususnya Sekjen PBB dan atase PBB Sekjen Vladimir Lennin untuk mengambil dan melaksanakan penyesuaian diplomatik atau cara lain intervensi multinasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia

khususnya di Indonesia mengamankan menjaga aset Van private sesuai UN Charter 102 milik induk 25 negara negara donor Bank Dunia sesuai official CCTV 24 counter terrorist unit 24 di bawah UN Charter Artikel 7 di Indonesia.

Demikian pembelaan ini ini tuntutan pasal 263 ayat 1 yang tidak terbukti di fakta persidangan tentang objek material SBI tanggal 26 juni 2012 yang otomatis membatalkan ayat 2 di mana terdakwa tidak pernah merugikan BI.

surat pembelaan ini sekaligus surat kuasa kepada Sekjen PBB dan disampaikan dari Pengadilan Negeri Sumber Cirebon badan induk negara-negara donor dewan ikatan dokumen induk internasional keuangan kelompok Bank Dunia UN swissindo TTD Sino as Sugiharto Notonegoro Insinyur sugihartono M1

Sumber lain menagtakan sidang penjelasan JPU minggu depan setelah jawaban pembelaan ditulis dan diberikan kepada JPU pada detail menerangkan bahwa

Sesuai pembicaraan dengan pak Bildan dan pak Yuzar (pengacara) Ir.Sugihartono disingkat YM, di simpulkan bahwa JPU karena mengalami kesulitan didalam pembuktian pasal 263 ayat 1 “pemalsuan”, oleh mereka *”dianggap”* bahwa pada ayat satunya malah sudah terbukti, dan mereka justru merujuk pada ayat 2 dengan katagori terdakwa telah “Menggunakan”.

Upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara dalam pledoi mereka, adalah mengurai secara detail pada masalah pokok/inti nya yaitu di ayat 1 “Pemalsuan”.

Dengan demikian Hakim akan di ajak kembali pada hasil sidang dari kesaksian kesaksian, yang semua sudah sangat jelas tidak ada satupun yang bisa diarahkan pada kebenaran dakwaan “Pemalsuan” sesuai ayat 1 pasal 263.

Disini terkesan jelas bahwa JPU telah secara emosional dan Subyektif memaksakan pasal 263, yang tidak memiliki dasar hukum sesuai pembuktian dipersidangan kepada YM.

Kalau ayat satu nya mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ayat 2 nya tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar hukum.

Arogansi kesewenangan tuntutan hukum yang tidak berpihak pada hukum secara obyektif, telah di pertontonkan oleh Jaksa Penuntut Umum imbuh Yunasril.(red.rhdyt/sbr;viawa)

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa Di semua Lini Katahuan Semua


Jp-jakarta, UPAYA pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa lantaran ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi” yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).

“Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

“Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” ungkapnya.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

“Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring.

“Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujarnya.

Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme “stick and carrot” melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan. [Rhdyt/sbr:isp]

PRESIDEN BANK DUNIA MUNDUR MENDADAK ???

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) sebelum melakukan sesi foto bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018.

Jp- Jakarta – Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim pada Senin, 7 Januari 2019 mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya. Ia telah menduduki jabatan tersebut selama lebih dari enam tahun di lembaga pemberi pinjaman internasional itu.

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva akan berperan sebagai presiden sementara efektif mulai 1 Februari, kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataannya.

Setelah mundur dari jabatannya, Kim berencana bergabung dengan sebuah perusahaan yang berfokus pada peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank Dunia berencana mengumumkan pengganti Kim secepatnya.

Pengunduran diri Kim dari Bank Dunia tidak terduga, karena ia ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden bank pembangunan multilateral itu pada 2016.

Kim pertama kali menjadi presiden Bank Dunia ke-12 pada 1 Juli 2012. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat sebagai presiden lembaga akademik terkenal di Amerika Serikat, Dartmouth College.

“Merupakan kehormatan besar menjadi Presiden lembaga luar biasa ini, penuh dengan individu bersemangat yang didedikasikan untuk misi mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam hidup kita,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

“Pekerjaan Kelompok Bank Dunia lebih penting sekarang daripada sebelumnya, karena aspirasi-aspirasi masyarakat miskin meningkat di seluruh dunia, dan masalah-masalah seperti perubahan iklim, pandemi, kelaparan serta pengungsi terus tumbuh dalam skala dan kompleksitas mereka,” katanya.(red.rhdyt/sbr:tempo.c)

Akhir Tahun Bank Dunia “Blacklist” 28 Individu dan Organisasi Asal Indonesia

JP-international- Sebanyak 28 individu dan organisasi Indonesia yang menerima dana atau menjadi kontraktor proyek Bank Dunia masuk daftar hitam akibat dugaan penyelewangan dana.

Individu dan perusahaan tersebut dipastikan tak bisa mengikuti tender proyek Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk kurun waktu tertentu.

?Ini untuk memberikan efek jera kepada individu dan perusahaan yang terlibat dalam penggelapan dan korupsi proyek yang didanai bank pembangunan multilateral,? ujar Direktur Investigasi Bank Dunia Stephen Zimmerman dalam wawancara khusus dengan KATADATA, Kamis (4/12), di sela-sela persiapan pertemuan International Corruption Hunter Alliance (ICHA) 8-10 di Washington DC.

Ke-28 individu dan organisasi dari Indonesia itu bergabung dengan 454 individu dan organisasi dari penjuru dunia yang terkena sanksi Bank Dunia sejak ditandatanginya kesepakatan Mutual Enforcement of Debarment Decisions pada 2010 lalu.

Daftar individu dan organisasi itu dapat dilihat situs web Bank Dunia.

Zimmerman mengatakan, kesepakatan Debarment (penyingkiran) itu ditandatangani oleh perwakilan Bank Dunia, Bank Pembanguna Asia, Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa, dan Bank Pembangunan Inter-America.

Berdasarkan kesepakatan, tiap entitas yang di-blacklist oleh salah satu bank tersebut akan otomatis di-blacklist oleh seluruh bank multilateral tersebut.

Setiap tahun kami menyingkirkan 50 hingga 100 individu dan perusahaan, kata Zimmerman, yang juga menjabat Kepala Sekretariat ICHA.

Proyek-proyek Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya memang menjadi incaran koruptor karena besarnya dana yang dikucurkan.

Pada 2012, misalnya, Bank Dunia mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 700 triliun. Hal ini membuat Bank Dunia meningkatkan pengawasan dan penindakan kepada pihak yang diduga kuat menyunat dana hibah tersebut.

Zimmerman mengatakan, penyingkiran atau daftar hitam Bank Dunia ini merupakan salah satu contoh upaya memerangi korupsi dengan memanfaatkan instrument di luar hukum pidana.

Karena hukum pidana memerlukan pembuktian yang sangat kuat dan proses persidangan yang panjang, ujarnya.

Selain korupsi yang berkaitan dengan proyek bank pembangunan multilateral, Bank Dunia juga member perhatian besar terhadap korupsi di sektor lainnya.

Oleh sebab itu, pada 8-10 Desember ini Bank Dunia kembali menggelar konferensi ICHA yang melibatkan 300 jaksa agung dan pimpinan lembaga antikorupsi dari 120 negara.

Kami berharap ada sharing pengalaman dan kerjasama antar penegak hukum, ujarnya.(red.rhdyt/sbr:ktdt)