KHOFIFAH HABIS DILANTIK JADI GUBERNUR LANGSUNG GRATISKAN SPP DAN SRAGAM BAGI SISWA SMA DAN SMK NEGERI


Foto: Hilda Meilisa Rinanda

JP-Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai bulan Juli nanti, pembayaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jatim bisa gratis. Anggarannya pun telah tersedia.

“SMA dan SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya, mulai Juli, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 untuk negeri,” ujar Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019).

Sementara itu, Khofifah mengaku pihaknya tengah membahas rencana anggaran untuk penggratisan seragam bagi siswa SMA dan SMK. Namun pembahasan ini baru untuk sekolah negeri di Jatim.

“Kita juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi kan basis yang kita siapkan adalah untuk sekolah negeri,” lanjutnya.

Untuk penggratisan seragam nanti, Khofifah mengatakan sedang menyiapkan konsep baru. Yakni akan memetakan sekolah mana yang membutuhkan, juga mana yang tidak terlalu membutuhkan dan ingin berbagi.

Dia melihat ada sekolah yang kemampuannya sudah baik, dan ingin berbagi seragam untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah, misalnya yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan format, misalnya yang membutuhkan saja yang bisa mengakses itu. Sehingga yang lain bisa dishare kepada saudara-saudaranya di SMA atau SMK yang membutuhkan,” pungkasnya. (red.mjp/detik.com hil/iwd)

KPK Harus Berani Selidiki Dugaan Raibnya Dana Titipan Sebesar Rp 4.500 Triliun di Bank Indonesia


Ir.Safri Arifin ketua LKIN

JP-Nasional– Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 Triliun dicairkan tanpa sepengetahuan empunya (owner). Percairannya pun bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Demikian ungkap Safari ANS seorang Peneliti Dana Amanah Soekarno melalui tulisannya yang dirilis di blog pribadinya http://safari2009.wordpress.com

“Hebatnya pencairan melibatkan pejabat tinggi negara Republik Indonesia”, ujarnya.

Ditambahkannya, Mahkamah Internasional telah mencatat kriminal perbankan ini sebagai tindakan kriminal yang luar biasa.

Lebih lanjut Safari memaparkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut jatuh tempo pada bulan Juni 2012. Tetapi pemilik tidak mencairkannya.

“Bahkan hingga kini owner masih memegang SBI asli ketika pihak Mahkamah Internasional melakukan pengecekan. SBI itu diteken oleh Gubnerbur Bank Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Darmin Nasution yang kini Menteri Koordinator Bidang Ekuin dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” imbuhnya.

SBI yang bernilai jumbo Rp 4.500 triliun itu, kata Safari merupakan bagian dari rangkaian Harta Amanah Soekarno. Dalam sertifikat itu dinyatakan siapa saja bisa mencairkannya ketika membawa SBI itu, alias SBI atas unjuk. Siapa yang menunjukannya kepada Bank Indonesia, maka dialah yang berhak mencairkannya. SBI itu katanya selain diteken Darmin Nasution di sebelah kirinya juga diteken oleh Direktur P.U Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada bagian sebelah kanan.

Cairnya SBI ini mengejutkan dunia. Perbankan Indonesia tercoreng habis oleh tindakan ini dan dicatat oleh Mahkamah Internasional sebagai kejahatan perbankan yang luar biasa. Nasib pihak yang mencairkan entah seperti apa, selain hukum manusia yang kapan saja akan terjadi baik dirinya maupun bagi keluarganya, juga sumpah Soekarno akan menimpa pihak yang terlibat.

Ditambahkan Safari, pencairan SBI itu sempat ditransfer ke CIMB Niaga untuk dibawa kabur ke Malaysia. Tetapi karena tidak jelas historical fund-nya, maka uang ini kemudian diblock oleh bank itu.

SBI ini dipecah dalam 9.000 lembar dengan nilai masing-masing Rp 500 milyar. Tetapi pencairannya dilakukan sekaligus dengan nilai Rp 4.500 triliun. Proses ini juga sempat diklaim oleh keluarga yang merasa dirinya Danarasa.

Dilain pihak, Presiden UN SWISSINDO Sugiharto Notonegoro, ST yang saat ini telah divonis 3 tahun 10 bulan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon atas tuduhan pemalsuan SBI senilai Rp 4500 Triliun, meski Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan SBI yang asli di persidangan.

Ketua Umum Lembaga Kontrol Independen (LKIN) Ir. Syafri melaui selulernya mengatakan bahwa KPK RI harus berani mengusut raibnya SBI senilai Rp 4500 Triliun tersebut terangnya .(red.mjp)

MLA BERLAKU SURUT , PEMBERI INFORMASI DATA AKURAT AKAN DI BERI REWARD DEMI PERCEPAT PERBURUAN KEJAHATAN KEUANGAN DUNIA


MLA Berlaku Surut, Kemenkumham Gerak Cepat Buru Aset Haram di Swiss
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: Ist)

JP-JAKARTA, – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pihaknya bergerak cepat usai penandatanganan ‎perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss pada Senin, 4 Februari 2019.

Langkah tersebut adalah memburu aset-aset haram yang disimpan di Swiss dengan membuat daftar terlebih dahulu. Perburuan tersebut tidak sendiri, Kemenkumham juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Bukan hanya hasil penggelapan pajak, tetapi penghasilan dari perbuatan melanggar hukum pidana, seperti korupsi dan lainnya. Kita bersama penegak hukum akan mengumpulkan daftar pihak yang mempunyai aset tersebut dari berbagai sumber informasi,” kata Yasonna dalam rilisnya, Kamis (7/2/2019).

Sebelum perburuan dilakukan, menurut dia, Kemenkumham akan membuat roadmap agar pelaksanaan perjanjian MLA dengan Swiss berjalan komprehensif.

Usai menghadiri Konferensi Internasional Access to Justice yang dihadiri 29 negara dan enam organisasi internasional di Den Haag, Yasonna mengaku, akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan dan meminta arahan.

“Bila perlu, beri reward kepada orang-orang yang memberi informasi akurat dan teruji tentang keberadaan aset haram di Swiss,” ujar pria kelahiran Tapanuli Tengah ini.

Negosiasi perjanjian MLA antara Indonesia–Swiss sudah melalui tahapan panjang dan pada 2014 pemerintah Swiss bersedia berunding dengan Indonesia. Pertimbangan Indonesia melobi agar dilakukan perundingan tersebut karena Swiss merupakan salah satu pusat keuangan dunia di Eropa yang sering dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk menyimpan uangnya di bank-bank Swiss atau menginvestasikannya di berbagai produk investasi keuangan lembaga keuangan dan investasi di Swiss.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Swiss berkomitmen memastikan segala bentuk aset yang ditempatkan di Swiss merupakan aset-aset yang sah dari kegiatan bisnis yang sah.

Dengan semangat tersebut, Indonesia-Swiss melakukan perundingan tahap pertama di Bali pada 28-30 April 2015, dengan Ketua Juru Runding Delegasi Indonesia adalah Cahyo Rahadian Muzhar (Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kemenkumham) serta Delegasi Swiss diketuai Mario Affentranger (Head of International Treaties Division) dan Laurence Fontana Jungo.

Dalam perundingan tersebut, Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KBRI Bern.

Perundingan putaran kedua dilaksanakan di Bern, Swiss pada 30-31 Agustus 2017 guna menyelesaikan pembahasan. Pada perundingan putaran kedua, Delegasi Indonesia dipimpin Cahyo Rahadian Muzhar dan Delegasi Swiss dipimpin Laurence Fontana Jungo (Chief Negotiator MLA Treaties, International Treaty Unit, Swiss Federal Office of Justice).(red.mjp/sbr:okezone)

WARGA DOYONG SRAGEN AKAN SELALU KAWAL SETIAP SIDANG KORUPSI DANA DESA YANG DILAKUKAN KADES NYA

JP- Semarang-Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Semarang menggelar sidang perdana mendudukan terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Rabu (6/1/2019).

Sidang perdana dikawal dan pantauan oleh warga doyong agar keadilan dan tranparansi dana desa tidak terulang kembali dan pelajaran bagi kades yang lain, agar hak rakyat tidak dibuat main-main tutur salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

sidang di pimpin ketua majelis hakim Aloysius Priharnoto B.SH.MH, tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU ).

Terdakwa Sri Widyastutik di duga telah melakukan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa ( ADD) tahun 2016 dengan merugikan negara Rp 247.836.904,dakwaan tersebut di sampaikan jaksa penuntut umum ( JPU) Agung Riyadi dkk diruang cakra pengadilan tipikor Semarang.
 
Di jelaskan JPU dalam dakwaan primer,terdakwa secara melawan hukum membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak bisa di pertanggung jawabkan,ada 14 item kegiatan pembangunan yang tidak sesuai anggaran dan Realisasinya.

Sementara dalam dakwaan subsider di sebutkan jika terdakwa bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena jabatan atau kedudukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif.

Hal itu bertentangan dengan pasal 24 ayat (1 ) dan ayat (3) permendagri nomor 113 tahun 2014  tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan di ayat (1) semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksaan kewengan desa di laksanakan melalui rekening kas desa dan ayat (3) menyatakan semua penerima dan pengeluaran desa sebagaimana di maksud  pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.ungkap Agung Riyadi ( JPU ).

Sri Widyastutik di dakwa dengan primer pasal 2 subsider pasal 3 UURI no 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah UURI no 20 tahun 2001 tentang perubahan no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
Mendengar isi dakwaan tersebut Sri widyastutik melalui kuasa hukumnya Wahyu mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU,sidang lanjutan akan di gelar Selasa (12/2/2019) minggu depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa pantauan dalam sidang.(red.mjp)

JOKOWI : KAMU SIMPAN UANG DI SWISS DAN SINGAPURA PASTI KETAHUAN


JP-JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia menghadapi era keterbukaan internasional.

“Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak lagi. Sekarang kancing baju kita jatuh saja semua orang tahu,” ujar Jokowi di dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Salah satu keterbukaan yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal harta kekayaan seseorang. Negara-negara di dunia mewacanakan pada 2018 akan membuka data harta kekayaan seseorang yang disimpan di bank-bank negara itu.

“Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya,” ujar Jokowi.

“Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.

Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.

“Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas,” papar Bambang.

Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah.

Hingga kini, RUU tax amnesty masih dibahas di DPR.(red.mjp/sbr:kompas)

SWISS-INDONESIA TEKEN PERJANJIAN MLA KPK BAKAL TANGKAPI KORUPTOR KAKAP


Penandatanganan Perjanjian MLA Indonesia JP– Swiss-​Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). “Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya”, ungkap Menkumham. Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Selanjutnya, Dubes Muliaman juga menambahkan bawa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerjasama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery)

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non-Eropa.(red.mjp/sbr:kemlu go.id)

BUBARKAN 80RIBU KOPERASI RASA RENTENIR


Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonimi Strategis (AKSES) Suroto (Foto: Ali For TIM)

JP-Nasional, Meski jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak, namun kenyataannya tidak menunjukkan kualitas dari koperasi. Untuk itu, perlu dilakukan rasionalisasi koperasi, salah satunya yakni melalui pembubaran koperasi papan nama dan rentenir yang berbaju koperasi.

Pembubaran koperasi oleh pemerintah untuk menjaga citra koperasi ini sangat penting. Apalagi payung hukum itu sudah diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 dan juga diatur melalui PP dan Permen dan sekarang, hanya tinggal menjalankan saja.

“Kita pernah menjadi pemilik koperasi terbanyak di dunia dengan jumlah 212.334 pada tahun 2014. Sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB) pada saat itu hanya 1,7 persen,” kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES), Suroto, di Jakarta, Minggu (03/02/2019).

Dikatakannya, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM ( Kemenkop dan UKM) memang telah melakukan rasionalisasi dan membubarkan koperasi-koperasi papan nama dan Rentenir berbaju Koperasi.

“Tapi upaya ini sebetulnya dirasakan masih sangat lamban,” katanya.

Untuk diketahui, Dari tahun 2014 -2018 Koperasi Papan Nama baru dibubarkan sekitar 62 ribu koperasi. Padahal potensi yang masih papan nama itu masih sekitar 80 ribu lagi.

“Belum lagi rentenir yang berbaju koperasi,” katanya.

Dia mengatakan bahwa seharusnya, pembubaran koperasi ini dilakukan dalam kebijakan short term, jangka pendek setahun saja.

“Sebab nama koperasi selama ini sudah begitu rusak oleh koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi ini,” katanya.

“Kenapa kebijakan pembubaran koperasi ini perlu dianggap penting dikerjakan dengan sangat cepat? ini diperlukan untuk melakukan “shock therapy”. Agar masyarakat luas tahu bahwa selama ini cara berkoperasi kita itu salah. Dirikan koperasi hanya untuk mengejar bantuan dan juga insentif dari luar lainnya,” tambah dia.

Suroto menilai bahwa, Mental mencari bantuan ini sudah secara akut merusak mental masyarakat dan hancurkan kemandirian koperasi sebagai pilar utama berkembangnya koperasi yang baik.

Lantaran, upaya pembubaran Koperasi papan nama dan rentenir berbaju koperasi terlalu lama, bahkan sudah munculkan lagi ide-ide untuk mengembalikan bantuan-bantuan sosial ke koperasi yang sudah dihilangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Bantuan Sosial dan Hibah.

Salah satu penyebab yang menjadi penghambat koperasi tidak lekas berkembang dengan baik yakni lantaran motivasi masyarakat untuk dirikan koperasi itu hanya kejar insentif dari luar.

“Apakah itu bantuan atau program bukan rasionalitas bisnis,” kata Suroto.

“Motivasi pendirian koperasi kita kebanyakan palsu. Ini menyebabkan kegagalan dini dari koperasi, atau istilahnya menyebabkan koperasi layu sebelum berkembang,” tambah dia.

Jadi, sebetulnya, kata dia, masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan koperasi kita sulit berkembang. Termasuk dalam aspek regulasi tentang ekonomi dan kemasyarakatan kita yang diskriminatif terhadap koperasi.

“Koperasi kita jadi kerdil dan keluar dari lintas bisnis modern. Koperasi kita sudah sejak dulu dihambat di tingkat regulasi agar hanya jadi urusan bisnis kecil-kecilan. Karenanya, rentenir yang berbaju koperasi harus dibubarkan,” katanya.(red.mjp/fuad/sbr:viva)

BITUNG MENUJU KOTA INFRASTRUKTUR DUNIA


JP-Bitung, Bitung Menuju Kota Infrastruktur Dunia
Konsep pembangunan Bitung sebagai the City of Pacific yang dirancang tokoh Kawanua Hengky Luntungan sepertinya bakal segera terwujud. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di hotel Grand Cempaka Jakarta, (27/1) proposal mengenai Bitung sebagai the city of international infrastucture yang ditawarkan oleh pembicara tunggal Hengky Luntungan, direspon peserta diskusi dengan pembentukan tim yang akan menggarap konsep tersebut.

Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit dipercayakan menjadi koordinator pembentukan lembaga resmi yang nantinya akan menjalankan proposal yang sudah dirancang Luntungan selama kurang lebih 20 tahun.
Diskusi yang digagas Franky Maramis dan Ille Pantouw ini berjalan cukup dinamis.

Hengky Luntungan yang menjadi pembicara tunggal membeberkan bahwa setiap tahun uang warga Indonesia diambil Singapura mencapai 20 milyar US Dolar. “Uang kita yang lari ke Singapur itu dari bisnis perbankan, konteiner, dan agen perdagangan yang seharusnya bisa kita ambil dengan cara mengalihkan bisnis tersebut ke kota Bitung,” ungkap Luntungan.

Menurut Luntungan, pihaknya hanya membutuhkan dana investasi senilai 5 sampai 8 milyar US Dolar untuk membangun Bitung sebagai kota infrastruktur dunia.

“Dari angka investasi itu, paling banyak untuk biaya ganti rugi senilai 1 miliar dolar Amerika, dan selebihnya untuk membangun bandara di Pulau Lembeh, Jembatan Lembeh, dan Pelabuhan Internasional,” urainya.

Untuk merealisasi konsep tersebut, peserta diskusi, Alfred Inkiriwang menyarankan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih harus benar-benar siap.
“Network harus dibangun agar konsep pembangunan Hub Port bisa terwujud, terlebih Kepres tentang Hub Port di Bitung sudah keluar sejak tahun 2017,” ujar Inkiriwang.

Persoalan hambatan mengenai tata ruang dan regulasi juga mengemuka dalam diskusi ini. Albert Lapian yang ikut berkomentar dalam diskusi, menekankan bahwa dalam bisnis pelabuhan maka berlaku sistem ‘Ship follows the trade’. Menurut Lapian, PBB sudah membuat regulasi yang mengatur kapal-kapal besar akan melewati selat Makasar dan Bitung. “Dan itu peluang karena kapal-kapal yang lewat pasti membutuhkan logistik dan Bitung bisa menangkap peluan itu,” ungkapnya.

Menjawab tanggapan dan pertanyaan peserta diskusi, Luntungan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menawarkan konsep yang bersifat “memprovokasi” ahli-ahli yang berasal dari Sulawesi Utara agar dapat menjadikan Bitung sebagai pelabuhan transit.
Dia juga menambahkan, sampai hari ini Indonesia tidak memiliki pelabuhan infrastruktur internasional sehingga orang akhirnya memilih Singapura.

“Kita bangun pelabuhan internasional di Bitung bukan berapa banyak barang yang keluar dari pelabuhan, tapi kita jual jasa pelabuhan transit internasional,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, Hence Mandagi, menyorot rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi peluang pembangunan Bitung yang sudah ada SK Presiden untuk dibangun Hub Port.
“Kalau perlu harus ada langkah revolusioner agar konsep Bitung menjadi the city of Pacific bisa terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit yang turut hadir, mengatakan, pentingnya membangun sinerji antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya sudah ketemu Walikota bitung dan beliau optimis Hub Port bisa dibangun di Bitung, dan pihak Pelindo pun yakin IHP bisa dibangun di Bitung,” ungkapnya.

Penggagas acara, Philep Pantouw memberi tanggapan mengenai, tindak lanjut dari forum diskusi. “Konsep sudah ada dan langkah pertama harus dimulai dengan pembentukan lembaga yang dapat menindak-lanjuti proposal yang ditawarkan pak Hengky,” ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Donal Pokatong ini akhirnya memutuskan Laksdya TNI (Pun) Desi Mamahit sebagai koordinator pembentukan lembaga yang nantinya akan mengeksekusi proposal Bitung sebagai Kota Infrastrur Dunia. Pertemuan untuk membahas pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta.(red rhdyt)

PERLINDUNGAN KONSUMEN : DPR BENTUK “BSBI” UNTUK AWASI KINERJA OJK DAN BI APABILA PELAYANAN PENGADUAN DAN TUGAS KURANG MAXIMAL KEPADA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA


“BSBI bertugas Mengawasi kinerja BI dan OJK” tulisan lama ini mengelitik untuk di pahami .

banyak masarakat dan pengiat perlindungan konsumen dibuat bingung oleh lembaga ojk kususnya dalam pengaduan konsumen, entah apa kerja mereka disaat awal berdiri pengiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu 2014 disolo, pernah mengadukan 3 nasabah jawaban tertulis, terhadap perlakuan beberapa bank di solo, jawaban atas pengaduan konsumen kebetulan jawaban tertulis tidak memuaskan akhirnya didatangi waktu itu masih di kantor BI jawabanya dr petugas silahkan selesaikan dulu dengan pihak perbankan dan jelas lembaga konsumen tersebut,

dalam aduanya jelas melaporkan kinerja bank yang sepihak melalakukan pelelangan sepihak melibatkan Kesi dr malang waktu itu ! apa jawaban waktu itu dari petugas ? Kami tidak berwenang menangani sengketa nasabah bahkan sampai sekarang pun masih stag sampai saat ini.

Contoh lagi beberapa waktu lalu 2017 dan 2018 mengadukan salah satu leasing di semarang mendapat perlakuan yang sama bluder.

Dari lembaga perlindungan konsumen putra lawu menyoroti dulu 2014 baru berdiri petugas penyesuaian lahh kok masih 2018 sama seperti pertama kali ada pembela nasabah selain penggiat perlindungan konsumen yaitu Bidang pengaduan perlindungan konsumen di ojk.

Sebenarnya OJK bekerja untuk siapa….??
gelitiknya.

Beberapa waktu lalu Nasabah selalu kita arahkan supaya meminta print out SLIK ke OJK banyak sekali laporan pihak jasa keuangan kususnya BPR, koprasi dalam lapiran ke OJK tidak sesui dengan kenyataan tagihan kepada nasabahnya.

maka tulisan dr media Neraca walaupun sudah lama oleh Mohar Syarif Kamis, 04/07/2013

Patut dia apresiasi apakah BSBI bisa mengawasi dan menegur kinerja OJK Dan BI
imbuh ketua lembaga perlindungan konsumen putra lalwu disela sela waktunya.

isi tulisan media neraca – Kandidat Calon Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2013-2016, Fadhil Hasan mengatakan, bila terpilih, dirinya tidak hanya mengawasi Bank Indonesia (BI) saja, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, BSBI muncul untuk mengawasi bank sentral.

Namun, seiring lahirnya OJK yang mengakibatkan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK pada 2014 mendatang, adalah alasan kuta mengapa BSBI juga harus mengawasi OJK.

“Pengawasan BSBI ke OJK atas dasar permintaan DPR selaku pemberi tugas dan hanya terkait di sektor perbankan yang sebelumnya ada di BI. Sepanjang diminta, itu bisa dilakukan.

Saya merasa bahwa itu sesuatu yang memadai dari sisi hukum,” kata Fadhil, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (3/7).

Anggota Komisi XI, Tossi Aryanto, justru lebih banyak menyoroti kesiapan Fadhil Hasan dalam menjaga profesionalisme dan independensi.

Sebab, dari periode sebelumnya, BSBI dinilai banyak mengadvokasi BI, dan bukan menjadi kepanjangan tangan Komisi XI DPR.

Selain itu, kata Tossi, anggota BSBI periode sebelumnya tidak terlalu mengigit lantaran telah menjadi corong BI.

Padahal, sesuai dengan peran fungsinya, BSBI seharusnya menjadi instrumen DPR dalam mengawasi BI.

\”Bagaimana leadership dan komitmennya. Hal ini dikarenakan BSBI digaji oleh BI,\” kata Tossi kepada Fadhil.

Dalam menanggapi pertanyaan DPR, Fadil menjelaskan fungsi BSBI tidak menggigit karena terbatas.

Oleh karenanya, dia berjanji akan melakukan pendekatan yang informal untuk bisa mempengaruhi kebijakan BI.

\”Secara formal memang tidak terlalu menggigit.

Tetapi dengan informal akan lebih cair dan bisa diperhitungkan,\” tegasnya.

Bahkan, Fadhil juga berjanji akan betul-betul memerankan tugas dan fungsinya untuk membantu DPR dalam mengawasi kinerja BI.

Dia bahkan akan menjaga profesionalisme dan integritasnya untuk menjalankan amanah yang bakal diembannya jika terpilih.

\”Profesionalisme dan integritas. Walaupun tempat dan anggaran dari BI tidak masalah. Yang harus kami lakukan, komunikasi intensif dengan komisi XI untuk mengingatkan bahwa BSBI alat DPR mengawasi BI,\” tutur Fadil.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada kandidat calon anggota BSBI lainnya, Chairul Djakman.

Dosen FEUI itu secara tegas akan menjaga independensi, meskipun dalam kegiatannya dibiayai oleh Bank Indonesia. Dia akan bekerja dengan memberikan gambaran soal BI, terkait dengan masalah pengawasan dan supervisi.

\”Siapa pun yang bayar, kami bisa menjaga independensi, meskipun yang bayar BI.

Namun, kami punya pandangan, ini adalah tanggung jawab.

Bukan berarti kami harus patuh kepada BI,\” tegasnya.

Sedangkan A Tony Prasetiantono menambahkan, independensi akan dijaga jika terpilih menjadi anggota BSBI.

Dia mengaku independensi sudah dijaga sejak dirinya berkecimpung menjadi pengamat ekonomi puluhan tahun silam. “Independensi saya tetap sejak menjadi pengamat, sejak tahun 1986 silam,” katanya.

Meskipun begitu, Tony mengkritik calon anggota BSBI yang berafiliasi dari partai politik atau pernah menjabat sebagai anggota DPR dari partai politik tertentu. Menurutnya, anggota BSBI yang berafiliasi dengan partai politik tertentu bisa tak independen.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar tradisi anggota BSBI yang terafiliasi secara politik dapat dihentikan.

“Mudah-mudahan sekarang ditradisikan tidak terafiliasi secara politik sehingga bisa independen dan karyanya lebih nyata,” ujarnya. Perlu diketahui, Komisi XI DPR mulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi calon anggota BSBI.

Sejauh ini, terdapat 10 kandidat anggota BSBI. Namun, dua calon belum merespon akan mengikuti fit and proper test, Komisi XI tetap akan memberikan penilaian kepada delapan calon lainnya. Kedua calon tersebut adalah Sidharta Utama dan Arianto Patunru.

Sedangkan kedelapan calon tersebut adalah Ahmad Erani Yustika, Deswandhy Agusman, Umar Juoro, Chairul Djakman, Fadil Hasan, A Tony Prasetiantono, Mundrajat Kuncoro dan Sri Adiningsih. [red.rhdyt/sbr:neraca.co.ic/mohar]

Data laporan Kepatutan Kekayaan ke KPK Seluruh Anggota DPRD DKI Kompak Tidak Laporkan Harta Kekayaan Mereka di Januari 2019

JP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis instansi yang tingkat kepatuhan melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Dari empat unsur, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun BUMN/BUMD, legislatif masih mendapatkan catatan merah dalam pelaporan harta kekayaan.

KPK mencatat anggota DPRD paling tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Dari 15.229 wajib lapor, hanya 28,77 persen atau 4.381 anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Kalau kita detailkan begitu seperti biasa yang paling tidak patuh legislatif. Ini penyakit lama nih DPRD,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang paling rendah tingkat kepatuhannya menyerahkan LHKPN. Bahkan dari sebanyak 106 anggota DPRD DKI, tak ada satupun yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

“DPRD Provinsi DKI tidak pernah lapor. Nol persen,” ungkap Pahala.

Selain DPRD DKI, terdapat sejumlah DPRD provinsi lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya sama sekali atau 0 persen. Sejumlah DPRD provinsi itu, yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Lampung 77 wajib lapor, Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor,” katanya.

Pahala membeberkan enam DPRD provinsi lainnya yang tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN masih rendah. DPRD Banten, DPR Aceh, DPRD Papua Barat, DPRD Papua dan DPRD Kalimantan Tengah masing-masing hanya satu anggotanya yang menyetorkan LHKPN. Sementara dari 93 anggota DPRD Jawa Timur hanya tiga anggota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali,” papar Pahala.(red.rhdtt/berisatu.com)

HUKUM INDONESIA PUTUSAN SIDANG M1 HARI INI JUMAT DITUNGGU JUTAAN UMAT MANUSIA , ADILKAH ?


JP- Cirebon , pantauan awak media di lokasi dan medsos menjelaskan prosesi persidangan Kasus pemalsuan SBI Berakhir Bebas tanpa sarat adalah harapan umat rakyat dunia, indonesia kususnya ungkap relawan dari pantauan

Dihadiri ratusan relawan UN Swissindo perwakilan di seluruh indonesia selalu setia mengikuti dan memeberi suport sejak penangkapan di mabes polri dan semakin banyak yang memberi suport di akhir putusan hari ini jumat walaupun kecewa hati tenang tetap damai karena Yang Mulia Sino AS.ir.sugihratonotonegoro.st adalah M1 punya cara sendiri yang relawan tidak bisa ungkapkan terang relawan.

Catatan Kronologi Singkat dari medsos relawan yang hadir proses Sidang Pengadilan, Dan Anjuran Berdoa oleh Relawan UNS Untuk YM King Of Kings M1:

*Dakwaan JPU :*
Pemalsuan SBI
Pasal 263 ayat 1dan 2

*Eksepsi Pembela :*
Dakwaan JPU sumir atau tidak berdasar dan batal demi hukum.

*Kesaksian Para Saksi :*
Tidak ada bukti Pemalsuan SBI.
Tidak ada bukti asli SBI
Tidak ada pihak yang merasa dirugikan
Tidak ada keberatan dari Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad.
Tidak ada saksi (dari BI) yang memberikan contoh dokumen SBI yang asli.

Kesimpulan semua Kesaksian :
Dakwaan Pemalsuan SBI, yang merujuk Ayat 1 pasal 263 tidak ada yang bisa membuktikan telah dilakukan oleh YM.

*Tuntutan JPU :*
JPU menuntut hukuman Penjara selama 5 tahun 6 bulan.

{Terlihat jelas bahwa JPU tidak mau memperdulikan hasil kesaksian para Saksi Fakta dan saksi ahli dari BI, yang dihadirkan JPU sendiri, bahwa semuanya tidak bisa membuktikan sesuai fakta persidangan, atau antara Dakwaan dan Fakta persidangan tidak berkesesuaian.}

*Pledoi /Pembelaan :*
Sesuai Fakta Persidangan, YM dan Pembelanya menyampaikan dengan sangat kuat bahwa Jaksa telah tidak bisa membuktikan dakwaannya dengan fakta fakta persidangan.

Dengan alasan tersebut YM yang juga menjelaskan siapa sejatinya beliau sebagai pemegang misi global dan Tim Pengacaranya meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan JPU.

Tim Pembela Memohon aga Majelis Hakim memutuskan bebas murni (Vrijspraak).

Ini berarti tidak memberikan kesempatan JPU untuk Banding maupun kasasi.

*Replik JPU :*
JPU tetap berkeras kepala mempertahankan Tuntutannya.

JPU dalam Repliknya menyebut kan bahwa masalah ini muncul berawal dari demontrasi relawan UNS yang mempertanyakan SBI 4500T di depan Kantor BI di Sulawesi Selatan tahun 2016.

*Duplik YM :*
Sekali lagi YM menegaskan bahwa YM bukan yang membuat SBI No.101.102.537. Dan tidak pernah menggunakan nya ke BI maupun Bank bank lain.

YM menyebutkan bahwa ada *Dua Pihak* yang malah menggunakan SBI tersebut dan meminta KPK untuk Memeriksanya.

YM meminta untuk dihadirkannya Darmin Nasution dan Mulyaman Hadad yang waktu itu menjabat Sebagai Dewan Gubernur BI, tetapi tidak dihadirkan oleh pengadilan ini.


YM juga neminta KPK untuk memeriksa adanya penyalah gunaan wewenang dan penggelapan dana ini, dan beliau sampaikan bahwa beliau hanya menjadi korban saja.

Terakhir YM meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan beliau dari tahanan setelah 6 bulan ditahan.

*Duplik Pembela :*
Tim Pembela menegaskan sekali lagi bahwa dikaji secara obyektif, (7 lembar) terdakwa tidak terbukti telah membuat apalagi menggunakan SBI yang dikatakan sebagai palsu tersebut, dan tidak sesuai seperti yang dimaksud KUHP pasal 263 ayat 1 dan 2.

Dan Miminta Majelis Hakim Untuk megambil keputusan yang seadil adilnya sesuai fakta persidangan yang sudah jelas tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan dan menggunakannya.

Jelang Keputusan Hakim :

Menjelang *Putusan Majelis Hakim* Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Jabuari 2019, marilah Kita semua / Relawan UNS berdoa Kepada Tuhan YME, Agar :

Majelis Hakim memenuhi permohonan YM dan Tim Pembela Untuk Membebaskan YM Terdakwa SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO : dungkapkan oleh relawan.

Pantauan awak media Sidang hari ini jumat 18 Januari 2019 Dengan Putusan :
Penjara 3tahun 10bulan membayar denda rp.5000 dasar putusan adalah hasil dari sidang sebelumnya.

MASA PENINJAUAN KEMBALI : WAKTU 7HARI SEJAK DI PUTUSKAN HARI INI JUMA’AT 18 Januari 2019

relawan yang hadir ratusan dari berbagai daerah di indonesia dan dari negara negara anngota masih bersabar dan setia menunggu keadilan hukum yang adil dari Penegak hukum kita

masih ada waktu 7hari sejak di putuskan ini agar selalu berdoa dan bersabar atas putusan PN Sumber Cirebon imbuh wag.

(red.rhdyt/sbr: pantauan wag dan berbabagai sumber lainya)

KEMENDAG : SPBU DI SEGEL KETAHUAN CURANGI KONSUMEN

JP-,MEDAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap SPBU 14201138 yang berada di Jalan Ringroad Gagak Hitam Medan.

Tindakan tersebut dilakukan karena SPBU 14201138 kedapatan mengoperasikan alat pengisi BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono Sutiarto, mengatakan, sebelumnya pada Senin (14/1/2019), dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

“Dalam sidak tersebut salah satu dari dua SPBU yang disasar terpaksa disegel petugas karena mengoperasikan enam unit pengisi BBM atau nozzle jenis solar dengan tingkat kesalahan rata-rata mencapai -0,83 persen,” jelasnya.


Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan melakukan sidak SPBU Nakal yang rugikan konsumen, hingga berujung penyegelan.

Ia mengatakan, sanksi yang dikenakan berdasarkan UUML adalah denda paling tinggi Rp1 juta dan atau kurungan paling lama 1 tahun.

“Tindakan yang sama dengan pendekatan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi hukum yang dikenakan maksimal Rp 2 Miliar atau penjara paling lama 5 tahun,” katanya.(red.rhdyt/sbr:trbn mdn)

BI: SETELAH SBI DIHENTIKAN 2011,KINI SBI DIHIDUPKAN LAGI DEMI TARIK INVESTOR


JP-Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan. Sebelumnya,

pada 2011 SBI sempat dinonaktifkan sebab BI terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga SBI.

“Bagus kan. Artinya, melihat situasi. Memang kalau kemarin karena sertifikat deposito apa itu yang dihidupkan pada waktu itu, itu tidak se-liquid SBI. Iya kan,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Tarik Dana Asing, BI Berencana Terbitkan Kembali SBI Tenor 9 dan 12 Bulan
Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,25 Persen

Penggantian SBI dengan SBN Genjot Pembangunan Infrastruktur
Darmin mengatakan, SBI merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat diperlukan untuk menarik dana masuk. Hal tersebut dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk memberi ruang bagi pemilik dana supaya tertarik menanamkan investasi.

“Kalau SBI itu benar-benar liquid, bisa dipakai untuk instrumen investasi. Jadi ya situasi sekarang ini adalah situasi dimana kita perlu memberi ruang untuk pemilik dana supaya tertarik masuk. Maka kemudian dicoba untuk BI untuk menyediakan instrumen investasi lebih banyak,” jelasnya.

Menko Darmin menambahkan, penerbitan SBI dapat menambah daya tarik investasi di Indonesia. “Mestinya, harusnya ada. Yang tadi nya orang merasa dia mau keluar, bisa saja dari pada dia keluar kalau dia percaya BI nya bisa menjaganya lebih baik,” jelasnya.(red.rhdyt/sbr:L6)

PPDI :RIBUAN PERANGKAT DESA DEMO JOKOWI DAPAT JAWABAN LANGSUNG SORAK GEMBIRA


JP-Jakarta-Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.


Jokowi memastikan perangkat desa

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja dan mendpatkan pelayanan BPJS.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,atas revisi PP no 43 tahun 2014 dan PP 47 2015” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.(red.rhdyt/karno)

LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Hasil Korupsi Di Catatan Bank Dunia


LAPORAN BANK DUNIA: Sebagian Orang Kaya Indonesia Koruptif

Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi segelintir orang kaya di Indonesia melakukan akumulasi kekayaannya baik dari aset keuangan maupun fisik melalui praktik koruptif sehingga memperluas tingkat kesenjangan di Tanah Air

Jp- JAKARTA—Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksi segelintir orang kaya di Indonesia melakukan akumulasi kekayaannya baik dari aset keuangan maupun fisik melalui praktik koruptif sehingga memperluas tingkat kesenjangan di Tanah Air.

Oleh karena itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan dugaan korupsi yang menyangkut bisnis yang monopolistik dan dilakukan melalui persengkongkolan dengan penguasa. Organisasi itu memaparkan sudah saatnya KPK menanganai kasus-kasus yang menyangkut kejahatan skala besar.

Laporan berjudul Indonesia’s Rising Divide yang terbit pada bulan ini menyatakan sejumlah minor warga Indonesia mendapatkan keuntungan dari aset keuangan maupun fisik melalui cara-cara koruptif, yang pada akhirnya mendorong ketimpangan lebih tinggi.

Meningkatnya konsentrasi kekayaan pada sejumlah orang, demikian laporan itu, juga mendorong ketimpangan yang lebih tinggi.

Bank Dunia menuturkan 10% orang terkaya di Indonesia diperkirakan memiliki 77% kekayaan di negara ini. Sedangkan 1% orang terkaya di Tanah Air, memiliki separuh dari seluruh kekayaan di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia sendiri berada pada posisi 107 dari 175 negara yang disurvei melalui Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International (TI), dengan skor mencapai 34 di mana skor 0 adalah sangat koruptif, sedangkan 100 sangat bersih. Hal itu menunjukkan beberapa akumulasi kekayaan terjadi karena korupsi.

“Untuk beberapa, aset keuangan dan fisik mereka diperoleh melalui hubungan pribadi dan praktik koruptif,” demikian laporan Bank Dunia tersebut yang dikutip Minggu (27/12).

Lembaga pinjaman multilateral itu menyatakan analisis ekonomi politik diperlukan terkait dengan penyebab-penyebab dasar terkait dengan korupsi.

Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang aspek politik, ekonomi dan hukum mana yang memberikan insentif pada praktik-praktik tindak pidana tersebut. Bank Dunia menyatakan akumulasi kekayaan itu dilakukan di antaranya terkait dengan bagaimana pajak dikenakan atas pendapatan modal dan tenaga kerja.

PRIORITAS KPK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan KPK harus memprioritaskan masalah yang berkaitan dengan persekongkolan bisnis dengan penguasa. Dia menuturkan bisnis skala besar bisa tumbuh karena didukung oleh praktik suap dan usaha yang monopolistik.

Dia menuturkan sejumlah praktik dugaan korupsi itu berkaitan dengan suap izin maupun pemerasan. Menurutnya, KPK harus bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)—yang mengawasi praktik monopoli maupun kartel bisnis, sehingga keuangan negara yang dapat dikembalikan lebih besar.

“KPK harus naik kelas untuk memprioritaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan persengkongkolan bisnis dan penguasa. Bisnis macam ini membuat mereka bertambah kaya, sedangkan yang miskin tak meningkat kekayaannya,” kata Boyamin ketika dihubungi, kemarin.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Victoria Fanggidae menuturkan yang harus diperhatikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan komoditas terutama di sektor batu bara dan minyak sawit beroperasi. Dia menuturkan terdapat selisih yang cukup lebar antara berapa perusahaan itu memberikan kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto dan pajak.

Dia menegaskan masalah lainnya juga terkait dengan bagaimana sistem pengawasan perpajakan dilakukan oleh aparatur pajak. Perusahaan yang diduga selama ini bersalah melakukan pengemplangan pajak, tuturnya, harus diproses hukum terlebih dahulu, bukan malah diberikan pengampunan pajak.

“Yang terbukti bersalah harus dihukum lebih dahulu. Penyelesaian mengenai tanggung jawab keuangan perusahaan harus tegas dan dipertanggungjawabkan, bukan diampuni,” paparnya.

Pimpinan KPK yang baru terpilih, Laode Muhammad Syarif pekan lalu mengungkapkan KPK akan masuk pada korupsi skala besar di antaranya terkait dengan fakta ada satu keluarga yang menguasai konsesi 3 juta hektare hutan.

Sehingga, paparnya, lembaga antikorupsi itu akan menelusuri persoalan pajak dan sumber daya alam yang berkaitan dengan APBN.

“Kalau mau grand corruption, maka harus pergi ke sumbernya. Apa itu? 60% lebih pajak, 20% lebih sumber daya alam, oleh karena itu, saya dan teman-teman akan solid melihat hal itu,” kata Laode.

Dia menuturkan hal itu berkaitan dengan laporan terbaru Bank Dunia yang menyatakan ketimpangan di Indonesia semakin tinggi. Laode menegaskan ketimpangan itu salah satunya disebabkan oleh adanya tindak pidana korupsi.red.(rhdyt/sbr:bsns.c)