Lunasi Pinjaman Obligasi 2012 Jatuh Tempo 2019, Mayora Indah Siapkan Dana Pembayaran

JP-JAKARTA – Menepati pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2019, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) sudah menyiapkan dana sebesar Rp750 miliar dengan menggunakan dana dari kas internal.

“Pendanaan telah kami siapkan. Itu dari dana internal dan pinjaman,” kata Direktur Keuangan Mayora Indah Hendrik Polisar seperti dikutip Harian Neraca, Jumat (11/1/2019).

Di samping itu, perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman yang dapat digunakan jika diperlukan guna pelunasan obligasi. Pembayaran obligasi jatuh tempo dipastikan telah siap. Apalagi, emiten produk makanan dan minuman ini masih memiliki cash reserve sekitar Rp2 triliun yang cukup untuk membayar obligasi jatuh tempo.

Meski demikian, perseroan tetap ingin mempertahankan cash reserve pada angka tersebut.

Pada 2012, perusahaan menerbitkan obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 senilai Rp750 miliar dengan bunga 8,50% per tahun. Surat utang itu jatuh tempo pada 9 Mei 2019.

Hendrik menyebutkan, perseroan akan membayarakan obligasi jatuh tempo pada Mei nanti senilai total Rp766 miliar, terdiri dari pinjaman pokok senilai Rp750 miliar dan bunga yang dibayar pada Mei sebesar Rp16 miliar.

“Kami memiliki cash reserve cukup untuk membayar obligasi tersebut. Cash reserve Mayora sekitar Rp2 triliun. Jadi untuk bayar Rp750 miliar, tidak ada masalah,” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun ini guna memenuhi target penjualan tahun ini lebih agesif lagi, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara Asia Tenggara. Dengan faktor kedekatan geografis, perseroan terus melakukan evaluasi pada regulasi-regulasi impor mamin di negara terkait.

Regional Managing Director Mayora Indah, Maspiyono pernah bilang, secara konsolidasi, pada tahun ini Mayora Indah membidik kenaikan pendapatan ekspor sebesar 20% dibandingkan dengan 2018.

”Negara-negara ASEAN merupakan tujuan terbesar ekspor perseroan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap total ekspor,” ujarnya.

Tahun ini, kata Maspiyono, perseroan ingin melanjutkan strategi yaitu meluncurkan produk-produk baru hasil inovasi dan yang kedua membangun brand. Dirinya menambahkan, perseroan terus memperkuat penetrasi di negara-negara tetangga.

Empat negara tujuan ekspor Mayora Indah di ASEAN saat ini yaitu Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, perseroan juga membidik perluasan volume ekspor di tiga negara lain yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos.(red.rhdyt/sbr.okezon)

Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi


Surabaya, Hitech Mall telah menjadi pembicaraan hangat dalam minggu ini, pasalnya Mall yang telah menjadi ICON Kota Surabaya sebagai mall pusat IT Terbesar, Terlengkap dan Termurah di Indonesia Timur tersebut harus segera dikosongkan per Maret 2019 menurut pemberitaan Jawa Pos.

Pengelolaan yang berpolemik antara PT Sasana Boga dengan Pemerintah Kota Surabaya membuat peruntukan gedung ini sebagai pusat perdagangan IT terbesar dan terlengkap di Indonesia Timur dengan nama Hi-Tech Mall harus berakhir Maret 2019 yang beralasan tidak diperpanjangnya kontrak pengelolaan gedung.

“Kerugian cukup signifikan, mereka (pedagang) cendrung sepi, karena sudah tersebar berita pengosongan, padahal harapan para tenan nya masih ingin tetap bertahan di sana”, menurut Okky Tri Hutomo, Ketua DPD APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) Jawa Timur.

Okky yang juga pakar IT ini menyayangkan mengenai polemik pengelolaan HI Tech Mall yang tentu merugikan para pedagang dan konsumen, “Mereka ini kan bukan hanya pedagang kecil, bukan hanya reseller, mereka ini banyak juga para pedagang-pedagang besar, dealer, service center hingga distributor. Ini mungkin yang sepertinya tidak atau belum dipertimbangkan oleh pemerintah kota Surabaya, jika mereka harus pindah dari Hi-Tech Mall, maka imbasnya sangat besar, di perjalanan bisnis IT di Kota Surabaya khususnya” kata Okky.

Informasi terbaru dalam pengelolaan para pedagang ex Hi-Tech Mall direncanakan akan dipindah ke dua lokasi yakni Kaza dan ITC Mall Surabaya, namun hal ini kembali ditanggapi oleh Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur, “Jika mereka keluar dari Hi-Tech Mall, pertimbangannya adalah ekosistem bisnis IT yang sudah terbentuk akan terjadi masalah, belum lagi trafik pengunjung atau konsumen, kemudian konsumen atau penikmat produk IT/komputer dari luar kota Surabaya mengenalnya adalah Hi-Tech Mall Surabaya di jalan Kusuma Bangsa.” ungkapnya.

Supardjo selaku Bendahara DPD APTIKNAS yang juga membuka usahanya di Hi-Tech Mall mengatakan, “Bukan jadi rahasia lagi, jika transaksi bisnis yang datang ke Hi-Tech Mall itu bukan hanya orang Surabaya saja, tapi banyak orang dari luar Surabaya, baik kota-kota di Jawa Timur bahkan sampai Indonesia Timur, kami akan memulai dari nol lagi jika pindah ke tempat yang baru, saya sangat berharap agar ada kesempatan mediasi untuk mencari solusi terbaik, saya juga siap untuk turut terlibat, karena saya dan teman-teman sudah berusaha di Hi-Tech Mall itu telah lama sekali serta berkeinginan tetap berusaha disini.” ujarnya.

Sementara Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Umum DPP APTIKNAS yang memiliki 27 DPD APTIKNAS se Indonesia menyatakan, “Isu polemik Hi-Tech Mall tersebut telah menjadi isu nasional dan sangat memprihatinkan sekali, oleh sebab itu upaya mediasi dengan Pemerintah Kota Surabaya termasuk dengan Wakil Rakyat bisa menjadi solusi yang baik, dan APTIKNAS yang anggotanya juga banyak menjalankan bisnis di Hi-Tech Mall siap membantu dan mendukung agar iklim bisnis IT di Hi-Tech Mall kembali kondusif dan tumbuh kembali. Salah satu contoh mungkin pengelolaan Hi-Tech Mall Surabaya bisa dilakukan oleh perusahaan daerah semisal PD Pasar Surabaya, sehingga pemerintah kota bisa mendapatkan pemasukan dari para pelaku bisnis IT di Hi-Tech Mall tanpa perlu berpindah ke lokasi yang lain.” ungkap Hoky.

Hoky juga menyatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur, “Jika diperlukan sebagai pihak mediasi, saya selaku Ketum DPP APTIKNAS siap hadir terbang dari Jakarta.” pungkasnya.(red.rhdyt/bayu)

M1 : JAWABAN TUNTUTAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK BANK, INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019


M1 : JAWABAN SIDANG PN SUMBER CIREBON TERKAIT SBI 4500T SUDAH DIKUASAKAN KEPADA 25NEGARA INDUK MILITARY MULTINASIONAL 07012019

JP-Cirebon melalui percakapan Wa pantauan awak media Sidang kasus dugaan pemalsuan SBI senilai 4500T dalam beberapakali persidangan mengalami kebuntuan saksi-saksi dari BI,OJK, Leasing dianggap rancu dan JPU PN Sumber Cirebon akhirnya membacakan tuntutan dan 5Tahun 3bulan pada tgl 7/1/019 dari yang ditersangkakan adalah Jawaban dari yang ditersangkakan : pasal 263 ayat 1 tak terbukti dan dipaksakan ayat 2 sebagai dasar tuntutan kepada tersangka oleh JPU PN Sumber Cirebon dengan tuntutan tersebut esepsi jawaban sudah disampaikan ditulis tangan dan ditanda tangani sidang dilanjut pada 14/1/2019 hari kamis mendatang berbagai sumber sementara.

INI JAWABAN TERTULIS TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN IR.SUGIHARTONO.ST KEPADA JPU PN SUMBER CIREBON DIHADAPAN PARA RELAWAN RATUSAN YANG DILUAR DIJAGA KETAT POLISI

Kepada yang mulia Bu hakim ketua saya rakyat Indonesia adalah aset negara sedang melaksanakan hak bela negara demi kepentingan umumnya masyarakat Indonesia dan mengingat :

01.saya pemilik Microfilm 1 (M1) Otorita Money Supply M1 Dewan ikatan Dokumen internasional kode 99.98 seri 1-4

Register perjanjian negara-negara induk 25 negara multinasional donor Bank Dunia World Bank seri 1-4 adalah Register tanah-tanah Van eigendom undername ( perjanjian wilayah ) berdirinya negara NKRI 17-08-19 45
1.tanah pertambangan
2.tanah perkebunan
3.tanah pertanian
4.tanah Perhubungan darat laut dan udara

02. saya pemegang tongkat estafet komando baru lambang Garuda dan Keraton Surakarta Hadiningrat.

03.Saya Pembayar pajak kepada IRIS Institut Revan service, cincinati- Ministry USA selaku M1 Otorita money Supply multinasional induk 25 negara donor Bank Dunia World Bank dana tunai global smile USD 1000 triliun dengan pajak IRS senilai 1% kurung USD 10000 trillion.

04.sesuai kewenangan saya demi bangsa dan negara utang pemerintah RI kepada group IDA IBDR telah saya / Kami putihkan utang tersebut tanggal 26 juni 2018 dengan kredit 0,-(nol)

maka tuntutan maksimal GPU jaksa penuntut umum telah Menutup Mata fakta persidangan sebagai tindakan kejahatan hukum kebatilan emosional dengan ini saya atas nama saya sendiri Ir sugihartono. ST alias Sino as sugihartonotonegoro M1,

selaku rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia pendiri negara NKRI 17-08-1945 demi kepentingan umum yang lebih besar dan permintaan maaf saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Bank Indonesia BI di mana saya pemilik akun keuangan kelompok Bank Dunia The World Bank group Finance

untuk itu saya mohon dengan hormat kepada yang mulia Hakim Ibu Hakim Dan Bapak hakim anggota Pengadilan Negeri Sumber Cirebon memberikan putusan ringan dengan membebaskan Saya dari dakwaan tuntutan JPU jaksa penuntut umum

sesuai surat kuasa saya kepada induk 25 negara negara-negara donor multinasional tanggal satu tanggal 07/01/2019 melalui kedutaan besarnya dengan ini saya rakyat Indonesia menjaminkan sertifikat KAR-Negara

dan sesuai point 01,02,03,04 tersebut di atas kepada TNI selaku pasukan Garuda PBB Presiden RI dan induk 25 negara cara atasi militer multinasional dan PBB

khususnya Sekjen PBB dan atase PBB Sekjen Vladimir Lennin untuk mengambil dan melaksanakan penyesuaian diplomatik atau cara lain intervensi multinasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia

khususnya di Indonesia mengamankan menjaga aset Van private sesuai UN Charter 102 milik induk 25 negara negara donor Bank Dunia sesuai official CCTV 24 counter terrorist unit 24 di bawah UN Charter Artikel 7 di Indonesia.

Demikian pembelaan ini ini tuntutan pasal 263 ayat 1 yang tidak terbukti di fakta persidangan tentang objek material SBI tanggal 26 juni 2012 yang otomatis membatalkan ayat 2 di mana terdakwa tidak pernah merugikan BI.

surat pembelaan ini sekaligus surat kuasa kepada Sekjen PBB dan disampaikan dari Pengadilan Negeri Sumber Cirebon badan induk negara-negara donor dewan ikatan dokumen induk internasional keuangan kelompok Bank Dunia UN swissindo TTD Sino as Sugiharto Notonegoro Insinyur sugihartono M1

Sumber lain menagtakan sidang penjelasan JPU minggu depan setelah jawaban pembelaan ditulis dan diberikan kepada JPU pada detail menerangkan bahwa

Sesuai pembicaraan dengan pak Bildan dan pak Yuzar (pengacara) Ir.Sugihartono disingkat YM, di simpulkan bahwa JPU karena mengalami kesulitan didalam pembuktian pasal 263 ayat 1 “pemalsuan”, oleh mereka *”dianggap”* bahwa pada ayat satunya malah sudah terbukti, dan mereka justru merujuk pada ayat 2 dengan katagori terdakwa telah “Menggunakan”.

Upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara dalam pledoi mereka, adalah mengurai secara detail pada masalah pokok/inti nya yaitu di ayat 1 “Pemalsuan”.

Dengan demikian Hakim akan di ajak kembali pada hasil sidang dari kesaksian kesaksian, yang semua sudah sangat jelas tidak ada satupun yang bisa diarahkan pada kebenaran dakwaan “Pemalsuan” sesuai ayat 1 pasal 263.

Disini terkesan jelas bahwa JPU telah secara emosional dan Subyektif memaksakan pasal 263, yang tidak memiliki dasar hukum sesuai pembuktian dipersidangan kepada YM.

Kalau ayat satu nya mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ayat 2 nya tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar hukum.

Arogansi kesewenangan tuntutan hukum yang tidak berpihak pada hukum secara obyektif, telah di pertontonkan oleh Jaksa Penuntut Umum imbuh Yunasril.(red.rhdyt/sbr;viawa)

Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa Di semua Lini Katahuan Semua


Jp-jakarta, UPAYA pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa lantaran ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk “Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi” yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).

“Pak Jokowi itu orang baik dan kita dapat merasakan dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan karena banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun sebenarnya lebih karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

“Masyarakat bisa melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat bisa bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan bisa bertanya di mana masalahnya,” ungkapnya.

Meningkatnya peran masyarakat, menurut dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Dulu, APBN itu belum bisa digunakan pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah bisa digunakan tanpa harus menunggu berbulan-bulan,” kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan mendasar lagi, menurut Johan, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

“Di situ sangat jelas arah dan komitmennya,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah aspek pengawasan atau monitoring.

“Negara perlu melakukan sendiri, sehingga kita bisa mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah seperti apa,” ujarnya.

Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang meliputi empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan mekanisme “stick and carrot” melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi,” pungkas Adnan. [Rhdyt/sbr:isp]

PRESIDEN BANK DUNIA MUNDUR MENDADAK ???

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) sebelum melakukan sesi foto bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis 11 Oktober 2018.

Jp- Jakarta – Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim pada Senin, 7 Januari 2019 mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya. Ia telah menduduki jabatan tersebut selama lebih dari enam tahun di lembaga pemberi pinjaman internasional itu.

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva akan berperan sebagai presiden sementara efektif mulai 1 Februari, kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataannya.

Setelah mundur dari jabatannya, Kim berencana bergabung dengan sebuah perusahaan yang berfokus pada peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank Dunia berencana mengumumkan pengganti Kim secepatnya.

Pengunduran diri Kim dari Bank Dunia tidak terduga, karena ia ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai presiden bank pembangunan multilateral itu pada 2016.

Kim pertama kali menjadi presiden Bank Dunia ke-12 pada 1 Juli 2012. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat sebagai presiden lembaga akademik terkenal di Amerika Serikat, Dartmouth College.

“Merupakan kehormatan besar menjadi Presiden lembaga luar biasa ini, penuh dengan individu bersemangat yang didedikasikan untuk misi mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam hidup kita,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

“Pekerjaan Kelompok Bank Dunia lebih penting sekarang daripada sebelumnya, karena aspirasi-aspirasi masyarakat miskin meningkat di seluruh dunia, dan masalah-masalah seperti perubahan iklim, pandemi, kelaparan serta pengungsi terus tumbuh dalam skala dan kompleksitas mereka,” katanya.(red.rhdyt/sbr:tempo.c)

Akhir Tahun Bank Dunia “Blacklist” 28 Individu dan Organisasi Asal Indonesia

JP-international- Sebanyak 28 individu dan organisasi Indonesia yang menerima dana atau menjadi kontraktor proyek Bank Dunia masuk daftar hitam akibat dugaan penyelewangan dana.

Individu dan perusahaan tersebut dipastikan tak bisa mengikuti tender proyek Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk kurun waktu tertentu.

?Ini untuk memberikan efek jera kepada individu dan perusahaan yang terlibat dalam penggelapan dan korupsi proyek yang didanai bank pembangunan multilateral,? ujar Direktur Investigasi Bank Dunia Stephen Zimmerman dalam wawancara khusus dengan KATADATA, Kamis (4/12), di sela-sela persiapan pertemuan International Corruption Hunter Alliance (ICHA) 8-10 di Washington DC.

Ke-28 individu dan organisasi dari Indonesia itu bergabung dengan 454 individu dan organisasi dari penjuru dunia yang terkena sanksi Bank Dunia sejak ditandatanginya kesepakatan Mutual Enforcement of Debarment Decisions pada 2010 lalu.

Daftar individu dan organisasi itu dapat dilihat situs web Bank Dunia.

Zimmerman mengatakan, kesepakatan Debarment (penyingkiran) itu ditandatangani oleh perwakilan Bank Dunia, Bank Pembanguna Asia, Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa, dan Bank Pembangunan Inter-America.

Berdasarkan kesepakatan, tiap entitas yang di-blacklist oleh salah satu bank tersebut akan otomatis di-blacklist oleh seluruh bank multilateral tersebut.

Setiap tahun kami menyingkirkan 50 hingga 100 individu dan perusahaan, kata Zimmerman, yang juga menjabat Kepala Sekretariat ICHA.

Proyek-proyek Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya memang menjadi incaran koruptor karena besarnya dana yang dikucurkan.

Pada 2012, misalnya, Bank Dunia mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 700 triliun. Hal ini membuat Bank Dunia meningkatkan pengawasan dan penindakan kepada pihak yang diduga kuat menyunat dana hibah tersebut.

Zimmerman mengatakan, penyingkiran atau daftar hitam Bank Dunia ini merupakan salah satu contoh upaya memerangi korupsi dengan memanfaatkan instrument di luar hukum pidana.

Karena hukum pidana memerlukan pembuktian yang sangat kuat dan proses persidangan yang panjang, ujarnya.

Selain korupsi yang berkaitan dengan proyek bank pembangunan multilateral, Bank Dunia juga member perhatian besar terhadap korupsi di sektor lainnya.

Oleh sebab itu, pada 8-10 Desember ini Bank Dunia kembali menggelar konferensi ICHA yang melibatkan 300 jaksa agung dan pimpinan lembaga antikorupsi dari 120 negara.

Kami berharap ada sharing pengalaman dan kerjasama antar penegak hukum, ujarnya.(red.rhdyt/sbr:ktdt)

Pemerintah Beri Bantuan Revitalisasi Desa Adat Batas Akhir Proposal 31 Januari Tahun 2019

JP-Nasional, Para pegiat pemberdayaan Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 kepada desa adat yang memiliki kekuatan identitas budaya di wilayah Indonesia.

Bantuan Pemerintah RDA diberikan kepada desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan masyarakat adat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Untuk itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) Tahun 2019 yang dapat digunakan oleh calon penerima, agar dapat dijadikan acuan teknis dalam upaya memperoleh bantuan dan teknis pelaporan setelah menerima bantuan tersebut.

Pengajuan Permohonan Bantuan Pemerintah RDA dapat disampaikan melalui proposal Kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, d/a Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai X, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Penerimaan proposal Bantuan Pemerintah RDA ditutup pada 31 Januari 2019.

Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan pelajari Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 – https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/petunjuk-teknis-bantuan-pemerintah-revitalisasi-desa-adat-tahun-2019/ (red.rhdyt/berbagai saunber)

TUGAS OJK : MELINDUNGI KONSUMEN VS MELINDUNGI PERBANKAN /JASA KEUANGAN LAINYA


Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan

JP-Nasional, pantauan dan laporan dari nasabah nasabah yang mengadukan keluhan terkait jasa keuangan yang diterima oleh lembaga perlindungan konsumen putra lawu sangat banyak dan komplek persoalanya semua mengacu pada layanan kepada konsumen yang kurang dalam pembinaan kepada nasabah dan kepada ojk yang mana ojk selalu di adukan malah terkadang tanggapan dikembalikan kepada nasabah lagi agar diselesaikan sendri dengan pihak bank dan jawaban aduan kepada ojk selalu berdalih dan seolah mengabaikan aduan dari nasabah dengan jawaban yang tidak memuaskan sedang tugas dan wewenang nya menangani masalah nasabah,ada kalanya saat bernegosiasi dengan dengan akan diadukan ke ojk pernah pihak Bank seolah mencibir senyum kecut…seolah tidak takut kepada ojk notabene ojk adalah tugasnya mengawasi bank /jasa keuangan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan.

Belum lagi tindakan apa yang dilakukan ojk jika ada atau di duga pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan nasabah , atau dalam laporan tidak sesuai apa yg di laporkan kepada ojk ? itu PR banyak sekali di temui dilapangan ini yang timbul pertanyaan bagi para pengiat lembaga perlindungan konsumen sering ditemui dilapangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah OJK Tugas yang penting bagi Mereka memiliki tujuan,

fungsi dan wewenang dalam industri perbankan. Apakah itu?

OJK memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia.

Industri keuangan di Tanah Air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul.

Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik apa itu yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering disingkat dengan OJK.

Dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.

Fungsi dan Tugas

Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasansecara terintegrasi terhadap segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan.

Fungsi tersebut mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan dan juga bank. Selain itu dalam segi perlingungan konsumen OJK memiliki program khusus untuk para konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Seperti halnya lembaga lainnya, Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya memiliki tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan OJK tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari pendirian lembaga ini.

1. Agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional.

2. Keberadaan OJK dapat mewujudkan sistem keuangan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Tujuan terakhir adalah agar kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga memiliki beberapa wewenang, berikut adalah wewenang wewenang OJK terkait tugas pengawasan yang dimilikinya.

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah membaca mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya informasi Anda semakin bertambah.

Posisi OJK hadir sebagai pengawas jasa keuangan dan juga pelindung konsumen dari segala tindak fraud yang terjadi dalam industri keuangan.

benarkah tugas ojk seperti diatas dan slogan menyenangkan saja tanpa penaganan sedang menumpuk persoalan menunggu ojk

dan seolah kinerja jasa keuangan lancar tanpa ada kesalahan/kendala sedikitpun..?

dan seoalah kesalahan mutlak ada di pihak nasabah..?

itulah pandangan dan pantauan dari penggiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu disampaikan oleh rois hidayat selaku ketua lpksm putra lawu dan pimred journal police.id (red.mjp.rhdyt/berbagai sumber)

Jokowi: IHSG Terbaik Ke-2 Dunia, BEI di ASEAN Kita Tertinggi

Jp-jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup perdagangan saham 2018 hari ini. Dalam sambutannya, Jokowimenyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbaik kedua di dunia.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi pun memberi penjelasan terkait hal tersebut. Dia mengatakan, pemeringkatan itu karena IHSG termasuk yang mengalami penurunan paling kecil di dunia.

Jokowi Sebut IHSG Terbaik Ke-2 Dunia, BEI: di ASEAN Kita Tertinggi
Jokowi: IHSG Terbaik Kedua di Dunia
“Kita gini lho, kalau (IHSG) per sekarang di bawah 3%, Asia sudah yang terbaik lho. Kita di bawah India maksudnya. Di ASEAN kita tertinggi,” kata dia di BEI Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Inarno mengatakan, hampir semua bursa di Asia ‘memerah’ secara tahun berjalan. Di tingkat dunia, indeks Dow Jones saja minus 7%.

“Negatif semua, Dow Jones itu sekarang berapa saya tanya kamu year to date 7% minusnya, kita less than 3%,” terangnya.

Menurutnya, kondisi itu karena ekonomi Indonesia positif. Inflasi Indonesia juga tercatat rendah.

“Kita ekonomi kondusif, kita punya inflasi rendah Pak Jokowi bilang juga kan, jadi kepercayaan asing terhadap kita luar biasa,” terangnya.

“Kita ini tahun ini record untuk company listed 57 terbesar Asia, kenaikan SID di atas 30% jadi maksudnya prospek asing melihat kita tuh very sexy,” tutupnya.

Menurut Wimboh, mengacu kepada data yang dimiliki OJK pada 27 Desember 2018, IHSG berada di bawah pertumbuhan bursa India.

Menurut data OJK, Indeks Acuan pasar saham dunia 2018, hanya pasar modal India yang menguat 5,32%. Sementara indeks saham negara lain tercatat turun.

Masih berdasarkan data OJK, IHSG mengalami penurunan paling kecil, yakni hanya 2,6%. Sehingga indeks saham di pasar modal Indonesia berkinerja paling baik kedua setelah India.

Sayangnya data itu berbeda dengan data dari PT Bursa Efek Indonesia sendiri yang menggunakan data 27 Desember 2018. Rata-rata bursa di dunia memang mengalami koreksi tahun ini.

Namun ada beberapa bursa yang masih tumbuh positif, misalnya India yang naik 5,32% (hingga perdagangan kemarin) juga Brasil yang melesat 11,43%.

Selain itu, masih ada juga Qatar tumbuh 20,36%, Rusia 10,43%, Saudi Arabia 7,37% dan Norwegia 0,42%. Sementara Bursa Indonesia masih mencatat pertumbuhan minus. [red.rhdyt/sbr:etik.cm]

PERINGATAN HARI WARISAN PURBAKALA DUNIA KEBANGGAAN MASYARAKAT SANGIRAN KAB.SRAGEN


JP-Sragen, Jumat , 28 Desember 2018 , Di komplek MENARA PANDANG, Kalijambe , Sragen. pukul 09.00wib  -Sampai dengan selesai acara begitu meriah serta semua komponen masyarakat dan pemerintah hadir bangga punya Sangiran sebagai warisan purbakala dunia.

sanggar sukma puspita dengan tarian jatilan mewarnai acara perayaan hari warisan dunia situs purbakala kalijambe yang berada di wilayah kabupaten sragen.


acara yang dihadiri kapolsek kalijambe, kabid kebudayaan dinas P & K sragen, perwakilan dinas pariwisata, kasi destinasi wisata, Dispora sragen, kepala sekolah, camat kalijambe dan para kades ini tampak antusias dan apresiasi kegiatan ini.

serta dihadiri  oleh masyarakat Kalijambe dan sekitarnya yang Terbagi dari 5 claster situs purbakala meliputi claster krikilan, Dayu , ngebung, Bukuran dan Manyarejo, yang berada dalam wilayah Sragen, kegiatan yg di selenggarakan oleh POKDARWIS (kelompok Sadar Wisata) Wonderfull sangiran.

Perkumpulan Masyarakat Pelestarian Situs Dan Budaya Sangiran (PMPSBS) dengan ketua sadiman subur menghimbau bahwa masyarakat harus sadar akan pelestarian situs-situs yang berskala dunia yang tak kalah dengan afrika. tandasnya.
dalam perayaan hari warisan dunia 2018 dan mengharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini agar memupuk rasa dan kesadaran masyarakat akan pentingnya obyek wisata khususnya situs purbakala sangiran dan sekitarnya yang perlu di jaga dan dilestarikan yang tidak lain juga merupakan warisan Dunia dan kebanggaan pariswisata dunia masyarakat bisa menaikan inkam dan ekonomi lebih meningkat dengan slogan Cultural Heritage and Sustainable Tourism
Sangiran Berdaya, Sangiran Lestari dan Sejahtera.(red.rhdyt/edot)

OPONI SEWORD: INGIN MEMILIKI SAHAM GRATIS,TANPA BACA ISI KLAUSUL AKHIR KONTRAK PT.FREEPORT ITU SONTOLOYO NAMANYA

JP-Nasional-pantauan media berbagai sumber mengambil opini istilah Sontoloyo indentik dengan Buta hati Ngawur dalam mensikapi sesuatu hal banyak masyarakat ikut pola pikir sontoloyo karena sudah menjastice bahwa kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah jokowi dianggap salah,tidak tepat dan lain lain karena sudah apriori melihat lebih jeli,adapun kekurangan kritik sampaikan dengan data selalu terucap oleh jokowi.

Sangat pas dengan pemberian istilah politisi sontoloyo oleh Jokowi dalam satu kesempatannya berpidato. Yang dimaksudkan Presiden barangkali adalah mereka yang gemar mengeluarkan pendapat asal sambar, alias tanpa logika, persis seperti pemahaman hampa tentang hal yang sesungguhnya tidak dikuasainya.

Pemahaman yang keluar dari logika normal kembali dilontarkan politisi Gerindra, Fadli Zon soal divestasi Freeport yang menurutnya pembelian itu merupakan kebijakan sontoloyo. Jika kita berpikir secara wajar, rasanya pendapat Fadli Zon justru yang lebih pantas disebut pendapat sontoloyo.

’Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo,” kata Fadli, Sabtu (22/12/2018). Menurutnya, pemerintah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab Indonesia dinilai tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.

Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita,” katanya. “Kontrak kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu,” ujar Fadli.

Dia juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Dia menyebut Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu. “Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun,” tutupnya.

Berlagak serba tahu, entah dari mana datangnya hitung-hitungan bahwa negara tidak perlu membayar sepeser pun ketika masa kontrak karya Freeport selesai pada tahun 2021, perhitungannya sungguh tidak mencerminkan seorang yang mengedepankan azas kepantasan. Ketika dia melontarkan satu gagasan, seolah-olah publik sangat awam dalam semua hal yang ingin dititahkannya, sehingga mereka hanya mengiyakan semua hal yang bersumber darinya.

Pemahaman para pendukungnya yang dengan menelan tanpa mencerna terlebih dahulu semua komentar dan kritikan Fadli, tentu akan menebarkan pesan idolanya itu sebagai nilai kebenaran yang mereka yakini tanpa reserve.

Ironisnya, logika terbalik itu menjadi nilai mutlak dan dipakai modal guna menyerang pemerintah, dan pihak yang diserangnya, di hadapan mereka justru menjadi pesakitan karena dianggap tak tahu apapun.

Head of Corporate Communication and Goverment Relation Inalum Rendy Witoelar angkat bicara untuk menjawab pertanyaan publik tersebut. Menurut dia, Freeport Indonesia mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. PTFI mengakui kalau KK akan berakhir pada 2021, namun mereka beranggapan berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Pasal 31 ayat 2 KK: Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yg tercantum, persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan ini dengan ketentuan bahwa perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut- turut, dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintan tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar.

Rendy menjelaskan, berakhir atau tidaknya pada 2021 akan tetap menjadi perdebatan karena Freeport-McMoran (FCX) menafsirkan harus adanya perpanjangan KK hingga 2041. Perdebatan ini akan berpotensi berakhir di arbitrase dan tidak ada jaminan 100 persen Indonesia akan menang.

’Jika pun FCX legowo hengkang setelah 2021, kita tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis,” tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (15/7/2018).

Jadi mau diambilalih sekarang atau menunggu kontrak habis, pemerintah tetap harus membayar ke Freeport jika ingin menguasai tambang emas terbesar di dunia tersebut.

Hal ini berdasarkan KK Pasal 22 ayat 1: Sesudah pengakhiran persetujuan berdasarkan pasal 22 ini atau pengakhiran persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua kekayaan kontrak karya milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di wilayah-wilayah proyek dan pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku.

Jadi pemerintah harus membeli seluruh kekayaan Freeport Indonesia yang bergerak maupun dengan nilai tidak lebih rendah dari book value. Nilai buku PTFI berdasarkan laporan keuangan audited mereka ada di sekitar US$ 6 miliar. Pemerintah pun wajib membeli pembangkit listrik yang di area tersebut senilai lebih dari Rp 2 triliun,” jelasnya.

Sekarang mari kita beri penilaian, informasi manakah yang lebih bisa diterima, apakah kita membeli seluruh saham tersebut pada saat ini dengan kewajiban pembayaran $ 3,5 M, atau nanti setelah selesai masa kontrak karya yang jumlahnya $ 6 M sesuai nilai buku perusahaan ?

Jika kita tidak memiliki pemikiran dengan logika terbalik, sebagaimana dilontarkan Fadli Zon, pasti akan cenderung memilih alternatif pertama. Lain halnya jika Fadli Zon barangkali karena memiliki interes tertentu, dia cenderung memilih alternatif kedua yang beban keuangannya lebih besar.

Bagi Fadli Zon barangkali tidak masalah jika negara harus membayar lebih besar dibanding saat pembayaran saat ini, karena yang ada di pikirannya adalah majikannya bisa berpeluang menjadi Presiden, sementara ketika Freeport berhasil diakuisisi saat ini, maka peluang itu dengan sendirinya akan pupus, bahkan jauh sebelum pencoblosan dilakukan.(red.rhdyt/sbr:seword)

 Apa Manfaatnya untuk Rakyat RI? Setelah Caplok Saham Freeport

JP-jakarta – Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36% menjadi 51,2% setelah 51 tahun dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan. PTFI saat ini mengelola tambang dengan deposit emas terbesar
di dunia di Kabupaten Mimika, Papua. 

Lantas, dengan adanya akuisisi mayoritas saham PTFI oleh Inalum ini apa keuntungannya buat Indonesia? Berdasarkan dokumen dari Inalum, berikut pemaparannya:

Kekayaan Rp 2.400 triliun
Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sebesar lebih dari Rp 2.400 triliun hingga 2041.

Laba Bersih Capai 29 Per Tahun
Laba bersih PTFI setelah tahun 2022 akan mencapai lebih dari Rp 29 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan bersih yang didapat ketika Inalum hanya membayar Rp 55 triliun untuk menjadi pemegang saham mayoritas freeport.

Pemda Papua Punya Saham 10%
Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$ 100 juta atau Rp 1,45 triliun per tahunnya setelah 2022 di mana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3% untuk Provinsi Papua.

Pemda Dapat Laba Bersih 6%
Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2,5% untuk Kabupaten Mimika, 2,5% untuk Kabupaten di luar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua.

Seluruh manfaat tersebut di luar bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

Menyumbang Pendapatan Negara 
Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, deviden, dan pungutan lainnya sebesar Rp 10,8 triliun pada tahun lalu. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar diRepublik indonesia.

Membuka Lapangan Kerja 
Untuk diketahui, kapasitas lapangan pekerjaan di Freeport Indonesia mencapai 29.000 orang. Hingga Maret 2018, PTFI merekrut 7.028 pekerja. Sebanyak 2.888 di antaranya adalah warga asli Papua.

Tempat Belajar Pertambangan Paling Maju di Dunia Tambang bawah tanah Grasberg adalah yang terumit di dunia. Tidak ada perbandingannya di dunia ini dengan torowongan di dalamnya saja sejauh 700 kilometer (km), jarak yang hampir sama antara Jakarta dan Surabaya.(red.rhdyt/sbr:dtk)

FADLI ZON : RI MILIKI SAHAM 51% VS 9.35% , SEBUT KEBIJAKAN SONTOLOYO

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan kebijakan sontoloyo.

JP – Karanganyar – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan kebijakan sontoloyo.

Fadli menilai, pemerintah Indonesia mestinya tidak perlu mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport. Mengingat PT Freeport hanya menyewa lahan milik Indonesia.

Seharusnya, lanjut Fadli, pemerintah bisa lebih cerdas dengan menunggu sampai kontrak PT Freeport rampung yakni tahun 2021 mendatang. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun.

“Saya tidak menyebut itu pengambilalihan, itu kebijakan yang sontoloyo. (Mestinya) Kita tunggu saja, kalau waktunya kita gratis. Untuk apa ngeluarin uang sampai puluhan triliun, kalau tidak salah Rp 55 triliun dan itu utang lagi. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo,” tegas Fadli Zon di sela kunjungannya ke Sekretariat Prabowo-Sandi di Dukuh Tempuran RT 4 RW 6, Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar, Sabtu (22/12).

Fadli menambahkan, pengambilalihan Freeport tidak perlu dilakukan, karena kontraknya habis tahun 2021. Freeport akan kembali menjadi milik Indonesia. Fadli pun mengungkapkan, seharusnya pemerintah bisa lebih bersabar hingga dua tahun ke depan. Mengingat, pembicaraan kontrak baru dimulai tahun 2019.

“Seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai keluar uang untuk mengambil alih sesuatu yang merupakan milik kita. Kalau sudah milik kita kok diambil alih itu kan lucu. Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis tahun 2021. Untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli mengatakan, pemerintah sudah salah kaprah. Seolah-olah ingin membangun nasionalisme. Padahal membuat utang baru yang jumlahnya sangat. Langkah pemerintah ini justru sangat merugikan kepentingan nasional.

“Jadi ini menurut saya betul-betul kebijakan sontoloyo,” tandasnya. (Red.rhdyt/sbr:suarasosmed)

Rhenald Kasali : Kenapa Sih Ada Yang Tak Senang Indonesia Kuasai 51% Saham Freeport


PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akhirnya tuntas menguasai 51,2% saham freeport, menyusul rampungnya pembayaran divestasi saham PT Freeport Indonesia.

JP-JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akhirnya tuntas menguasai 51,2% saham freeport, menyusul rampungnya pembayaran divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Peralihan saham itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (21/12/2018).

Divestasi saham itu mengundang beragam komentar dari banyak kalangan. Bahkan, Rhenald Kasali, Guru besar FEB Universitas Indonesia mengatakan tidak semua pihak happy dengan keberhasilan itu.

Ini poin-poin penjelasan Rhenald Kasali, terkait mengenai adanya pihak yang tidak happy tersebut.

1. Freeport itu PT. Sedangkan alam itu tanah, emas. Tanahnya tetap dikuasai NKRI, dan dari dulu Indonesia dapat uang konsesi, pajak. Itu adalah hak atas tanah yang dikuasai asing yang di dalamnya ada emas, perak dan tembaganya.

2. Yang namanya PT itu berbeda dengan tanah yang dijamin konstitusi. Di dalam PT itu ada aset, ada modal, saham-saham, R&D, ada team direksi, expertise, brand, technology, market channel. Ada harta-harta kelihatan dan ada intangiblesnya. PT ini bukan milik kita. Itu dibawa asing ke tanah Indonesia dan jika mereka diusir, pasti aset-asetnya itu diangkut semua keluar dan kita pasti tak bisa olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya. Kalau mau tanahnya saja, usir saja PT nya, lalu bangun sendiri PT baru. Tapi, butuh 20-30 tahun dan sangat mahal untuk bisa membentuk itu semua.

3. Jokowi rela compang-camping dihina para mafioso yang berada di balik kuasa itu. Dia bereskan dengan tenang untuk dapat bagian dari PT nya yang lebih besar dan fair, yaitu bayar yang menjadi hak orang lain dan sebaliknya mereka harus bayar lebih baik yang menjadi hak kita

4. Ada yang bilang itu memang sudah saatnya beralih. Ya begini, sekarang semua orang bisa bilang sudah saatnya. Tetapi menentukan saatnya sebelum waktunya tiba itulah leadership. Dan jangan lupa ide itu murah karena tak berisiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur.

5. Yang kita beli dan ambil alih itu sahamnya sehingga kita bisa menjadi pemegang saham mayoritas supaya bisa dapat bagian lebih besar dan bisa pegang kendali, dari pengolahan dan teknologi yang kita gak kuasai…. kita bisa belajar alih teknologi dan skill.

6. Mengapa kita harus jual global bond untuk biayai pengambilalihan saham PT FPI? Karena kita ngga mau cadangan dollar kita tergerus lagi. Nilai rupiah bisa tertekan lagi kalau diambil dari lokal. Sebab PT FPI maunya dibayar pajak dolar, bukan rupiah. Jadi kita harus cerdik sedikit. Tinggal bagaimana hitung-hitungannya. Itu harus berhitung

7. Yang kita perlukan surat hutang yang tenornya panjang, bahkan ada yang 30 tahun. Supaya apa? Agar hasil Freeport bisa segera dinikmati bangsa ini. Kalau dihitung, kita baca laporan keuangannya, maka tampak EBITDAnya PT FPI setahun sekitar US$4 miliar. Net profitnya, sebutlah sekitar US$2 miliar. Kalau jangka pendek, jelas memberatkan.

8. Karena kini kita berhasil memiliki sahamnya sebesar 51,2%, misal dalam setahun Indonesia bisa menikmati USD 1B lebih. Itu duit gede boz!

9. Jadi kalau kita mau, hanya dalam 4 tahun global bond itu beres dan setelah itu kita dapat duit gede seterusnya selama 50 tahun. Sebab jumlah surat hutang itu ya hanya sekitar US$4 miliar sebagai kompensasi yang kita bayar ke PT FPI. Aneh kalau kehebatan ini disalah-salahkan.

10. Maka, hanya orang-orang memakai kacamata buram yang menyalah-nyalahkan bangsa Indonesia. Dan orang seperti itu akan selalu ada di negeri ini.

Sementara, Dunia justru sedang memuji betapa lihai dan pandainya pemimpin Indonesia.

11. So, faktanya kini kita bisa menutup akhir tahun dengan banyak senyum. Saat kita bisa berlibur menikmati ribuan kilometer jalan-jalan baru baik antar kota maupun antar desa. Saat warga desa menyewakan homestaynya melalui platform airbnb. Saat kita merayakan banyak keberhasilan.(red.rhdyt/sbr:Bisnis.cm)

AMERIKA DISETLIKA , JOKOWI JALUK BALI FREEPORT

JP-Nasional-Sosmed begitu pesat banyak ungkapan dari masyarakat awak media mengambil berita dari seword.com yang berjudul : Apakah Amerika diam saat Freeport diambil oleh Jokowi? Sama sekali tidak itupun juga diambil dari berbagai kesimpulab beredarnya opini-opini masyarakat pro kontra yang mana semua demi kemajuan bangsa indonesia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rheinald Kasali mengatakan bahwa begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana pengambilan sebagian besar saham Freeport, Amerika marah besar dan mulai menggoyang Jokowi.

“Amerika marah besar bahkan bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war adalah hal biasa dalam mengawal kepentingannya”, kata Rheinald sebagaimana dikutip Kompas.com (Sabtu, 22 Desember 2018).

Pernyataan Rheinald itu sangat masuk akal. Negara manapun di dunia selalu melindungi kepentingan ekonominya jika diganggu oleh negara lain. Begitu juga dengan Amerika. Apalagi Amerika adalah sebuah negara adikuasa, sudah pasti marah ketika Jokowi mulai ngotot mengambil-alih saham Freeport.

Lalu apa wujud kemarahan Amerika terhadap Indonesia khususnya kepada Jokowi terkait Freeport itu?

Dari kepingan-kepingan yang ada, saya mencoba menyambung apa yang pernah dilakukan Amerika untuk menggoyang Jokowi yang berani mengganggu Freeport itu.

Pertama, lewat Setya Novanto. Saat menjadi kandidat capres Amerika, Donald Trump sudah tahu tentang persoalan renegoisasi Freeport. Donald Trump pun diketahui pernah bertemu dengan Novanto pada tanggal 3 September 2015 di Manhattan, New York. Saat itu Trump dalam sebuah konferensi pers memuji habis Novanto. Trump menyebut Novanto sebagai Ketua DPR paling berpengaruh di Indonesia.

Saya yakin bahwa salah satu poin pembicaraan keduanya adalah soal Freeport. Trump sangat mungkin meminta bantuan Novanto agar mengamankan kepentingan Amerika di Indonesia terkait renegoisasi Freeport.

Keyakinan itu berdasarkan ucapan Novanto dalam rekaman papa minta saham yang berbunyi Jokowi akan jatuh jika ia berani menolak perpanjangan izin karya Freeport.

Sangat mungkin Amerika memakai tangan Novanto untuk memaksa Jokowi menyetujui perpanjangan kontrak karya Freeport itu. Apalagi Amerika sudah kecewa besar kepada Wapres Jusuf Kalla dan Sofyan Wanandi yang gagal membujuk Jokowi soal Freeport itu.

Apes bagi Amerika. Saat Setya Novanto bersama Reza Chalid ketemu dengan bos Freeport di Indonesia Maroef Sjamsuddin, pembicaraan mereka direkam. Belakangan rekaman ini menggegerkan Indonesia yang berujung tertendangnya Novanto dari kursi DPR dan Sudirman Said dari kursi Menteri ESDM. Sementara Reza Chalid Kabur.

Amerika tidak bisa lagi menekan Jokowi lewat tangan pejabat elit paling berpengaruh. Lewat wapres Jusuf Kalla gagal. Demikian juga lewat Ketua DPR gagal. Sementara seluruh rakyat Indonesia setelah rekaman itu terkuak, ada di belakang Jokowi. Amerika kemudian gigit jari sambil menunggu kesempatan kain menggoyang Jokowi.

Kedua, lewat kasus Ahok. Akhir tahun 2016, Donald Trump resmi memenangi Pilpres Amerika. Di waktu bersamaan kasus Ahok membesar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Amerika untuk lebih keras menggoyang Jokowi.

Menurut laporan investigasi Allan Nairn, rekan-rekan Donald Trump di Indonesia bergabung bersama para tentara dan preman jalanan dalam sebuah kampanye melengserkan Ahok yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Dari investigasi Allan Nairn itu diketahui bahwa beberapa tokoh senior dan perwira militer serta intelijen terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai ‘makar’ gerakan melawan Presiden Jokowi. Gerakan ini diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Dari kalangan DPR, pendukung utama gerakan ini adalah Fadli Zon, sebagai salah satu penyokong politik Donald Trump. Dari kalangan pengusaha terdapat nama Harry Tanoe, rekan bisnis Trump yang membangun dua resort Trump, satu di Bali dan satu di Lido, Jawa Barat. Para pendukung makar menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa.

Namun gerakan makar ini kemudian berhasil dilokalisir oleh Kapolri Tito Karnavian. Lewat strategi ciamik, Tito melakukan aksi penangkapan terhadap beberapa orang pagi hari sebelum aksi demo besar 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal 212.

Padahal jika terjadi chaos dan Jokowi berhasil dikudeta, pasukan Amerika di Australia sudah siap masuk dengan alasan mengamankan perusahaannya di Indonesia, sebagaimana yang disinyalir oleh Rheinald Kasali itu.

Hasil akhir gerakan demo itu seperti yang diketahui publik adalah Ahok masuk penjara dan penerapan skenario Ahok harus kalah pada putaran kedua Pulgub DKI Jakarta. Skenario Ahok harus kalah itu bertujuan untuk menyelamatkan Pemerintahan Joko Widodo dari penunggangan kasus Ahok. Dengan demikian penunggangan Amerika lewat kasus Ahok untuk menggoyang Presiden Jokowipun gagal.

Ketiga, lewat Pilpres 2019. Freeport mencoba mengulur-ulur waktu hingga Pilpres 2019. Harapannya adalah Jokowi kembali dicoba dilengserkan berdasarkan konstitusi dengan mendukung Prabowo. Prabowo mengakui bahwa ia didukung oleh Amerika untuk menjadi Presiden. Tak heran dalam setiap kampanyenya Prabowo selalu meniru Trump karena memang ia disokong oleh Trump.

Namun Jokowi menjawab strategi mengulur-ulur waktu Freeport itu dengan sebuah ultimatum paling keras pada bulan Mei 2018 lalu. Jokowi mengatakan pengambilan saham 51 persen Freeport harus dilakukan paling lambat akhir Agustus 2018. Jika tidak, Jokowi akan bertindak.

Untuk menguatkan posisi Indonesia, Jokowi sebelumnya telah mengangkat sosok gila Ignasius Jonan dan wakilnya Archabdra Tahar yang tak kalah gila untuk bernegosiasi dengan pihak Freeport secara maraton. Hasilnya lewat perundingan yang super alot dan super ngotot, maka pada tanggal 21 Desember 2018 Indonesia membayar lunas harga saham Freeport 51 persen sebesar Rp 56 triliun.

Apakah goyangan Amerika berhenti? Pasti tidak. Freeport menyerah kepada kengototan Jokowi untuk sementara. Akasannya karena usaha untuk mendongkel Jokowi gagal dan belum punya pilihan lain.

Tentu saja Amerika dipastikan akan kembali bermain di Pilpres 2019 dengan mendukung Prabowo. Yang paling berbahaya jika Jokowi lengser benar, maka Freeport jatuh kepada para pengkhianat bangsa.

Lalu apa yang bisa membuat Jokowi survive dari campur tangan Amerika dan negara asing lainnya? Hanya satu. Jokowi harus solid dengan TNI-polri bersama mayoritas rakyat di belakangnya.

Jokowi yang jujur, tidak korupsi, berkepala batu dan fight dengan negara manapun demi kedaulatan negaranya akan memaksa China menghormati Jokowi di Natuna dan Amerika di Freeport.

Jadi ketika Jokowi gagal digoyang karena ia ngotot bersama rakyat, maka Amerika gagal menjatuhkan Jokowi dan Freeportpun dicaplok Indonesia. Relakah anda Jokowi dilengserkan dan bumi Indonesia terus-menerus dikuasai negara lain bersengkokol dengan para pengkhianat bangsa? Kalau begitu #JokowiLagi.

Silahkan share tulisan ini bukan karena view yang banyak tetapi agar semua paham dan bergerak merapatkan barisan di belakang Presiden Jokowi agar menang pada periode kedua imbuh Asaaro Lahagu dalam tulisanya di seword.(red.rhdyt/sbr:seword)