EDI SANTOSA: BLORA MARAK PENCURIAN KAYU


Jp-Blora – Maraknya pencurian kayu di Kabupaten Blora menjadi perhatian dari kalangan pemerintah terutama pihak kepolisian. Mengingat letak geografis Blora yang dikelilingi oleh hutan, yang dulunya hutan sebagai target operasi pencarian, sekarang para pencuri sudah merambah menjadikan TPK sebagai target operasinya. Seperti yang diutaran oleh Edy santosa Kanit Reskrim Polsek Blora kota.

“Sekarang para blandong (red-pencuri kayu) sudah berani melakukan aksinya Di beberapa Tempat Pelelangan Kayu (TPK), dan kasus ini yang baru saja kami tangani”kata Kanit Reskrim di ruang kerjanya.
Belum lama ini Kanit Reskrim beserta team telah berhasil membekuk beberapa tersangka pencuri kayu setelah lah adanya laporan dari kepala TPK Medang.
“pada tanggal 23/01/2019, sekitar pukul 14.00 wib, kami menerima laporan dari kepala TPK Medang bahwa telah terjadi pencurian kayu sebanyak 10 batang sonokeling dan 4 batang mahoni dengan ukuran yang bervariatif” lanjut Edy Santosa.

Setelah menerima laporan, pada tanggal 24/01/2019 dari pihak polsek melakukan olah TKP dan mengumpulkan beberapa data untuk dilakukan penyidikan kasus yang terjadi di TPK Medang ini. Hampir 2 minggu melakukan penyidikan, polisi menetapkan 6 orang yang dicurigai sebagai pelaku dalam kasus pencurian ini.

“dari beberapa hal temuan Di lapangan, kami simpulkan ada sekitar 6 orang yang melakukan pencurian ini, tiga diantaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami amankan sementara ini kami titipkan ditahanan Polres Blora” ucapnya.

Penetapan tersangka berdasar dari pengakuan pelaku setelah dilakukannya penangkapan di tiga tempat berbeda pada tanggal 08/02/2019,pada saat pemeriksaan pihak kepolisian sempat menawarkan jasa advokasi akan tetapi ditolak oleh ketiga pelaku.

“dalam BAP, pelaku terancam pasal 363 pencurian dan pemberatan” tambahnya.

Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran kepada ketiga tersangka lain. Pihaknya meminta kepada masyarakat jika mengetahui keberadaan tiga pelaku untuk segera melaporkan ke polsek Blora kota untuk segera dilakukan penangkapan.

“kami menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk segera melaporkan keberadaan ketiga pelaku lainnya, karena diantara pelaku ini merupakan residivis pencurian kayu yang beberapa bulan lalu baru keluar dari lapas” tutup Edi Santosa.(red.mjp/pras)

PONPES NURUL HUDA DAPAT KUNJUNGAN DARI BAINTELKAM MABES POLRI BERSAMA TIM INTEL POLRES SRAGEN


JP-Sragen -Badan Intelijen dan Keamanan (BAINTELKAM) Mabes Polri yang di dampingi tim Intel polres Sragen Melakukan kunjungan silaturahmi ke pondok pesantren NURUL HUDA yang terletak di Desa Plosorejo Kec.Gondang Kab.Sragen.

Silahturahmi tersebut dilakukan bukan tanpa alasan sebab pengasuh pondok pesentren tersebut Merupakan Tokoh yang teramat sangat di segani di kalangan masyarakat di Kab.Sragen.

Sebagai bentuk upaya sosialisasi demi terciptanya suasana yang kondusif menjelang di adakanya pesta demokrasi di Negeri ini. Maka silaturakhim ke Pondok Pesantren bisa di nilai penting , Oleh sebab itu BAINTELKAM Mabes Polri yang di wakili (1) IPDA. Muhammad Tri Fauzan (2)IPDA. Maharani Stya Devi. H, dan (3)IPDA. Ojeza Wilita Pangabean,
Sengaja meng agendakan untuk bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda yaitu beliau Abah Syarif Hidayatullah.

Disamping Sebagai upaya sosialisasi keamanan menjelang pemilu. Kunjungan ini juga di nilai sebagai bentuk upaya Deradikalisme terhadap pondok pesantren.

Sebagai bukti nyata komitmen polri untuk menangkal pahan radikalisme, Kunjungan BAINTELKAM Mabes polri ini juga untuk menampik stigma masyarakat secara umum. Yang mana telah menganggap pondok pesantren banyak yang menjadi sarang daripada teroris.

Kedatanagan rombongan BAINTELKAM Mabes Polri di sambut baik oleh Abah Syarif Hidayatullah serta para santri dan pengurus serta awak media. Di sela sela kata sambutan , Abah Syarif menyatakan demi keutuhan NKRI maka beliau secara pribadi menyatakan bahwa pondok pesantren Nurul Huda menolak paham radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan NKRI . ia pun juga mendukung keutuhan NKRI dan pemilu serta PILPRES 2019 secara damai demi keutuhan negara kesatuan Republik indonesia.(red.mjp/S.WIDODO)

BLORA MEMANAS AWAL CUITAN DI FB TERKUAK DANA HIBAH KONI 1.4 MILYAR MENGHILANG DIDUGA TANPA PERTANGGUNG JAWABAN


JP-Blora – Rasa penasaran team media berawal dari status FB ( Facebook) bernama Untung Budi Giarto yang diunggah pada tanggal 14 Februari 2019, didalam cuitannya dia menyebutkan ada penyelewengan dana Hibah sebesar 1,4 MILYAR didalam tubuh KONI Kabupaten Blora. Cuitan di media sosial ini berhasil memancing banyak komentar dari banyak kalangan.

Team berusaha mencari keberadaan dari Untung Budi Giarto, membuahkan hasil. Dihari berikutnya tanggal 15 Februari 2019 team berhasil menemui UBG (red-Untung Budi Giarto)

Didalam pertemuan ini, UBG ditemani oleh ketua DPK GNPK Kab.Blora yaitu Edy Yulianto, S.kom,S.E. Dikesempatan ini team mendapatkan penjelasan dari UBG berkaitan dengan cuitannya di media sosial Facebook.

“Benar, itu akun Facebook saya sendiri yang saya pakai sehari-hari untuk mengutarakan apa yang saya anggap itu harus saya utarakan. Saya hanya ingin membuka kesadaran teman-teman bahwa Blora yang slama ini dianggap sehat, ternyata ada borok besar didalamnya. Salah satunya adalah borok yang terdapat pada tubuh KONI Kabupaten Blora ”ungkap UBG.

“ada indikasi kuat Bahwa KONI melakukan penyelewengan dana hibah sebesar 1,4 Milyar tidak bisa dipertanggungjawabkan ”imbuhnya.

Dilantiknya kembali ketua KONI untuk periode 2019-2023 di Pendopo Kabupaten Blora (29/01/2019) menjadi pertanyaan besar bagi Untung (sapaan ketua FORKI periode 2010)“anehnya dia (Hery Sutiyono) dilantik kembali menjadi Ketua KONI,di diduga telah melakukan kesalahan fatal” lanjutnya.

Ketua DPK GNPK Kabupaten Blora ( Edy Yulianto, S.Kom, S.E) Senada dengan untung, Edycom (sapaan ketua DPK GNPK Kabupaten Blora) juga membenarkan apa yang diutarakan oleh Untung.

“dari data LHP BPK 2016, ada temuan dana yang tidak bisa Di pertanggung jawabkan senilai 1,4 Milyar dari jumlah sebesar 2,8 Milyar ”tutur Edycom ditempat kediamannya.

“data inilah yang akan menjadikan dasar GNPK untuk melaporkan ke KPK, 1,4 Milyar bukan jumlah dana yang kecil, nantinya klafikasi kami ke Ketua KONI harus bisa mempertanggungjawabkannya apakah cuitan itu benar atau tidaknya”tutup Edycom.

Sampai berita ini diturunkan, team belum mendapatkan klarifikasi dari pihak KONI.(red.mjp/pras)

KHOFIFAH HABIS DILANTIK JADI GUBERNUR LANGSUNG GRATISKAN SPP DAN SRAGAM BAGI SISWA SMA DAN SMK NEGERI


Foto: Hilda Meilisa Rinanda

JP-Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai bulan Juli nanti, pembayaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim bisa gratis. Anggarannya pun telah tersedia.

“SMA dan SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya, mulai Juli, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri,” ujar Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019).

Sementara itu, Khofifah mengaku pihaknya tengah membahas rencana anggaran untuk penggratisan seragam bagi siswa SMA dan SMK. Namun pembahasan ini baru untuk sekolah negeri di Jatim.

“Kita juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi kan basis yang kita siapkan adalah untuk sekolah negeri,” lanjutnya.

Untuk penggratisan seragam nanti, Khofifah mengatakan sedang menyiapkan konsep baru. Yakni akan memetakan sekolah mana yang membutuhkan, juga mana yang tidak terlalu membutuhkan dan ingin berbagi.

Dia melihat ada sekolah yang kemampuannya sudah baik, dan ingin berbagi seragam untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah, misalnya yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan format, misalnya yang membutuhkan saja yang bisa mengakses itu. Sehingga yang lain bisa dishare kepada saudara-saudaranya di SMA atau SMK yang membutuhkan,” pungkasnya. (red.mjp/detik.com hil/iwd)

LPKSM PUTRA LAWU: Di Duga Terlibat Kasus Penipuan Dan Penggelapan, Oknum PNS Di Dinas PU Pati Di Polisikan

JOURNAL POLICE.ID, PATI – Terkait dugaan penipuan dan penggelapan, seorang oknum pegawai negeri sipil ( PNS ) di dinas pekerjaan umum ( PU ) Pati akhirnya di laporkan ke polisi.

Korban yang seorang perempuan berinisial S melaporkan kejadian itu lantaran merasa di tipu dan di bohongi oleh pelaku yang tidak lain seorang PNS berinisial A.

Kronologi kejadian, tanah yang sudah di jual kepada saudara S, di jual lagi sama saudara A Kepada orang lain tanpa sepengetahuan S, atas tindakan tersebut S merasa di tipu dan dibohongi, sehingga melaporkan tindakan A ke polisi.

Korban saat di temui awak media di kantor satreskrim Pati yang di dampingi tim advokasi LPKSM putra lawu Pati mengiyakan adanya dugaan tindakan penipuan yang menimpa dirinya ( 6/2 )

” Saya merasa di tipu saudara A, tanah yang sudah saya beli, malah di jual lagi oleh saudara A kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. ” ungkapnya

Di tempat terpisah, tim advokasi LPKSM Putra lawu yang sudah di beri kuasa penuh oleh korban membenarkan kejadian yang menimpa kliennya.

” Kasus yang di alami klien saya sangat di sayangkan sekali, apa lagi pelaku seorang oknum PNS. Demi mendapatkan haknya kembali, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.” Katanya

” Sebenarnya kejadan semacam ini banyak terjadi di wilayah kabupten Pati, akan tetapi korban atau masyarakat takut untuk melaporkanya.” Cetusnya ( red.mjp/yusuf/doni )

HPN 2019, Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar bali

jp- SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani keputusan pembatalan remisi I Nyoman Susrama, dalang pembunuh wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa. Dengan batalnya remisi, maka Susrama tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup, bukan 20 tahun bui.

“Sudah, sudah saya tandatangani,” kata Jokowi menjawab pertanyaan jurnalis soal remisi untuk Susrama di sela peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Jokowi tak menjelaskan kapan dia meneken keputusan tersebut. Di tengah kerumuman peserta HPN, Jokowi terus berjalan sambil melayani permintaan foto dan bersalaman dengan orang-orang.

Keppres Pembatalan Remisi Pembunuh Wartawan Bali Tinggal Tunggu Teken Jokowi

Jokowi sebelumnya meneken Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberian remisi kepada 115 terpidana. Di dalamnya terselip nama Susrama, terpidana kasus pembunuh Prabangsa.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berang dan melayangkan protes keras. Mereka menggalang petisi dan berunjuk rasa. Wartawan di seluruh Indonesia juga turun ke jalan menuntut Jokowi mencabut remisi Susrama.

Kemarin, AJI menyerahkan petisi yang sudah diteken puluhan ribu orang mendukung pencabutan remisi Susrama ke Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Setelah ada desakan keras kaum jurnalis dan elemen sipil, Kemenkumham akhirnya buka suara. Mereka mengakui lalai dalam proses pemberian remisi Susrama dan berjanji mengkaji ulang. Hasil kajiannya adalah pemerintah membatalkan remisi kepada Susrama yang merupakan bekas caleg PDI Perjuangan.

Susrama divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010, karena terbukti mendalangi pembunuhan Prabangsa. Prabangsa dibunuh oleh Susrama bersama delapan anak buahnya karena memberitakan indikasi korupsi yang diduga melibatkan Susrama.

Susrama bersama anak buahnya menyekap Prabangsa lalu menganiaya korban hingga merenggang nyawa. Jasad Prabangsa kemudian dibuang ke laut. Lima hari setelahnya, mayat Prabangsa ditemukan mengambang di Teluk Bungsil, Bali.
(red.mjp/ sbr wal)

KPK Harus Berani Selidiki Dugaan Raibnya Dana Titipan Sebesar Rp 4.500 Triliun di Bank Indonesia


Ir.Safri Arifin ketua LKIN

JP-Nasional– Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 Triliun dicairkan tanpa sepengetahuan empunya (owner). Percairannya pun bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Demikian ungkap Safari ANS seorang Peneliti Dana Amanah Soekarno melalui tulisannya yang dirilis di blog pribadinya http://safari2009.wordpress.com

“Hebatnya pencairan melibatkan pejabat tinggi negara Republik Indonesia”, ujarnya.

Ditambahkannya, Mahkamah Internasional telah mencatat kriminal perbankan ini sebagai tindakan kriminal yang luar biasa.

Lebih lanjut Safari memaparkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut jatuh tempo pada bulan Juni 2012. Tetapi pemilik tidak mencairkannya.

“Bahkan hingga kini owner masih memegang SBI asli ketika pihak Mahkamah Internasional melakukan pengecekan. SBI itu diteken oleh Gubnerbur Bank Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Darmin Nasution yang kini Menteri Koordinator Bidang Ekuin dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” imbuhnya.

SBI yang bernilai jumbo Rp 4.500 triliun itu, kata Safari merupakan bagian dari rangkaian Harta Amanah Soekarno. Dalam sertifikat itu dinyatakan siapa saja bisa mencairkannya ketika membawa SBI itu, alias SBI atas unjuk. Siapa yang menunjukannya kepada Bank Indonesia, maka dialah yang berhak mencairkannya. SBI itu katanya selain diteken Darmin Nasution di sebelah kirinya juga diteken oleh Direktur P.U Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada bagian sebelah kanan.

Cairnya SBI ini mengejutkan dunia. Perbankan Indonesia tercoreng habis oleh tindakan ini dan dicatat oleh Mahkamah Internasional sebagai kejahatan perbankan yang luar biasa. Nasib pihak yang mencairkan entah seperti apa, selain hukum manusia yang kapan saja akan terjadi baik dirinya maupun bagi keluarganya, juga sumpah Soekarno akan menimpa pihak yang terlibat.

Ditambahkan Safari, pencairan SBI itu sempat ditransfer ke CIMB Niaga untuk dibawa kabur ke Malaysia. Tetapi karena tidak jelas historical fund-nya, maka uang ini kemudian diblock oleh bank itu.

SBI ini dipecah dalam 9.000 lembar dengan nilai masing-masing Rp 500 milyar. Tetapi pencairannya dilakukan sekaligus dengan nilai Rp 4.500 triliun. Proses ini juga sempat diklaim oleh keluarga yang merasa dirinya Danarasa.

Dilain pihak, Presiden UN SWISSINDO Sugiharto Notonegoro, ST yang saat ini telah divonis 3 tahun 10 bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon atas tuduhan pemalsuan SBI senilai Rp 4500 Triliun, meski Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan SBI yang asli di persidangan.

Ketua Umum Lembaga Kontrol Independen (LKIN) Ir. Syafri melaui selulernya mengatakan bahwa KPK RI harus berani mengusut raibnya SBI senilai Rp 4500 Triliun tersebut terangnya .(red.mjp)

BANCAAN UANG PRONA CAMAT DAN SEKCAM DITAHAN POLRES WONOGIRI

Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Wonogiri dan Kasi Pidsus memamerkan barang bukti kasus korupsi Prona

JP-Wonogiri-Setelah tertunda dua tahun lebih, akhirnya tiga tersangka kasus korupsi Program Nasional (Prona) resmi ditahan, kemarin di Rutan Wonogiri.

Tiga tersangka penyertifikatan tanah masal itu adalah Joko Prihartanto (49) dan Widodo (52), serta Nur Kholis (47). Joko saat itu menjabat Camat Tirtomoyo, Widodo Sekcam dan Nur Kholis Staf di Kecamatan Tirtomoyo.

Joko adalah penduduk dari Lingkungan Pencil, Kelurahan Wuryorejo, Wonogiri. Widodo asal Dusun Cinderejo, Jatisari, Jatisrono. Nur Kholis warga Lingkungan Cangkring Kidul, Kelurahan/Kecamatan Tirtomoyo.

Penahanan ketiga tersangka dilakukan setelah kasusnya dinyatakan P21 (lengkap). Berkas dilimpahkan Polres Wonogiri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Rabu (6/3/19). Sebelumnya, sejak terbongkar kasus pungli itu 2017 sampai kemarin, ketiganya tidak ditahan.

Kapolres Wonogiri AKBP Uri Nartanti Istiwidayati dan Kasat Reskrim AKP Aditya Mulya Ramadhani, melalui Paur Subag Humas Polres Aipda Iwan Sumarsono, Kamis (7/2), menyatakan penahanaan tersangka disertakan penyerahan barang bukti daftar nominatif pemohon Porna dari 11 Desa. Jumlah pemohon 2.411 orang.

Satu buku laporan akhir Prona 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketiga TSK, SK pengangkatan Camat dan Sekcam Tirtomoyo. Berikut buku catatan penggunaan uang, buku register PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), tabel ploting penggunaan uang Pungli, dan uang tunai pengembalian dari 11 Kades berikut perangkat desa Rp 361.734.000.-

Kronologisnya, ketika itu ada pelaksanaan pensertifikatan tanah massal melalui Prona Tahun 2016 di Kecamatan Tirtomoyo. Polisi mendapat laporan ada pungli.

Pada tanggal 3 Januari 2017 dilakukan penyelidikan. Ditemukan ada pungli terhadap 2.411 pemohon Prona. Masing-masing dikenai Rp.750 ribu. Pelakunya Camat dibantu Sekcam Widodo dan Staf Umum Kantor Kecamatan Tirtomoyo. Hasil Pungli total sebesar Rp 1.808.250.000,- digunakan TSK untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Itu melanggar Pasal 11 dan 12 huruf E Undang-Undang (UU) Nomor: 31 Tahun 1990 Juncto UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Pada Tanggal 19 Mei 2017, penanganan kasus ditingkatkan menjadi ke tahap penyidikan. Ada 110 saksi diperiksa, plus seorang saksi ahli hukum pidana. Bulan September 2017, tiga orang ditetapkan sebagai TSK.

Tanggal 27 Oktober 2017 berkas dikembalikan karena belum lengkap. Tanggal 7 Januari 2019, berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Tanggal 6 Februari 2019 TSK diserahkan serta BB kepada JPU. 

Sayang, wartawan tidak berhasil mewancarai para TSK, juga pengacaranya. (red.mjp/bagus)

MLA BERLAKU SURUT , PEMBERI INFORMASI DATA AKURAT AKAN DI BERI REWARD DEMI PERCEPAT PERBURUAN KEJAHATAN KEUANGAN DUNIA


MLA Berlaku Surut, Kemenkumham Gerak Cepat Buru Aset Haram di Swiss
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: Ist)

JP-JAKARTA, – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pihaknya bergerak cepat usai penandatanganan ‎perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss pada Senin, 4 Februari 2019.

Langkah tersebut adalah memburu aset-aset haram yang disimpan di Swiss dengan membuat daftar terlebih dahulu. Perburuan tersebut tidak sendiri, Kemenkumham juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Bukan hanya hasil penggelapan pajak, tetapi penghasilan dari perbuatan melanggar hukum pidana, seperti korupsi dan lainnya. Kita bersama penegak hukum akan mengumpulkan daftar pihak yang mempunyai aset tersebut dari berbagai sumber informasi,” kata Yasonna dalam rilisnya, Kamis (7/2/2019).

Sebelum perburuan dilakukan, menurut dia, Kemenkumham akan membuat roadmap agar pelaksanaan perjanjian MLA dengan Swiss berjalan komprehensif.

Usai menghadiri Konferensi Internasional Access to Justice yang dihadiri 29 negara dan enam organisasi internasional di Den Haag, Yasonna mengaku, akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan dan meminta arahan.

“Bila perlu, beri reward kepada orang-orang yang memberi informasi akurat dan teruji tentang keberadaan aset haram di Swiss,” ujar pria kelahiran Tapanuli Tengah ini.

Negosiasi perjanjian MLA antara Indonesia–Swiss sudah melalui tahapan panjang dan pada 2014 pemerintah Swiss bersedia berunding dengan Indonesia. Pertimbangan Indonesia melobi agar dilakukan perundingan tersebut karena Swiss merupakan salah satu pusat keuangan dunia di Eropa yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk menyimpan uangnya di bank-bank Swiss atau menginvestasikannya di berbagai produk investasi keuangan lembaga keuangan dan investasi di Swiss.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Swiss berkomitmen memastikan segala bentuk aset yang ditempatkan di Swiss merupakan aset-aset yang sah dari kegiatan bisnis yang sah.

Dengan semangat tersebut, Indonesia-Swiss melakukan perundingan tahap pertama di Bali pada 28-30 April 2015, dengan Ketua Juru Runding Delegasi Indonesia adalah Cahyo Rahadian Muzhar (Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kemenkumham) serta Delegasi Swiss diketuai Mario Affentranger (Head of International Treaties Division) dan Laurence Fontana Jungo.

Dalam perundingan tersebut, Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KBRI Bern.

Perundingan putaran kedua dilaksanakan di Bern, Swiss pada 30-31 Agustus 2017 guna menyelesaikan pembahasan. Pada perundingan putaran kedua, Delegasi Indonesia dipimpin Cahyo Rahadian Muzhar dan Delegasi Swiss dipimpin Laurence Fontana Jungo (Chief Negotiator MLA Treaties, International Treaty Unit, Swiss Federal Office of Justice).(red.mjp/sbr:okezone)

WARGA DOYONG SRAGEN AKAN SELALU KAWAL SETIAP SIDANG KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN KADES NYA

JP- Semarang-Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Semarang menggelar sidang perdana mendudukan terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Rabu (6/1/2019).

Sidang perdana dikawal dan pantauan oleh warga doyong agar keadilan dan tranparansi dana desa tidak terulang kembali dan pelajaran bagi kades yang lain, agar hak rakyat tidak dibuat main-main tutur salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

sidang di pimpin ketua majelis hakim Aloysius Priharnoto B.SH.MH, tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU ).

Terdakwa Sri Widyastutik di duga telah melakukan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa ( ADD) tahun 2016 dengan merugikan negara Rp 247.836.904,dakwaan tersebut di sampaikan jaksa penuntut umum ( JPU) Agung Riyadi dkk diruang cakra pengadilan tipikor Semarang.
 
Di jelaskan JPU dalam dakwaan primer,terdakwa secara melawan hukum membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak bisa di pertanggung jawabkan,ada 14 item kegiatan pembangunan yang tidak sesuai anggaran dan Realisasinya.

Sementara dalam dakwaan subsider di sebutkan jika terdakwa bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena jabatan atau kedudukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif.

Hal itu bertentangan dengan pasal 24 ayat (1 ) dan ayat (3) permendagri nomor 113 tahun 2014  tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan di ayat (1) semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksaan kewengan desa di laksanakan melalui rekening kas desa dan ayat (3) menyatakan semua penerima dan pengeluaran desa sebagaimana di maksud  pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.ungkap Agung Riyadi ( JPU ).

Sri Widyastutik di dakwa dengan primer pasal 2 subsider pasal 3 UURI no 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah UURI no 20 tahun 2001 tentang perubahan no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
Mendengar isi dakwaan tersebut Sri widyastutik melalui kuasa hukumnya Wahyu mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU,sidang lanjutan akan di gelar Selasa (12/2/2019) minggu depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa pantauan dalam sidang.(red.mjp)

YIMMY : PEMBOBOLAN SUDAH DIRENCANAKAN DARI PENJUALAN BRANGKAS KETOKO LUWES

JP- SRAGEN – Tidak ada kejahatan yang sempurna, begitu pula kasus pembobolan Swalayan Luwes Sragen Jawa Tengah yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah. 

Hanya dalam tiga hari setelah pencurian pada Kamis (31/1/2018) dini hari, komplotan maling itu tertangkap Polres Sragen,

Polisi berhasil mengendus jejak tiga pencuri itu setelah menemukan sejumlah petunjuk.

Pelaku tak lain dan tak bukan ternyata pembuat sekaligus penjual brankas besi tersebut ke pihak Toserba Luwes. Rupanya mereka memang spesialis pembobol brankas. Sebab, sekitar setahun lalu komplotan itu juga menguras Brankas Toserba Luwes Ngawi, Jawa Timur. Mereka membawa kabur uang Rp 600 juta.

“Penjaga swalayan saat pembobolan Luwes sedang tertidur pulas.

Suasana Sragen waktu itu juga sedang gerimis,” terang Kapolres AKBP Yimmy Kurniawan dalam konferensi pers di Mapolres Sragen, Rabu (6/2/2018).

Menurut AKBP Yimmy, total uang tunai yang diambil para begundal ini Rp 2,2 miliar, Swalayan Luwes ini berada di Jalan Raya Sukowati No 386, Dusun Kebayanan Sragen Manggis, Sragen Wetan Kecamatan/Kabupaten Sragen.

Supriyanto alias Gendon (35) otak pencurian ini adalah warga Dagen Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar.

Dia tak sendirian dalam beraksi, ada Narwan dan Risang, Narwan alias Iwan (38) warga Karangmendeng, Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang,Karanganyar.

Adapun Risang (21) warga Suruh Jetis Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Pada Rabu (30/1/2019) malam pukul 20.00 WIB,Narwan masuk ke Luwes Sragen, Sejam kemudian, sebelum tutup.

“Jadi Narwan ini tidak keluar ketika para pengunjung dipersilakan keluar. Dia bersembunyi di tempat permainan anak-anak yang berada di lantai dua Luwes,” papar Yimmy.

Pada dini hari saat para penjaga malam tidur lelap, Narwan melancarkan aksinya,
Dia mengergaji brankas yang berada di dalam kantor Luwes Sragen, Dua pelaku lain, Supri dan Risang, berjaga di luar swalayan.

Setelah brankas terbuka, Narwan memasukkan uang miliaran rupiah ke dalam tas yang sudah dibawanya.

“Tidak kami ambil semua karena tas kami tidak muat. Jadi saya minta teman-teman meninggalkannya,” ujar Gendon di Mapolres, Narwan juga mengambil sejumlah jam tangan yang berada di salah satu etalase Luwes.

“Saya mau pakai sendiri jam-jam tersebut. Rencananya biar bisa ganti-ganti setiap hari,” ujar Narwan yang sehari-hari bekerja sebagai tukang las tersebut.

Sesudah merasa cukup, Narwan keluar Luwes mengendarai motor Revo milik swalayan itu, Supri dan Risang pun segera kabur menyusul temannya.

Sekira pukul 05.00 WIB, penjaga Luwes dibangunkan pemilik warung hik yang berada di sebelah swalayan.

Pemilik angkringan tersebut berniat mengambil air di kamar mandi Luwes, Namun dia curiga mendapati pintu gerbang parkir Luwes sudah terbuka.

Penjaga hik tersebut segera membangunkan penjaga Luwes yang masih tertidur pulas.

Mereka pun mengecek ke dalam swalayan dan mendapati brankas sudah dalam keadaan tergergaji.

Sejumlah petunjuk yang tertinggal membuat petugas Polres Sragen segera menangkap Supri alias Gendon pada Minggu (3/2/2019).

Kemudian Narwan ditangkap di Hotel Mandiri Jalan RE. Kosasih, Parunglesang, Kota Banjar, Jawa Barat Satu pelaku lain Risang, ditangkap di rumahnya di Suruh Jetis.

“Tidak ada perlawanan ketika kami menangkap para tersangka,” ujar Yimmy.

Para pelaku yang tertangkap ini dikenai Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Menurut AKBP Yimmy, pelaku juga mengaku sudah melakukan pembobolan di beberapa tempat lain.

Yimmy juga mengimbau kepada pemilik toko-toko atau masyarakat yang akan melakukan transaksi uang berjumlah besar untuk melaporkan ke Polsek terdekat agar dikawal.(red.mjp)

JALAN BAGAI BUBUR DODOL KACAUKAN EKONOMI MASARAKAT KALORAN-NGRENDENG GEMOLONG

JP-Sragen – menikmati jalan desa dengan santai dan nikmat karena efek pembangunan itu harapan masyarakat, namun untuk Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, tak bisa nikmati jalan bagus, Pasalnya jalan sepanjang hampir 2 KM yang pernah di bangun dengan sistem dua ban tersebut, kini sudah hancur lebur bagaikan bubur dodol jika turun hujan.

warga ymengeluh, bahkan jalan yang tergolong arus utama perekonomian ini banyak membuat warga terjatuh akibat terpeleset, khususnya para petani.

Dimana akses jalan menuju dusun ngrendeng ke Desa Saren Kalijambe ini di gunakan sepenuhnya oleh petani.

Hal ini seperti apa yang ada dalam gambar, atas inisiatif warga yang dikirim melalui wa, oleh kontributor Warga berharap Pemerintah Kabupaten bisa memberi perhatian kusus.(red.mjp/ateng)

BARITA SINAGA DILANTIK SEBAGAI WAKIL PN PATI


JOURNAL POLICE, PATI – Bertempat di ruang sidang cakra penagadilan negeri ( PN ) Pati kelas 1A telah dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Barita Sinaga, SH.,MH.,sebagai wakil ketua PN Pati yang baru.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Suwarno SH.,MH., selaku kepala PN Pati pada 30 januari 2019 pukul 09.00 pagi diruang sidang cakra.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh wakil ketua PN Pati, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai hakim di PN Jakarta Timur.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri oleh tamu undangan dari kepala PN Jakarta Timur beserta rombongan, hakim PN Cibinong, Dharmayukti Karini, serta rombongan dari keluraga dan kerabat dari Barita Sinaga dan internal dari PN Pati sendiri.

Suwarno selaku kepala PN Pati memberikan sambutan singkatnya ditengah tengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung diruang sidang cakra.

” Mari kita bersama sama memajukan pengadilan negeri Pati dan memberikan layanan prima kepada pencari keadilan di kabupaten Pati.” Inginnya

Dengan dilantiknya pejabat wakil ketua tersebut, kini PN Pati telah lengkap memiliki 4 pilar pimpinan pengadilan bersama dengan ketua, sekretaris dan panitera.( red.mjp/doni )

PUNGLI PRONA PTSL DIKALIJAMBE GAGAL TOTAL BERAKHIR DAMAI DIKEMBALIKAN


JP-Sragen,pantauan awak media melaporkan maraknya dugaan pungli namun kejadian menimpa warga kalijambe dan giat pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019 jam 14.00 s/d 15.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah warga Bukuran Pasca penyampaian Program PTSL bertempat di Balai Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen

Dihadiri beberapa stackholder ,perangkat pemerintah, masarakat dan instansi terkait Rusmanto, SH (CamatKalijambe)
AKP Marsidi, SH (Kapolsek Kalijambe)
Serma Sutomo (Babinsa Koramil Kalijambe). Dimanto (Kades Bukuran)Warga Ds. Bukuran Total jumlah yang hadir kurang lebih 100 Orang yang jadi korban pungli.

kegiatan mediasi antara korban dugaan pungli dan perangkat desa berakhir damai dan dikembalikan.

Pembukaan Sambutan Dimanto (Kades Bukuran) Apa yang dikehendaki masyarakat terpenuhi dengan baik tanpa pungli dengan dalih apapun pelayanan kepada masyarakat

Kepala desa akhirnya Mohon maaf kepada warga yang telah tersita waktunya untuk menghadiri Musyawarah karena kekilafan tim desa

Disisi lain Rusmanto, (Camat Kalijambe) Kami kaget pada saat
penyerahan Sertifikat yang tidak diberitahu sehingga tidak berkenan bisa mendampingi dan malam harinya dikirim lewat WA oleh wartawan bahwa ada sesuatu yang permasalah pungli terkait pungli di warganya.

Ada 7 Desa yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan program PTSL dan kami tahunya proses pelaksanaan program PTSL sudah melalui proses tahapan

Di desa Bukuran ada sejumlah 660 program PTSL yang telah disampaikan dan merasa bangga karena warga mendapat Sertifikat dengan biaya yang sangat murah meskipun ada yang sudah membayar atau belum dan dengan biaya yang bervariasi dan berharap pada kesempatan ini nanti dirembug bersama dengan baik

Penyampaian Sugondo (Mantan Kades Bukuran)Penyertifikatan tanah PTSL bermasalah pada penyampaian Sertifikat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 bermasalah karena dipungut Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- padahal jika tidak salah biaya kurang lebih Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Namun demikian apabila tetap membutuhkan biaya Jika diperkenan Rp.350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- terangnya.

Rusmanto(Camat Kalijambe) Perlu diketahui Biaya yang perlu dibebankan warga adalah Materai, Patok, dan pengisian Blangko, pengukuran tanah.

Penyampaian Suyono (Kebayan 3 Dk. Sendang,Kedungringin, dan Dk. Grogolan)
Jika biaya ditambah lagi lebih dari Rp. 400.000,- itu menjadi
harapan kami

Pemberian waktu kepada panitia PTSL Ds. Bukuran untuk berunding diruang balai desa

Penyampaian keputusan panitia Panitia menyepakati biaya Operasional yang dibebankan kepada warga dan dapat diterima warga yaitu sebesar Rp. 400.000,- per bidang Sertifikat Sebelum tanggal 10 Februari 2019 akan dilaksanakan pertemuan, pembayaran dan
pengembalian atas biaya yang sudah terbayarkan

AKP Marsidi menuturkan kepada masarakat dan perangkat desa diharapakan tidak
ada permasalahan baru agar meminta Polsek dikasih tau untuk menyaksikan pertemuan, Kebersamaan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama dan harus kita jaga apalagi menyangkut kebijakan publik.

Apabila ada pertanyaan dan berita yang tidak benar di Media agar dijawab bahwa permasalahan telah selesai Penandatanganan berita acara
kesepakatan pengembalian kelebihan pungutan PTSL diluar aturan pemerintah tetangnya.(red.rhdyt/ komando haryanto)

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

*Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW*

JP-Jakarta, Uji Kompetensi Wartawan berbiaya tinggi yang dilaksanakan sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP bentukan Dewan Pers, dirasakan cukup memberatkan bagi kalangan wartawan.

Selain menjadi beban biaya, lisensi LSP versi Dewan Pers itu juga ternyata tidak mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana lisensi LSP tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bukannya dari Dewan Pers.

Menjawab persoalan itu, LSP Pers Indonesia hadir untuk memberi solusi terbaik mengatasi persoalan kompetensi wartawan tersebut dasamping bertujuan untuk peningkatan kualitas wartawan Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina LSP Pers Indonesia Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno di kediamannya baru-baru ini usai menandatangani Surat Kuasa pendirian LSP Pers Indonesia kepada Heintje Grontson Mandagie.

“Pendirian LSP ini sangat penting agar kita dapat melihat kualifikasi dan kualitas wartawan, dan melalui LSP ini wartawan nantinya akan dibekali secara profesional agar tidak terkena masalah hukum saat menjalankan tugas jutnalistik. Kualitas akan lebih baik jika mereka sudah mengikuti pelatihan dan seritifikasi yang diakui negara di LSP ini,” urai mantan Menkopolhukam RI di awal pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden.

Tedjo Edhy, dalam berbagai kesempatan, mengaku bangga bisa dipercaya insan pers untuk terlibat aktif sebagai penasehat di organisasi pers usai melepas jabatannya selaku Menkopolhukam. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga tercatat sebagai Penasehat Perkumpulan Wartawan Online Indonesia Nusantata-PWOIN dan Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Menanggapi kesediaan mantan pejabat tinggi negara ini ikut terlibat aktif mendirikan LSP Pers Indonesia, Ketua Yayasan Heintje Mandagie yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia mengaku bangga dan optimis LSP Pers Indonesia akan mampu memfasilitasi wartawan Indonesia memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dan disahkan oleh lembaga resmi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni BNSP.

“Kami sangat berharap dan optimis jika LSP ini sudah jalan maka ke depan nanti tidak boleh ada lagi UKW abal-abal yang bertentangan dan menyalahi Undang-Undang, dan yang selama ini menjadikan wartawan sebagai objekan bisnis UKW,” pungkas Heintje yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas LSP Ir. Soegiharto Santoso mengatakan, “LSP Pers Indonesia mempunyai Visi yang jelas yaitu menjadi lembaga sertifikasi profesi sektor jurnalis yang mempunyai kinerja prima di tingkat regional, nasional dan internasional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang profesional.”

Ia juga menambahkan, LSP Pers Indonesia mempunyai Misi yang sangat ideal untuk kepentingan peningkatan kualitas pers Indonesia. Misi tersebut menurut Hoky sapaan akrabnya; yang pertama adalah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sektor jurnalis yang independen dan profesional; yang kedua adalah menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai standar yang berlaku dari Badan Nasional Sertiffikasi Profesi atau BNSP; kemudian yang ketiga adalah menetapkan kompetensi profesi di bidang sektor jurnalis sesuai standar yang berlaku dari BNSP.

Hoky juga mengatakan, “saya bersyukur dan bangga atas kesedian Bapak Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno menjadi Ketua Dewan Pembina dari Yayasan LSP Pers Indonesia , apalagi saya sempat mewawancarai beliau saat menjabat sebagai Menko Polhukam RI dan telah diterbitkan menjadi cover Majalah Biskom edisi November 2014 dengan tema ‘Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa’ dimana artikelnya masih dapat dibaca melalui website Biskom http://bit.ly/2TcXd6z .” ungkapnya.

Lebih lanjut Hoky juga menjelaskan, Yayasan LSP Pers Indonesia akan segera mengurus seluruh kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk segera mendapatkan lisensi dari BNSP, “Mudah-mudah proses memperoleh lisensi dari BNSP dapat berjalan dengan lancar seperti saat kami mengurus lisensi BNSP untuk Yayasan LSP Komputer www.lspkomputer.id pada tahun 2015”. Ungkap Hoky yang telah lama menerbitkan Majalah Biskom dengan versi Online nya www.biskom.web.id dan juga menjabat sebagai Wapemred www.infobreakingnews.com.

LSP Pers Indonesia saat ini sudah diaktakan di Notaris Nurul Larasati, SH., dengan Akta nomor: 1, tanggal 19 Januari 2019 dan telah mendapatkan pengesahan SK Kemenkumham RI dengan nomor: AHU-0001247.AH.01.04. Tahun 2019, tanggal 25 Januari 2019.

Dengan susunan pengurus:
Ketua Dewan Pembina, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Anggota, Ir. Besar Agung Martono, MM dan Juniarto Rojo Prasetyo, Ph.D

Pengawas Ketua, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, Anggota, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH
Pengurus Ketua: Heintje Grontson Mandagie, Sekretaris: Edi Anwar dan Bendahara: Vincent Suriadinata, SH.

Pengurus harian terdiri dari : Direktur Dr Emrus Sihombing, Manager Sertifikasi Hendri, Manager Mutu Dhoni Kusumanhadji, dan Manager Pemasaran Glen Joshua Tangka.(red.rhdyt)