BUBARKAN 80RIBU KOPERASI RASA RENTENIR


Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonimi Strategis (AKSES) Suroto (Foto: Ali For TIM)

JP-Nasional, Meski jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak, namun kenyataannya tidak menunjukkan kualitas dari koperasi. Untuk itu, perlu dilakukan rasionalisasi koperasi, salah satunya yakni melalui pembubaran koperasi papan nama dan rentenir yang berbaju koperasi.

Pembubaran koperasi oleh pemerintah untuk menjaga citra koperasi ini sangat penting. Apalagi payung hukum itu sudah diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 dan juga diatur melalui PP dan Permen dan sekarang, hanya tinggal menjalankan saja.

“Kita pernah menjadi pemilik koperasi terbanyak di dunia dengan jumlah 212.334 pada tahun 2014. Sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB) pada saat itu hanya 1,7 persen,” kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES), Suroto, di Jakarta, Minggu (03/02/2019).

Dikatakannya, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM ( Kemenkop dan UKM) memang telah melakukan rasionalisasi dan membubarkan koperasi-koperasi papan nama dan Rentenir berbaju Koperasi.

“Tapi upaya ini sebetulnya dirasakan masih sangat lamban,” katanya.

Untuk diketahui, Dari tahun 2014 -2018 Koperasi Papan Nama baru dibubarkan sekitar 62 ribu koperasi. Padahal potensi yang masih papan nama itu masih sekitar 80 ribu lagi.

“Belum lagi rentenir yang berbaju koperasi,” katanya.

Dia mengatakan bahwa seharusnya, pembubaran koperasi ini dilakukan dalam kebijakan short term, jangka pendek setahun saja.

“Sebab nama koperasi selama ini sudah begitu rusak oleh koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi ini,” katanya.

“Kenapa kebijakan pembubaran koperasi ini perlu dianggap penting dikerjakan dengan sangat cepat? ini diperlukan untuk melakukan “shock therapy”. Agar masyarakat luas tahu bahwa selama ini cara berkoperasi kita itu salah. Dirikan koperasi hanya untuk mengejar bantuan dan juga insentif dari luar lainnya,” tambah dia.

Suroto menilai bahwa, Mental mencari bantuan ini sudah secara akut merusak mental masyarakat dan hancurkan kemandirian koperasi sebagai pilar utama berkembangnya koperasi yang baik.

Lantaran, upaya pembubaran Koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi terlalu lama, bahkan sudah munculkan lagi ide-ide untuk mengembalikan bantuan-bantuan sosial ke koperasi yang sudah dihilangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial dan Hibah.

Salah satu penyebab yang menjadi penghambat koperasi tidak lekas berkembang dengan baik yakni lantaran motivasi masyarakat untuk dirikan koperasi itu hanya kejar insentif dari luar.

“Apakah itu bantuan atau program bukan rasionalitas bisnis,” kata Suroto.

“Motivasi pendirian koperasi kita kebanyakan palsu. Ini menyebabkan kegagalan dini dari koperasi, atau istilahnya menyebabkan koperasi layu sebelum berkembang,” tambah dia.

Jadi, sebetulnya, kata dia, masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan koperasi kita sulit berkembang. Termasuk dalam aspek regulasi tentang ekonomi dan kemasyarakatan kita yang diskriminatif terhadap koperasi.

“Koperasi kita jadi kerdil dan keluar dari lintas bisnis modern. Koperasi kita sudah sejak dulu dihambat di tingkat regulasi agar hanya jadi urusan bisnis kecil-kecilan. Karenanya, rentenir yang berbaju koperasi harus dibubarkan,” katanya.(red.mjp/fuad/sbr:viva)

TANGKAL BERITA HOAX CYBER POLDA JATENG BERSAMA INSAN PERS JATENG GELAR FGD BERSAMA

JP-Semarang,Puluhan asosiasi wartawan dan Ratusan wartawan serta jurnalis dari berbagai media cetak dan online. mengikuti FGD dengan Tema Peran Serta Pers dalam pencegahan Hoax di Indonesia .Bertempat di ballroom Hotel Dafam lt 2 Semarang, Sabtu (2/2/2019)

Hadir sebagai narasumber AKP Agung Prabowo dari KaSubdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng dan Rahwad Dakwah ketua PWOI sebagai Narasumber mewakili para awak media DPI.

AKP Agung Prabowo, dalam paparanya menyampaikan pentingnya jurnalis ataupun wartawan memahami undang-undang Pers, kode etik jurnalistik maupun undang-undang lain, seperti Undang-undang ITE, supaya tidak berbenturan dengan hukum dalam memberitakan sebuah peristiwa.

” insan pers harus bisa membedakan mana berita hoax , mana berita yang fakta, sehingga bisa beparisipasi menangkal dan mengawal bangsa dan negara dari berita hoax ” terang Agung

Peserta yang merupakan jurnalis dan wartawan dari seluruh Jawa Tengah, tercatat di registrasi pendaftaran peserta hadir sekitar 150 wartawan dan jurnalis perwakilan dari 15 Kabupaten /Kota se Jawa Tengah.

Suwondo , yang merupakan Ketua Formatur Dewan Pers Independent Jawa Tengah mengatakan Kegiatan tersebut adalah tindaklanjut dari Mubes Insan Pers Indonesia di Jakarta bulan Desember 2018 lalu, “Kegiatan ini adalah tindak lanjut mubes di Jakarta kemarin , Untuk menyatukan Visi Misi teman-Teman jurnalis dan wartawan di Jawa Tengah ” terangnya.

Dalam Diskusi kegiatan tersebut juga membahas Pembentukan Dewan Pers Independent dan sekber insan Pers di tingkat Jawa Tengah .(red.mjp)

PUNGLI PRONA PTSL DIKALIJAMBE GAGAL TOTAL BERAKHIR DAMAI DIKEMBALIKAN


JP-Sragen,pantauan awak media melaporkan maraknya dugaan pungli namun kejadian menimpa warga kalijambe dan giat pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019 jam 14.00 s/d 15.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah warga Bukuran Pasca penyampaian Program PTSL bertempat di Balai Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen

Dihadiri beberapa stackholder ,perangkat pemerintah, masarakat dan instansi terkait Rusmanto, SH (CamatKalijambe)
AKP Marsidi, SH (Kapolsek Kalijambe)
Serma Sutomo (Babinsa Koramil Kalijambe). Dimanto (Kades Bukuran)Warga Ds. Bukuran Total jumlah yang hadir kurang lebih 100 Orang yang jadi korban pungli.

kegiatan mediasi antara korban dugaan pungli dan perangkat desa berakhir damai dan dikembalikan.

Pembukaan Sambutan Dimanto (Kades Bukuran) Apa yang dikehendaki masyarakat terpenuhi dengan baik tanpa pungli dengan dalih apapun pelayanan kepada masyarakat

Kepala desa akhirnya Mohon maaf kepada warga yang telah tersita waktunya untuk menghadiri Musyawarah karena kekilafan tim desa

Disisi lain Rusmanto, (Camat Kalijambe) Kami kaget pada saat
penyerahan Sertifikat yang tidak diberitahu sehingga tidak berkenan bisa mendampingi dan malam harinya dikirim lewat WA oleh wartawan bahwa ada sesuatu yang permasalah pungli terkait pungli di warganya.

Ada 7 Desa yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan program PTSL dan kami tahunya proses pelaksanaan program PTSL sudah melalui proses tahapan

Di desa Bukuran ada sejumlah 660 program PTSL yang telah disampaikan dan merasa bangga karena warga mendapat Sertifikat dengan biaya yang sangat murah meskipun ada yang sudah membayar atau belum dan dengan biaya yang bervariasi dan berharap pada kesempatan ini nanti dirembug bersama dengan baik

Penyampaian Sugondo (Mantan Kades Bukuran)Penyertifikatan tanah PTSL bermasalah pada penyampaian Sertifikat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 bermasalah karena dipungut Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- padahal jika tidak salah biaya kurang lebih Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Namun demikian apabila tetap membutuhkan biaya Jika diperkenan Rp.350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- terangnya.

Rusmanto(Camat Kalijambe) Perlu diketahui Biaya yang perlu dibebankan warga adalah Materai, Patok, dan pengisian Blangko, pengukuran tanah.

Penyampaian Suyono (Kebayan 3 Dk. Sendang,Kedungringin, dan Dk. Grogolan)
Jika biaya ditambah lagi lebih dari Rp. 400.000,- itu menjadi
harapan kami

Pemberian waktu kepada panitia PTSL Ds. Bukuran untuk berunding diruang balai desa

Penyampaian keputusan panitia Panitia menyepakati biaya Operasional yang dibebankan kepada warga dan dapat diterima warga yaitu sebesar Rp. 400.000,- per bidang Sertifikat Sebelum tanggal 10 Februari 2019 akan dilaksanakan pertemuan, pembayaran dan
pengembalian atas biaya yang sudah terbayarkan

AKP Marsidi menuturkan kepada masarakat dan perangkat desa diharapakan tidak
ada permasalahan baru agar meminta Polsek dikasih tau untuk menyaksikan pertemuan, Kebersamaan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama dan harus kita jaga apalagi menyangkut kebijakan publik.

Apabila ada pertanyaan dan berita yang tidak benar di Media agar dijawab bahwa permasalahan telah selesai Penandatanganan berita acara
kesepakatan pengembalian kelebihan pungutan PTSL diluar aturan pemerintah tetangnya.(red.rhdyt/ komando haryanto)

Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan Akan Disertifikasi BNSP


PRESS RELEASE PPWI NASIONAL

*Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan Akan Disertifikasi BNSP*

Jakarta – Poin utama perjuangan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggungat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait kewajiban mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Persidangan atas gugatan PMH itu telah berlangsung sejak Mei 2018 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Rabu, 30 Januari 2019, akan berlangsung sidang ke-27 dengan materi mendengarkan kesimpulan dari penggugat PPWI dan SPRI atas hasil 26 kali persidangan yang telah berlalu.

Berdasarkan fakta lapangan, PPWI meyakini bahwa UKW telah menjadi pemicu persoalan pers Indonesia secara sistematis, terstruktur, dan massif. UKW telah menimbulkan dampak ikutan yang fatal, yakni terkerangkengnya kemerdekaan pers dalam sekat-sekat birokrasi yang menimbulkan ekses tersumbatnya kanal-kanal penyampaian informasi dari masyarakat kepada publik maupun berbagai pihak berkepentingan dan aparat berwenang. UKW telah menjadi penghambat terjalinnya sinergitas dan koordinasi serta silahturahmi yang harmonis antara pelaku media dengan berbagai elemen publik. UKW juga telah menyebabkan kemacetan dalam proses kontrol sosial dan kebijakan publik yang menjadi tugas dan fungsi pers di negara demokrasi ini.

Lebih jauh, UKW bahkan telah menihilkan potensi dan talenta jutaan warga yang memiliki kemampuan berjurnalis yang sangat mumpuni, yang didapatkan dari bangku kuliah dan pengalaman panjang sebagai jurnalis berbagai jaman. UKW juga telah melahirkan para “terpidana kriminalisasi wartawan” di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, UKW secara langsung maupun tidak langsung, telah membunuh wartawan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf, 10 Juni 2018 lalu, hanya karena rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan Muhammad Yusuf bukan wartawan tersebab almarhum belum mengikuti UKW.

Di tataran teknis, oleh Dewan Pers UKW melahirkan puluhan, bahkan mungkin ratusan, rekomendasi yang pada intinya menghambat kerja-kerja pers. UKW melahirkan diksriminasi yang memecah-belah pekerja jurnalistik. Melalui rekomendasi yang diterbitkannya, Dewan Pers dapat dengan sewenang-wenang menuduh seseorang sebagai ‘wartawan’ atau ‘bukan wartawan’ hanya berdasarkan ukuran ‘telah mengikuti UKW’ atau ‘belum mengikuti UKW’. Melalui rekomendasinya pula, Dewan Pers dengan leluasa, didukung oleh MoU kong-kali-kong dengan institusi Polri, dapat menjustifikasi seseorang untuk diadili berdasarkan aturan KUHP atau UU Nomor. 40 tahun 1999, hanya dengan standar ‘yang bersangkutan telah ber-UKW’ atau ‘yang bersangkutan belum ber-UKW’.

Di tataran perundangan, UKW adalah sebuah akal-akalan Dewan Pers bersama beberapa organisasi pers konstituennya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Kewajiban ber-UKW tidak diatur samasekali di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai Pasal 15 UU Pers itu, tidak ada satu ayatpun yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk membuat dan/atau menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan. Sebaliknya, segala hal yang terkait dengan keahlian (kompetensi) diatur negara melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dewan Pers secara sangat meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum, mengeluarkan kebijakan melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Itulah inti terpenting dari Gugatan PMH Penggugat PPWI dan SPRI terhadap Tergugat Dewan Pers.

Sehubungan dengan sinyalemen terbaru, bahwa wartawan bakal dapat sertifikasi BNSP sebagaimana dilansir oleh media online Tempo.Co tertanggal 25 Januari 2019, PPWI menilai bahwa perkembangan ini cukup baik ke masa depan. Informasi lengkapnya di sini: https://bisnis.tempo.co/read/1168917/wartawan-bakal-dapat-sertifikasi-bnsp-ini-kata-dewan-pers/full&view=ok

Menyikapi perkembangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi poin perjuangan wartawan seluruh Indonesia selama ini, PPWI Nasional berkesimpaulan dan memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. UKW Dewan Pers itu illegal alias haram secara hukum, karena bertentangan atau melawan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sertifikat UKW tidak boleh digunakan dan harus ditarik oleh lembaga yang mengeluarkannya. Dewan Pers harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat haram tersebut, termasuk mengembalikan dana penyelenggaraan UKW yang sudah dikeluarkan oleh peserta sertifikasi illegal tersebut.

2. Pihak-pihak yang menggunakan sertifikat UKW sebagai acuan dalam aktivitas kegiatan resmi di lapangan merupakan penjahat jurnalistik, pengguna (penadah) barang haram. Selain wartawan lulusan UKW, pihak Pemda maupun swasta yang selama ini mempersyaratkan setiap calon mitra publikasi di unit-unit kerja di lingkungan instansi setempat, mereka termasuk dalam kategori pengguna barang ilegal, haram secara hukum, dan bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999, dan UU Ketenagakerjaan, serta PP No. 10 tahun 2018 junto PP No. 23 tahun 2004.

3. Kepada seluruh wartawan Indonesia, kami himbau untuk segera melakukan gerakan class action menggungat secara hukum dan meminta pertanggungjawaban Dewan Pers atas kebijakan UKW yang bertentangan dengan UU selama ini. Kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para wartawan lulusan UKW abal-abal, ilegal dan haram secara hukum nasional Indonesia, namun lebih daripada itu, kebijakan tersebut telah merusak tatanan hukum dan peraturan di negeri ini. Kebijakan Dewan Pers terkait UKW dan diikuti sejumlah rekomendasi yang menghambat kerja-kerja para wartawan non-UKW, bahkan telah memakan korban kriminalisasi wartawan di mana-mana, dan lebih parah lagi telah merenggut nyawa wartawan Kota Baru, Kalsel, Muhammad Yusuf, adalah sebuah perilaku inkonstitusional Dewan Pers yang mesti diminta pertanggungjawabannya, baik secara moral, administratif, maupun secara hukum positif.

4. Kepada pengurus Dewan Pers, PPWI mendesak supaya Anda meletakan jabatan segera, dan laporkan diri ke pihak berwajib untuk menunjukkan pertanggungjawaban hukum Anda semua atas segala kebijakan yang telah merugikan wartawan dan masyarakat Indonesia selama ini. Selayaknya sebagai warga negara yang baik, seluruh anggota Dewan Pers perlu memberikan contoh yang baik dengan sikap dan perilaku taat azas dan taat hukum.

5. Kepada semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan institusi pemerintahan (pusat dan daerah) maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia, PPWI menyampaikan bahwa Dewan Pers telah melakukan tindakan mal-praktek birokrasi terkait UKW dan penerbitan rekomendasi-rekomendasi selama ini. Oleh karena itu, PPWI dengan ini menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA LEMBAGA DEWAN PERS. Kepada semua K/L dan institusi pemerintahan maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia kami himbau untuk tidak mengakui, tidak menggunakan dan/atau tidak menjadikan persyaratan, semua bentuk sertifikat UKW illegal, haram secara hukum, yang dikeluarkan Dewan Pers bersama lembaga-lembaga penyelenggara UKW-nya selama ini.

6. Kepada Presiden Republik Indonesia, baik periode saat ini, maupun Presiden terpilih melalui Pilpres 17 April 2019 mendatang, PPWI mendesak untuk membekukan kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 ini, dan tidak menerbitkan Kepres baru tentang Kepengurusan Dewan Pers periode 2019-2022, sebelum dilakukannya penataan dan perbaikan kembali sistim jurnalisme di negara ini.

7. Kepada lembaga legislatif (DPR/DPD RI), PPWI mengharapkan agar para anggota legislatif dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah yang amat krusial ini. Sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Besar Pers Indonesia, 18 Desember 2018 lalu, atas nama lebih dari 2000 wartawan dan pewarta warga peserta Mubes yang dating dari seluruh nusantara, Ketua Umum PPWI menghimbau agar lembaga DPR RI dapat menginisiasi atau memfasilitasi penyusunan RUU tentang Jurnalisme Indonesia, baik melalui amandemen UU No. 40 tahun 1999 maupun pembuatan UU yang baru.

Demikian Tanggapan PPWI Nasional atas pernyataan Dewan Pers terkait wartawan akan disertifikasi BNSP untuk diketahui, dimaklumi, dan dijadikan referensi bersama. Jakarta, 27 Januari 2019
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA (Ketua Umum)H. Fachrul Razi, MIP (Sekretaris Jenderal) (red.rhdyt)

JANGAN REMEHKAN PROPESI WARTAWAN

“Ayahnya Jenderal Tito juga Wartawan”

Profesi Jurnalis atau wartawan diatur dalam Undang-undang No.40/1999 tentang PERS dan mentaati Kode Etik Jurnalis. Dan di perkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers – Polri yang di perbaharui pada Februari 2017 lalu.

Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-wartawan menurut Undang-Undang manapun tidak dibenarkan.

Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering insan PERS mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis. “Jangan Hina Profesi Jurnalis,”kata sesepuh dan senior Pers.

Sejarah membuktikan sebagaimana dikutip dari laman online Bangka Pos bahwa ayah sang Jenderal yang saat ini ada di pucuk kepemimpinan POLRI juga berprofesi sebagai wartawan, bahkan anggota PWI seumur hidup.

Achmad Gafar (78) masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan.

Kala itu, dia mengenang nama Achmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut.

Pendidikan di era tahun 40-an dipengaruhi gaya Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei 1939 ini.

Namun, ilmu-ilmu agama sangat kuat ditanamkan orangtua dan guru-guru mereka di sekolah.

“Saya ingat Achmad Saleh, teman sekolah waktu SD,” ujar Achmad Gafar warga Pangkalpinang belum lama ini.

Karena itu dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. Belakangan, Achmad Gafar baru mengetahui, salah seorang anak Achmad Saleh yakni Tito Karnavian adalah seorang jenderal polisi yang kini menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Dia juga sempat mengenang bahwa Achmad Saleh yang meninggal dunia pada Kamis (27/10/2016) tahun lalu adalah seorang wartawan di RRI.

Istri Achmad Saleh bernama Kordiah adalah seorang bidan.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Achmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai wartawan.

Dia mengaku hanya sebagai wartawan biasa yang mendukung cita-cita dan keinginan anak-anaknya.
Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai orangtua, kini anak-anak Achmad Saleh sukses dalam bidangnya masing-masing. Anak pertama Prof DR Diah Natalisa, MBA pernah menjabat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II.

Dia kuliah di S1 di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di School of Business & Economics University of Kentucky, dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya.

Anak kedua Tito Karnavian lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kepolisian) pada 1987.
Sebelum memutuskan masuk Akabri, Tito sempat lulus tes di Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Tito juga menyelesaikan Master of Arts (M.A.) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK (1996), Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998), Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998), Sespim Pol, Lembang (2000), Ph.D in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude), dan yang terakhir yaitu Lemhannas RI PPSA XVII (2011).

Anak ketiga Achmad Saleh Dr Iwan Dakota. SpJP (K). Lalu anak keempatnya Dr Fifa Argentina SpKK bertugas di Rumah sakit Siti Khodijah. Saat diwawancarai tempo.co, pada 17 Juni 2016 lalu, Achmad Saleh menuturkan profesi di bidang jurnalistik menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk membiayai sekolah Tito hingga meraih jabatan tertinggi di kepolisian. Achmad menuturkan, ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di RRI.

Selanjutnya, ia membidani pendirian koran Ekonomi Pembangunan, Pelita, dan koran Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya. “Saya pernah mendirikan koran terbitan Palembang,” katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Sambu, Palembang, Jumat, 17 Juni 2016 silam. “Saya anggota PWI seumur hidup,”
Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan soal ucapan tak menyenangkan yang dilontarkan oknum aparat penegak hukum terhadap profesi jurnalis.

Way Kanan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Lampung. Dikutip dari wartakota, dua wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi korban pelecehan profesi jurnalis.

Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang hampir terlibat chaos di Kampung Negeribaru, Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Minggu (27/8/17) sekitar pukul 02.30 WIB waktu lalu.

Harus profesional
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M. Nasir Djamil mengingatkan kepada semua pimpinan Polri yang menjabat sebagai Kapolres, agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan pernyataan di depan publik.

Demikian disampaikan Nasir Djamil terkait dengan ujaran oknuaparat kepada wartawan beberapa hari lalu. “Seharusnya mereka memahami makna Polisi Profesional, Modern dan juga Terpercaya. Dalam bersikap harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Aparat Huku selayaknya harus tahu dan melaksanakan tugas pokok Kapolres, “Kalau aksi Kapolres seperti ini tidak dihentikan, bagaimana masyarakat nyaman, wartawan itu juga kan masyarakatnya.

Bagaimana juga dicontoh bawahannya. Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir bahwa semua hasil kerja wartawan ibarat kotoran.

Ini sangat menyinggung profesi wartawan. Padahal pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengontrol kekuasaan,” tegasnya.

Mantan wartawan ini pun meminta Kapolres segera meminta maaf dan meralat komentarnya.“Sering-seringlah duduk dengan juru warta agar ada kesepahaman dan saling membantu dalam tugas.

Polisi butuh wartawan dan sebaliknya wartawan juga butuh polisi sebagai salah satu narasumber” pungkasnya.

Wajib di Proses
Menurut Leo Batubara Sesepuh dan juga Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ketika di hubungi FHI menyampaikan terkait adanya penghinaan profesi jurnalis, menyampaikan”Tugas wartawan itu sudah diatur menurut Undang-undang No.40/1999, jelas itu, wartawan dilindungi undang-undang, sebaiknya aparat itu melindungi bukannya merusak hubungan baik,”kata Leo dengan tegas.”Jika ada ketidak senangan dengan wartawan, adukan saja ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang menertibkan,”tambah Leo.

Sementara menurut wartawan Senior sekaligus pengajar di PWI Drs. Antonius Purba, menyampaikan kepada FHI,”Wajib diproses agar hal senada tidak terulang lagi, mengingat oknum aparat yang menghina tersebut adalah penegak hukum yang tidak patut mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian,”kata Antonius Purba, Alumni IISIP Lenteng Agung tahun 1987 dengan tegas.

”Intinya Polri dan Dewan Pers sudah membuat kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesepahaman agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan,”tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan FHI.
(Red.rhdyt/faktahukum)

PERLINDUNGAN KONSUMEN : DPR BENTUK “BSBI” UNTUK AWASI KINERJA OJK DAN BI APABILA PELAYANAN PENGADUAN DAN TUGAS KURANG MAXIMAL KEPADA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA


“BSBI bertugas Mengawasi kinerja BI dan OJK” tulisan lama ini mengelitik untuk di pahami .

banyak masarakat dan pengiat perlindungan konsumen dibuat bingung oleh lembaga ojk kususnya dalam pengaduan konsumen, entah apa kerja mereka disaat awal berdiri pengiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu 2014 disolo, pernah mengadukan 3 nasabah jawaban tertulis, terhadap perlakuan beberapa bank di solo, jawaban atas pengaduan konsumen kebetulan jawaban tertulis tidak memuaskan akhirnya didatangi waktu itu masih di kantor BI jawabanya dr petugas silahkan selesaikan dulu dengan pihak perbankan dan jelas lembaga konsumen tersebut,

dalam aduanya jelas melaporkan kinerja bank yang sepihak melalakukan pelelangan sepihak melibatkan Kesi dr malang waktu itu ! apa jawaban waktu itu dari petugas ? Kami tidak berwenang menangani sengketa nasabah bahkan sampai sekarang pun masih stag sampai saat ini.

Contoh lagi beberapa waktu lalu 2017 dan 2018 mengadukan salah satu leasing di semarang mendapat perlakuan yang sama bluder.

Dari lembaga perlindungan konsumen putra lawu menyoroti dulu 2014 baru berdiri petugas penyesuaian lahh kok masih 2018 sama seperti pertama kali ada pembela nasabah selain penggiat perlindungan konsumen yaitu Bidang pengaduan perlindungan konsumen di ojk.

Sebenarnya OJK bekerja untuk siapa….??
gelitiknya.

Beberapa waktu lalu Nasabah selalu kita arahkan supaya meminta print out SLIK ke OJK banyak sekali laporan pihak jasa keuangan kususnya BPR, koprasi dalam lapiran ke OJK tidak sesui dengan kenyataan tagihan kepada nasabahnya.

maka tulisan dr media Neraca walaupun sudah lama oleh Mohar Syarif Kamis, 04/07/2013

Patut dia apresiasi apakah BSBI bisa mengawasi dan menegur kinerja OJK Dan BI
imbuh ketua lembaga perlindungan konsumen putra lalwu disela sela waktunya.

isi tulisan media neraca – Kandidat Calon Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2013-2016, Fadhil Hasan mengatakan, bila terpilih, dirinya tidak hanya mengawasi Bank Indonesia (BI) saja, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, BSBI muncul untuk mengawasi bank sentral.

Namun, seiring lahirnya OJK yang mengakibatkan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK pada 2014 mendatang, adalah alasan kuta mengapa BSBI juga harus mengawasi OJK.

“Pengawasan BSBI ke OJK atas dasar permintaan DPR selaku pemberi tugas dan hanya terkait di sektor perbankan yang sebelumnya ada di BI. Sepanjang diminta, itu bisa dilakukan.

Saya merasa bahwa itu sesuatu yang memadai dari sisi hukum,” kata Fadhil, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (3/7).

Anggota Komisi XI, Tossi Aryanto, justru lebih banyak menyoroti kesiapan Fadhil Hasan dalam menjaga profesionalisme dan independensi.

Sebab, dari periode sebelumnya, BSBI dinilai banyak mengadvokasi BI, dan bukan menjadi kepanjangan tangan Komisi XI DPR.

Selain itu, kata Tossi, anggota BSBI periode sebelumnya tidak terlalu mengigit lantaran telah menjadi corong BI.

Padahal, sesuai dengan peran fungsinya, BSBI seharusnya menjadi instrumen DPR dalam mengawasi BI.

\”Bagaimana leadership dan komitmennya. Hal ini dikarenakan BSBI digaji oleh BI,\” kata Tossi kepada Fadhil.

Dalam menanggapi pertanyaan DPR, Fadil menjelaskan fungsi BSBI tidak menggigit karena terbatas.

Oleh karenanya, dia berjanji akan melakukan pendekatan yang informal untuk bisa mempengaruhi kebijakan BI.

\”Secara formal memang tidak terlalu menggigit.

Tetapi dengan informal akan lebih cair dan bisa diperhitungkan,\” tegasnya.

Bahkan, Fadhil juga berjanji akan betul-betul memerankan tugas dan fungsinya untuk membantu DPR dalam mengawasi kinerja BI.

Dia bahkan akan menjaga profesionalisme dan integritasnya untuk menjalankan amanah yang bakal diembannya jika terpilih.

\”Profesionalisme dan integritas. Walaupun tempat dan anggaran dari BI tidak masalah. Yang harus kami lakukan, komunikasi intensif dengan komisi XI untuk mengingatkan bahwa BSBI alat DPR mengawasi BI,\” tutur Fadil.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada kandidat calon anggota BSBI lainnya, Chairul Djakman.

Dosen FEUI itu secara tegas akan menjaga independensi, meskipun dalam kegiatannya dibiayai oleh Bank Indonesia. Dia akan bekerja dengan memberikan gambaran soal BI, terkait dengan masalah pengawasan dan supervisi.

\”Siapa pun yang bayar, kami bisa menjaga independensi, meskipun yang bayar BI.

Namun, kami punya pandangan, ini adalah tanggung jawab.

Bukan berarti kami harus patuh kepada BI,\” tegasnya.

Sedangkan A Tony Prasetiantono menambahkan, independensi akan dijaga jika terpilih menjadi anggota BSBI.

Dia mengaku independensi sudah dijaga sejak dirinya berkecimpung menjadi pengamat ekonomi puluhan tahun silam. “Independensi saya tetap sejak menjadi pengamat, sejak tahun 1986 silam,” katanya.

Meskipun begitu, Tony mengkritik calon anggota BSBI yang berafiliasi dari partai politik atau pernah menjabat sebagai anggota DPR dari partai politik tertentu. Menurutnya, anggota BSBI yang berafiliasi dengan partai politik tertentu bisa tak independen.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar tradisi anggota BSBI yang terafiliasi secara politik dapat dihentikan.

“Mudah-mudahan sekarang ditradisikan tidak terafiliasi secara politik sehingga bisa independen dan karyanya lebih nyata,” ujarnya. Perlu diketahui, Komisi XI DPR mulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi calon anggota BSBI.

Sejauh ini, terdapat 10 kandidat anggota BSBI. Namun, dua calon belum merespon akan mengikuti fit and proper test, Komisi XI tetap akan memberikan penilaian kepada delapan calon lainnya. Kedua calon tersebut adalah Sidharta Utama dan Arianto Patunru.

Sedangkan kedelapan calon tersebut adalah Ahmad Erani Yustika, Deswandhy Agusman, Umar Juoro, Chairul Djakman, Fadil Hasan, A Tony Prasetiantono, Mundrajat Kuncoro dan Sri Adiningsih. [red.rhdyt/sbr:neraca.co.ic/mohar]

Data laporan Kepatutan Kekayaan ke KPK Seluruh Anggota DPRD DKI Kompak Tidak Laporkan Harta Kekayaan Mereka di Januari 2019

JP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis instansi yang tingkat kepatuhan melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Dari empat unsur, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun BUMN/BUMD, legislatif masih mendapatkan catatan merah dalam pelaporan harta kekayaan.

KPK mencatat anggota DPRD paling tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Dari 15.229 wajib lapor, hanya 28,77 persen atau 4.381 anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Kalau kita detailkan begitu seperti biasa yang paling tidak patuh legislatif. Ini penyakit lama nih DPRD,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang paling rendah tingkat kepatuhannya menyerahkan LHKPN. Bahkan dari sebanyak 106 anggota DPRD DKI, tak ada satupun yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

“DPRD Provinsi DKI tidak pernah lapor. Nol persen,” ungkap Pahala.

Selain DPRD DKI, terdapat sejumlah DPRD provinsi lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya sama sekali atau 0 persen. Sejumlah DPRD provinsi itu, yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Lampung 77 wajib lapor, Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor,” katanya.

Pahala membeberkan enam DPRD provinsi lainnya yang tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN masih rendah. DPRD Banten, DPR Aceh, DPRD Papua Barat, DPRD Papua dan DPRD Kalimantan Tengah masing-masing hanya satu anggotanya yang menyetorkan LHKPN. Sementara dari 93 anggota DPRD Jawa Timur hanya tiga anggota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali,” papar Pahala.(red.rhdtt/berisatu.com)

Lebih dari 10 Ribu Demonstran Tuntut Kebebasan Pers di Serbia


JP-international- Lebih dari 10 ribu orang berbaris di Beograd pada Sabtu (19/1) malam, untuk memprotes pemerintahan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), dan menuntut kebebasan media sebagai prasyarat untuk pemilihan umum yang bebas dan adil.

Seperti dikutip dari Reuters, para pengunjuk rasa yang merupakan gabungan Aliansi untuk Serbia, kelompok oposisi yang terdiri dari 30 partai dan organisasi, mengenakan lencana bertuliskan “Itu telah dimulai” dan meneriakkan “Pencuri Vucic”.

Demonstrasi mingguan kedelapan kalinya itu telah menarik perhatian banyak orang. Protes telah menyebar ke kota-kota lain di Serbia. Hari Jumat lalu diadakan di Novi Sad, kota terbesar kedua.

“Satu-satunya tuntutan yang kami inginkan adalah kejahatan (rezim) ini hilang. Kami ingin pemilihan umum, tetapi kebebasan harus dihadirkan lebih dulu,” kata Branisalv Trifunovic, seorang aktor yang berbicara di hadapan publik sejak beberapa pekan sebelumnya.

Tidak ada seorang pun di kantor pemerintahan Vucic yang bisa dihubungi untuk memberikan komentar. Sebelumnya, presiden mengatakan dia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi untuk melakukan reformasi pemilu dan meningkatkan kebebasan media, bahkan jika ada 5 juta orang di jalan.

Kendati demikian, dia mengaku bersedia untuk menguji popularitas partainya dengan perhitungan suara cepat.

“Saya datang ke sini untuk menyatakan ketidakpuasan saya terhadap elit yang berkuasa.

Mereka mengendalikan semua media, saya muak dengan semua korupsi yang terjadi,” kata Ljiljana Zivanovic, seorang pensiunan berusia 64 tahun. (Red.rhdyt/sbr:CNN)

USAI DEBAT PILPRES, HOTMAN PARIS TANTANG JOKOWI TEGAKKAN KEADILAN KASUS HUKUM DOKUMEN BENAR JADI SALAH, SALAH DIBENARKAN

Usai Acara Debat Pilpres Perdana, Hotman Paris Tantang Jokowi Selesaikan Kasus Hukum Jenny di Bali

Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea (kiri) dan capres nomor urut 01 Joko Widodo. – WK/TRIBUNNEWS

JP- JAKARTA – Usai acara debat Pilpres perdana yang disiarkan beberapa stasiun televisi secara langsung semalam, Kamis (17/1/2019).

Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea langsung menantang Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyelesaikan kasus hukum di Bali terkait dengan penetapan status tersangka oleh polisi kepada seorang wanita warga biasa hanya karena dokumen gugatan perdata.

Di acara debat semalam Capres Joko Widodo berkali-kali meminta kepada masyarakat atau siapa pun agar langsung mengadukan jika mereka menemui kasus hukum yang dinilai tidak adil.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika Capres 02 Prabowo Subianto melontarkan kritikan agar pemerintah bersikap adil dalam kasus kepala desa di Mojokerto yang ditahan polisi hanya karena mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Uno.

Melalui akun instagramnya, Hotman Paris Hutapea mencoba menagih janji Jokowi tersebut dengan melaporkan adanya kasus hukum yang menimpa wanita wong cilik di Bali bernama Jenny.

Jenny kini dijadikan tersangka kasus pemalsuan dokumen atas tuduhan berbuat bohong oleh polisi hanya berdasarkan surat gugatan perdata yang diajukan Ibu Jenny ke pengadilan.

“Tadi malam di debat capres-cawapres, Bapak jokowi mengatakan, adukan kalau ada masalah. Sekarang saya mau mengadukan kasus hukum nih,” ujar Hotman Paris Hutapea, Jumat (18/1/2019) sekitar 1 jam lalu.

Menurut Hotman Paris Hutapea, Jenny mengajukan gugatan secara perdata sebuah kasus ke pengadilan di Bali.

Tapi, oleh penyidik dokumen pengaduan gugatan itu dinyatakan palsu dan bohong sehingga Ibu Jenny dijadikan tersangka pelanggaran Pasal 262 dan Pasal 263 KUHP.

“Yang berhak menilai gugatan itu sah atau tidak,dikabulkan atau tidak, itu hakim. Tapi oleh penyidik Si Jenny malah dijadikan tersangka,” ujar Hotman Paris Hutapea.(red.rhdyt/sbr:dtknews)

HUKUM INDONESIA PUTUSAN SIDANG M1 HARI INI JUMAT DITUNGGU JUTAAN UMAT MANUSIA , ADILKAH ?


JP- Cirebon , pantauan awak media di lokasi dan medsos menjelaskan prosesi persidangan Kasus pemalsuan SBI Berakhir Bebas tanpa sarat adalah harapan umat rakyat dunia, indonesia kususnya ungkap relawan dari pantauan

Dihadiri ratusan relawan UN Swissindo perwakilan di seluruh indonesia selalu setia mengikuti dan memeberi suport sejak penangkapan di mabes polri dan semakin banyak yang memberi suport di akhir putusan hari ini jumat walaupun kecewa hati tenang tetap damai karena Yang Mulia Sino AS.ir.sugihratonotonegoro.st adalah M1 punya cara sendiri yang relawan tidak bisa ungkapkan terang relawan.

Catatan Kronologi Singkat dari medsos relawan yang hadir proses Sidang Pengadilan, Dan Anjuran Berdoa oleh Relawan UNS Untuk YM King Of Kings M1:

*Dakwaan JPU :*
Pemalsuan SBI
Pasal 263 ayat 1dan 2

*Eksepsi Pembela :*
Dakwaan JPU sumir atau tidak berdasar dan batal demi hukum.

*Kesaksian Para Saksi :*
Tidak ada bukti Pemalsuan SBI.
Tidak ada bukti asli SBI
Tidak ada pihak yang merasa dirugikan
Tidak ada keberatan dari Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad.
Tidak ada saksi (dari BI) yang memberikan contoh dokumen SBI yang asli.

Kesimpulan semua Kesaksian :
Dakwaan Pemalsuan SBI, yang merujuk Ayat 1 pasal 263 tidak ada yang bisa membuktikan telah dilakukan oleh YM.

*Tuntutan JPU :*
JPU menuntut hukuman Penjara selama 5 tahun 6 bulan.

{Terlihat jelas bahwa JPU tidak mau memperdulikan hasil kesaksian para Saksi Fakta dan saksi ahli dari BI, yang dihadirkan JPU sendiri, bahwa semuanya tidak bisa membuktikan sesuai fakta persidangan, atau antara Dakwaan dan Fakta persidangan tidak berkesesuaian.}

*Pledoi /Pembelaan :*
Sesuai Fakta Persidangan, YM dan Pembelanya menyampaikan dengan sangat kuat bahwa Jaksa telah tidak bisa membuktikan dakwaannya dengan fakta fakta persidangan.

Dengan alasan tersebut YM yang juga menjelaskan siapa sejatinya beliau sebagai pemegang misi global dan Tim Pengacaranya meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU.

Tim Pembela Memohon aga Majelis Hakim memutuskan bebas murni (Vrijspraak).

Ini berarti tidak memberikan kesempatan JPU untuk Banding maupun kasasi.

*Replik JPU :*
JPU tetap berkeras kepala mempertahankan Tuntutannya.

JPU dalam Repliknya menyebut kan bahwa masalah ini muncul berawal dari demontrasi relawan UNS yang mempertanyakan SBI 4500T di depan Kantor BI di Sulawesi Selatan tahun 2016.

*Duplik YM :*
Sekali lagi YM menegaskan bahwa YM bukan yang membuat SBI No.101.102.537. Dan tidak pernah menggunakan nya ke BI maupun Bank bank lain.

YM menyebutkan bahwa ada *Dua Pihak* yang malah menggunakan SBI tersebut dan meminta KPK untuk Memeriksanya.

YM meminta untuk dihadirkannya Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad yang waktu itu menjabat Sebagai Dewan Gubernur BI, tetapi tidak dihadirkan oleh pengadilan ini.


YM juga neminta KPK untuk memeriksa adanya penyalah gunaan wewenang dan penggelapan dana ini, dan beliau sampaikan bahwa beliau hanya menjadi korban saja.

Terakhir YM meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan beliau dari tahanan setelah 6 bulan ditahan.

*Duplik Pembela :*
Tim Pembela menegaskan sekali lagi bahwa dikaji secara obyektif, (7 lembar) terdakwa tidak terbukti telah membuat apalagi menggunakan SBI yang dikatakan sebagai palsu tersebut, dan tidak sesuai seperti yang dimaksud KUHP pasal 263 ayat 1 dan 2.

Dan Miminta Majelis Hakim Untuk megambil keputusan yang seadil adilnya sesuai fakta persidangan yang sudah jelas tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan dan menggunakannya.

Jelang Keputusan Hakim :

Menjelang *Putusan Majelis Hakim* Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Jabuari 2019, marilah Kita semua / Relawan UNS berdoa Kepada Tuhan YME, Agar :

Majelis Hakim memenuhi permohonan YM dan Tim Pembela Untuk Membebaskan YM Terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO : dungkapkan oleh relawan.

Pantauan awak media Sidang hari ini jumat 18 Januari 2019 Dengan Putusan :
Penjara 3tahun 10bulan membayar denda rp.5000 dasar putusan adalah hasil dari sidang sebelumnya.

MASA PENINJAUAN KEMBALI : WAKTU 7HARI SEJAK DI PUTUSKAN HARI INI JUMA’AT 18 Januari 2019

relawan yang hadir ratusan dari berbagai daerah di indonesia dan dari negara negara anngota masih bersabar dan setia menunggu keadilan hukum yang adil dari Penegak hukum kita

masih ada waktu 7hari sejak di putuskan ini agar selalu berdoa dan bersabar atas putusan PN Sumber Cirebon imbuh wag.

(red.rhdyt/sbr: pantauan wag dan berbabagai sumber lainya)

KEMENDAG : SPBU DI SEGEL KETAHUAN CURANGI KONSUMEN

JP-,MEDAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap SPBU 14201138 yang berada di Jalan Ringroad Gagak Hitam Medan.

Tindakan tersebut dilakukan karena SPBU 14201138 kedapatan mengoperasikan alat pengisi BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto, mengatakan, sebelumnya pada Senin (14/1/2019), dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

“Dalam sidak tersebut salah satu dari dua SPBU yang disasar terpaksa disegel petugas karena mengoperasikan enam unit pengisi BBM atau nozzle jenis solar dengan tingkat kesalahan rata-rata mencapai -0,83 persen,” jelasnya.


Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan melakukan sidak SPBU Nakal yang rugikan konsumen, hingga berujung penyegelan.

Ia mengatakan, sanksi yang dikenakan berdasarkan UUML adalah denda paling tinggi Rp1 juta dan atau kurungan paling lama 1 tahun.

“Tindakan yang sama dengan pendekatan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi hukum yang dikenakan maksimal Rp 2 Miliar atau penjara paling lama 5 tahun,” katanya.(red.rhdyt/sbr:trbn mdn)

KAPOLSEK SLAWI DIMINTA SEGERA MENINDAKLANJUTI KASUS PENGEROYOKAN WARTAWAN

JP-Slawi, Bedah Kasus- Pimpinan Redaksi Tabloid Bidik News Operation,Happy Christalina berharap agar Polsek Slawi segera menindak lanjuti kasus pengeroyokan yang menimpa salah satu wartawan yang bergabung di media Bidik News di Wilayah Kab.Tegal pada Jumat (11/1/2109) lalu yang terjadi di Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos).

Karena menurutnya kasus tersebut telah dilaporkan oleh korban yang telah melaksanakan dan menyerahkan bukti visum kepada Polsek Slawi, pada Sabtu (12/1/2019) lalu dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/03/01/2019/JATENG/RES TGL/SEK SLW.

Sebab, hingga berita ini diturunkan Pihak Kepolisian belum berhasil menangkap para pelakunya, sehingga timbul pertanyaan mengapa sudah dilaporkan, serta beberapa saksi juga sudah menyebutkan nama serta keterangan yang lengkap namun belum ada tindak lanjut, ungkapnya.

Apalagi, lanjutnya sesuai penuturan saksi saat dimintai keterangan oleh petugas SPKT Polsek Slawi satu diantara 5 pengeroyokan yang bernama Gajol warga Desa Dukuhlo Kec.Lebaksiu Kab Tegal, usai menganiaya korban hingga tak sadarkan diri karena mengalami luka serius di bagian kepala dan mata kanannya, sebelum pergi menyampaikan pesan kepada saksi.”Jika korban tidak terima, suruh datang saja ke Terminal Dukusalam nama saya Gajol dan saya terbiasa nongkrong di terminal, dan orang terminal semua kenal” ujarnya menyampaikan keterangan saksi.

Dengan diturunkannya berita ini, Kapolres Tegal melalui Kapolsek Slawi dan Kasat Reskrim diminta untuk segera menangkap para pelaku dan mengusutnya sampai tuntas dikarenakan ini sudah menyangkut nyawa seseorang yang terancam dan keresahan bagi masyarakat sekitar.(red.rhdyt/sbr:Mpi)

BI: SETELAH SBI DIHENTIKAN 2011,KINI SBI DIHIDUPKAN LAGI DEMI TARIK INVESTOR


JP-Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan. Sebelumnya,

pada 2011 SBI sempat dinonaktifkan sebab BI terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga SBI.

“Bagus kan. Artinya, melihat situasi. Memang kalau kemarin karena sertifikat deposito apa itu yang dihidupkan pada waktu itu, itu tidak se-liquid SBI. Iya kan,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Tarik Dana Asing, BI Berencana Terbitkan Kembali SBI Tenor 9 dan 12 Bulan
Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,25 Persen

Penggantian SBI dengan SBN Genjot Pembangunan Infrastruktur
Darmin mengatakan, SBI merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat diperlukan untuk menarik dana masuk. Hal tersebut dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk memberi ruang bagi pemilik dana supaya tertarik menanamkan investasi.

“Kalau SBI itu benar-benar liquid, bisa dipakai untuk instrumen investasi. Jadi ya situasi sekarang ini adalah situasi dimana kita perlu memberi ruang untuk pemilik dana supaya tertarik masuk. Maka kemudian dicoba untuk BI untuk menyediakan instrumen investasi lebih banyak,” jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, penerbitan SBI dapat menambah daya tarik investasi di Indonesia. “Mestinya, harusnya ada. Yang tadi nya orang merasa dia mau keluar, bisa saja dari pada dia keluar kalau dia percaya BI nya bisa menjaganya lebih baik,” jelasnya.(red.rhdyt/sbr:L6)

LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Hasil Korupsi Di Catatan Bank Dunia


LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Koruptif

Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi segelintir orang kaya di Indonesia melakukan akumulasi kekayaannya baik dari aset keuangan maupun fisik melalui praktik koruptif sehingga memperluas tingkat kesenjangan di Tanah Air

Jp- JAKARTA—Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi segelintir orang kaya di Indonesia melakukan akumulasi kekayaannya baik dari aset keuangan maupun fisik melalui praktik koruptif sehingga memperluas tingkat kesenjangan di Tanah Air.

Oleh karena itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan dugaan korupsi yang menyangkut bisnis yang monopolistik dan dilakukan melalui persengkongkolan dengan penguasa. Organisasi itu memaparkan sudah saatnya KPK menanganai kasus-kasus yang menyangkut kejahatan skala besar.

Laporan berjudul Indonesia’s Rising Divide yang terbit pada bulan ini menyatakan sejumlah minor warga Indonesia mendapatkan keuntungan dari aset keuangan maupun fisik melalui cara-cara koruptif, yang pada akhirnya mendorong ketimpangan lebih tinggi.

Meningkatnya konsentrasi kekayaan pada sejumlah orang, demikian laporan itu, juga mendorong ketimpangan yang lebih tinggi.

Bank Dunia menuturkan 10% orang terkaya di Indonesia diperkirakan memiliki 77% kekayaan di negara ini. Sedangkan 1% orang terkaya di Tanah Air, memiliki separuh dari seluruh kekayaan di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia sendiri berada pada posisi 107 dari 175 negara yang disurvei melalui Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International (TI), dengan skor mencapai 34 di mana skor 0 adalah sangat koruptif, sedangkan 100 sangat bersih. Hal itu menunjukkan beberapa akumulasi kekayaan terjadi karena korupsi.

“Untuk beberapa, aset keuangan dan fisik mereka diperoleh melalui hubungan pribadi dan praktik koruptif,” demikian laporan Bank Dunia tersebut yang dikutip Minggu (27/12).

Lembaga pinjaman multilateral itu menyatakan analisis ekonomi politik diperlukan terkait dengan penyebab-penyebab dasar terkait dengan korupsi.

Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang aspek politik, ekonomi dan hukum mana yang memberikan insentif pada praktik-praktik tindak pidana tersebut. Bank Dunia menyatakan akumulasi kekayaan itu dilakukan di antaranya terkait dengan bagaimana pajak dikenakan atas pendapatan modal dan tenaga kerja.

PRIORITAS KPK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan KPK harus memprioritaskan masalah yang berkaitan dengan persekongkolan bisnis dengan penguasa. Dia menuturkan bisnis skala besar bisa tumbuh karena didukung oleh praktik suap dan usaha yang monopolistik.

Dia menuturkan sejumlah praktik dugaan korupsi itu berkaitan dengan suap izin maupun pemerasan. Menurutnya, KPK harus bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)—yang mengawasi praktik monopoli maupun kartel bisnis, sehingga keuangan negara yang dapat dikembalikan lebih besar.

“KPK harus naik kelas untuk memprioritaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan persengkongkolan bisnis dan penguasa. Bisnis macam ini membuat mereka bertambah kaya, sedangkan yang miskin tak meningkat kekayaannya,” kata Boyamin ketika dihubungi, kemarin.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Victoria Fanggidae menuturkan yang harus diperhatikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan komoditas terutama di sektor batu bara dan minyak sawit beroperasi. Dia menuturkan terdapat selisih yang cukup lebar antara berapa perusahaan itu memberikan kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto dan pajak.

Dia menegaskan masalah lainnya juga terkait dengan bagaimana sistem pengawasan perpajakan dilakukan oleh aparatur pajak. Perusahaan yang diduga selama ini bersalah melakukan pengemplangan pajak, tuturnya, harus diproses hukum terlebih dahulu, bukan malah diberikan pengampunan pajak.

“Yang terbukti bersalah harus dihukum lebih dahulu. Penyelesaian mengenai tanggung jawab keuangan perusahaan harus tegas dan dipertanggungjawabkan, bukan diampuni,” paparnya.

Pimpinan KPK yang baru terpilih, Laode Muhammad Syarif pekan lalu mengungkapkan KPK akan masuk pada korupsi skala besar di antaranya terkait dengan fakta ada satu keluarga yang menguasai konsesi 3 juta hektare hutan.

Sehingga, paparnya, lembaga antikorupsi itu akan menelusuri persoalan pajak dan sumber daya alam yang berkaitan dengan APBN.

“Kalau mau grand corruption, maka harus pergi ke sumbernya. Apa itu? 60% lebih pajak, 20% lebih sumber daya alam, oleh karena itu, saya dan teman-teman akan solid melihat hal itu,” kata Laode.

Dia menuturkan hal itu berkaitan dengan laporan terbaru Bank Dunia yang menyatakan ketimpangan di Indonesia semakin tinggi. Laode menegaskan ketimpangan itu salah satunya disebabkan oleh adanya tindak pidana korupsi.red.(rhdyt/sbr:bsns.c)