banner 468x60

Bantuan Provinsi 2019 Desa Ngrombo Plupuh Diduga Asal Jadi

336 views
banner 160x600
banner 468x60


JP | SRAGEN,-Pemeritah provinsi jawa tengah tiap tahun melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD-1) setiap tahun menggelontorkan anggaran ke tiap desa yang tersebar di pelosok desa daerah jawa tengah ,Rabu 3/6/2020.

Salah satu desa yang menerima bantuan dana APBD melalui program untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan keputusan gubernur jawa tengah nomer:412.2/56 tahun 2019 yakni Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Namun, sangat disayangkan, bantuan APBD yang diterima desa tersebut penggunaan pembangunan talud tidak maksimal alias asal jadi.

Hal ini sesuai by name by adress yakni talud dukuh pandean RT 09 desa ngrombo kecamatan plupuh sebesar Rp. 200 juta yang di transfer melalui rekening desa sekitar bulan desember 2019.

Dalam Monitoring di lokasi terlihat bantuan pembangunan talud tampak terlihat asal jadi tidak sesuai bestek.

Saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApps salah satu perangkat yang menjabat selaku bayan (kadus) desa, menyatakan semua di kerjakan panitia, dan itu bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab TPK dan bayan senen serta kades, tuturnya.

“Silahkan kalau mau konfirmasi ke TPK dan bapak bayan Senen, agar mendapat keterangan yang jelas, “sarannya.

Hingga berita ini di unggah pihak panitia pembangunan belum ada yang bisa di hubungi maupun dikonfirmasi, dan dalam hal ini pekerjaan diduga tidak transparan dan asal jadi.

Disisi lain Salah satu warga masyarakat Warsito yang juga sekaligus aktivis jateng siap melaporkan dan mengawal bantuan ini hingga ke penegak hukum. Dia katakan untuk mencari kebenaran dia tidak segan segan untuk membawa ini ke ranah hukum, dimana, menurut dia segala bantuan adalah milik rakyat, bukan milik kepala desa,tuturnya.

Lebih lanjut warsito menjelaskan Kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebut. dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan.

Apakah para Kepala Desa (Kades) dan elit desa, mampu memangku amanat dan tidak akan terjebak tindakan korupsi sebagaimana dilakukan banyak pejabat negara. Bagaimana desa membangun benteng agar dirinya tak terjerumus tindakan biadab korupsi.

Salah satu cara Kades atau elit desa untuk melakukan tindakan korupsi dana desa yaitu merahasiakan rincian/rencana anggaran belanja (RAB).

Kewajiban Kades terhadap dana desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Di Pasal 26 ayat (4) UU Desa Menyebutkan :
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,tegasnya.

“Kami siap melaporkan ke Kajati Provinsi Jawa Tengah, karena hasil pantuan kami di lapangan , proyek yang baru dikerjakan oleh pihak desa didapati permukaan jalan di beberapa titik mengalami keretakan, apa bila terdapat dugaan koropsi maka kami dan tim siap melaporkan ke pihak berwajib, pungkasnya.( war)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.