SWISS BANK DAN 70 NEGARA BUKA DATA UANG MILIK WARGA INDONESIA


JP-Jakarta,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara. Salah satu negara yang akan memberikan adalah Swiss.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Sayangnya, ia tak merinci lagi negara lain yang akan bertukar data keuangan dengan Indonesia mulai tahun depan.

“Tahun ini kan kami dapat data dari 65 negara dan mengirim data ke 54 negara, tahun depan bertambah lagi karena kami sudah tanda tangan kesepakatan dengan lebih dari 100 negara,” ungkap Robert di Bogor, Selasa (11/12).

Saat ini, Robert belum bisa memaparkan secara gamblang dampak bertambahnya negara yang akan memberikan data keuangan WNI terhadap penerimaan pajak tahun depan. Sebab, pihaknya masih harus mengecek betul laporan yang diberikan dari negara lain.

“Kami akan adil, kami cek apakah sudah melaporkan di surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kalau belum kami tanya, sebelum tanya kami pastikan dulu agar tidak salah,” jelas Robert.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Seksama mengatakan implementasi komitmen AEoI ini awalnya dibagi atas dua tahap yang dimulai pada 2017 lalu dan dilanjutkan pada September 2018. Namun, penerapan berlanjut pada September 2019.

“Jadi total ada lebih 100 negara, memang ada beberapa yang akan masuk pada 2019,” ucap Hestu.

Ia mengaku perlu mengecek ulang untuk negara mana saja yang akan mulai memberikan data keuangan WP tahun depan ke Indonesia. Hanya saja, Hestu menyebut sejumlah negara yang sudah mengirimkan data WP ke Indonesia, antara lain Hong Kong, Singapura, Austalia, dan Cayman Islands.

“Yang penting bagi kami, kami sekarang tahu data keuangan WP Indonesia simpan di mana saja,” sambung Hestu.

Ia menambahkan, tidak seluruh negara yang berkomitmen menerapkan AEoI bersedia menerima laporan data rekening dari Indonesia. Sebab, sejumlah negara merasa warga negaranya tak ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia memutuskan untuk tak menerima data dari sejumlah negara dengan alasan yang sama.

“Kami kan kirim data ke 65 negara, tapi ada 14 negara yang bilang tidak butuh datanya dari Indonesia karena tidak ada warga negaranya di sini,” ujar Hestu.

Namun, Hestu mengaku perlu melihat lagi secara detil terkait negara mana saja yang tak bersedia menerima data dari Indonesia dan negara yang datanya tak dibutuhkan oleh Indonesia.(red.rhdyt/sbr:cnn)

JOKOWI :WUJUDKAN CITA-CITA RAKYAT PAPUA FREEPOT KE PANGKUAN PERTIWI TELAH TERBAYAR


JP-Jakarta-jokowi wujudkan keinginan rakyat papua kususnya dan nkri Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi!

Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.

Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas.

Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara khusus saya sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapatkan pajak daerahnya.(red.rhdyt(

Ratusan Mahasiswa Sumatera Demo Menuntut Kenaikan Harga Karet Dan Sawit

jp-Nasional-Ratusan mahasiswa yang Tergabung Di Jaringan Anak Muda Sumatera berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi di gedung Kementrian Perekonomian , Jumat (21/12/2018) Sore.

Kami Melakukan Aksi Ini peduli Dan Kasian Terhadap Penderitaan Orang Tua Kami Di Kampung Yang Notabene Nya Petani Karet dan Sawit Sudah 4 Tahun Lebih Harga Nya Anjlok Makanya Kami
Pada Hari ini Menuntut Untuk Pemerintah Segera Mengatasi Permasalahan dan Memberikan Solusi. Sudah 4 Tahun Lebih Masyarakat Sumatera Menderita Karena Harga Sawit Dan Karet Ujar Koordinator Lapangan Alim Sofyan Ritonga.
Berikut Tuntutan Kami:

1. Mendesak Presiden RI Jokowi untuk menaikkan harga petani sawit dan Karet
2. Tangkap dan penjarakan Mafia Kelapa Sawit dan karet.
3. Sejahterakan Petani Sawit dan karet Indonesia.
4. Desak Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk membeli sawit dan karet masyarakat agar memutus mata rantai tengkulak dan permainan pabrik.
5. Desak Kementerian Pertanian untuk meningkatkan edukasi dan binaan terhadap petani sawit dan karet Indonesia.

Kami Berharap Pemerintah Segera Menindak Lanjuti Dan Mencari Solusinya Karena Ini Urusan Perut Dan Mayoritas Mata Pencarian Masyarakat Sumatera Petani Sawit dan Karet. Apabila Tidak Ada Tindak Lanjutnya Kami Sudah Mengajak dan Koordinasi Dengan Para Petani Untuk Melakukan Aksi Dan Unjuk Rasa Besar”an Ujar Alim Sofyan Ritonga.(red.rhdyat)

API Jateng: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani


JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

“Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2019 Masih Banyak Ketidakpastian, Hutang Seluruh Negara Anggota G-20 Pesimis Amerika Bisa Tumbuh


JP-JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi perekonomian global pada 2019 masih dalam kondisi tidak pasti. Berbagai faktor eksternal masih menjadi penyebab ekonomi global dalam ketidakpastian di tahun 2019.

Adapun kedua faktor tersebut meliputi resesi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5,3% Jadi USD360,5 Miliar jelang Akhir 2018, Sri Mulyani Pelototi Ekonomi Dalam Negeri dan Global

“Kita akan memasuki 2019 dengan banyak ketidakpastian. Di G-20 di Argentina kemarin mengatakan bahwa mereka merevisi outlook ekonomi global tahun depan,” ujarnya dalam acara Properti Outlook di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memperkirakan pada 2019 diperkirakan ekonomi Amerika Serikat masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap perekonomian global.

“Orang masih melihat Amerika tumbuh tinggi apakah masih akan berlangsung sampai 2019,” ucapnya.

Di sisi lain lanjut Sri Mulyani, perekonomian global juga masih akan dibayangi oleh kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed. Seperti diketahui The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi pada akhir Desember 2018.

“Selain confidence kita juga melihat berbagai tren yang harus kita waspadai. Meskipun The Fed dapat tekanan dari Trump (Presiden AS) namun mereka akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

Wanita yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, jika pereknomian global juga akan menggoyang nilai tukar mata uang. Sebab, akan ada pengetatan likuiditas di perbankan.

Pengetatan likuiditas juga secara tidak langsung akan memengaruhi sektor properti. Oleh karena itu, sektor properti perlu berhati-hati lagi dalam menghadapi tahun 2019.

“Jumlah uang yang beredar akan semakin ketat. Kita akan terpengaruh dua indikasi ini. Itu adalah dua faktor yang memengaruhi sektor properti,” jelasnya.(red.mjp/rhdyt.sbr:okezon)

ROHIMIN: Forkompenab Tanam Satu Miliar Benih Serai Merak Nilam dan Padi lmpago


JP-Semarang pantauan media Pelantikan Badan Pengurus Kabupaten Forkompenab (Forum Komunitas Peduli Nasib Buruh) se Jateng mengadakan penanaman padi impago, sereh merah dan nilam penanaman padi impago, sereh merah dan nilam .

Acara bertempat di Watu lemper, Njlumpang bancak Kab semarang minggu, 16 des 2018 Di mulai pukul 08 sampai selesai.

Di hadiri Ketua panitia imam turmudzi. Ketua umum forum komunitas peduli nasib buruh (forkompenab ) rohimin.

Selain itu Acara tersebut juga di hadiri oleh Polsek, Koramil, CV. Berkah Dalem. PT.Anugrah Pratama, PT.Biotek, PT.Humak Kemendes, Pengawas barang dan jasa. Lpksm Putra Lawu Dan Asuransi Prodia.


Ozy warga setempat saat di tanya dengan adanya pertanian sangat senang dengan adanya Acara tersebut, “bisa menambah ilmu pertanian” ujarnya.(red.mjp/rhdyt.amin)

Jokowi Papers, Dokumen Sakti Daftar Nama -Nama Musuh Besar Para Garong Negeri Indonesia

Orang yang kuat adalah orang yang sabar dan lurus

JP-jakarta-Jokowi papers adalah dokumen nama-nama orang Indonesia, pengusaha Indonesia, perusahaan Indonesia dan para koruptor alias para garong pencuri uang rakyat yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri. Nama-nama tersebut ada di kantong Jokowi. Mereka itu semua sejatinya adalah garong, perampok uang rakyat yang diam-diam menyimpan uangnya di luar Indonesia. Dokumen sakti ini aman berada di kantong Jokowi. Tak heran banyak sekali pihak yang terusik dan terganggu dengan sepak terjang Jokowi.

Harta para garong ini disimpan rapi entah di negara Singapura atau di luar Singapura dengan tujuan bebas pajak atau menyelamatkan uang hasil kejahatan korupsi. Presiden Jokowi paham modus mereka dan bukan basa basi, dirinya dan jajaran pemerintahannya akan mengejar mereka semua. Dengan tujuan mulia yaitu dana segar untuk pembangunan negeri demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu yang patut digaris bawahi tentang sosok yang bernama Joko Widodo Presiden RI ke 7 adalah keberaniannya yang luar biasa menghadapi para maling, garong, pengkhianat di negeri. Mengapa Jokowi berani? Karena Jokowi tidak punya beban masa lalu, TIDAK PUNYA KEPENTINGAN APAPUN dan dengan siapapun. Semua Jokowi lakukan demi KECINTAANNYA kepada negeri ini.

Sosok pemimpin yang sangat mencintai negeri melekat kuat di tubuh Jokowi. Bersih dan tidak korupsi, itulah sosok Jokowi di mata Mahfud MD ditambah lagi keluarganya tidak ikut-ikutan.

Beberapa kali dalam berbagai kesempatan pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tahu bahwa banyak orang Indonesia dan perusahaan Indonesia menyimpan trilyunan uangnya di bank-bank di negeri, entah di bank Singapura atau di luar Singapura. Jokowi menyinggung nama-nama tersebut sudah ada di kantongnya.

Di tahun 2016 Jokowi telah mengingatkan bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Sehingga, nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka karena memang aturan internasional sudah ditanda- tangani semuanya.

Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun

Dalam kesempatan lain di pidatonya, kembali Jokowi menyinggung banyaknya koruptor dari Indonesia yang menyimpan uangnya di bank-bank di Swiss dalam jumlahnya lebih dari seribu triliun rupiah . Dengan tegas Jokowi mengatakan untuk simpanan di bank Swiss itu dirinya akan menyita uang para koruptor tersebut.

Untuk itu kiranya beberapa upaya tengah digalang pemerintah Indonesia agar terjadi kesepakatan atau kerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk mengembalikan uang uang hasil korupsi itu ke Indonesia. Apakah ini sekedar gertakan? Nyatanya tidak, ini sekali lagi tentang keberanian sosok yang bernama Jokowi dalam merampas harta para koruptor yang selama ini tersimpan rapi di bank Swiss.

Di hari Minggu lalu tanggal 9 Desember 2018, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, Presiden Joko Widodo mempertegas komitmennya dalam mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri. Jokowi menegaskan, aparat penegak hukum juga tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada tersangka koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Salah satu tempat persembunyian hasil korupsi tersebut berada di Swiss yang terkenal dengan layanan perbankannya. Layanan yang baik ini diikuti dengan tax haven atau pajak yang kecil bahkan bisa juga bebas pajak. Hal ini menyebabkan Swiss sebagai salah satu negara tujuan utama dalam menyimpan dana hasil korupsi.

Bersama-sama pemerintah Swiss, pemerintah Indonesia telah mencapai titik terang dalam menandatangani mutual legal assignment (MLA). MLA ini merupakan platform yang legal untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang koruptor sembunyikan. Sehingga, dengan adanya MLA, harta dan aset dari para koruptor bisa menjadi sitaan Negara. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu dan di akhir 2018 tinggal di tanda tangani kedua belah pihak seperti yang dikemukakan oleh Dubes Indonesia untuk Swiss, Muliawan Hadad.

Pemerintah Swiss dan Pemerintah Indonesia selangkah lebih dekat untuk meneken perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). Penandatanganan perjanjian hanya tinggal menunggu waktu.

Demikian dikemukakan Dubes Indonesia untuk Swiss Muliaman D. Hadad melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/12/2018).

“MLA siap untuk ditandatangani. Saat ini sedang cari waktu dari kedua belah pihak,” kata Muliaman.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20181213162744-17-46282/siap-siap-wni-tak-bisa-lagi-sembunyikan-uang-di-swiss

Adanya kesepakatan lewat MLA antara Indonesia-Swiss menjadi sinyal bagi dunia internasional untuk berkomitmen kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, terutama pencucian uang dari usaha hasil korupsi. Oleh karena itu, program tersebut menunjukkan ketegasan sikap pemerintah RI yang tidak menolerir segala bentuk korupsi atau money laundering.

Tegasnya sikap Jokowi berhadapan dengan para koruptor alias para penggarong negeri sudah pasti membuat banyak pihak terusik dan terganggu. Jadi tak perlu heran mengapa setiap kebijaksanaan dan kebijakan di pemerintahan Jokowi selalu penuh dengan cibiran, nyinyiran dan julidnya manusia-manusia licik pembenci Jokowi.

Mereka yang terusik kepentingannya sudah pasti para membenci Jokowi. Selalu mencoba cara untuk melengserkan sekaligus bila perlu menghancurkan Jokowi. Para perampok, pencuri, perusak negeri ini setiap hari berkeliaran mencari celah menghantam dari segala sisi setiap kebijakan pemerintah secara vulgar tanpa ada kata risih apalagi malu.

Mereka akan menggerakkan siapapun agar tujuannya tercapai. Untuk menutupi kedok busuknya para mafia tersebut bertingkah laku macam pembela negeri. Mereka bisa jadi menyaru menjadi elit politik, pengamat, tokoh agama ataupun politisi setengah jadi.

Tujuan para garong, perampok, maling dan perusak negeri ini tidak tidak lain semata-mata hanya demi uang dan kekuasaan. Tidak heran segala cara akan mereka tempuh termasuk menggadaikan dirinya termasuk berpihak pada negara asing. Tidak percaya? Silahkan merenung dan berpikir mengapa pemerintahan Jokowi sepanjang tahun selalu penuh dengan fitnahan, nyinyiran dan hujatan.(red.mjp/rhdyt.sbr;seword)

Refinancing Obligasi Rupiah Jatuh Tempo Tahun ini, Garuda Kaji Ulang Penerbitan Global Bond

JP-JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menunda rencana menerbitkan surat utang global atau global bond. Perseroan akan melakukan evaluasi ulang terkait rencana tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan yang mengalami perubahan signifikan dan belum mendukung.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menyatakan, dengan manajemen baru dirinya akan melihat ulang rencana tersebut bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Garuda Fuad Rizal, yang juga baru diangkat.

“Global bond kita lihat dulu, saya akan diskusi dengan Direktur Keuangan yang baru,” katanya dala konferensi pers di Garuda City Center, Kompleks Perkantoran Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (12/9/2018).

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah menyehatkan arus kas perusahaan plat merah tersebut. “Sekarang bagaimana kita memperoanjang cash flow (arus kas), penting bagi kami menyehatkan cashflow itu,” ungkapnya.

Perusahaan pun melakukan alternatif pembiayaan lain dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Diantaranya fasilitas sindikasi, pinjaman bilateral, serta pendanaan non bank lainnya dari dalam maupun luar negeri, baik dengan bentuk cash loan atau non cash loan.

Sebelumnya, emiten berkode saham GIAA telah mengantongi restu dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebelumnya, untuk menerbitkan global bond sebanyak-banyaknya USD750 juta.

Perusahaan juga telah menunjuk agen penjual atau dealer partisipan yang terdiri dari empat bank asing, yaitu Standard Chartered, Deutsche Bank, ANZ, dan Bank of Tokyo Mitsubishi.

Dana obligasi tersebut sebelumnya direncanakan untuk refinancing obligasi Rupiah yang jatuh tempo tahun ini.(red.mjp/rhdyt.sbr:okezone)

BPKN: DEMI PERLINDUNGAN KONSUMEN MERANGKUL JAMPIDUM


JP-Jakarta,Perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen kususnya bagi pengiat perlindungan kosumen bisa melakukan kerjasama dengan instansi terkait BPKN saat ini mengandeng aparat penegak hukum kususnya Kejaksaan RI.

Dalam rangka membangun persamaan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKN adalah dengan menginisiasi dan merangkul aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan adalah hal yang tepat, karena tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan suatu perlindungan dalam berbagai bidang.

Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan era globalisasi yang mengubah tatanan perekonomian dan komunikasi masyarakat.

Oleh karena itu BPKN melaksanakan penandatanganan “Nota Kesepahaman antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM)”, di Kantor JAMPIDUM, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Wakil Ketua BPKN-RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mensinergikan tugas BPKN dan JAMPIDUM untuk mensejahterakan masyarakat melalui kepastian hukum dan pemulihan hak konsumen.
(10/12/2018)

#bpkn #bpknri #jampidum #perlindungankonsumen #konsumenbijak #konsumenberdaya #consumerprotection #konsumenindonesia
Pengiat perlindungan konsumen dan pantauan awak media.

disisi lain ketua lpksm putra lawu rois mengungkapkan Dalam rangka mengabil alih hak konsumen yang telah di rugikan oleh pelaku usaha bisa melalui jalur hukum pidana jika dirasa ada nasabah yang dirugikan akibat kelalian atau kesengajaan dari pelaku usaha

Harapan Masyarakat ataupun nasabah memang selalu diharapkan agar pemerintah melakukan upaya mudah dan tidak tumpang tindih hukum sehingga BPKN merangkul JAMPIDUM agar nasabah bisa melakukan upaya hukum agar hak hak nya bisa di ambil alih lagi imbuh ketua lpksm putra lawu.(red.mjp/rdhyt)

Mahasiswa di Banyuwangi Awali Tuntut Aset Korupsi di Masa Orba Disita

JP-Banyuwangi – Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menuntut aset korupsi di masa orde baru disita oleh negara. Mereka menyuarakan tuntutannya lewat aksi damai.

Dalam aksinya memperingati hari korupsi itu, Mereka mengecam tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara kala itu. 

Koordinator Lapangan (Korlap) peringatan hari Korupsi, Ketua BEM Untag, Rifqi Nuril Huda mengatakan, dalam aksi ini pihaknya mempunyai tiga tuntutan, yakni, mengutuk keras koruptor yang ada di negeri ini, karena sudah berkhianat kepada rakyat Indonesia, mendesak pemerintah pusat dan KPK untuk mengusut kasus korupsi dari masa Orde Baru hingga saat ini, dan menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan pengembalian aset dan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi.

“Aset korupsi pada masa orba harus dikembalikan untuk negara. Jangan sampai lolos lagi. Negara dirugikan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa masa orba,” ujarnya saat orasi di Jalan Ahmad Yani, Senin 10 12 2018

“Korupsi di Indonesia ini sudah tidak bisa di tolerir sekali, banyak pejabat negara yang ditangkap penegak hukum gara-gara korupsi,”ujar Rifqi.

Dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia ini, kata Rifqi harus diusut sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) hingga pemerintah saat ini. Pihaknya memberikan apresiasi kepada penegak hukum saat ini, yang sudah melakukan penyitaan aset korupsi Supersemar di Jakarta dan Bogor.

“Yang harus di perhatikan, dalam mengusut dugaan korupsi di Indonesia, pemerintah harus mengusut adanya dugaan korupsi pada masa Orba, dan hal ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Kami apresiasi pemerintah telah melakukan penyitaan aset Supersemar,” tegas ketua BEM Untag ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik Yayasan Supersemar. Aset yang disita tersebut antara lain vila di Mega Mendung, Bogor dan Gedung Granadi di Jakarta Selatan.

Selain dua aset yang telah disita, juga dilakukan penyitaan 113 rekening milik Yayasan Supersemar oleh tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menutupi kerugian negara.

Rifqi Huda menambahkan, pemerintah saat ini harus bertindak tegas dalam menjatuhkan sangsi hukum kepada tersangka korupsi untuk menindak seberat-beratnya, dan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorup, sehingga para koruptor itu tidak lagi bermain-main uang rakyat.

“Para koruptor itu jangan hanya diberi sangsi hukuman, tapi harus mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi,” tegas Rifqi.

Selain orasi, aksi di jalan Adi Sucipto ini sempat memacetkan jalan satu arah tersebut. Para aktivis BEM memberikan brosur kepada pengendara kendaraan yang melintas di jalan tersebut.(red.mjp/rhdyt/sbr:rhdyt)

FORUM PETANI SEMARANG MENGANDENG BEBERAPA LEMBAGA DAN PERUSAHAAN PUPUK


JP-semarang-laporan awak media petani Bersama forum Komunitas peduli nasib buruh ( forkompenab). Sebut saja rohimin, bersama dengan PT Biotek Melakukan penyuluhan dan pendapigan ke sejumlah masyrakat dan kelompok tani Di dusun merak mati Kegiatan yg di lakukan diantaranya

1 cara mengolah pupuk kandang menjadi pupuk organik
2.cara olah tanah
3 teori dan cara perawatan tanaman sayuran dan holtikultura
4. Demo traktor humax gunarto sebagai tutor pengunaanya.

agar para petani makmur hasil panen melimpah ekonomi jalan

Kegiatan tersebut di lakukan dimulai bulan lalu Pada hari Minggu tgl 22 Oktober 2018 dari jm 08. Sampai selesai dan berkelanjutan.

Adapun dri itu salah satu yg di wawancarai oleh media journal police .id sebut saja Gunarto menuturkan dengan adanya kegiatan tersebut sangat di terima oleh para petani krna sangat bermanfaat bagi para petani Untuk menambah ilmu pertanian bagaimana mengolah tanah yang baik.

Masyarakat yang ikut serta belajar juga di harapkan bisa menularkan ilmunya agar petani jika di jalankan sesui aturan maka tanah subur makmur dan ekonomi di desa jalan.

Forkompenad juga bekerja sama dengan beberapa lembaga agar mengawasi prodak prodak pertania yang bermutu sepanjang masa mutu pupuk dan kwalitas bertahan, diharapkan dengan pengawasan dari lembaga perlindungan konsumen putra lawu masarakat mendapatkan kwalitas dan terjamin mutunya maka petani bisa mendapatkan hasil panen bagus harga terkontrol imbuh rohimin kepada awak media (red mjp /rhdyt)

Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura

JP-JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengatakan, bank-bank di seluruh dunia akan membuka data nasabahnya pada 2018. Saat itu, aliran dana nasabah dapat dilihat secara transparan.

Meski, diakui Jokowi, sebelum momen itu datang, sudah muncul sebuah dokumen bertajuk ‘Pamana Papers’ yang berisi perusahaan-perusahaan di dunia yang didirikan di negara ‘tax haven’.

“Simpanan siapapun yang ada di bank seluruh dunia dibuka total, meskipun ini sudah keduluan Panama Papers,” ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).

Artinya, cepat atau lambat, siapapun, termasuk warga negara Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri akan terbuka.

Akan diketahui pula apakah dana perusahaan itu merupakan hasil dari tindak pidana atau tidak dari tahun berapapun dia simpan kita tahu.

Jokowi melanjutkan, sebelum muncul ‘Panama ‘Papers’, pemerintah sudah memiliki data-data warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri.(red.mjp/rhdyt,sbr:cmps)

SUARA RAKYAT : PELAKU USAHA TOWER JANGAN ANGGAP REMEH IJIN LINGKUNGAN WARGA BERAKIBAT FATAL


JP-pantauan awak media terkait Pendirian Tower yang didirikan di desa ganti kec.gemolong telah terjadi kesalahan fatal karena tadi pagi jum’at jam 09.15 wib datang perwakilan dari warga yang tidak mau disebut namanya mendatangi lagi ke kantor DLH Kab.Sragen saat ditemui petugas UPT DLH lalu menjelaskan bahwa laporan yang keberatan atas pendirian tower oleh warga Ds Nganti pada tanggal 29-11-2018 kemarin juga bingung karena Dinas Lingkungan hidup juga merasa belum memberi ijin, petugas lalu meminta maaf atas keterlambatan respon ats laporan ke Kantor kami karena kami belum di mintai ijin pendirian tower pak terangnya.

Dinas lingkungan hidup berjanji hari selasa atau nunggu jadwal dari pihak tower waktunya kapan nanti akan menghubungi warga saat akan pemeriksaan ke lapangan terkait Tower dan warga yang mendatangani yang terdampak pendirian beradius 42meter yang di ajukan pihak PT Tower bersama karena pihak DLH merasa belum memberi ijin apalagi protes sudah di ajukan kok beda dengan yang mendatangani yang diajukan ungkapnya.

Dan mengucapkan terima kasih atas komplain yang diajukan atas ijin pendirian Tower tersebut karena data yg protes dengan yang di ajukan tidak sama imbunya dalam penjelasan kepada salah satu warga pagi tadi.

Kok berani tanda tangan ya pak warga yang bukan radius 42meter tersebut gerutu petugas tadi.

dan dugaan warga yang protes atas permohonan ijin lingkungan yang di tandatangani warga duduga bukan pemilik lahan sertifikat itu ternyata membuahkan hasil karena geram atas sikap dari pihak kelurahan bahkan lurahnya seolah tak menghargai warganya dan pt tower mudahnya percaya bahwa warga yang kena dampak ya yang menyatakan dan tanda tangan yang di bubuhi setempel RT RW KANTOR DESA BAHKAN KECAMATAN ungkap salah satu warga.

ada kejadian aneh warga yang cek cok keluarga ( neng nengan ) kepada Suami ada apa to kok diem beberapa hari ternyata si ibu gak berani tanya kepada suami nya gara- gara di dikira dapat kompensasi yang terima suami padahal sama sekali tidak terima uang kompensasi ini buat kecewa warga tersebut.

dari dugaan-dugaan warga itu ternyata benar ada beberapa warga kok berani menandatangani kesaksian bahwa dia berada di radius 42meter padahal orang tersebut tidak memiliki lahan, Dari dasar itu dalam perkembangan laporan ke dinas lingkungan hidup ternyata belum mengantongi izin mendirikan tower.

Tower sudah berdiri hampir selesai dan pada hari ini tadi Jumat tanggal 7 jam 9 30 salah satu anak dari pemilik lahan mendengar penjelasan langsung dari

petugas Kantor DLH menerangan bahwa permohonan izin pendirian Tower bersama baru diajukan hari Senin pada tanggal 2 -11-2018 kemarin pak dan mengatakan sudah sosialisasi kepada warga gak ada masalah.

Sedang hari Jumat sebelumnya baru diadakan rapat sosialisasi untuk mendirikan Tower dalam surat undangannya aneh nya dalam rapat mengatakan sudah 3x sosialisasi padahal dari warga protes pemilik lahan kapan dimana dan lain sebagainya.

Kejanggalan demi kejanggalan telah ditelah terungkap, warga meminta tower di hentikan sebelum selesai urusan dengan pemilik tanah sekitar radius 42meter tersebut.(red.mjp/rhdyt/hari)

PEMBAYARAN FREEPORT LUNAS DENGAN DITERBITKANYA GLOBAL BOND HITUNGAN JAM


JP-JAKARTA – Pemerintah memastikan siap menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) secara permanen kepada PT51% saham oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selesai.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yunus Saefulhak mengatakan, penerbitan IUPK permanen tersebut tidak lama setelah Inalum menuntaskan seluruh transaksi .

Menurut dia, jarak antara penyelesaian dan penerbitan IUPK hampir bersamaan atau hanya selang sehari.

“Nanti hampir bersamaan, tapi tetap divestasi terlebih dahulu. Jedanya hanya sebentar, mungkin paling lama sehari bahkan bisa diterbitkan hanya hitungan jam. Namun yang jelas, divestasi dulu baru IUPK,” ujar dia di Jakarta.

Dia menandaskan, isu terkait negosiasi Freeport sudah selesai. Bahkan terkait IUPK per manen juga sudah tuntas sehingga tidak ada lagi penghalang untuk menyelesaikan proses pembayaran divestasi. Inalum, kata dia, akan menyelesaikan pembayaran divestasi sebesar 41,64% menggenapi kepemilikan pemerintah di Freeport sehingga secara total mengantongi 51% saham.

“Secara garis besar sudah selesai semua. Tinggal menunggu pembayaran transaksi saja,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kemente rian ESDM mengatakan, sembari menunggu transaksi selesai dan penerbitan IUPK secara permanen Freeport untuk sementara telah mengantongi IUPK sementara hingga 31 De sember 2018.

“IUPK diberikan dan diperpanjang sebulan terhitung sejak 1 Desember 2018. IUPK diterbitkan sambil menunggu proses divestasi selesai,” kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, proses divestasi masih menunggu penyelesaian isu lingkungan.

Pihaknya mengungkapkan, proses penyelesaian masalah lingkungan telah menemukan titik terang.

“Prosesnya berjalan dengan baik dan semoga bisa selesai dengan cepat.

Kami menunggu approval dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” jelasnya.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan, Inalum siap melunasi divestasi 51% saham Freeport.

Bahkan Inalum baru-baru ini telah mengantongi pinjaman senilai USD4 miliar atau setara Rp60 triliun dari hasil penerbitan global bond.

“Kapan transaksinya bisa te realisasi? Begitu ESDM siap mengeluarkan izin. Uang sudah siap. Kapan saja mau transaksi, kita sudah siap bayar,” tandasnya.(rhsyt/sbr:sindo)

Sri Mulyani: Akhir Era Kerahasiaan Kode-Kode Rekening WNI di Swiss Bisa Diakses


JP – jakarta ,Sri Mulyani mengatakan penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpidato saat peluncuran perkembangan triwulan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia di Jakarta, Kamis (15/6).

Pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani joint declaration dalam rangka implementasi pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Penandatanganan dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dengan Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Yvonne Baumann.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyaksikan penandatanganan deklarasi mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan Common Reporting Standar (CRS) mulai 2018 dan pertukaran pertama akan dilakukan pada 2019.

Sri Mulyani mengatakan penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak. Selama ini Swiss dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan mendapat julukan salah satu negara surga pajak.

“Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir,” kata Sri kepada wartawan, Selasa (4/7).

Pertukaran informasi kedua negara akan dilindungi dengan jaminan keamanan data sesuai standar internasional. Lewat penandatanganan perjanjian, kata Sri Mulyani, kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan implementasi CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara.

Joint declaration ini merupakan hal yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), untuk mendapatkan persetujuan parlemen negeri tersebut yang keputusannya akan diambil pada akhir 2017.

Yvonne Baumann mengatakan Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi keuangan. Dirinya juga berharap perjanjian ini juga dapat menjadi pintu penguatan kerja sama Indonesia – Swiss dalam isu keuangan lain. “Ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan,” kata Yvonne.

Sri Mulyani belum mendapat estimasi dana yang dapat ditarik dari Swiss. Dia hanya mengatakan usai perjanjian Kemenkeu akan terus menggali potensi dana dari Wajib Pajak Indonesia yang dapat dikembalikan. “Walaupun dari tax amnesty kami lihat mayoritas WP kita masih (menyimpan dana) di wilayah seperti Hong Kong dan Singapura,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan pemerintah menyiapkan proses serta sistem untuk memperlancar pertukaran. Tujuan utama berbagai kerjasama pertukaran data agar ada peningkatan penerimaan, terutama bagi Indonesia.

Sebelumnya pemerintah pun telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, Hong Kong dan puluhan negara lain yang telah menerapkan AEoI. Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura.

“Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah Singapura telah sepakat mengikuti kerja sama pertukaran data secara otomatis AEoI. Namun, pemerintah negeri singa hanya akan menjalankan kerja sama itu melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat.

Singapura merupakan salah satu negara yang tengah dibidik oleh pemerintah Indonesia untuk perjanjian bilateral AEoI. Sebab, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menyembunyikan hartanya di Singapura. Pada 2014 silam, Budi Gunadi Sadikin yang ketika itu menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memperkirakan total dana WNI yang tersimpan di perbankan Singapura berjumlah lebih dari Rp 3.000 triliun.(red.mjp/rhdyt.sbr:Ktdt)