EDI SANTOSA: BLORA MARAK PENCURIAN KAYU


Jp-Blora – Maraknya pencurian kayu di Kabupaten Blora menjadi perhatian dari kalangan pemerintah terutama pihak kepolisian. Mengingat letak geografis Blora yang dikelilingi oleh hutan, yang dulunya hutan sebagai target operasi pencarian, sekarang para pencuri sudah merambah menjadikan TPK sebagai target operasinya. Seperti yang diutaran oleh Edy santosa Kanit Reskrim Polsek Blora kota.

“Sekarang para blandong (red-pencuri kayu) sudah berani melakukan aksinya Di beberapa Tempat Pelelangan Kayu (TPK), dan kasus ini yang baru saja kami tangani”kata Kanit Reskrim di ruang kerjanya.
Belum lama ini Kanit Reskrim beserta team telah berhasil membekuk beberapa tersangka pencuri kayu setelah lah adanya laporan dari kepala TPK Medang.
“pada tanggal 23/01/2019, sekitar pukul 14.00 wib, kami menerima laporan dari kepala TPK Medang bahwa telah terjadi pencurian kayu sebanyak 10 batang sonokeling dan 4 batang mahoni dengan ukuran yang bervariatif” lanjut Edy Santosa.

Setelah menerima laporan, pada tanggal 24/01/2019 dari pihak polsek melakukan olah TKP dan mengumpulkan beberapa data untuk dilakukan penyidikan kasus yang terjadi di TPK Medang ini. Hampir 2 minggu melakukan penyidikan, polisi menetapkan 6 orang yang dicurigai sebagai pelaku dalam kasus pencurian ini.

“dari beberapa hal temuan Di lapangan, kami simpulkan ada sekitar 6 orang yang melakukan pencurian ini, tiga diantaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami amankan sementara ini kami titipkan ditahanan Polres Blora” ucapnya.

Penetapan tersangka berdasar dari pengakuan pelaku setelah dilakukannya penangkapan di tiga tempat berbeda pada tanggal 08/02/2019,pada saat pemeriksaan pihak kepolisian sempat menawarkan jasa advokasi akan tetapi ditolak oleh ketiga pelaku.

“dalam BAP, pelaku terancam pasal 363 pencurian dan pemberatan” tambahnya.

Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran kepada ketiga tersangka lain. Pihaknya meminta kepada masyarakat jika mengetahui keberadaan tiga pelaku untuk segera melaporkan ke polsek Blora kota untuk segera dilakukan penangkapan.

“kami menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk segera melaporkan keberadaan ketiga pelaku lainnya, karena diantara pelaku ini merupakan residivis pencurian kayu yang beberapa bulan lalu baru keluar dari lapas” tutup Edi Santosa.(red.mjp/pras)

Tidak Ada Wartawan Abal Abal! Kata Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn


Tidak Ada Wartawan Abal Abal! Kata Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn

“Tidak ada namanya wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan, pencari informasi, menghimpun berita untuk di dimuat di media cetak, online maupun media elektronik. Dan berita yang sudah diunggah tentunya akan banyak dibaca, ditonton maupun didengar, jadi wartawan itu adalah pemburu berita, mereka punya karya tulis untuk dipublikasi,”

JP-Nasional, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI,red) Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn pun akhirnya angkat bicara terkait dengan keberadaan wartawan abal abal, dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pers kemarin .

Menurut Ketua Umum PWRI,Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn, sebenarnya tugas dan fungsi Dewan Pers bukan memberantas wartawan abal-abal, melainkan harus membina para wartawan tentu harus sesuai dengan UU No.40 tahun 1999 tentang Undang-undang Pers, ujar Ketum PWRI, pada Jum’at (15/02/2019) di kawasan Bogor, Jawa barat.

“Tidak ada namanya wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan, pencari informasi, menghimpun berita untuk di dimuat di media cetak, online maupun media elektronik. Dan berita yang sudah diunggah tentunya akan banyak dibaca, ditonton maupun didengar, jadi wartawan itu adalah pemburu berita, mereka punya karya tulis untuk dipublikasi,” ujarnya.

Dewan Pers harus menjadi pelindung wartawan Indonesia bukan menjadi Polisinya para wartawan, langkah Dewan Pers sudah terlalu jauh di era globalisasi sekarang ini”, ungkap Ketua Umum PWRI Dr. (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn saat dikonfirmasi oleh media.

Lebih lanjut Dr (C) Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn memaparkan, saat ini perubahan kondisi alam maupun manusia sangat begitu cepat, hampir setiap detik yang terjadi di wilayah manapun di muka bumi, banyak sudah persitiwa yang terjadi bila tidak ada yang mempublikasikan atau memberitakan maka , perputaran informasi akan mati alias berhenti.

Tugas wartawan lah yang akan menulis rangkaian kejadian atau pun peristiwa secara independent, lugas, sehingga rangkaian peristiwa akan menjadi sebuah narasi untuk disuguhkan kepada para pembaca di Indonesia maupun mancanegara.

Sedangkan “Arus informasi tidak dapat dibendung, masyarakat butuh informasi seluas-luasnya, oleh sebab itu wartawan memegang peranan penting dalam memberikan informasi maupun publikasi secara transparansi, sehingga wartawan itu harus dilindungi bukan diberantas.

Wartawan adalah presentatif dari rakyat dan pemerintah, wartawan adalah pers itu sendiri dan pers adalah pilar ke-4 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah mitra Pers.

Apabila menyakiti insan Pers ‘wartawan’ berarti sama halnya menyakiti rakyat. Pers ‘wartawan’ adalah senjata untuk sosial kontrol, bagaimana jadinya Indonesia bila wartawan yang notabenenya menjadi penyambung lidah rakyat dihentikan langkahnya oleh Dewan Pers, padahal Dewan Pers lahir dari wartawan-wartawan seantero Negeri Bumi Pertiwi”, tegas Dr. (C)Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn.
 (Red.mjp/sbr:Lpn6.com)

BLORA MEMANAS AWAL CUITAN DI FB TERKUAK DANA HIBAH KONI 1.4 MILYAR MENGHILANG DIDUGA TANPA PERTANGGUNG JAWABAN


JP-Blora – Rasa penasaran team media berawal dari status FB ( Facebook) bernama Untung Budi Giarto yang diunggah pada tanggal 14 Februari 2019, didalam cuitannya dia menyebutkan ada penyelewengan dana Hibah sebesar 1,4 MILYAR didalam tubuh KONI Kabupaten Blora. Cuitan di media sosial ini berhasil memancing banyak komentar dari banyak kalangan.

Team berusaha mencari keberadaan dari Untung Budi Giarto, membuahkan hasil. Dihari berikutnya tanggal 15 Februari 2019 team berhasil menemui UBG (red-Untung Budi Giarto)

Didalam pertemuan ini, UBG ditemani oleh ketua DPK GNPK Kab.Blora yaitu Edy Yulianto, S.kom,S.E. Dikesempatan ini team mendapatkan penjelasan dari UBG berkaitan dengan cuitannya di media sosial Facebook.

“Benar, itu akun Facebook saya sendiri yang saya pakai sehari-hari untuk mengutarakan apa yang saya anggap itu harus saya utarakan. Saya hanya ingin membuka kesadaran teman-teman bahwa Blora yang slama ini dianggap sehat, ternyata ada borok besar didalamnya. Salah satunya adalah borok yang terdapat pada tubuh KONI Kabupaten Blora ”ungkap UBG.

“ada indikasi kuat Bahwa KONI melakukan penyelewengan dana hibah sebesar 1,4 Milyar tidak bisa dipertanggungjawabkan ”imbuhnya.

Dilantiknya kembali ketua KONI untuk periode 2019-2023 di Pendopo Kabupaten Blora (29/01/2019) menjadi pertanyaan besar bagi Untung (sapaan ketua FORKI periode 2010)“anehnya dia (Hery Sutiyono) dilantik kembali menjadi Ketua KONI,di diduga telah melakukan kesalahan fatal” lanjutnya.

Ketua DPK GNPK Kabupaten Blora ( Edy Yulianto, S.Kom, S.E) Senada dengan untung, Edycom (sapaan ketua DPK GNPK Kabupaten Blora) juga membenarkan apa yang diutarakan oleh Untung.

“dari data LHP BPK 2016, ada temuan dana yang tidak bisa Di pertanggung jawabkan senilai 1,4 Milyar dari jumlah sebesar 2,8 Milyar ”tutur Edycom ditempat kediamannya.

“data inilah yang akan menjadikan dasar GNPK untuk melaporkan ke KPK, 1,4 Milyar bukan jumlah dana yang kecil, nantinya klafikasi kami ke Ketua KONI harus bisa mempertanggungjawabkannya apakah cuitan itu benar atau tidaknya”tutup Edycom.

Sampai berita ini diturunkan, team belum mendapatkan klarifikasi dari pihak KONI.(red.mjp/pras)

RAFAEL : KOREM 074 WARASTRATAMA SURAKARTA ADAKAN SILATUROHMI DENGAN WARTAWAN SESOLO RAYA

soloraya-wujudkan Hubungan yang baik antara awak media dan TNI,Korem 074/Warastratama Surakarta mengadakan kegiatan SiLaturahmi kepada awak media sesolo raya hampir semua hadir,

Kegiatan ini diadakan Kolonel inf.Rafael Granada Baay selaku Danrem saat ini,menggantikan Brigjen TNI Widi Prasetijono yang mutasi menjadi Danrem Samarinda.

Sebelumnya Kolonel inf.Rafael granada Baay bertugas Danrindam Kodam XIV/WIRABUANA HASSANUDIN Makassar.

Mengawali masa bhaktinya di Korem 074/Warastratama, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Rafael Granada Baay mengajak seluruh Awak media Se Solo Raya untuk bersilaturahmi, Jumat (15/2/2019).

Danrem mengungkapkan rasa bangga karena bisa duduk bersama rekan media se Solo Raya karena awak media merupakan salah satu yang bisa menjadikan rasa aman dan damai di suatu wilayah.

“Kita buat kegiatan seperti ini untuk mempererat silaturahmi, keakraban dan persaudaraan.

Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk bersinergi dalam menjaga dan membangun Solo Raya ini agar bisa aman, damai, kondusif serta terhindar dari berita-berita hoax yang membuat resah masyarakat serta mari kita sumbangkan tenaga kita untuk menjaga keutuhan negeri ini agar tidak terpecah belah,” ungkap Danrem.

Lebih lanjut Danrem mengungkapkan bahwa peran Media baik cetak maupun elektronik sangat penting bahkan luar biasa karena itu harus tetap dipertahankan namun pemberitaannya harus berimbang dan aktual.

“Sumber berita sangat mempengaruhi penilaian berita apakah valid atau tidak.

Apalagi sekarang marak berita hoax yang membingungkan publik. Sehinga diperlukan Awak Media untuk meluruskan dan menyejukkan hati publik,” cetus Kolonel Rafael Granada Baay.

Diakhir sambutan Danrem berharap kemitraan yang sudah terbina dengan baik selama ini dapat terus terpelihara, sehingga kita dapat bersama-sama memberikan sumbangsih bagi kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu awak media hariyanto memenuturkan dengan menjalin hubungan dengan awak media maka berita hoax mudah dalam pelacakan dan berkoordinasi dengan awak media sesoloraya kususnya dan walaupun beberapa media belum semua di undang karena suatu hal namun acara ini jadi agenda tahunan dan bukan hanya jelang pilpres saja sehingga negara aman
dari berita hoax dan media abal-abal.(red.mjp/sbr hariyanto)

LPKSM PUTRA LAWU: Di Duga Terlibat Kasus Penipuan Dan Penggelapan, Oknum PNS Di Dinas PU Pati Di Polisikan

JOURNAL POLICE.ID, PATI – Terkait dugaan penipuan dan penggelapan, seorang oknum pegawai negeri sipil ( PNS ) di dinas pekerjaan umum ( PU ) Pati akhirnya di laporkan ke polisi.

Korban yang seorang perempuan berinisial S melaporkan kejadian itu lantaran merasa di tipu dan di bohongi oleh pelaku yang tidak lain seorang PNS berinisial A.

Kronologi kejadian, tanah yang sudah di jual kepada saudara S, di jual lagi sama saudara A Kepada orang lain tanpa sepengetahuan S, atas tindakan tersebut S merasa di tipu dan dibohongi, sehingga melaporkan tindakan A ke polisi.

Korban saat di temui awak media di kantor satreskrim Pati yang di dampingi tim advokasi LPKSM putra lawu Pati mengiyakan adanya dugaan tindakan penipuan yang menimpa dirinya ( 6/2 )

” Saya merasa di tipu saudara A, tanah yang sudah saya beli, malah di jual lagi oleh saudara A kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. ” ungkapnya

Di tempat terpisah, tim advokasi LPKSM Putra lawu yang sudah di beri kuasa penuh oleh korban membenarkan kejadian yang menimpa kliennya.

” Kasus yang di alami klien saya sangat di sayangkan sekali, apa lagi pelaku seorang oknum PNS. Demi mendapatkan haknya kembali, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.” Katanya

” Sebenarnya kejadan semacam ini banyak terjadi di wilayah kabupten Pati, akan tetapi korban atau masyarakat takut untuk melaporkanya.” Cetusnya ( red.mjp/yusuf/doni )

Relawan UN Swissindo Amerika Serikat Bereaksi Atas Pidana Pimpinanya

JP-Amerika– Akibat dari putusan hakim Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon terhadap Sugiharto Notonegoro, ST M1 selama 3 tahun 10 bulan dalam dakwaan pemalsuan Sertifikat Bank Indonesia Seri 101.102.537, puluhan ribu lebih relawan UN SWISSINDO dari 5 benua berekasi. Salah satunya adalah Tracy Envernizzi, warga negara Amerika Serikat.

Kapada Media Trias TracyTracy Envernizzi Relawan UN Swissindo dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa proses hukum terhadap Sugiharto Notonegoro merupakan kesalahan besar bagi suksesnya misi kesejahteraan penduduk dunia.

“Vonis pidana Pengadilan Negeri, Cirebon terhadap pemilik Microfilm aset dunia merupakan suatu kesalahan besar karena berakibat terkendala bahkan gagalnya misi mensejahterakan rakyat Indonesia dan rakyat dunia pada umumnya. Ini terjadi sebagai fakta bahwa mereka tidak memahami siapa bapak Sugiharto Notonegoro dan misinya,”ujar Tracy.

Tracy menambahkan bahwa lebih dari empat tahun telah bergabung di UN Swissindo sebagai relawan dan melihat bagaimana kerendahan hati dan keseharian Chairman UN Swissindo yang selalu memikirkan kepentingan orang-orang di seluruh dunia.

“Yang telah terjadi kepada beliau sangat tidak layak. Dipermalukan di depan umum oleh pihak yang berwenang dengan dakwaan pemalsuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Beliau diborgol dan diadili seolah-olah sebagai penjahat besar. Padahal fakta dalam pengadilan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menunjukan bentuk asli dari SBI yang dinyatakan dipalsukan,”tambahnya.

Lebih lanjut Warga Amerika Serikat ini menambahkan, selama bertahun-tahun dirinya telah mengamati jiwa pengasih Sugiharto yang bekerja melawan banyak rintangan dan tekanan dari berbagai pihak. Terutama menghadapi mereka-mereka yang tidak memahami siapa Sugiharto, apa yang dia wakili dan apa niatnya.

“Beliau bapak Sugiharto sedang membawa Misi untuk perdamaian sejati dan memperoleh solusi atas ketidakseimbangan ekonomi rakyat,”imbuhnya.

Tracy berharap dalam proses banding di Pengadilan Tinggi nanti majelis hakim dapat melihat dengan kacamata keadilan yang hakiki dan memutuskan perkara dengan melihat aspek yang lebih luas dalam mewujudkan misi UN Swissindo untuk menata keungan global, perdamaian dunia, kesejahteraan penduduk dunia, membebaskan TNI, Polri, Aparatur Negara dan rakyat dari beban utang dan program lainnya.(red.mjp/sbr:mediatrias)

HPN 2019, Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar bali

jp- SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani keputusan pembatalan remisi I Nyoman Susrama, dalang pembunuh wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa. Dengan batalnya remisi, maka Susrama tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup, bukan 20 tahun bui.

“Sudah, sudah saya tandatangani,” kata Jokowi menjawab pertanyaan jurnalis soal remisi untuk Susrama di sela peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Jokowi tak menjelaskan kapan dia meneken keputusan tersebut. Di tengah kerumuman peserta HPN, Jokowi terus berjalan sambil melayani permintaan foto dan bersalaman dengan orang-orang.

Keppres Pembatalan Remisi Pembunuh Wartawan Bali Tinggal Tunggu Teken Jokowi

Jokowi sebelumnya meneken Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberian remisi kepada 115 terpidana. Di dalamnya terselip nama Susrama, terpidana kasus pembunuh Prabangsa.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berang dan melayangkan protes keras. Mereka menggalang petisi dan berunjuk rasa. Wartawan di seluruh Indonesia juga turun ke jalan menuntut Jokowi mencabut remisi Susrama.

Kemarin, AJI menyerahkan petisi yang sudah diteken puluhan ribu orang mendukung pencabutan remisi Susrama ke Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Setelah ada desakan keras kaum jurnalis dan elemen sipil, Kemenkumham akhirnya buka suara. Mereka mengakui lalai dalam proses pemberian remisi Susrama dan berjanji mengkaji ulang. Hasil kajiannya adalah pemerintah membatalkan remisi kepada Susrama yang merupakan bekas caleg PDI Perjuangan.

Susrama divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010, karena terbukti mendalangi pembunuhan Prabangsa. Prabangsa dibunuh oleh Susrama bersama delapan anak buahnya karena memberitakan indikasi korupsi yang diduga melibatkan Susrama.

Susrama bersama anak buahnya menyekap Prabangsa lalu menganiaya korban hingga merenggang nyawa. Jasad Prabangsa kemudian dibuang ke laut. Lima hari setelahnya, mayat Prabangsa ditemukan mengambang di Teluk Bungsil, Bali.
(red.mjp/ sbr wal)

KPK Harus Berani Selidiki Dugaan Raibnya Dana Titipan Sebesar Rp 4.500 Triliun di Bank Indonesia


Ir.Safri Arifin ketua LKIN

JP-Nasional– Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 Triliun dicairkan tanpa sepengetahuan empunya (owner). Percairannya pun bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Demikian ungkap Safari ANS seorang Peneliti Dana Amanah Soekarno melalui tulisannya yang dirilis di blog pribadinya http://safari2009.wordpress.com

“Hebatnya pencairan melibatkan pejabat tinggi negara Republik Indonesia”, ujarnya.

Ditambahkannya, Mahkamah Internasional telah mencatat kriminal perbankan ini sebagai tindakan kriminal yang luar biasa.

Lebih lanjut Safari memaparkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut jatuh tempo pada bulan Juni 2012. Tetapi pemilik tidak mencairkannya.

“Bahkan hingga kini owner masih memegang SBI asli ketika pihak Mahkamah Internasional melakukan pengecekan. SBI itu diteken oleh Gubnerbur Bank Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Darmin Nasution yang kini Menteri Koordinator Bidang Ekuin dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” imbuhnya.

SBI yang bernilai jumbo Rp 4.500 triliun itu, kata Safari merupakan bagian dari rangkaian Harta Amanah Soekarno. Dalam sertifikat itu dinyatakan siapa saja bisa mencairkannya ketika membawa SBI itu, alias SBI atas unjuk. Siapa yang menunjukannya kepada Bank Indonesia, maka dialah yang berhak mencairkannya. SBI itu katanya selain diteken Darmin Nasution di sebelah kirinya juga diteken oleh Direktur P.U Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada bagian sebelah kanan.

Cairnya SBI ini mengejutkan dunia. Perbankan Indonesia tercoreng habis oleh tindakan ini dan dicatat oleh Mahkamah Internasional sebagai kejahatan perbankan yang luar biasa. Nasib pihak yang mencairkan entah seperti apa, selain hukum manusia yang kapan saja akan terjadi baik dirinya maupun bagi keluarganya, juga sumpah Soekarno akan menimpa pihak yang terlibat.

Ditambahkan Safari, pencairan SBI itu sempat ditransfer ke CIMB Niaga untuk dibawa kabur ke Malaysia. Tetapi karena tidak jelas historical fund-nya, maka uang ini kemudian diblock oleh bank itu.

SBI ini dipecah dalam 9.000 lembar dengan nilai masing-masing Rp 500 milyar. Tetapi pencairannya dilakukan sekaligus dengan nilai Rp 4.500 triliun. Proses ini juga sempat diklaim oleh keluarga yang merasa dirinya Danarasa.

Dilain pihak, Presiden UN SWISSINDO Sugiharto Notonegoro, ST yang saat ini telah divonis 3 tahun 10 bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon atas tuduhan pemalsuan SBI senilai Rp 4500 Triliun, meski Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan SBI yang asli di persidangan.

Ketua Umum Lembaga Kontrol Independen (LKIN) Ir. Syafri melaui selulernya mengatakan bahwa KPK RI harus berani mengusut raibnya SBI senilai Rp 4500 Triliun tersebut terangnya .(red.mjp)

Panitia PTSL Di Duga Memalsukan Data, Akhirnya Di Laporkan Ke Polres Pati

JOURNAL POLICE.ID, PATI – Carut marut progaram pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) yang menyasar desa Sukoharjo kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati membuat beberapa warga geram.

Pasalnya, dalam pendataan berkas yang akan di ajukan untuk pembuatan sertifikat masal di duga ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia.

Sedikitnya ada dua korban yang merasa dirugikan oleh panitia dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan kepala desa ( KADES ) Sukoharjo ikut berperan dalam pemalsuan data pemberkasan sertifikat.

Atas dugaan kecurangan tersebut, warga yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan panitia ke polisi dengan di dampingi kuasa hukum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ( LPKSM ) putra lawu Pati.

Korban R dan K yang di dampingi kuasa hukum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ( LPKSM ) putra lawu Pati saat ditemui awak media journal police di halaman polres Pati tidak banyak berkomentar.

” Semua urusan sudah saya serahkan ke kuasa hukum dan LPKSM putra lawu, saya hanya menuntut keadilan atas hak saya.” Ujar salah satu korban

Ditempat yang sama, ketua dewan pimpinan cabang ( DPC ) LPKSM putra lawu Pati mengatakan, kedua korban melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh panitia PTSL desa Sukoharjo ke polisi, karena di duga memalsukan data yang akan di gunakan untuk pembuatan sertifikat.” Katanya

” mereka ( korban-red ) merasa dirugian atas perubahan data dalam pemberkasan pembuatan sertifikat masal tanpa diketahui oleh ahli waris.” Jelasnya ( red.mjp/doni/yusup)

BANCAAN UANG PRONA CAMAT DAN SEKCAM DITAHAN POLRES WONOGIRI

Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Wonogiri dan Kasi Pidsus memamerkan barang bukti kasus korupsi Prona

JP-Wonogiri-Setelah tertunda dua tahun lebih, akhirnya tiga tersangka kasus korupsi Program Nasional (Prona) resmi ditahan, kemarin di Rutan Wonogiri.

Tiga tersangka penyertifikatan tanah masal itu adalah Joko Prihartanto (49) dan Widodo (52), serta Nur Kholis (47). Joko saat itu menjabat Camat Tirtomoyo, Widodo Sekcam dan Nur Kholis Staf di Kecamatan Tirtomoyo.

Joko adalah penduduk dari Lingkungan Pencil, Kelurahan Wuryorejo, Wonogiri. Widodo asal Dusun Cinderejo, Jatisari, Jatisrono. Nur Kholis warga Lingkungan Cangkring Kidul, Kelurahan/Kecamatan Tirtomoyo.

Penahanan ketiga tersangka dilakukan setelah kasusnya dinyatakan P21 (lengkap). Berkas dilimpahkan Polres Wonogiri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Rabu (6/3/19). Sebelumnya, sejak terbongkar kasus pungli itu 2017 sampai kemarin, ketiganya tidak ditahan.

Kapolres Wonogiri AKBP Uri Nartanti Istiwidayati dan Kasat Reskrim AKP Aditya Mulya Ramadhani, melalui Paur Subag Humas Polres Aipda Iwan Sumarsono, Kamis (7/2), menyatakan penahanaan tersangka disertakan penyerahan barang bukti daftar nominatif pemohon Porna dari 11 Desa. Jumlah pemohon 2.411 orang.

Satu buku laporan akhir Prona 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketiga TSK, SK pengangkatan Camat dan Sekcam Tirtomoyo. Berikut buku catatan penggunaan uang, buku register PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), tabel ploting penggunaan uang Pungli, dan uang tunai pengembalian dari 11 Kades berikut perangkat desa Rp 361.734.000.-

Kronologisnya, ketika itu ada pelaksanaan pensertifikatan tanah massal melalui Prona Tahun 2016 di Kecamatan Tirtomoyo. Polisi mendapat laporan ada pungli.

Pada tanggal 3 Januari 2017 dilakukan penyelidikan. Ditemukan ada pungli terhadap 2.411 pemohon Prona. Masing-masing dikenai Rp.750 ribu. Pelakunya Camat dibantu Sekcam Widodo dan Staf Umum Kantor Kecamatan Tirtomoyo. Hasil Pungli total sebesar Rp 1.808.250.000,- digunakan TSK untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Itu melanggar Pasal 11 dan 12 huruf E Undang-Undang (UU) Nomor: 31 Tahun 1990 Juncto UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Pada Tanggal 19 Mei 2017, penanganan kasus ditingkatkan menjadi ke tahap penyidikan. Ada 110 saksi diperiksa, plus seorang saksi ahli hukum pidana. Bulan September 2017, tiga orang ditetapkan sebagai TSK.

Tanggal 27 Oktober 2017 berkas dikembalikan karena belum lengkap. Tanggal 7 Januari 2019, berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Tanggal 6 Februari 2019 TSK diserahkan serta BB kepada JPU. 

Sayang, wartawan tidak berhasil mewancarai para TSK, juga pengacaranya. (red.mjp/bagus)

MLA BERLAKU SURUT , PEMBERI INFORMASI DATA AKURAT AKAN DI BERI REWARD DEMI PERCEPAT PERBURUAN KEJAHATAN KEUANGAN DUNIA


MLA Berlaku Surut, Kemenkumham Gerak Cepat Buru Aset Haram di Swiss
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: Ist)

JP-JAKARTA, – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pihaknya bergerak cepat usai penandatanganan ‎perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss pada Senin, 4 Februari 2019.

Langkah tersebut adalah memburu aset-aset haram yang disimpan di Swiss dengan membuat daftar terlebih dahulu. Perburuan tersebut tidak sendiri, Kemenkumham juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Bukan hanya hasil penggelapan pajak, tetapi penghasilan dari perbuatan melanggar hukum pidana, seperti korupsi dan lainnya. Kita bersama penegak hukum akan mengumpulkan daftar pihak yang mempunyai aset tersebut dari berbagai sumber informasi,” kata Yasonna dalam rilisnya, Kamis (7/2/2019).

Sebelum perburuan dilakukan, menurut dia, Kemenkumham akan membuat roadmap agar pelaksanaan perjanjian MLA dengan Swiss berjalan komprehensif.

Usai menghadiri Konferensi Internasional Access to Justice yang dihadiri 29 negara dan enam organisasi internasional di Den Haag, Yasonna mengaku, akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan dan meminta arahan.

“Bila perlu, beri reward kepada orang-orang yang memberi informasi akurat dan teruji tentang keberadaan aset haram di Swiss,” ujar pria kelahiran Tapanuli Tengah ini.

Negosiasi perjanjian MLA antara Indonesia–Swiss sudah melalui tahapan panjang dan pada 2014 pemerintah Swiss bersedia berunding dengan Indonesia. Pertimbangan Indonesia melobi agar dilakukan perundingan tersebut karena Swiss merupakan salah satu pusat keuangan dunia di Eropa yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk menyimpan uangnya di bank-bank Swiss atau menginvestasikannya di berbagai produk investasi keuangan lembaga keuangan dan investasi di Swiss.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Swiss berkomitmen memastikan segala bentuk aset yang ditempatkan di Swiss merupakan aset-aset yang sah dari kegiatan bisnis yang sah.

Dengan semangat tersebut, Indonesia-Swiss melakukan perundingan tahap pertama di Bali pada 28-30 April 2015, dengan Ketua Juru Runding Delegasi Indonesia adalah Cahyo Rahadian Muzhar (Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kemenkumham) serta Delegasi Swiss diketuai Mario Affentranger (Head of International Treaties Division) dan Laurence Fontana Jungo.

Dalam perundingan tersebut, Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KBRI Bern.

Perundingan putaran kedua dilaksanakan di Bern, Swiss pada 30-31 Agustus 2017 guna menyelesaikan pembahasan. Pada perundingan putaran kedua, Delegasi Indonesia dipimpin Cahyo Rahadian Muzhar dan Delegasi Swiss dipimpin Laurence Fontana Jungo (Chief Negotiator MLA Treaties, International Treaty Unit, Swiss Federal Office of Justice).(red.mjp/sbr:okezone)

WARGA DOYONG SRAGEN AKAN SELALU KAWAL SETIAP SIDANG KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN KADES NYA

JP- Semarang-Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Semarang menggelar sidang perdana mendudukan terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Rabu (6/1/2019).

Sidang perdana dikawal dan pantauan oleh warga doyong agar keadilan dan tranparansi dana desa tidak terulang kembali dan pelajaran bagi kades yang lain, agar hak rakyat tidak dibuat main-main tutur salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

sidang di pimpin ketua majelis hakim Aloysius Priharnoto B.SH.MH, tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU ).

Terdakwa Sri Widyastutik di duga telah melakukan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa ( ADD) tahun 2016 dengan merugikan negara Rp 247.836.904,dakwaan tersebut di sampaikan jaksa penuntut umum ( JPU) Agung Riyadi dkk diruang cakra pengadilan tipikor Semarang.
 
Di jelaskan JPU dalam dakwaan primer,terdakwa secara melawan hukum membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak bisa di pertanggung jawabkan,ada 14 item kegiatan pembangunan yang tidak sesuai anggaran dan Realisasinya.

Sementara dalam dakwaan subsider di sebutkan jika terdakwa bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena jabatan atau kedudukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif.

Hal itu bertentangan dengan pasal 24 ayat (1 ) dan ayat (3) permendagri nomor 113 tahun 2014  tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan di ayat (1) semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksaan kewengan desa di laksanakan melalui rekening kas desa dan ayat (3) menyatakan semua penerima dan pengeluaran desa sebagaimana di maksud  pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.ungkap Agung Riyadi ( JPU ).

Sri Widyastutik di dakwa dengan primer pasal 2 subsider pasal 3 UURI no 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah UURI no 20 tahun 2001 tentang perubahan no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
Mendengar isi dakwaan tersebut Sri widyastutik melalui kuasa hukumnya Wahyu mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU,sidang lanjutan akan di gelar Selasa (12/2/2019) minggu depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa pantauan dalam sidang.(red.mjp)

YIMMY : PEMBOBOLAN SUDAH DIRENCANAKAN DARI PENJUALAN BRANGKAS KETOKO LUWES

JP- SRAGEN – Tidak ada kejahatan yang sempurna, begitu pula kasus pembobolan Swalayan Luwes Sragen Jawa Tengah yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah. 

Hanya dalam tiga hari setelah pencurian pada Kamis (31/1/2018) dini hari, komplotan maling itu tertangkap Polres Sragen,

Polisi berhasil mengendus jejak tiga pencuri itu setelah menemukan sejumlah petunjuk.

Pelaku tak lain dan tak bukan ternyata pembuat sekaligus penjual brankas besi tersebut ke pihak Toserba Luwes. Rupanya mereka memang spesialis pembobol brankas. Sebab, sekitar setahun lalu komplotan itu juga menguras Brankas Toserba Luwes Ngawi, Jawa Timur. Mereka membawa kabur uang Rp 600 juta.

“Penjaga swalayan saat pembobolan Luwes sedang tertidur pulas.

Suasana Sragen waktu itu juga sedang gerimis,” terang Kapolres AKBP Yimmy Kurniawan dalam konferensi pers di Mapolres Sragen, Rabu (6/2/2018).

Menurut AKBP Yimmy, total uang tunai yang diambil para begundal ini Rp 2,2 miliar, Swalayan Luwes ini berada di Jalan Raya Sukowati No 386, Dusun Kebayanan Sragen Manggis, Sragen Wetan Kecamatan/Kabupaten Sragen.

Supriyanto alias Gendon (35) otak pencurian ini adalah warga Dagen Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar.

Dia tak sendirian dalam beraksi, ada Narwan dan Risang, Narwan alias Iwan (38) warga Karangmendeng, Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang,Karanganyar.

Adapun Risang (21) warga Suruh Jetis Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Pada Rabu (30/1/2019) malam pukul 20.00 WIB,Narwan masuk ke Luwes Sragen, Sejam kemudian, sebelum tutup.

“Jadi Narwan ini tidak keluar ketika para pengunjung dipersilakan keluar. Dia bersembunyi di tempat permainan anak-anak yang berada di lantai dua Luwes,” papar Yimmy.

Pada dini hari saat para penjaga malam tidur lelap, Narwan melancarkan aksinya,
Dia mengergaji brankas yang berada di dalam kantor Luwes Sragen, Dua pelaku lain, Supri dan Risang, berjaga di luar swalayan.

Setelah brankas terbuka, Narwan memasukkan uang miliaran rupiah ke dalam tas yang sudah dibawanya.

“Tidak kami ambil semua karena tas kami tidak muat. Jadi saya minta teman-teman meninggalkannya,” ujar Gendon di Mapolres, Narwan juga mengambil sejumlah jam tangan yang berada di salah satu etalase Luwes.

“Saya mau pakai sendiri jam-jam tersebut. Rencananya biar bisa ganti-ganti setiap hari,” ujar Narwan yang sehari-hari bekerja sebagai tukang las tersebut.

Sesudah merasa cukup, Narwan keluar Luwes mengendarai motor Revo milik swalayan itu, Supri dan Risang pun segera kabur menyusul temannya.

Sekira pukul 05.00 WIB, penjaga Luwes dibangunkan pemilik warung hik yang berada di sebelah swalayan.

Pemilik angkringan tersebut berniat mengambil air di kamar mandi Luwes, Namun dia curiga mendapati pintu gerbang parkir Luwes sudah terbuka.

Penjaga hik tersebut segera membangunkan penjaga Luwes yang masih tertidur pulas.

Mereka pun mengecek ke dalam swalayan dan mendapati brankas sudah dalam keadaan tergergaji.

Sejumlah petunjuk yang tertinggal membuat petugas Polres Sragen segera menangkap Supri alias Gendon pada Minggu (3/2/2019).

Kemudian Narwan ditangkap di Hotel Mandiri Jalan RE. Kosasih, Parunglesang, Kota Banjar, Jawa Barat Satu pelaku lain Risang, ditangkap di rumahnya di Suruh Jetis.

“Tidak ada perlawanan ketika kami menangkap para tersangka,” ujar Yimmy.

Para pelaku yang tertangkap ini dikenai Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Menurut AKBP Yimmy, pelaku juga mengaku sudah melakukan pembobolan di beberapa tempat lain.

Yimmy juga mengimbau kepada pemilik toko-toko atau masyarakat yang akan melakukan transaksi uang berjumlah besar untuk melaporkan ke Polsek terdekat agar dikawal.(red.mjp)

JOKOWI : KAMU SIMPAN UANG DI SWISS DAN SINGAPURA PASTI KETAHUAN


JP-JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia menghadapi era keterbukaan internasional.

“Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Sekarang kancing baju kita jatuh saja semua orang tahu,” ujar Jokowi di dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.

“Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya,” ujar Jokowi.

“Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.

Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.

“Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas,” papar Bambang.

Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah.

Hingga kini, RUU tax amnesty masih dibahas di DPR.(red.mjp/sbr:kompas)

SWISS-INDONESIA TEKEN PERJANJIAN MLA KPK BAKAL TANGKAPI KORUPTOR KAKAP


Penandatanganan Perjanjian MLA Indonesia JP– Swiss-​Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya”, ungkap Menkumham. Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Selanjutnya, Dubes Muliaman juga menambahkan bawa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery)

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.(red.mjp/sbr:kemlu go.id)