Lunasi Pinjaman Obligasi 2012 Jatuh Tempo 2019, Mayora Indah Siapkan Dana Pembayaran

JP-JAKARTA – Menepati pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2019, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) sudah menyiapkan dana sebesar Rp750 miliar dengan menggunakan dana dari kas internal.

“Pendanaan telah kami siapkan. Itu dari dana internal dan pinjaman,” kata Direktur Keuangan Mayora Indah Hendrik Polisar seperti dikutip Harian Neraca, Jumat (11/1/2019).

Di samping itu, perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman yang dapat digunakan jika diperlukan guna pelunasan obligasi. Pembayaran obligasi jatuh tempo dipastikan telah siap. Apalagi, emiten produk makanan dan minuman ini masih memiliki cash reserve sekitar Rp2 triliun yang cukup untuk membayar obligasi jatuh tempo.

Meski demikian, perseroan tetap ingin mempertahankan cash reserve pada angka tersebut.

Pada 2012, perusahaan menerbitkan obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 senilai Rp750 miliar dengan bunga 8,50% per tahun. Surat utang itu jatuh tempo pada 9 Mei 2019.

Hendrik menyebutkan, perseroan akan membayarakan obligasi jatuh tempo pada Mei nanti senilai total Rp766 miliar, terdiri dari pinjaman pokok senilai Rp750 miliar dan bunga yang dibayar pada Mei sebesar Rp16 miliar.

“Kami memiliki cash reserve cukup untuk membayar obligasi tersebut. Cash reserve Mayora sekitar Rp2 triliun. Jadi untuk bayar Rp750 miliar, tidak ada masalah,” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun ini guna memenuhi target penjualan tahun ini lebih agesif lagi, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan faktor kedekatan geografis, perseroan terus melakukan evaluasi pada regulasi-regulasi impor mamin di negara terkait.

Regional Managing Director Mayora Indah, Maspiyono pernah bilang, secara konsolidasi, pada tahun ini Mayora Indah membidik kenaikan pendapatan ekspor sebesar 20% dibandingkan dengan 2018.

”Negara-negara ASEAN merupakan tujuan terbesar ekspor perseroan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap total ekspor,” ujarnya.

Tahun ini, kata Maspiyono, perseroan ingin melanjutkan strategi yaitu meluncurkan produk-produk baru hasil inovasi dan yang kedua membangun brand. Dirinya menambahkan, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara tetangga.

Empat negara tujuan ekspor Mayora Indah di ASEAN saat ini yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, perseroan juga membidik perluasan volume ekspor di tiga negara lain yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.(red.rhdyt/sbr.okezon)

M1 : JAWABAN TUNTUTAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK BANK, INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019


M1 : JAWABAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019

JP-Cirebon melalui percakapan Wa pantauan awak media Sidang kasus dugaan pemalsuan SBI senilai 4500T dalam beberapakali persidangan mengalami kebuntuan saksi-saksi dari BI,OJK, Leasing dianggap rancu dan JPU PN Sumber Cirebon akhirnya membacakan tuntutan dan 5Tahun 3bulan pada tgl 7/1/019 dari yang ditersangkakan adalah Jawaban dari yang ditersangkakan : pasal 263 ayat 1 tak terbukti dan dipaksakan ayat 2 sebagai dasar tuntutan kepada tersangka oleh JPU PN Sumber Cirebon dengan tuntutan tersebut esepsi jawaban sudah disampaikan ditulis tangan dan ditanda tangani sidang dilanjut pada 14/1/2019 hari kamis mendatang berbagai sumber sementara.

INI JAWABAN TERTULIS TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN IR.SUGIHARTONO.ST KEPADA JPU PN SUMBER CIREBON DIHADAPAN PARA RELAWAN RATUSAN YANG DILUAR DIJAGA KETAT POLISI

Kepada yang mulia Bu hakim ketua saya rakyat Indonesia adalah aset negara sedang melaksanakan hak bela negara demi kepentingan umumnya masyarakat Indonesia dan mengingat :

01.saya pemilik Microfilm 1 (M1) Otorita Money Supply M1 Dewan ikatan Dokumen internasional kode 99.98 seri 1-4

Register perjanjian negara-negara induk 25 negara multinasional donor Bank Dunia World Bank seri 1-4 adalah Register tanah-tanah Van eigendom undername ( perjanjian wilayah ) berdirinya negara NKRI 17-08-19 45
1.tanah pertambangan
2.tanah perkebunan
3.tanah pertanian
4.tanah Perhubungan darat laut dan udara

02. saya pemegang tongkat estafet komando baru lambang Garuda dan Keraton Surakarta Hadiningrat.

03.Saya Pembayar pajak kepada IRIS Institut Revan service, cincinati- Ministry USA selaku M1 Otorita money Supply multinasional induk 25 negara donor Bank Dunia World Bank dana tunai global smile USD 1000 triliun dengan pajak IRS senilai 1% kurung USD 10000 trillion.

04.sesuai kewenangan saya demi bangsa dan negara utang pemerintah RI kepada group IDA IBDR telah saya / Kami putihkan utang tersebut tanggal 26 juni 2018 dengan kredit 0,-(nol)

maka tuntutan maksimal GPU jaksa penuntut umum telah Menutup Mata fakta persidangan sebagai tindakan kejahatan hukum kebatilan emosional dengan ini saya atas nama saya sendiri Ir sugihartono. ST alias Sino as sugihartonotonegoro M1,

selaku rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia pendiri negara NKRI 17-08-1945 demi kepentingan umum yang lebih besar dan permintaan maaf saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Bank Indonesia BI di mana saya pemilik akun keuangan kelompok Bank Dunia The World Bank group Finance

untuk itu saya mohon dengan hormat kepada yang mulia Hakim Ibu Hakim Dan Bapak hakim anggota Pengadilan Negeri Sumber Cirebon memberikan putusan ringan dengan membebaskan Saya dari dakwaan tuntutan JPU jaksa penuntut umum

sesuai surat kuasa saya kepada induk 25 negara negara-negara donor multinasional tanggal satu tanggal 07/01/2019 melalui kedutaan besarnya dengan ini saya rakyat Indonesia menjaminkan sertifikat KAR-Negara

dan sesuai point 01,02,03,04 tersebut di atas kepada TNI selaku pasukan Garuda PBB Presiden RI dan induk 25 negara cara atasi militer multinasional dan PBB

khususnya Sekjen PBB dan atase PBB Sekjen Vladimir Lennin untuk mengambil dan melaksanakan penyesuaian diplomatik atau cara lain intervensi multinasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia

khususnya di Indonesia mengamankan menjaga aset Van private sesuai UN Charter 102 milik induk 25 negara negara donor Bank Dunia sesuai official CCTV 24 counter terrorist unit 24 di bawah UN Charter Artikel 7 di Indonesia.

Demikian pembelaan ini ini tuntutan pasal 263 ayat 1 yang tidak terbukti di fakta persidangan tentang objek material SBI tanggal 26 juni 2012 yang otomatis membatalkan ayat 2 di mana terdakwa tidak pernah merugikan BI.

surat pembelaan ini sekaligus surat kuasa kepada Sekjen PBB dan disampaikan dari Pengadilan Negeri Sumber Cirebon badan induk negara-negara donor dewan ikatan dokumen induk internasional keuangan kelompok Bank Dunia UN swissindo TTD Sino as Sugiharto Notonegoro Insinyur sugihartono M1

Sumber lain menagtakan sidang penjelasan JPU minggu depan setelah jawaban pembelaan ditulis dan diberikan kepada JPU pada detail menerangkan bahwa

Sesuai pembicaraan dengan pak Bildan dan pak Yuzar (pengacara) Ir.Sugihartono disingkat YM, di simpulkan bahwa JPU karena mengalami kesulitan didalam pembuktian pasal 263 ayat 1 “pemalsuan”, oleh mereka *”dianggap”* bahwa pada ayat satunya malah sudah terbukti, dan mereka justru merujuk pada ayat 2 dengan katagori terdakwa telah “Menggunakan”.

Upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara dalam pledoi mereka, adalah mengurai secara detail pada masalah pokok/inti nya yaitu di ayat 1 “Pemalsuan”.

Dengan demikian Hakim akan di ajak kembali pada hasil sidang dari kesaksian kesaksian, yang semua sudah sangat jelas tidak ada satupun yang bisa diarahkan pada kebenaran dakwaan “Pemalsuan” sesuai ayat 1 pasal 263.

Disini terkesan jelas bahwa JPU telah secara emosional dan Subyektif memaksakan pasal 263, yang tidak memiliki dasar hukum sesuai pembuktian dipersidangan kepada YM.

Kalau ayat satu nya mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ayat 2 nya tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar hukum.

Arogansi kesewenangan tuntutan hukum yang tidak berpihak pada hukum secara obyektif, telah di pertontonkan oleh Jaksa Penuntut Umum imbuh Yunasril.(red.rhdyt/sbr;viawa)

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa Di semua Lini Katahuan Semua


Jp-jakarta, UPAYA pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa lantaran ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi” yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).

“Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

“Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” ungkapnya.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

“Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring.

“Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujarnya.

Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme “stick and carrot” melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan. [Rhdyt/sbr:isp]

PRESIDEN BANK DUNIA MUNDUR MENDADAK ???

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) sebelum melakukan sesi foto bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018.

Jp- Jakarta – Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim pada Senin, 7 Januari 2019 mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya. Ia telah menduduki jabatan tersebut selama lebih dari enam tahun di lembaga pemberi pinjaman internasional itu.

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva akan berperan sebagai presiden sementara efektif mulai 1 Februari, kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataannya.

Setelah mundur dari jabatannya, Kim berencana bergabung dengan sebuah perusahaan yang berfokus pada peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank Dunia berencana mengumumkan pengganti Kim secepatnya.

Pengunduran diri Kim dari Bank Dunia tidak terduga, karena ia ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden bank pembangunan multilateral itu pada 2016.

Kim pertama kali menjadi presiden Bank Dunia ke-12 pada 1 Juli 2012. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat sebagai presiden lembaga akademik terkenal di Amerika Serikat, Dartmouth College.

“Merupakan kehormatan besar menjadi Presiden lembaga luar biasa ini, penuh dengan individu bersemangat yang didedikasikan untuk misi mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam hidup kita,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

“Pekerjaan Kelompok Bank Dunia lebih penting sekarang daripada sebelumnya, karena aspirasi-aspirasi masyarakat miskin meningkat di seluruh dunia, dan masalah-masalah seperti perubahan iklim, pandemi, kelaparan serta pengungsi terus tumbuh dalam skala dan kompleksitas mereka,” katanya.(red.rhdyt/sbr:tempo.c)

1JANUARI 2019 RESMI AS DAN ISRAEL KELUAR DARI ANGGOTA PBB ( UNESCO)

JP-Jakarta, Amerika Serikat dan Israel resmi keluar dari keanggotaan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) terhitung sejak 1 Januari 2019. Keduanya hengkang karena tidak sepakat dengan sejumlah kebijakan lembaga itu yang berkaitan dengan Palestina.

Baik AS dan Israel sudah mengajukan pengunduran diri sejak Oktober 2017. Yang lebih dulu menyatakan akan keluar adalah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley disusul sekutunya itu.

Israel memprotes pernyataan UNESCO yang menyatakan tidak mengakui Kota Hebron diduduki oleh Negeri Zionis itu. UNESCO juga mengkritik pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel yang diperebutkan dengan Palestina.
Lihat juga: Israel Protes Salah Satu Menteri Yordania Injak Benderanya
Sedangkan AS menuding kebijakan UNESCO cenderung anti-Israel. Kedua negara menolak ketika lembaga itu menerima Palestina sebagai anggota penuh pada 2011 lalu, seperti dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (2/1).

Padahal AS turut membantu membidani pendirian UNESCO, selepas Perang Dunia II. Mereka juga menjadi salah satu penyumbang terbesar, yakni sekitar 22 persen, buat lembaga yang bertugas merawat budaya dan peradaban, salah satunya dengan menetapkan daftar Situs Warisan Dunia. Mereka juga bertugas membantu pendidikan di negara-negara berkembang.

Hanya saja sejak UNESCO menerima Palestina sebagai anggota delapan tahun lalu, AS berhenti memberi sumbangan yang diikuti oleh Israel. Meski demikian, institusi itu menyatakan mereka sudah bisa beradaptasi dengan anggaran yang ada.

Meski begitu, AS menyatakan hanya ingin menjadi negara pemantau non-anggota UNESCO dan tetap mengawal masalah-masalah perlindungan situs warisan dunia, kebebasan pers, dan pendidikan.

Di masa lalu AS juga pernah hengkang dari keanggotaan UNESCO. Yakni tepatnya pada 1984 di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Mereka menuduh lembaga itu korup dan salah urus, serta cenderung pro Uni Soviet. Mereka baru bergabung kembali menjadi anggota penuh pada 2003. (Red.rhdyt/sbr:cnni)

Akhir Tahun Bank Dunia “Blacklist” 28 Individu dan Organisasi Asal Indonesia

JP-international- Sebanyak 28 individu dan organisasi Indonesia yang menerima dana atau menjadi kontraktor proyek Bank Dunia masuk daftar hitam akibat dugaan penyelewangan dana.

Individu dan perusahaan tersebut dipastikan tak bisa mengikuti tender proyek Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk kurun waktu tertentu.

?Ini untuk memberikan efek jera kepada individu dan perusahaan yang terlibat dalam penggelapan dan korupsi proyek yang didanai bank pembangunan multilateral,? ujar Direktur Investigasi Bank Dunia Stephen Zimmerman dalam wawancara khusus dengan KATADATA, Kamis (4/12), di sela-sela persiapan pertemuan International Corruption Hunter Alliance (ICHA) 8-10 di Washington DC.

Ke-28 individu dan organisasi dari Indonesia itu bergabung dengan 454 individu dan organisasi dari penjuru dunia yang terkena sanksi Bank Dunia sejak ditandatanginya kesepakatan Mutual Enforcement of Debarment Decisions pada 2010 lalu.

Daftar individu dan organisasi itu dapat dilihat situs web Bank Dunia.

Zimmerman mengatakan, kesepakatan Debarment (penyingkiran) itu ditandatangani oleh perwakilan Bank Dunia, Bank Pembanguna Asia, Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa, dan Bank Pembangunan Inter-America.

Berdasarkan kesepakatan, tiap entitas yang di-blacklist oleh salah satu bank tersebut akan otomatis di-blacklist oleh seluruh bank multilateral tersebut.

Setiap tahun kami menyingkirkan 50 hingga 100 individu dan perusahaan, kata Zimmerman, yang juga menjabat Kepala Sekretariat ICHA.

Proyek-proyek Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya memang menjadi incaran koruptor karena besarnya dana yang dikucurkan.

Pada 2012, misalnya, Bank Dunia mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 700 triliun. Hal ini membuat Bank Dunia meningkatkan pengawasan dan penindakan kepada pihak yang diduga kuat menyunat dana hibah tersebut.

Zimmerman mengatakan, penyingkiran atau daftar hitam Bank Dunia ini merupakan salah satu contoh upaya memerangi korupsi dengan memanfaatkan instrument di luar hukum pidana.

Karena hukum pidana memerlukan pembuktian yang sangat kuat dan proses persidangan yang panjang, ujarnya.

Selain korupsi yang berkaitan dengan proyek bank pembangunan multilateral, Bank Dunia juga member perhatian besar terhadap korupsi di sektor lainnya.

Oleh sebab itu, pada 8-10 Desember ini Bank Dunia kembali menggelar konferensi ICHA yang melibatkan 300 jaksa agung dan pimpinan lembaga antikorupsi dari 120 negara.

Kami berharap ada sharing pengalaman dan kerjasama antar penegak hukum, ujarnya.(red.rhdyt/sbr:ktdt)

LANANG SH: SENGKETA TANAH PASAR BABADAN BAHWA PIHAK SLAMET SISWOSUHARJO SEWENANG-WENANG


JP-KLATEN – Keluarga Slamet Siswosuharjo yang mengklaim sebagai pemilik lahan Pasar Babadan melakukan pembongkaran paksa dan pengerusakan bangunan kios-kios dengan seisinya, pasar yang berdiri diatas lahan tengah menjadi sengketa antara pihak keluarga Slamet Siswosuharjo dengan pemerintah desa Teloyo. Lahan Pasar Babadan sebetulnya merupakan Lahan hasil tukar guling dengan tanah kas Desa Teloyo dengan 3 (Tiga) pemilik lahan pribadi yang salah satunya adalah Slamet Siswosuharjo, akan Tetapi sekitar tahun 1986, terbit SHM dengan nomor 588 atas nama Slamet Siswosuharjo pada 5 Juli 2018 pihak keluarga Slamet Siswosuharjo melakukan pemagaran pasar, Yang mengakibatkan ratusan pedagang harus rela angkat kaki dari kios-kios mereka, berbagai upaya dilakukan baik dari pihak pedagang maupun pemerintah desa, tapi masih menemui jalan buntu.

puncaknya pihak keluarga Slamet melakukan pembongkaran paksa kios-kios milik pedagang pada hari Rabu 3 Januari 2019, sebelumnya pihak keluarga Slamet sudah melayangkan surat pemberitahuan Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Pasar tertanggal 31 Desember 2018 kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada pihak Pemerintah Desa Teloyo melalui Biro Hukum Kabupaten Klaten.

pihak pedagang menerima pemberitahuan tersebut pada hari rabu tanggal 2 Januari 2018. Pihak polisian Kepolisian Sektor Wonosari beserta Tim Advokasi Paguyuban Pedagang Pasar sudah berusaha melakukan Upaya negosiasi untuk menunda pembongkaran namun tidak di indahkan oleh pihak keluarga Slamet.

Para pedagang yang berupaya menyelamatkan barang-barangnya diusir keluar dari area pasar, para pedagang hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan melihat kios-kios dengan seisinya dirobohkan serta dirusak.

Biro hukum pemkab klaten menghimbau kepada para pedagang agar tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan gesekan atau kerusuhan atau,

surat pemberitahuan akan adanya pembongkaran dari Biro Hukum Pemkab saat melakukan audiensi di kantor Pemkab pada hari rabu 2 Januari 2019, harusnya surat itu langsung ditujukan ke kami imbuh lanang sebagai Advokat penghuni kios pasar.

Dari pihak Pemerintah Desa Teloyo juga tidak memberikan informasi surat tersebut” kata Lanang Kujang Pananjung, S.H, selaku kuasa sekaligus anggota Tim Advokasi Pedagang Pasar Babadan.

Setelah ini kami akan merumuskan langkah-langkah hukum dan akan berkoordinasi dengan Paguyuban Pedagang Pasar Babadan, kami jelas sangat menyayangkan upaya pembongkaran sepihak Pasar Babadan oleh pihak Slamet Siswosuharjo, dan kami akan melakukan upaya upaya hukum atas perusakan tersebut” Tegasnya lagi saat ditemui.

Koordinator Tim Advokasi Pedagang Pasar Babadan, Imam Widyiatmoko Aji, S.H. saat ditemui di sela-sela sidang di Pengadilan Agama Magelang menerangkan bahwa aksi pembongkaran kios-kios milik pedagang tersebut adalah dampak dari lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai pemegang kuasa dari Pemerintah Desa Teloyo. “Untuk proses blokir sudah memang sudah habis, dan belum kita perpanjang lagi. Saat ini kami masih berupaya untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten,

tapi terkendala di masalah biaya” ucap Biro Hukum Pemkab Klaten yang dihubungi oleh Lanang Kujang Pananjung, S.H. selaku perwakilan dari Tim Advokasi Paguyuban Pedagan Pasar Babadan melalui sambungan telepon seluler pada Jum’at 4 Januari 2019.

ungkap TIM ADVOKASI PEDAGANG PASAR TELOYO IMAM WIDHIATMOKO AJI (087836770760) LANANG KUJANG PANANJUNG (085641096696) RIZKY AFNAN HUTOMO (08812827524) KETUA PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR TELOYO PURWANTO (081393255581) ( Red.Rhdyt)

Timses Jokowi Polisikan Andi Arief soal Hoax Surat Suara Tercoblos 7 Container

JP-Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan Wasekjen Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri karena diduga menyebar berita bohong soal isu adanya tujuh kontainer yang membawa surat suara tercoblos. TKN menilai cuitan Andi seperti menuduh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi kami hadir di sini merasa berkepentingan karena penyebaran dan cuitan dari salah satu pengurus Partai Demokrat yang sepertinya menuduh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf,” ujar direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Bidang Advokasi dan Hukum, Ade Irfan Pulungan, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Ade mengatakan pemberitaan surat suara tercoblos dapat menimbulkan kegaduhan dalam proses menuju Pemilu 2019. Andi Arief, kata Ade, diduga mendapatkan sumber suara adanya isu tersebut melalui grup WA. Oleh karena itu, dia meminta Bareskrim juga menyelidiki grup WA Andi Arief.

“Kita meminta Bareskrim segera memeriksa WA group yang dia (Andi Arief) katakan dalam cuitannya itu. Dia kan mengatakan mendapatkan informasi dari WA group-nya. WA group yang mana itu, itu yang harus dia buktikan, apakah dia mendapatkan informasi dari satu WA group atau banyak. Di handphone kita kan banyak WA group. Nah, itu sumbernya siapa,” ucapnya.

Laporan atas Andi Arief tertuang dengan nomor LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tanggal 3 Januari 2019. Andi dilaporkan atas dugaan kejahatan terkait pemilihan umum, penyebaran berita bohong (hoax), pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan penghinaan.

Ade berharap sumber suara yang diduga berada di dalam rekaman dapat segera terungkap, sehingga kasus ini dapat selesai.

“Bisa itu, makanya kita minta Bareskrim, penyidik, untuk melacak itu. Kita yakin dan percaya Polri punya alat yang canggih. Karena ini masalah nasional kita minta secepat karena ini mengganggu stabilitas demokrasi kita dan harus kita lawan berita hoax ini. Jangan memberikan ketakutan, keresahan, dengan sesuatu yang tidak benar kepada siapa pun dia,” katanya.

Ade mengatakan, dalam rekaman, ia mendengar nama organisasi disebutkan seperti Partai Gerindra dan nama Ketua BPN Djoko Santoso. Ia meminta Polri cepat meluruskan hal itu.

“Ya itu yang kita minta karena ia menyebutkan ada lembaga-lembaga ini, apa kaitannya dengan penyebar rekaman suara ini terhadap lembaga-lembaga itu? tentunya kita tidak menginginkan pemilu mengalami kegaduhan yang merugikan kita semua. Jadi ini kontestasi aman damai untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Pasal yang disangkakan ke Andi melalui laporan tersebut adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 517 Penyebaran Berita Bohong, UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 juncto Pasal 15 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan. (Red.rhdyt/sbr:dtk.c)

TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

Dewan Pers Independent Solusi Tudingan Media Abal-abal, Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers


Keterangan Foto: Heintje G. Mandagie Ketua Umum DPP SPRI bersama Ketua Dewan Penasehat Sekber Pers Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno

JP-jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal.

Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.
Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini.

Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.

Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan.

Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri.

Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.

Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal.

Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media.

Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.

Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa.

Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan.

Bahkan, surat edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk
melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran.

Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah.

Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat.

Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.

Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan.

Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media.

Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI.

Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan.

Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers. Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya.

Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

Diungkapkan penulis melalui wa group :
*Heintje G. Mandagie,Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (red.rhdyt)

AMERIKA DISETLIKA , JOKOWI JALUK BALI FREEPORT

JP-Nasional-Sosmed begitu pesat banyak ungkapan dari masyarakat awak media mengambil berita dari seword.com yang berjudul : Apakah Amerika diam saat Freeport diambil oleh Jokowi? Sama sekali tidak itupun juga diambil dari berbagai kesimpulab beredarnya opini-opini masyarakat pro kontra yang mana semua demi kemajuan bangsa indonesia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rheinald Kasali mengatakan bahwa begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana pengambilan sebagian besar saham Freeport, Amerika marah besar dan mulai menggoyang Jokowi.

“Amerika marah besar bahkan bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war adalah hal biasa dalam mengawal kepentingannya”, kata Rheinald sebagaimana dikutip Kompas.com (Sabtu, 22 Desember 2018).

Pernyataan Rheinald itu sangat masuk akal. Negara manapun di dunia selalu melindungi kepentingan ekonominya jika diganggu oleh negara lain. Begitu juga dengan Amerika. Apalagi Amerika adalah sebuah negara adikuasa, sudah pasti marah ketika Jokowi mulai ngotot mengambil-alih saham Freeport.

Lalu apa wujud kemarahan Amerika terhadap Indonesia khususnya kepada Jokowi terkait Freeport itu?

Dari kepingan-kepingan yang ada, saya mencoba menyambung apa yang pernah dilakukan Amerika untuk menggoyang Jokowi yang berani mengganggu Freeport itu.

Pertama, lewat Setya Novanto. Saat menjadi kandidat capres Amerika, Donald Trump sudah tahu tentang persoalan renegoisasi Freeport. Donald Trump pun diketahui pernah bertemu dengan Novanto pada tanggal 3 September 2015 di Manhattan, New York. Saat itu Trump dalam sebuah konferensi pers memuji habis Novanto. Trump menyebut Novanto sebagai Ketua DPR paling berpengaruh di Indonesia.

Saya yakin bahwa salah satu poin pembicaraan keduanya adalah soal Freeport. Trump sangat mungkin meminta bantuan Novanto agar mengamankan kepentingan Amerika di Indonesia terkait renegoisasi Freeport.

Keyakinan itu berdasarkan ucapan Novanto dalam rekaman papa minta saham yang berbunyi Jokowi akan jatuh jika ia berani menolak perpanjangan izin karya Freeport.

Sangat mungkin Amerika memakai tangan Novanto untuk memaksa Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak karya Freeport itu. Apalagi Amerika sudah kecewa besar kepada Wapres Jusuf Kalla dan Sofyan Wanandi yang gagal membujuk Jokowi soal Freeport itu.

Apes bagi Amerika. Saat Setya Novanto bersama Reza Chalid ketemu dengan bos Freeport di Indonesia Maroef Sjamsuddin, pembicaraan mereka direkam. Belakangan rekaman ini menggegerkan Indonesia yang berujung tertendangnya Novanto dari kursi DPR dan Sudirman Said dari kursi Menteri ESDM. Sementara Reza Chalid Kabur.

Amerika tidak bisa lagi menekan Jokowi lewat tangan pejabat elit paling berpengaruh. Lewat wapres Jusuf Kalla gagal. Demikian juga lewat Ketua DPR gagal. Sementara seluruh rakyat Indonesia setelah rekaman itu terkuak, ada di belakang Jokowi. Amerika kemudian gigit jari sambil menunggu kesempatan kain menggoyang Jokowi.

Kedua, lewat kasus Ahok. Akhir tahun 2016, Donald Trump resmi memenangi Pilpres Amerika. Di waktu bersamaan kasus Ahok membesar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Amerika untuk lebih keras menggoyang Jokowi.

Menurut laporan investigasi Allan Nairn, rekan-rekan Donald Trump di Indonesia bergabung bersama para tentara dan preman jalanan dalam sebuah kampanye melengserkan Ahok yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Dari investigasi Allan Nairn itu diketahui bahwa beberapa tokoh senior dan perwira militer serta intelijen terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai ‘makar’ gerakan melawan Presiden Jokowi. Gerakan ini diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Dari kalangan DPR, pendukung utama gerakan ini adalah Fadli Zon, sebagai salah satu penyokong politik Donald Trump. Dari kalangan pengusaha terdapat nama Harry Tanoe, rekan bisnis Trump yang membangun dua resort Trump, satu di Bali dan satu di Lido, Jawa Barat. Para pendukung makar menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa.

Namun gerakan makar ini kemudian berhasil dilokalisir oleh Kapolri Tito Karnavian. Lewat strategi ciamik, Tito melakukan aksi penangkapan terhadap beberapa orang pagi hari sebelum aksi demo besar 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal 212.

Padahal jika terjadi chaos dan Jokowi berhasil dikudeta, pasukan Amerika di Australia sudah siap masuk dengan alasan mengamankan perusahaannya di Indonesia, sebagaimana yang disinyalir oleh Rheinald Kasali itu.

Hasil akhir gerakan demo itu seperti yang diketahui publik adalah Ahok masuk penjara dan penerapan skenario Ahok harus kalah pada putaran kedua Pulgub DKI Jakarta. Skenario Ahok harus kalah itu bertujuan untuk menyelamatkan Pemerintahan Joko Widodo dari penunggangan kasus Ahok. Dengan demikian penunggangan Amerika lewat kasus Ahok untuk menggoyang Presiden Jokowipun gagal.

Ketiga, lewat Pilpres 2019. Freeport mencoba mengulur-ulur waktu hingga Pilpres 2019. Harapannya adalah Jokowi kembali dicoba dilengserkan berdasarkan konstitusi dengan mendukung Prabowo. Prabowo mengakui bahwa ia didukung oleh Amerika untuk menjadi Presiden. Tak heran dalam setiap kampanyenya Prabowo selalu meniru Trump karena memang ia disokong oleh Trump.

Namun Jokowi menjawab strategi mengulur-ulur waktu Freeport itu dengan sebuah ultimatum paling keras pada bulan Mei 2018 lalu. Jokowi mengatakan pengambilan saham 51 persen Freeport harus dilakukan paling lambat akhir Agustus 2018. Jika tidak, Jokowi akan bertindak.

Untuk menguatkan posisi Indonesia, Jokowi sebelumnya telah mengangkat sosok gila Ignasius Jonan dan wakilnya Archabdra Tahar yang tak kalah gila untuk bernegosiasi dengan pihak Freeport secara maraton. Hasilnya lewat perundingan yang super alot dan super ngotot, maka pada tanggal 21 Desember 2018 Indonesia membayar lunas harga saham Freeport 51 persen sebesar Rp 56 triliun.

Apakah goyangan Amerika berhenti? Pasti tidak. Freeport menyerah kepada kengototan Jokowi untuk sementara. Akasannya karena usaha untuk mendongkel Jokowi gagal dan belum punya pilihan lain.

Tentu saja Amerika dipastikan akan kembali bermain di Pilpres 2019 dengan mendukung Prabowo. Yang paling berbahaya jika Jokowi lengser benar, maka Freeport jatuh kepada para pengkhianat bangsa.

Lalu apa yang bisa membuat Jokowi survive dari campur tangan Amerika dan negara asing lainnya? Hanya satu. Jokowi harus solid dengan TNI-polri bersama mayoritas rakyat di belakangnya.

Jokowi yang jujur, tidak korupsi, berkepala batu dan fight dengan negara manapun demi kedaulatan negaranya akan memaksa China menghormati Jokowi di Natuna dan Amerika di Freeport.

Jadi ketika Jokowi gagal digoyang karena ia ngotot bersama rakyat, maka Amerika gagal menjatuhkan Jokowi dan Freeportpun dicaplok Indonesia. Relakah anda Jokowi dilengserkan dan bumi Indonesia terus-menerus dikuasai negara lain bersengkokol dengan para pengkhianat bangsa? Kalau begitu #JokowiLagi.

Silahkan share tulisan ini bukan karena view yang banyak tetapi agar semua paham dan bergerak merapatkan barisan di belakang Presiden Jokowi agar menang pada periode kedua imbuh Asaaro Lahagu dalam tulisanya di seword.(red.rhdyt/sbr:seword)

Sekber Pers Indonesia Sesalkan Polri Atas Penahanan Wartawan di Bireuen Atas Pemberitaan

JP-Jakarta – Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan prihatin atas fenomena main tahan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis, seperti yang dilakukan terhadap wartawan Realitas, M. Reza oleh oknum di Polres Bireuen. Ia juga sangat menyesalkan hal tersebut terjadi.

“Atas nama Sekber Pers Indonesia, saya menyatakan sangat menyesalkan tingkah-pola oknum aparat yang main tahan terhadap wartawan atas delik aduan pemberitaan yang dimuat di medianya,” ujar Wilson kepada pewarta media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Sabtu, 22 Desember 2018.

Aparat kepolisian, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, seyogyanya menjadi pengayom masyarakat, pembela kepentingan rakyat, bukan jadi centeng pengusaha bertameng undang-undang. “Polisi itu digaji rakyat, bukan pengusaha, isi perutnya disuapkan rakyat, bukan pengusaha dan penguasa. Semestinya polisi bekerja menegakkan hukum atas kejahatan yang dilakukan korporasi yang merugikan rakyat, dan perilaku menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintahan,” imbuh Wilson yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Sebagaimana diberitakan berbagai media daerah dan nasional, M. Reza ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas aduan pimpinan PT. Takabeya yang menggunakan BBM bersubsidi. M. Reza diseret ke tahanan atas tuduhan melanggar UU ITE karena menyebarkan berita yang tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Takabeya (atas penggunaan BBM Bersubsidi) di akun facebook miliknya. Berita terkait: http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Beritakan+Dugaan+Kasus+BBM+Bersubsidi%2C+Wartawan+di+Bireuen+Ditahan+Polisi&subjudul=Kekerasan+terhadap+Wartawan

Menilik kasus tersebut, Wilson menyampaikan penilaiannya bahwa sungguh malang nasib warga masyarakat di negeri ini. Ketika kita – entah sebagai wartawan, pewarta warga, atau masyarakat awam biasa – menemukan kejanggalan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, rakyat tidak punya kekuatan dan/atau kekuasaan untuk menghentikan pelanggaran tersebut. “Mau melaporkan ke aparat, sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jika dibiarkan, rakyat dirugikan selamanya,” keluh alumni pascasarjana bidang studi Global Ethics dari Univeritas Birmingham, Inggris itu.

Juga, lanjutnya, ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran oleh para pemilik perusahaan, melalui caranya masyarakat saat ini yakni melalui media massa, media sosial, media komunikasi berbasis aplikasi WhatsApp, dan sebagainya, dengan serta-merta si rakyat tersebut ditahan menggunakan aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Ini undang-undang sontoloyo, menjerat warga yang menyuarakan isi hati dan pikirannya sebagai manusia, aparat polisi sebenarnya dapat menjadi harapan publik untuk cerdas dan bijak menggunakan UU ITE itu, tapi apa daya, umumnya polisi kita 11-12 dengan UU ITTE, sama-sama sontoloyo,” urai Wilson yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan TNI, Polri, guru, dosen, PNS, LSM, ormas, wartawan dan masyarakat umum itu, dengan nada kesal.

Lebih parah lagi, jelasnya lebih lanjut, ketika pengusaha berkait-kelindan dengan oknum penguasa. Warga semakin jadi bulan-bulanan oleh komplotan pengusaha-penguasa-aparat. “Saya dengar, pemilik PT. Takabeya Perkasa Grup, H. Mukhlis, A.Md, itu adalah adiknya Bupati Bireuen. Yah, kloplah sudah, sangat perkasalah perusahaan itu, lemah selemah-lemahnyalah kita-kita yang rakyat jelata ini,” kata Wilson.

Seperti banyak diketahui publik, berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Mukhlis, A.Md yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Bireuen dan Ketua Dewan kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen terlibat dalam kasus korupsi Irwandi Yusuf
(Gubernur Aceh non-aktif – Red). Mukhlis merupakan orang yang membukakan rekening penampung uang Irwandi Yusuf (berita terkait: http://www.ajnn.net/news/mukhlis-adik-bupati-bireun-yang-buka-rekening-penampung-suap-irwandi-yusuf/index.html ).

“Heran ya, polisi lebih membela orang-orang yang terindikasi terlibat dalam konspirasi pejabat koruptif daripada warga yang telah berperan aktif menyuarakan ketidak-benaran perilaku oknum-oknum sontoloyo itu,” pungkas tokoh pers nasional yang getol membela warga yang terzalimi ini heran. (Red.mjp/rhdyt.sbr:sekberpres)

MAHFUD MD : TANGKAP LA NYALLA..! FITNAH BESAR , JANGAN MENTANG-MENANG DUKUNG JOKOWI!

JP-jakarta-Pengakuan dan maaf tak membuat La Nyalla Mattalitti bebas dari hukum. Bahkan, bekas kader Partai Gerindra itu tetap bisa dijebloskan ke penjara sekalipun Jokowi sudah memberinya maaf.

“Pengakuan dalam hukum pidana itu tidak menghapuskan. Walaupun sudah dimaafkan Jokowi, kasusnya bisa diusut,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Senin (16/12).

La Nyalla Mattalitti tiga kali meminta maaf kepada Joko Widodo. Usai menghadiri konsolidasi caleg PKB di Jakarta, hari ini, Jokowi mengungkapkan permintaan maaf disampaikan La Nyalla dalam pertemuan di Surabaya.

Menurut Jokowi, permintaan maaf pertama disampaikan La Nyalla karena ia adalah salah satu sosok di balik Obor Rakyat, tabloid berisi fitnah terkait Jokowi dan keluarga yang beredar pada Pilpres 2014.

Kedua, La Nyalla meminta maaf karena menyebarkan isu Jokowi adalah aktivis atau anggota Partai Komunis Indonesia. Soal permintaan maaf La Nyalla yang ketiga, Jokowi mengatakan tak bisa menyampaikannya ke publik.

Atas pengakuan La Nyalla, Mahfud menyebut ketua Kadin Jawa Timur itu bisa dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 KUHP atau menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam UU No 1/1946. Untuk ketentuan yang pertama La Nyalla bisa diproses jika ada pengaduan dari Jokowi.

“Waktunya sudah lewat. Itu delik aduan. Harus Pak Jokowi yang ngadu. Kalau UU Nomor 1 Tahun 1946 dia (La Nyalla) menyebarkan berita bohong. Ancamannya 10 tahun kadaluarsanya 12 tahun. Masih bisa ditangkap hari ini,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan keliru bila menyebut kasus Obor Rakyat sudah kadaluarsa. Yang kadaluarsa, menurutnya, adalah hak Jokowi untuk melapor, adapun hak hukumnya masih berlaku. Karena itulah Mahfud juga mengingatkan kepolisian bertindak profesional karena kasus La Nyalla tidak perlu pengaduan.

“Jangan karena pendukung Jokowi terus dibiarkan. Saya berbicara dalam ranah hukum, profesional. Proses dong La Nyalla,” ucap Mahfud.

Mahfud menyebut kasus La Nyalla lebih berat dari kasus bohong Ratna Sarumpaet. Ratna berbohong soal dirinya sendiri, sementara perbuatan La Nyalla sesuai pengakuannya, berisi fitnah, SARA dan mengarah ke individu Jokowi.

“Saya bicara orang hukum. Saya dulu keras, Ratna harus ditangkap agar tidak mudah orang memfitnah orang. Kasus ini (La Nyalla) kayak Ratna, langsung proses. Pakai UU ITE juga, gak perlu aduan. Ancamannya kalau ITE 6 tahun dendanya satu miliar. Belum kadaluarsa ini,” tukas Mahfud MD.[red.mjp/rhdyt.sbr:rdrprbm)

TMII AKAN JADI SEJARAH NASIB MEDIA INDONESIA KEDEPAN


JP-JAKARTA,- Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, akan jadi tempat pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 18 Desember 2018.

Sejarah singkat Sasono Utomo TMII ini, berdasarkan penuturan pengelola gedung, selama puluhan tahun sejak dibukanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sasono Utomo TMII menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai Gedung Penerima hampir semua tamu negara, yang sekaligus menjadi tempat memperkenalkan Indonesia di semua bidang: ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Oleh karena itu dinamakan Gedung Negara Indonesia.

Usai pemaparan tentang Indonesia, termasuk filosofi bangsa Pancasila dan sesandi Bhinneka Tunggal Ika, para tamu negara akan diajak keliling Indonesia dengan melihat anjungan-anjungan tiap provinsi yang ada di areal TMII. Sayangnya, sejak Presiden Soeharto lengser, kebiasaan penerimaan tamu negara di Sasono Utomo TMII itu tidak dilanjutkan.

Pada hari Selasa, 18 Desember 2018, Sasono Utomo TMII akan mencatatkan satu sejarah penting Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Musyawarah Besar Pers Indonesia.

Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, Wilson Lalengke yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, bahwa dalam Mubes Pers Indonesia nantinya, pihaknya akan menggelar deklarasi serta penyampaian tuntutan Pers Indonesia.

“Dalam Mubes Pers Indonesia nantinya kami akan menggelar deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan Pers Indonesia untuk mewujudkan Kemerdekaan Pers dan kehadiran Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia,” pungkas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (Red.mjp/rhdyt)