banner 468x60

Bawaslu : Adakan Sosialisasi Penguatan Pembinaan Desa Anti Politik Uang Menyonsong Pilkada 2020 Kab.Sragen

banner 160x600
banner 468x60


Journalpolice.id-Sragen_Bawaslu kabupaten sragen diadakan di tiap tiap kecamatan jatuh pada desa Barong Kelurahan Pendem kecamatan Sumberlawang dengan metode pilihan pada penilaian desa yang sudah sadar anti politik uang, adakan sosialisasi desa anti politik uang sekabupaten dalam mensikapi Pilkada 2020.

Bawaslu diwakili Miftahul huda menjelaskan dengan anggaran 6milyard untuk dana pengawasan sampai desa desa pada tahun 2020.

Modus baru adalah agar calon pemilih tidak mengunakan hak pilihnya , apalagi para botoh inilah yang merusak demokrasi.

Bentuk bentuk money politik bantuan bisa uang bisa barang asal tidak lebih 60.000 itu bisa di toliler ungkapnya.

Banyak contoh2 wilayah yang di proses secara hukum sampai dengan pidana murni.

untuk Menentukan pidana dalam money politik itu ada tiga komponen yang bisa menjustice bahwa itu pidana harus sepakat antara polri, pengadilan dan kejaksaan baru bisa di nyatakan pidana murni jadi Bawaslu kadang sulit menindak tegas atas pelanggaran tersebut.

Serangan politik uang itu tidak hanya pemilih tapi juga pada tingkat petugas penyelengara dalam hal ini KPU juga bisa dipengaruhi atas kebijakan agar menguntungkan si calon terpilih.

Dalam pemilihan 2020 ada jalur partai dan independen 58.268 suara , Tersebar minimal 8 Kecamatan di kabupaten sragen khususnya, dan nilai uang untuk jilid foto copy sejumlah 400jutaan tegasnya.

Lewat jalur partai minimal harus 9 kursi partai terkumpul bisa mencalonkan sebagai Calon Bupati sragen.

Harapan kami masyarakat agar menularkan belajar menolak politik uang karena merusak demokrasi dan merusak kebijakan jika jadi pemimpin ya pasti kebijakanya gak menyasar kemasyarakat alias akan mencari kembalian uang yang telah di keluarkan imbunya lagi.

Sisi lain widodo menegaskan agar jangan gara gara beda pilihan cungkrah dan dendam perkepanjangan harap di hindari , PNS harus netral mewanti wanti agar netral dan akan di sangsi pidana.

Contoh Ada 5 PNS mendukung salah satu dan sangsi ada yg di pecat dan ditunda kenaikan jabatanya.

Masyarakat diharapkan melaporkan jika ada PNS Dan pegawai perangkat desa yg memilih salah satu calon dalam pilkada di kabupaten sragen.(tim jp)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.