Razia pekat disragen

Journalpolice.id, SRAGEN — Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, dan Dinas Sosial (Dinsos) Sragen menggelandang pekerja seks komersial (PSK) serta pasangan tidak resmi dalam operasi penyakit masyarakat (pekat), Senin (14/8/2017).

Dalam oeprasi yang menyasar warung remang-remang, tempat lokalisasi terselubung, hingga hotel kelas melati, itu tim juga menyita puluhan botol berisi minuman keras berbagai merek.

Operasi yang dikoordinasikan oleh Satpol PP Sragen itu menggunakan truk dan dua mobil operasional. Tim gabungan bergerak mulai pukul 10.00 WIB dengan menyisir pusat penjualan miras di wilayah Dukuh Sepreh, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen.

Tim menuju warung pecel tumpang Mbak Joyo di rumah milik S, 28. Mereka menggeledah isi rumah dan menemukan puluhan botol miras jenis ciu dan vodka.

“Jumlah vodka sebanyak sembilan botol bersegel, ciu putih sebanyak sembilan botol yang masing-masing botol berkapasitas 1.500 militer, dan anggur merah sebanyak 30 botol. Semua miras itu diangkut semua ke truk,” ujar Kasi Operasional dan Pengendalian (Opdal) Satpol PP Sragen, Sriyono.

Setelah dari Puro, tim bergerak di lokalisasi terselubung di Pasar Bambu Nglangon. Mereka menyisir kamar kecil-kecil di pasar bambu. Sebuah kamar didobrak petugas dan ditemukan seorang lelaki sedang asyik bersama seorang wanita pekerja seks komersial (PSK). Selain itu, ada seorang PSK berlari menyelamatkan diri tetapi bisa berhasil ditangkap petugas.

Di lokalisasi itu, tim gabungan bisa menggelandang tiga PSK dan satu PSK bersama pasangannya. “Satu PSK yang sedang melayani pelanggannya itu harus dikirim ke pusat rehabilitasi PSK di Solo, yakni Wanita Utama Solo. Untuk PSK lainnya nanti dilihat statusnya,” ujar Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Sragen, Handoko, saat berbincang dengan journalpolice.id ,di sela-sela operasi.

Setelah dari Nglangon, Kabid Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Linmas Satpol PP Sragen, Sugeng Priyono, yang datang belakangan menghendaki supaya mengecek ke sejumlah hotel. Hotel Sukowati yang terletak di Jl. Ring Road Utara Pilangsari dan Hotel Pondok Indah Sragen menjadi sasaran operasi mereka.

Di Hotel Sukowati, mereka mendapati dua pasangan tidak resmi. Sementara saat di Hotel Pondok Indah, mereka menemukan satu pasangan tidak resmi dan seorang perempuan yang diduga sebagai PSK.

“Operasi insidental ini sengaja kami gelar di siang hari untuk melihat bagaimana aktivitas maksiat di siang hari. Hasil yang kami peroleh ternyata signifikan dan ini menunjukkan aktivitas maksiat itu tidak hanya dilakukan di malam hari. Miras yang kami sita nantinya dititipkan ke Polres Sragen. Sementara untuk empat pasangan tidak resmi dan empat WTS akan kami data dan kami bina lebih lanjut,” ujar Sugeng.

Red:Mjp/rhdyt

SIDANG ANDI NAROGONG TERKAIT E-KTP

Sidang Andi Narogong Jadi Babak Baru Pengungkapan Korupsi E-KTP
Oleh Devira Prastiwi pada 13 Agu 2017, 19:46 WIB
Andi Narogong-Jakarta- Helmi Afandi-20170522
Journalpolice.id Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) berharap, sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong dapat menjadi babak baru pengungkapan dugaan korupsi e-KTP. Terutama, terkait peran Ketua DPR Setya Novanto.
Persidangan Andi Narogong sendiri, akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin 14 Agustus 2017.
BACA JUGA
KPK Mengaku Belum Dengar Rekaman Milik Johannes Marliem
Saksi Kunci Tewas, Bagaimana Nasib Pengusutan Megakorupsi E-KTP?
Pengatur Proyek E-KTP Andi Narogong Jalani Sidang Perdana Senin

“Saya rasa (sidang dakwaan Andi Narogong) ini jadi babak baru pertarungan KPK, apakah ada benar-benar keterlibatan Setya Novanto,” ujar Peneliti ICW Aradila Caesar di Kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).
Menurut dia, jaksa KPK harus bisa menguatkan peran sejumlah nama penikmat uang hasil korupsi e-KTP. Termasuk nama Ketua DPR Setya Novanto‎ dalam susunan dakwaan untuk Andi Narogong.

Itu dilakukan untuk membuktikan dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam mega korupsi tersebut.
“Yang patut dicatat, adalah ketiadaan nama Novanto dalam putusan (Irman dan Sugiharto), bukan berarti dia tidak terlibat. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Aradila.
Dia menegaskan, hilangnya nama Setya Novanto dalam dakwaan bukanlah akhir dari pengusutan perannya dalam dugaan korupsi e-KTP. Namun, harus dijadikan sebagai titik tolak lain oleh penyidik KPK.
“Nama Setya Novanto sekarang sudah jadi tersangka. Artinya akan maju ke penuntutan dan maju dalam persidangan. Fakta hukum yang tak ada dalam putusan bisa dijadikan tambahan amunisi bagi KPK di penuntutan pengadilan tipikor,” jelas Aradila.red.mjp sbr mdss

?SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT SELAKU LEMBAGA TINGGI TERTINGGI NEGARA

AKLAMATOR LTTN-LTTB INDONESIA MERCUSUAR DUNIA IMMAM MAHDI ROYAL, K 681 M1

Journalpolice.id-

BERDASAR:
SPRIN NO. UN-81704/009 M1 TAHUN 2016
SERTIFIKASI YANG DAPAT DI TERIMA, SURAT KETETAPAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SELAKU LEMBAGA TINGGI NEGARA ADALAH FAKTA PERISTIWA LANDING HUKUM DARI LEMBAGA TINGGI TERTINGGI NEGARA-LTTN KE LEMBAGA TINGGI NEGARA-LTN DI INDONESIA .

DI AKLAMASIKAN PADA ACARA AKLAMASI AKBAR 16-10-2016 SAH DAN LEGAL KONSTITUSIONAL SELAKU SUMBER HUKUM SEBAGAIMANA ISI TEK AKLAMASI AKBAR.

MAKA
TIDAK BISA DI GANGU GUGAT MENGINGAT SELAKU PEMEGANG DAN PEMILIK SERTIFIKAT “CAR” NEGARA KODE MICROFILM 99.98 BESERTA TONGKAT KOMANDO NKRI 17-8-1945 DYNASTY MOJOPAHIT MATARAM HANYOKROWATY SOEROKARTO HADININGRAT DALAM FORMAT NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH SELAKU LEMBAGA TINGGI TERTINGGI BANGSA-LTTB.

Joni lubis ketua aliansi indonesia dan provos marsal.

 

Dokumen kar negara. Yg di pengang swissindo

Sejarah NKRI dari Keraton Jogjakarta”Tsunami Voucher M1 Sedunia”

JOURNALPOLICEMID-INTERNATIONAL,Swissindo telah melanyangkan surat2 kpd smua instansi trkait V M1.

Dan proses ini banyak sekali beberapa cabang mandiri menolak jika memang tdk benar maka pihak mandiri jangan membuat selebaran seharusnya.

Ini negara hukum yg mana uud 45 pasal 7 dan uu no 48 /2009 tentang kekuasaan kehakiman PMK no 93 /PMK.06/2010 jo no 106/PMK 06/2013
dgn segala perubahanya mengatur bahwa atas tindakan hukum tidak bisa berdasar asumsi dan selebaran berita sepihak namun harus di putuskan melalui pengadilan bahkan sampai Mahkamah Agung ,sehingga yang di anggap isu atau berita beredar di masyarakat terjawab dengan kepastian hukum tetap dan mengikat.

Sehubungan maraknya pemberitaan Voucher M1 dengan pihak mandiri simpang siur antara Masyarakat dan pihak perbankan, maka seyogya nya para pihak melakukan gugatan dan sejenisnya agar tidak ada salah tafsir dari masyarakat.

Pihak manapun jangan membuat keputusan sepihak itu palsu / bohong dan lain2.

*Mengenang Jasa Sri Sultan HB IX terhadap NKRI*

Soekarno Pun Tak Kuasa Menahan Tangis Saat Kalimat Ini Diucapkan Sri Sultan HB IX

– Soekarno, sang proklamator ini dikenal sebagai pemimpin yang berwibawa dan penuh kharisma.
Apalagi ketika dirinya berpidato.
Kemampuan orasinya kerap kali menyihir para pendengarnya.
Tapi dibalik itu semua, Soekarno juga memiliki sisi-sisi lembut seperti orang pada umumnya.
Bahkan ia pun bisa menangis di hadapan banyak orang.

Salah satu cerita yang diabadikan sejarah yakni saat Sri Sultan HB IX memberikan bantuan uang untuk membiayai roda pemerintahan.
Sri Sultan HB IX saat itu mengucapkan kalimat yang membuat Soekarno menangis terharu.

“Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta,” kata Sri Sultan saat itu kepada Soekarno sembari menyerahkan selembar cek 6 juta Gulden.Kalimat itulah yang membuat Soekarno tak sanggup menahan derai air matanya.

Sebuah ketulusan yang diberikan Sri Sultan HB IX dikala republik tak punya biaya menjalankan roda pemerintahan ditambah dengan situasi keamanan yang belum pulih.

Sejarah mencatat bahwa peristiwa itu terjadi tak lama setelah Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden RI di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta pada 6 Desember 1949, atau setelah Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan.
Sebelum peristiwa tersebut, Sri Sultan HB IX juga turut andil dalam memastikan jalannya roda pemerintahan. Semisal tawaran untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta.

“HB IX adalah sosok yang all out dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan republik ini,” ungkap Prof Oetarjo, sejarawan dan guru besar UGM dalam sebuah kesempatan wawancara dengan para wartwan pada 2011 silam.
“Coba Anda bayangkan. Seorang Raja Jawa yang berwibawa mengumumkan dirinya tidak punya apa-apa di hadapan umum,” tambahnya.

Menurut Oetarjo, kala itu memang Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menopang keuangan RI yang pindah ke Yogyakarta.
Hampir semua biaya operasional untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya kesehatan, pendidikan, militer, dan pegawai-pegawai RI, saat itu dibiayai Keraton Kasultanan Yogyakarta.
Oetarjo menambahkan, Sultan dan rakyat Yogyakarta memiliki andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Sultan dan rakyat bersatu tanpa pamrih memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan,” ujarnya sambil menyeka air mata.Red.Mjp/rhdyt sbr mdss

Polwan Sebagai Kapolda

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (reuters)

JAKARTA (Pos Kota) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai petinggi Polri masih mempunyai keinginan besar yakni menjadikan polisi wanita (Polwan) sebagai salah satu yang menduduki jabatan kepala polisi daerah (kapolda).

“Bhayangkari ini yang sangat prihatin dengan kondisi Polwan. Karena Polwan ini baru menduduki kurang lebih 20 persen dari jumlah anggota Polri. Kemudian, seperti second class citizen atau warga negara kelas dua,” kata Tito.

Namun, dengan kemajuan Polri dibawah kepemimpinannya saat ini sudah ada polwan yang menduduki jabatan perwira tinggi meski belum ada yang menjabat sebagai kapolda. Untuk itu, Tito berkeinginan untuk menjadikan polwan sebagai salah satu pemimpin setingkat polda.

“Kemarin ada yang jadi perwira tinggi polwan, tapi belum ada yang kapolda. Satu-satunya keinginan kami adalah menjadikan polwan sebagai kapolda,” tuturnya.

Belum ada polwan yang menduduki jabatan utama di polda kemungkinan masih belum adanya kepercayaan kepada mereka bisa mengemban tugas sebagai pemimpin karena dianggap lemah untuk bisa menangkap penjahat atau sebagainya.

“Padahal, di luar negeri sama, polwan memiliki stamina yang baik. Untuk membuktikan secara fisik tak kalah dengan pria,” ujar Tito.

Meski belum disebutkan jumlahnya, saat ini beberapa polwan sudah berada di Papua untuk menaklukkan Puncak Jaya Wijaya menancapkan bendera Merah Putih sebagai bukti polwan bukan sosok yang lemah.

“Disana yang puncak ada gunung es di daerah tropis. Sekarang polwan sudah hampir 10 hari disana aklimitsasi, mereka sudah siap berjuang. Sabtu pelepasan, Minggu depan mereka sudah naik dan menancapkan bendera Merah Putih Tribata di atas cartens. Sebagai peringatan 17 Agustus, kami tunjukkan polwan tak lemah, polwan seperti laki-laki,” pungkasnya.

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Kenaikan harga minyak dunia mendorong pemerintah untuk menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan naik menjadi Rp 10,1 triliun menjadi Rp 260,1 triliun dalam RAPBN-P 2017 PNBP dalam APBNP 2017 diperkirakan naik Rp 10 triliun. Foto: KONTAN/Ghina Ghalia

MAKASSAR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).

“Kebijakan ini sudah ada 8 bulan yang lalu, tapi akan dipublikasi pada Agustus. Kebijakan ini guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang ditunjukan oleh rasio gini sebesar 0,394,” ungkap Darmin.

Selanjutnya Darmin menjelaskan kondisi perekonomian bangsa tumbuh 5,2%. Rinciannya inflansi mencapai 4,5%, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi ke level 10,7% dan pengangguran walau sempat mengalami fluktuatif kini di kisaran level 6,6%.

“Kita tidak terlalu yakin angka kemiskinan di bawah angka 10%. Sebab ini akan menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak rakyat miskin yang tidak memiliki rumah, tidak punya pendidikan yang memadai, dan tidak punya usaha untuk hidup,” ungkap Darmin.

Melihat ketimpangan yang masih besar ini maka Presiden Jokowi meminta Darmin membuat dasar kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan kesejahteraan.

BAWASLU SIAP AWASI PILBUP KALTENG SERENTAK

PALANGKARAYA,Kalimantan Tengah

meski belum tersedia anggaran yang memadai sesuai kesepakatan, Badan Pengawas Pemilu Kalteng sial melaksanakan pengawan pesta demokrasi Pilkada di 11 Kabupaten dan Kota tahun 2018.

   Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalteng Ir.Theopilis Ny.Anggen kepada pers dalam kegiatan media gatering,baru-baru ini . Diakuinya sampai saat ini baru 4 Kabupaten menyediakan anggaran untuk pengawasan Pilkada dimaksud.

   Sedangkan yang belum menganggarkan dana pengawasan mencapai 7 Kabupaten termasuk Kota Palangka Raya. Padahal pihaknya telah mengajukan kepada masing-masing daerah dimaksud.

    Kabupaten yang belum menganggarkan dana pengawasan yakni Barito Utara dengan asumsi Rp 4,727 milyar, Barito Timur dengan pagu Rp 5,32 milyar, Kapuas Rp 9,207 milyar.

    Berikutnya Kabupaten Pulang Pisau Ro 4,922 milyar, P.Raya Kota 4,071 milyar. Seruyan Rp 5,572 milyar, Sukamara dengan pagu Tl Rp 3,313 milyar.

      Sedangkan yang sudah menyediakan anggaran Murung Raya Rp 0,259 milyar, Gunung Mas Rp 1,612 milyar. Katingan Rp 0,100 milyar, terakhir Seruyan Rp 3,258.milyar.

   Pada kegiatan yang dihadiri 2 komisioner Bawaslu Kalteng Lerry Bungas dan Eko Wahyu Sulistiobudi, dipaparkan dan pengawasan antara lain untuk pengawasan pemutahiran dan daftar pemilih, pengawasan tahapan pencalonan, dan pengawasan dana kampanye.

  Pengawasan perencanaan, pengadaaan, pendistribusian perlengkapan penyelenggaran pilkada, pengawasan penghitungan suara-suara di TPS, pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil dan terakhir pengawasan PSU hasil Keputusan MK bila ada  sengketa Pilkada.

   Diungkapkan, sedikitnya ada 3 hal peluang terjadinya pelanggaran, pertama kode etik pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada diselesaikan oleh SKPP RI.

   Berikutnya pelanggaran administrasi ditangani oleh BAWASLU, dan KPU serta peluang terjadinya pelanggaran Pildana baik selama proses Pilkada maupun tahapan-tahapannya, hingga pelantikan Bupati / Walikota terpilih.

Anty (Kontributor kalteng)

Editor: nduud

Paket Kelas Kakap Segera Di luncurkan Oleh Pemerintah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah akan mengeluarkan PAKET KELAS KAKAP ( Kebijakan Ekonomi ke-16 ) dalam waktu dekat ini.

Paket ini disebut-sebut sebagai paket besar yang akan melibatkan seluruh lapisan pemangku kepentingan.

Ini paket besar, seluruh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, tunggu saja ! ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/8).

Paket terbaru tersebut akan mengatur percepatan investasi mulai dari perizinan hingga penerapan satu model mulai dari pusat hingga ke daerah.

Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka
Menurut Darmin, paket ekonomi ini akan dirampungkan dalam seminggu ke depan dan diluncurkan sebelum 17 Agustus 2017.

Siang tadi, selain Darmin, Presiden Joko Widodo turut memanggil menteri lainnya, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyebutkan bahwa Presiden menginstruksikan kemudahan investasi.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga menghadap mantan Wali Kota Solo itu, usai pertemuan, Rini mengatakan, pembahasan hanya seputar investasi.

Kemudahan berinvestasi di Indonesia menjadi salah satu fokus Jokowi belakangan, Investasi menjadi salah satu kunci perputaran roda dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain ekspor.

Ia selalu memerintahkan seluruh kementerian, bahkan kepala daerah mempermudah proses perizinan investasi, seluruh peraturan menteri dan daerah yang dianggap menghambat investasi diminta untuk dihapus.

#Regulation_Time_Alert

Editor by nduud jp

Advokat Peduli Ulama & Umat, Ajak Masyarakat Kumpulkan Sejuta Koin Untuk Lunasi Utang Negara

Foto:(sp.com)

Jakarta, Suryapena.com — Utang negara yang telah lebih dari Rp 3.000 triliun membuat beban untuk rakyat Indonesia. Atas keprihatinan tersebut, Advokat Peduli Ulama dan Umat Republik Indonesia (APU-RI) membuat “Gerakan Peduli : Sejuta Koin Untuk Bangsa”, yang diselenggarakan di Menteng Raya 58, Jumat (04/08/2017).

JOURNALPOKICE.ID-National,Ketua Umum APU-RI Dahlia Zein mengatakan, kita para Advokat yang melihat kondisi bangsa saat ini yang terlilit hutang hingga lebih dari 3000 triliun. Untuk itu kami melakukan pengumpulan koin ini untuk menyelamatkan bangsa karena pemerintah harus membayar bunga hutangnya saja sekitar Rp.500 triliun, jangan sampai pemerintah menggunakan dana lain apalagi sampai menggunakan dana Haji bahkan bisa menyasar ke dana Masjid.

“Tujuan kami adalah menyelamatkan Indonesia dari hutang piutang. Jangan sampai anak cucu kami menanggungnya. Kita sebagai negara yang kaya raya harus segera dibangkitkan.” tegas Dahlia.

Dari koin 1000 ini, tambah Dahlia, Insya Allah akan tertutupi. Berapapun yang kami dapatkan akan diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mudah-mudahan menteri keuangan dapat secara amanah melunasinya dengan hasil pengumpulan koin ini. Sesuai rencana, batas waktu pengumpulan sampai 17 Agustus 2017. Untuk mendapatkan momen tepat dan agar seluruh bangsa Indonesia mengetahui bahwa kita belum merdeka.

Pada 17 Agustus nanti kita akan bawa koin yang sudah terkumpul, berapapun jumlahnya kita akan serahkan ke Menteri Keuangan. “Ini akan kita lakukan serempak di seluruh Indonesia dan kami tegaskan kita tidak membuka rekening atas nama siapapun untuk penggalangan dana tersebut dikarenakan kita fokus pada koin saja. Berapapun kami akan terima dengan bentuk koin,” tukas Dahlia Zein.

Hal senada juga dikemukaan Amin, pengurus APU-RI. Menurutnya, keprihatinan itulah sehingga kami mencarikan alternatif. Dengan jumlah rakyat begitu banyak, kami yakin akan sangat membantu.red.mjo/rhdyt.sbr.b.c

Pentingnya Peran pemuda Dalam Menangkal Bahaya Radikalisme

PALANGKARAYA, – Seminar nasional yang diprakarsai oleh Polda Kalteng yang digelar di IAIN Palangka Raya tentang peran pemuda untuk menangkal bahaya radikalisme di Indonesia. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Kamis (03/08).

Dimana dalam Sambutannya Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan paham radikalisme merupakan masalah serius yang sedang dihadapi oleh dunia tidak terkecuali Indonesia. Isu radikalisme dan terorisme seringkali dikaitkan dengan umat muslim. Padahal tuduhan tersebut tidak benar sama sekali.

Dikatakan, Ajaran agama sesungguhnya memberikan ajaran yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dan sangat jauh dari tindakan kekerasan bahkan hingga membunuh orang yang tidak berdosa.

Dijelaskan, seperti halnya yang diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat sidang interpol ke-85 di Bali yang mengatakan bahwa penyebaran paham terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme saat ini berlangsung cepat. Penyebaran paham tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses Internet.

Penggunaan Internet oleh teroris dimanfaatkan untuk berkomunikasi di antara mereka. Menurut Bapak Wakil presiden akses Internet juga digunakan sebagai sarana belajar membuat Bom dengan target-target tertentu. Untuk itu perlu upaya secara dini terutama bagi pemuda agar dapat membentengi diri dari akibat negatif kemajuan teknologi tersebut.

lebih lanjut dikatakan, melihat perkembangan yang terjadi seharusnya sebagai generasi muda yang saat ini menjadi incaran melakukan propaganda dan perekrutan harus berhati – hati dalam menerima segala sesuatu. Jangan mudah mempercayai suatu isu maupun informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang tidak terkonfirmasi dengan baik.

Jangan mudah mempercayai orang yang tidak dikenal apalagi sudah berbicara mengarah kepada kekerasan, dan melakukan pengrusakan dan sebagainya.

Sementara itu kegiatan tersebut selain Dihadiri gubernur, wagub dan kapolda, juga dihadiri oleh wakapolda, kapolres jajaran, Rektor universitas di Palangka Raya. Narasumber: wakadensus 88 AT Brigjen Pol Drs Edy Hartono, Ka BIN diwakili Drs Wawan Purwanto, Dosen Uinsa Surabaya Prof Akh. Muzakki, M,Ag., DIP., SEA., M.Phil., Phd., Mantan Sofyan Tsauri.(Nty)

Benarkah Indonesia Pemegang Saham Terbesar di Bank Dunia ?

JOURNALPOLICE.ID-International,Jim Yong Kim MD, PhD, juga dikenal dengan nama Kim Yong, adalah dokter dan antropolog Korea-Amerika yang diangkat menjadi Presiden Bank Dunia ke-12 pada Juli 2012. Selaku Presiden Bank Dunia beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke Indonesia sempat melontarkan beberapa kalimat yang sangat strategis dan menggelitik untuk dicermati lebih lanjut, bagi kebanyakan orang, sepintas pernyataan tersebut biasa saja, akan tetapi bagi kami pernyataan tersebut sungguh menarik untuk dicermati.

Berikut ini beberapa poin penyataan dan kunjungan Jim Yong Kim yang menjadi perhatian

  1. “Indonesia sebagai salah satu pemegang saham paling penting bagi lembaganya” (Bank Dunia).
  2. “Kantor kami di Jakarta yang dibuka pada tahun 1968, adalah kantor (baca Bank Dunia) pertama di luar Washington DC.”
  3. Dalam kunjungannya kali ini selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo juga menemui secara khusus Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Apa artinya pernyataan Presiden Bank Dunia tersebut ? Menyikapi pernyataan tersebut mengindikasikan adanya pengakuan tersembunyi dari Bank Dunia bahwa Indonesia sebenarnya merupakan pemegang saham mayoritas dari Bank Dunia. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, sudah sewajarnya bahwa kantor pertama perwakilan Bank Dunia di luar Washington DC adalah di Jakarta.

Sejarah ini berawal dari jaman penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun lamanya menguasai pulau Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia. Ketika itu Raja-Raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro kepada Belanda lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk Emas murni batangan maupun Berlian di Bank Sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javache Bank (cikal bakal dari Bank Indonesia).

Secara diam-diam atas instruksi pemerintahnya, para bankir The Javasche Bank memboyong seluruh emas murni batangan maupun berlian milik para nasabahnya (Raja-Raja dan bangsawan Nusantara) ke Netherlands dengan alasan keamanannya kalau disimpan di pusat kerajaan Belanda. (saat para nasabah mempertanyakan hal itu setelah belakangan hari ketahuan).

Lalu meletuslah Perang Dunia II di front Eropa, wilayah kerajaan Belanda dikuasai pasukan Nazi Jerman, militer Hitler dan pasukan SS Nazinya memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman. Sialnya, semua harta simpanan para raja di Nusantara yang tersimpan di Bank Sentral Belanda ikut dibawa ke Jerman.

Perang Dunia II front Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman di tangan pasukan Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Oleh pasukan Amerika Serikat seluruh harta jarahan SS Nazi diangkut semua ke negara Amerika Serikat, tanpa terkecuali harta milik Raja-Raja dan bangsawan di Nusantara yang sebelumnya disimpan pada Bank Sentral Belanda. Maka dengan modal harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank (FED) yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia II, oleh pemerintahnya The FED ditargetkan menjadi ujung tombak sistem kapitalisme Amerika Serikat dalam menguasai ekonomi dunia.

Belakangan kabar penjarahan emas murni batangan oleh pasukan Amerika Serikat untuk modal membangun kembali ekonomi Amerika Serikat yang sempat terpuruk pada Perang Dunia II itu didengar pula oleh Presiden Republik Indonesia (RI) I yaitu Ir Soekarno dan langsung merespon lewat jalur diplomatik rahasia untuk memperoleh kembali harta karun itu dengan mengutus Dr Subandrio, Chaerul Saleh dan Yusuf Muda Dalam walaupun peluang mendapatkan kembali hak sebagai pemilik harta tersebut sangat kecil. Pihak Amerika Serikat dan beberapa negara Sekutu saat itu selalu berdalih kalau Perang Dunia masuk dalam kategori Force Majeure yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang.

Namun dengan kekuatan diplomasi Presiden RI IR. Soekarno akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa kalau aset harta kekayaan yang diakuisisi Sekutu berasal dari Indonesia dan milik Rakyat Indonesia. Bung Karno menyodorkan fakta-fakta yang memastikan para ahli waris dari nasabah The Javache Bank selaku pemilik harta tersebut masih hidup, Maka pengakuan dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang dikenal dengan “The Green Hilton Memorial Agreement” pada tahun 1963 di Jenewa.

Salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreementtersebut adalah membagi 50%:50% antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat-Sekutu dengan bonus belakangan satelit Palapa dibagi gratis oleh Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Artinya, 50% (52.150 ton Emas murni) dijadikan sebagai kolateral untuk membangun ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang dihancurkan oleh pasukan Nazi Jerman, sedangkan 50% lagi dijadikan sebagai kolateral yang membolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa (leasing) selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5% yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia melalui Ir. Soekarno. Kenapa hanya 2,5%? Karena Bung Karno menerapkan aturan zakat dalam Islam.

Pembayaran biaya sewa yang 2,5% itu harus dibayarkan pada sebuah accountkhusus a.n The Heritage Foundation (The HEF) dengan instrument-nya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia (IMFWorld BankThe FED danThe Bank International of Sattlement/BIS). Kalau dihitung sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia pada 21 November 2006. Berapa besarnya? 102,5% dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni + 1.428,75 ton emas murni= 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini.

Padahal, terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation (The HEF) sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2,5% per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 45 tahun x 2,5%= 112,5 persen atau lebih dari nilai pokok yang 57.150 ton emas itu, yaitu 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Jika harga 1 troy once emas (31,105 gram emas) saat ini sekitar USD1.175.48, berapa nilai sewa kolateral emas sebanyak itu, Hitung sendiri saja berapa Rupiah jumlahnya

Mengenai keberadaan account The HEF, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak. Karena keberadaannya yang sangat rahasia. Makanya, selain negara-negara di Eropa maupun Amerika Serikat yang memanfaatkan rekening The HEF ini, banyak Taipan kelas dunia maupun penjahat ekonomi kelas paus dan hiu yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus ini agar terhindar dari pajak. Tercatat orang-orang seperti George Soros, Bill Gate, Donald Trump, Adnan Kasogi, Raja Yordania, Putra Mahkota Saudi Arabia, bangsawan Turko dan Maroko adalah termasuk orang-orang yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus tersebut.

Selain itu, George Soros dibantu dinas rahasia CIA pernah berusaha membobol account khusus tersebut, namun gagal. Bahkan akhir 2008 lalu, George Soros pernah mensponsori sepasukan kecil agen CIA dan MOSSAD (agen rahasia Israel) mengadakan investigasi rahasia dengan berkeliling di pulau Jawa demi untuk mendapatkan user account dan PIN The HEF tersebut termasuk untuk mencari tahu siapa yang diberi mandat Ir Soekarno terhadap account khusus itu. Padahal Ir Soekarno tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun. artinya pemilik harta rakyat Indonesia itu tunggal, yakni Bung Karno sendiri. Sampai saat inI

Penjahat Perbankan Internasional Manfaatkan Saat Ada Bencana Alam Besar, Sialnya, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan bankir papan atas dunia yang merupakan penjahat kerah putih (white collar crime) untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang-orang Indonesia. Pokoknya siapa pun dia, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, di antaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guaranted, dan lainnya. Nilainya pun fantastis, rata-rata di atas 500 juta dolar AS hingga 100 miliyar dolar AS.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankan akan memberikan bank officer khusus bagi surat berharga berformat Window Timeuntuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Sesuai prosedur perbankan, dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau dibuatkan rooling program atau private placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan High Yield antara 100% s.d 600% per tahun.

Nah, uang sebesar itu hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah Tsunami di Aceh dan gempa di DIY, maka dokumen jenis ini beterbangan sejagat raya bank. Brengseknya, setiap orang Indonesia yang namanya tercantum dalam dokumen itu, masih saja hidup miskin blangsak sampai sekarang. Karena memang hanya permainan bandit bankir kelas hiu yang mampu mengakali cara untuk mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Kisah sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tahu, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.

Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu.

Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan. Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara.

Kalau benar itu, Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan triliun dollar Amerika. Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita?

Keberadaan emas bukan khayalan. Terbukti pada 2003 dibuka lembaga OITS di Thailand sebagai wujud pengakuan. Dihandel oleh Dr.Ray C Dam melalui“International Combined Collateral Accounts” sebagai pasangan “Global Debt Facility”. Semacam pengakuan hutang antar bangsa. Lembaga ini diakui PBB (UN). Sayangnya belum cair dana kepada pemilik malah keburu ribut.Red.Mjp/rhdyt sbr:medsos

Apa Visi dan Misi serta Tujuan UN Swissindo ?


JOURNALPOLICE.ID-INTERNATIONAL,Swissindo World Trust International Orbit (UN SWISSINDO)bertujuan untuk membebaskan manusia dari beban keuangan dan fisik karena sistem perbudakan. Menghubungkan kembali dengan alam, kembali ke dasar dan kembali ke sumber, dengan menciptakan kesadaran spiritual dan menyelaraskan surga ke Bumi, melalui pelaksanaan pembayaran 1-11. Swissindo World Trust International Orbit, NEO the United Kingdom of God Sky Earth adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang tidak mencari keuntungan, dan hanya ingin memberikan kepada Anda penawaran solusi Dunia sebagai hadiah berupa pembayaran 1-11 dari pembangunan semesta bagi masyarakat Dunia yaitu di 253 dari 357 Negara di dunia ini.

MISI:

Swissindo World Trust International Orbit (UN SWISSINDO) adalah untuk mengembalikan kebebasan dunia dan membagi warisan kembali ke rakyat, untuk setiap pria, wanita dan anak di dunia ini. Lisensi Paten Perjanjian Authority akan diberikan kepada semua Negara yang menerima pembayaran 1-11 untuk mencetak mata uang ESTWO yang legal dan didukung dengan emas.

EXHIBIT AB:

  1. EXHIBIT A. A UBS GOLD CERTIFICATE dengan INVENTORY LIST OF 255 SBG yang merupakan “SKR”s, (Bank Safe Keeping Receipts) dengan nilai 4.927.233.403 KGs.
  2. EXHIBIT B. A UBS PLATINUM CERTIFICATE dengan INVENTORY LIST OF 29 “SKR”s dengan nilai 3.105.781.990 KGs.
    EXHIBIT B. UBS OBLIGATION CERTIFICATE dengan DAFTAR PERSEDIAAN 17 SBG.
  3. MENGENAL PRODUSEN YANG MENYAMPAIKAN BARANG YANG MERUPAKAN PEMEGANG SERTIFIKAT QR- 154-321-CO003496 JM, LONDON AZL 18/AS 1344 with PLATINUM VOLUME, 70 milyar KGs. JUMLAH COLLATERAL GLOBAL 78.033.015.393 KGs LOGAM MULIA.

Inilah sebabnya kenapa UN-SWISSINDO ada. Ada 11 jenis pembayaran kepada entitas yang berbeda di Planet ini, secara ringkas PERINTAH PEMBAYARAN 1-11 untuk 253 dari 357 Negara. Ini akan mendukung Pemerintah Dunia dengan pelaksanaan:

  1. NEGARA KUOTA: US$138.990.000.000.000. Untuk Pemerintah agar mulai melakukan apa yang harus dilakukan untuk melayani dan melindungi rakyat mereka/warga.
  2. KUOTA BANK CENTRAL: US$138.990.000.000,000. Sehingga rakyat dapat hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran, dengan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, energi alami dan bebas dari pajak.
  3. PENGHAPUSAN UTANG PRIBADI: Sampai maksimum total Rp2 milyar per orang. Hal ini akan memungkinkan setiap orang menikmati kebebasan untuk fokus pada kesejahteraan mereka dan mengikuti tujuan hidup mereka.
  4. BANTUAN KEMANUSIAAN: US$6.000.000/orang, PLUS penghasilan pokok US$1.200 per bulan untuk sisa hidup mereka, dan Siswa akan mendapatkan penghasilan pokok US$600 per bulan. Dengan cara ini setiap individu dapat menikmati kehidupan yang ditakdirkan untuk dimiliki.
  5. Salah satu proyek utama UN Swissindo adalah mendanai: THE VENUS PROJECT adalah Ekonomi Global berdasarkan sumber, di mana semua barang dan jasa yang tersedia tanpa menggunakan uang, barter, kredit, utang, atau penghambaan apapun, ini adalah untuk pembangunan Semesta; Sebuah desain ulang dari kehidupan masyarakat. Mr. Jacque Fresco, pencipta proyek megah ini yang merupakan puncak dari pekerjaan hidupnya untuk menghasilkan integrasi yang terbaik dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rencana komprehensif untuk masyarakat global berdasarkan kepedulian manusia dan lingkungan akan segera menjadi milik kita untuk dinikmati. Mengutip Jacque Fresco, sewaktu diwawancarai di TV oleh Larry King, 1974: “Seluruh struktur uang dan masyarakat materialistis adalah masyarakat palsu. Masyarakat kita akan jatuh dalam sejarah sebagai pengembangan terendah dalam kehidupan manusia. Kami memiliki otak, pengetahuan, teknologi dan kelayakan untuk membangun sebuah peradaban yang sama sekali baru.” Salah satu asset dasar Venus Project adalah bahwa kita bekerja untuk memiliki semua sumber daya bumi sebagai warisan bersama masyarakat seluruh dunia. Ketidakcukupan gaya kuno dari perang, kemiskinan, kelaparan, utang, degradasi lingkungan dan penderitaan manusia dianggap tidak saja dapat dihindari, tetapi juga tidak dapat diterima. Keanekaragaman individualitas, kreativitas, innovativeness, semuanya adalah pokok-pokok penting desain. Insentif pemecahan masalah untuk Equilibrium dinamis. Sekarang mari kita menuju solusinya.

Tidak ada presiden di organisasi PBB

TUGAS SEKJEN PBB adalah :

  1. Mengurus semua kegiatan PBB
  2. Menyiapkan organisasi pertemuan badan utama PBB
  3. Membuat laporan tahunan tentang kegiatan PBB.

TUGAS PRESIDEN PBB

Untuk memberikan arahan dan memberikan visi secara keseluruhan, misi, strategi, tujuan dan pemahaman arah bagi organisasi:

  1. Juru bicara/perwakilan/penghubung eksternal bagi organisasi.
  2. Bentuk, staf, panduan, lead, dan mengelola sebuah organisasi yang cukup untuk mencapai tanggung jawab presiden dan rencana strategis bisnis.
  3. Memimpin, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi kerja pemimpin eksekutif organisasi. Presiden memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan keseluruhan organisasi. Dia akan berkolaborasi dengan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan aktivitas keseluruhan organisasi dan membuat kemajuan tepat waktu terhadap pemenuhan rencana strategis.
  4. Memastikan keputusan dibuat pada waktu yang tepat dan kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan yang berarti membuat pihak-pihak yang tepat bertanggung atas kesuksesan seperti yang dinyatakan dalam Piagam/Pembukaan PBB.

KAMI RAKYAT DARI PBB berteka:

  1. Untuk menyelamatkan generasi dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung untuk umat manusia.
  2. Untuk menegaskan kembali iman dalam hak asasi manusia dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan negara besar dan kecil,
  3. Untuk menetapkan kondisi dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya dapat dipertahankan, mendorong kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar.

DAN UNTUK TUJUAN INI :

  1. Untuk mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam damai dengan satu sama lain sebagai tetangga yang baik, dan Untuk menyatukan kekuatan kita untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
  2. Untuk memastikan oleh penerimaan kepala sekolah dan lembaga metode, yang kekuatan bersenjata tidak boleh digunakan, simpan untuk kepentingan umum, dan untuk menggunakan mesin internasional untuk promosi kemajuan ekonomi dan sosial dari semua orang.

Karena tidak ada Presiden di PBB, Melalui Pembayaran 1-11. SWISSINDO akan membantu PBB dalam menyelesaikan tugas-tugas, untuk membawa Perdamaian dan Kemakmuran untuk semua rakyat dan bangsa. Hal ini akan memungkinkan Pembukaan PBB dapat dicapai sepenuhnya.

H.M.MR.A1.SINO.AS.S”2″. IR.Soegihartono Notonegoro,ST.M1 berkomitmen untuk melayani kemanusiaan untuk perdamaian, kemakmuran, dia ingin menawarkan dukungan untuk semua negara di masa-masa sulit. Karena itu ia mengajak Anda, rakyat semua negara untuk bergabung dengan kami dalam Perjanjian Baru Dunia ini, sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari program-program kami yaitu Pembayaran ini.

Negara Kuota dan Bantuan Kemanusiaan yang dapat memberikan penghasilan dasar untuk semua, bersama dengan dana untuk mendukung semua proyek kemanusiaan yang untuk kebaikan semua. Kami yakin bahwa perdamaian yang sejati dapat dijamin melalui peluang yang adil dan setara bagi semua. Sudah saatnya bagi kita untuk hidup dalam kasih, damai, kemakmuran dan harmonis sebagai satu keluarga besar. Kembali ke masyarakat yang hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Maha Kuasa.

*Source Document (Why the UN Has No President), Indonesian Translation: https://www.scribd.com/…/Why-the-UN-Has-No-President-Eng-In…RED.MJP/RHDYT

SUDAH SAATNYA KPK MEMBIDIK KENAKALAN BANK PEMERINTAH


JOURNALPOLICE.ID-NATIONAL,“SBI yang diterbitkan tahun 2012 sebanyak 9.000 lembar itu, masing-masing lembar bernilai Rp 500 milyar. SBI tersebut diteken oleh Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution . Kini ia menjabat Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja Jokowi”

Tak sedikit berita yang beredar, nasabah bank kehilangan uangnya baik dalam jumlah kecil maupun besar. Ada pembobolan melalui atm adapula melalui sistem transaksi antar bank. KYC (Know Your Costumer) bank umumnya disalahgunakan untuk memanfaatkan kekurangan nasabah.

Seorang konsultan keuangan senior berbasis di Hong Kong yang kini bermukim di Jepang Desmond Conway mengatakan, begitu banyak dana investasi yang dikirim ke bank di Indonesia tetapi hilang lenyap tak berbekas hingga kini. Sedangkan bank pengirim sudah dengan tegas menyatakan bahwa uangnya sudah terkirim dengan baik.

Barangkali pernyataan di atas ada hubungannya dengan isu yang beredar bahwa sedikitnya ada sekitar Rp 3.000 trilyun yang seakan tak bertuan di Bank Indonesia hingga saat ini. Patut diduga nilai itu malah lebih. Seperti yang dibicarakan oleh keluarga Danarasa yang saat dihubungi penulis mengatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 trilyun yang menggunakan namanya hingga kini tak jelas juntrungannya. Dokumen tersebut berbasis Dollar US yang ada di Commonwealth Bank.

SBI yang diterbitkan tahun 2012 sebanyak 9.000 lembar itu, masing-masing lembar bernilai Rp 500 milyar. SBI tersebut diteken oleh Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution . Kini ia menjabat Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja Jokowi.

Belum lagi tentang raibnya dana Angga Yan Parica di Bank Mandiri Bekasi senilai Rp104 trilyun tanpa ada penjelasan yang memuaskan dari pihak bank. Bahkan nasabahnya dikriminalisasi. Ia kemudian dimasukan ke penjara tanpa proses hukum. Bahkan surat kematiannya dibuat dari rumah sakit di Jakarta, padahal nasabahnya sendiri masih hidup.

Masih soal bank plat merah. Kasus yang yang terbaru adalah raibnya uang nasabah milik Erma Susilawati di BRI Unit Kadipaten Majalengka Jawa Barat. Uang nasabahnya bernilai Rp1,5 trilyun. Uang yang masuk ke tabungan Britama masih tercatat utuh tahun 2015 sebesar Rp1,5 trilyun. Akhir September 2016 uang nasabah BRI yang berstatus terblokir itu masih tersisa Rp 500 milyar. Ketika awal 2017 ini ada kabar bahwa uang Erma Susilawati tersebut sudah ludes. Padahal nasabahnya sendiri tidak tau menahu. Jangankan mengambil uang, kartu ATM saja tidak diberikan.

Masih banyak kasus lainnya yang kesemuanya terjadi pada bank justru milik Pemerintah. Umumnya, dasar perminannya bermula dari KYC (Know Your Costumer) bank. Ketika seorang nasabah bank yang bila dilihat dari segi penampilannya tak memungkinkan punya kiriman trilyunan rupiah, maka pihak bank lebih memilih mendiamkan kabar adanya pengiriman uang ke rekening nasabahnya. Padahal pihak bank tidak tau kalau nasabahnya adalah seorang keturunan kerajaan Nusantara yang memang memiliki uang dalam jumlah besar di luar negeri.

Berbulan-bulan, bahkan tahunan uang nasabah tadi didiamkan. Lalu secara perlahan tapi pasti uang nasabah tadi dimanipulasi. Bahkan menurut seorang pensiunan bank plat merah menuturkan kepada penulis bahwa uang yang seperti ini biasanya akan berakhir dengan memasukannya kedalam buku keuntungan bank. Artinya, seharusnya bank dinyatakan rugi, tetapi dengan adanya uang tidur yang “tidak bertuan” tadi, dijadikan sebagai bagian dari profit bank.

Cara lain yang sudah menjadi permainan kalangan perbankan adalah memperdagangkan data nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain dengan status dana yang siap diinvestasikan. Seperti contoh uang yang dikirim dari Barclay Bank New York di Bank Mandiri Singapura senilai USD4,8 milyar telah dikloning dengan berbagai nama nasabah dengan nomor rekening yang sama.

Jika diikuti perjalanan kasus demi kasus di dunia perbankan kita, bank sepertinya memberlakukan dua buah pertanyaan dasar kepada setiap para pihak mempertanyakan status uang besar dalam rekening nasabahnya. Pertama, apakah Anda percaya ada orang Indonesia yang punya uang segitu banyaknya? Kedua, bagaimana mungkin Anda percaya, sedangkan nasabahnya sendiri tidak memiliki usaha atau pabrik yang menyebabkan dia memiliki uang yang banyak?

Kedua pertanyaan tadi masuk dalam logika sehat manusia manapun di era sekarang. Sehingga argumentasi apapun dengan dua pertanyaan dapat mematahkan niat seseorang atau lembaga untuk melakulan audit kepada bank. Pihak bank nampaknya berhasil mengelak atau menutupi moral hazard-nya dengan berlindung pada dua pertanyaan tadi. Kedua pertanyaan tadi sama nasibnya dengan ada tidaknya harta amanah Soekarno.

Secara logika semua orang tidak percaya. Mana mungkin Soekarno dititipi harta sebanyak itu (nilai tak terhingga) sedangkan saat beliau menjadi Presiden RI, inflasi saja sampai 1000%. Untuk selamatkan ekonomi negara, Soekarno lakukan pemotongan nilai uang dan segala macam kebijakan lainya yang tidak populer. Jangankan titipan harta atau uang yang banyak oleh PB X (seperti sering penulis sampaikan), sekedar untuk menebus obat ke dokter saja Soekarno ditolongi oleh pegawai istana secara urunan ketika itu (kata Prof. Dr. Asvi Warman Adam ketika bedah buku “Harta Amanah Soekarno” di Universitas Paramadina, 2014).

Pergolakan logika ini telah memuluskan proses kesewenangan dan korupsi di lingkungan perbankan. Bahkan ada pihak-pihak yang memang sengaja dipelihara oleh oknum bank untuk melakukan transaksi atau pemindah-bukuan secara online antar rekening nasabah secara ilegal. Ini terbukti banyaknya nasabah bank yang kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi pada sisi lain ada nasabah bank yang ketiban rezeki nomplok secara mendadak.

Banyak nasabah bank yang terkejut tiba-tiba di rekeningnya ada kiriman puluhan atau bahkan ratusan trilyun rupiah. Akan tetapi yang salah kirim biasanya pihak bank langsung memberikan klarifikasi langsung kepada nasabahnya. Pihak bank pun meminta maaf atas ketidak-nyamanannya akibat salah kirim tadi. Sang nasabah pun dengan senang hati mengembalikannya. Tetapi tidak demikian kasus Erma Susilawati di BRI Unit Kadipaten.

Jika bank adalah ibarat jantung dalam tubuh manusia. Maka bank bertugas memompakan aliran uang ke seluruh masyarakat. Semakin bagus kinerja bank memompakan uangnya, maka semakin bagus pula perekonomian suatu negara. Sebaliknya, apabila jelek kondisi perbankan suatu negara maka dijamin bahwa perekonomian negara itu pasti buruk. Bisa jadi sulitnya ekonomi Indonesia yang tak pernah henti walaupun Pemerintah Jokowi sudah mencoba menerapkan berbagai kebijakan fiskal, adalah banyaknya kolesterol dalam aliran keuangan dan bank sebagai jantung ekonomi tadi.

Artinya dampak buruk moral hazard dunia perbankan sama dahsyatnya dengan teroris dan korupsi uang negara. Apalagi ini dilakukan oleh bank milik Pemerintah. Maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap kasus-kasus mendera nasabah bank dan kasus perbankan lainnya yang berkembang belakangan. Kini sudah saatnya KPK bertindak.

Oleh karenanya jangan sampai adalagi korban seperti Erma Susilawati, Angga Yan Parica, keluarga Danarasa, dan masih banyak korban lainnya, maka Pemerintahan Jokowi segara berlakukan 3 UU baru di bidang keuangan dan perbankan. Yakni, UU Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa, UU Bullion Bank, dan UU Offshore Banking and Financing.

Salam Perjuangan Wahai Anak IndonesiaRED.MJP/RHDYT

INDONESIA PERLU 3 UU AGAR MAKMUR JADI PENGENDALI EKONOMI DUNIA

JOURNALPOLICE.ID,NATIONAL,Tiga undang-undang itu adalah UU Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa, UU Bullion Bank, dan UU Offshore Banking dan Offshore Financing.

Dengan tiga UU ini, aset perbankan Indonesia akan kebanjiran aset. Para pemilik aset yang selama ini dihantui ketakutan berdasarkan pengalaman masa lalu, segera mendaftarkan aset mereka untuk masuk perbankan Indonesia. Aset perbankan Indonesia akan segera menjadi terbesar di Asia bahkan dunia.

Pada masa lalu, mereka ada yang disiksa, dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh secara perlahan. Bahkan tak sedikit diantara pemilik aset yang memilih tinggal di luar negeri ketimbang di negeri sendiri. Sehingga negara dimana mereka tinggal itulah yang bisa memanfaatkan aset titipan nenek moyang bangsa Indonesia itu.

Dalam bahasa lain, negara Indonesia tidak mampu melindungi warga negara yang kaya dengan aset selama ini. Keberadaan mereka justru rentan untuk dikriminalisasi.

Dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa diharapkan para pemilik aset besar yang selama ini hidup dalam bayang ketakutan akan berakhir. Malah diharapkan mereka mau menginvestasikan  harta kekakayannya di Bumi Pertiwi melalui sebuah kelembagaan yang disebut Lembaga Pengelolaan Aset Bangsa.

Demikian juga dengan UU Bullion Bank. Semua aset berupa logam mulia (emas, platinum, dan sebagainya), batu mulia (seperti intan, berlian, dan sebagainya) bisa masuk bank dengan fasilitas safe keeping account dimana nasabah mendapatkan SKR (safe keeping receipt).

Dengan SKR, nasabah bisa meminta fasilitas bank garansi, SBLC, dan lainnya termasuk deposito seperti yang dilakukan oleh perbankan di Swiss, Hong Kong, dan London selama ini.

Dengan UU Bullion Bank, tak ada lagi masyarakat menyimpan batangan emas di gunung, dalam tanah, atau di tempat yang tidak memberi nilai ekonomi pada logam mulia dan batu mulia.red.Mjp/rhdyt

Indonesia Mendesak Adanya Kementerian Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia saat ini sudah mendesak dibutuhkannya Kementerian Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia agar aset nenek moyang bangsa yang besar ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan para sesepuh dan pendiri Republik Indonesia.

Itu merupakan hasil diskusi dengan beberapa praktisi para pemegang aset baik dinasti maupun Soekarno yang sempat dihubungi penulis baru-baru ini. Hal ini diperlukan mengingat pecairan aset bangsa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Langkah lanjutannya membutuhkan sinergisitas antara beberapa bangsa dan beberapa negara yang secara historis berkaitan sangat erat.

Untuk memunculkan harapan ini, semua perhatian tertuju kepada kebijakan Presiden Jokowi untuk membicarakan perlunya nomenklatur Kementerian baru di Indonesia. Yakni Kementerian Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia.

Kementerian ini secara khusus hanya akan mengurus aset bangsa Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar dengan tidak bermaksud negara untuk memiliki aset tersebut. Tetapi negara wajib melindungi para pemilik aset yang selama ini teraniaya dan terancam kehidupannya.

Bahkan diantara mereka banyak yang sudah pernah mengalami penyiksaan fisik, terutama di zaman Pemerintahan Soeharto (Orde Baru) yang hingga kini masih membekas. Pada era sekarang penyiksaan fisik sudah tidak ada, tetapi potensi ulah oknum pejabat negara cenderung mereka dikriminalisasi dan aset mereka berupa uang baik di bank dalam negeri maupun dalam perbankan luar negeri untuk dicuri secara sistematis.

Bahkan beberapa penjaga gudang uang dan gudang emas serta platinum merasa sudah tidak nyaman, karena mereka seharusnya sudah dapat menyerahkan aset mahal tersebut agar dapat dipergunakan untuk membangun Indonesia tanpa hutang serta membangun negara lainnya yang telah memiliki komitmen sejarah sejak dulu kala.

Kemunculan Kementerian Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa ini diperlukannya sebuah UU yang secara khusus memang mengatur Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.