banner 468x60

Bongkar Mafia tanah di Sragen terkendala Tanda tangan Kepala Desa

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id | dilaporkan oleh awak media jp bahwa ada dugaan Mafia tanah dikarenakan ada warga bernama Slamet berdomisili di Jenar Kabupaten Sragen, beli tanah 12.446m2, sudah bersertifikat dibuat notaris di Sragen,namun tanahnya berkurang 6.000m2.

Sehingga pemiliknya melaorkqn hal tersebut ke Polres Sragen bebrapa waktu lalu bahkan ke Polda jateng namun dikembalikan ke polres Sragen, dengan perkembangan hasil belum memuaskan dalam prosesnya baru memanggil para pihak.

BPN Sragen bagian sengketa memberi berkas yang isinya untuk meminta surat keterangan rekomendasi pengukuran ulang dengan luas tanah miliknya 12.445m2 dan pada kenyataan berubah fisiknya menjadi 6.000m2 agar diberi surat keterangan desa untuk diukur ulang disaksikqn perangkat desa yang ditanda tangani, ditempel kepala desa, ucapnya.

setelah menemui kepala desa dan berdialog justru kepala desa diduga mempersulit warganya tersebut ungkapnya kepada awak media jp, karena tidak mau membantu warganya dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan pihak-pihak terkait agar cepat selesai ada apa ini.ucapnya

hanya memintai surat keterangan diukur ulang dari desa ditujukan kepada BPN Sragen, tidak diberi dengan berbagai alasan ,sedang sengketa tanah ini sudah lama, sudah di laporkan Polres dan BPN juga sudah tahu hal tersebut,

“Bahkan kepala desa berucap makanya kalau beli tanah harus mengetahui kepala desa”

Slamet membeli tanah tersebut sudah dipercayakan Notaris yang ada di Sragen waktu beli dan pasti sesuai prosedur dalam balik nama, pembebasan, pengukuran dan para pihak.

Slamet masih berlaku baik karena laporan dugaan penyerobotan tanahnya diarahkan polres agar ke BPN untuk dapat Bukti surat ukur luas tanah sedang di SHM jelas tertulis 12.445m2, sedang nyata jelas bahwa di shm tertera luasnya.

bahkan para pihak sudah di panggil kepolisian resort Sragen untuk di mintai klarifikasi , dengan hasil belum maksimal hasilnya , dikarenakan kekurangan surat keterangan permohonan ukur untuk pengukuran ulang yang akan dilakukan BPN Sragen diharuskan meminta surat rekomendasi pengukuran ulang yang ditanda tangani kepala desa.

Sedangkan sengketa ini adalah sudah delik aduan dugaan penyerobotan tanah yang seharusnya hal hal terkait ukuran dan batas-batas yang seharusnya menjadi tanggung jawab ataupun tugas para penegak hukum,untuk dilakukan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian atau pun pihak BPN bidang sengketa.

Saat berita ini diturunkan awak media jp akan menemui pihak terkait,
(Jokow)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.