PUNGLI PRONA PTSL DIKALIJAMBE GAGAL TOTAL BERAKHIR DAMAI DIKEMBALIKAN


JP-Sragen,pantauan awak media melaporkan maraknya dugaan pungli namun kejadian menimpa warga kalijambe dan giat pada hari Jum’at tanggal 01 Februari 2019 jam 14.00 s/d 15.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah warga Bukuran Pasca penyampaian Program PTSL bertempat di Balai Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen

Dihadiri beberapa stackholder ,perangkat pemerintah, masarakat dan instansi terkait Rusmanto, SH (CamatKalijambe)
AKP Marsidi, SH (Kapolsek Kalijambe)
Serma Sutomo (Babinsa Koramil Kalijambe). Dimanto (Kades Bukuran)Warga Ds. Bukuran Total jumlah yang hadir kurang lebih 100 Orang yang jadi korban pungli.

kegiatan mediasi antara korban dugaan pungli dan perangkat desa berakhir damai dan dikembalikan.

Pembukaan Sambutan Dimanto (Kades Bukuran) Apa yang dikehendaki masyarakat terpenuhi dengan baik tanpa pungli dengan dalih apapun pelayanan kepada masyarakat

Kepala desa akhirnya Mohon maaf kepada warga yang telah tersita waktunya untuk menghadiri Musyawarah karena kekilafan tim desa

Disisi lain Rusmanto, (Camat Kalijambe) Kami kaget pada saat
penyerahan Sertifikat yang tidak diberitahu sehingga tidak berkenan bisa mendampingi dan malam harinya dikirim lewat WA oleh wartawan bahwa ada sesuatu yang permasalah pungli terkait pungli di warganya.

Ada 7 Desa yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan program PTSL dan kami tahunya proses pelaksanaan program PTSL sudah melalui proses tahapan

Di desa Bukuran ada sejumlah 660 program PTSL yang telah disampaikan dan merasa bangga karena warga mendapat Sertifikat dengan biaya yang sangat murah meskipun ada yang sudah membayar atau belum dan dengan biaya yang bervariasi dan berharap pada kesempatan ini nanti dirembug bersama dengan baik

Penyampaian Sugondo (Mantan Kades Bukuran)Penyertifikatan tanah PTSL bermasalah pada penyampaian Sertifikat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 bermasalah karena dipungut Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- padahal jika tidak salah biaya kurang lebih Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Namun demikian apabila tetap membutuhkan biaya Jika diperkenan Rp.350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- terangnya.

Rusmanto(Camat Kalijambe) Perlu diketahui Biaya yang perlu dibebankan warga adalah Materai, Patok, dan pengisian Blangko, pengukuran tanah.

Penyampaian Suyono (Kebayan 3 Dk. Sendang,Kedungringin, dan Dk. Grogolan)
Jika biaya ditambah lagi lebih dari Rp. 400.000,- itu menjadi
harapan kami

Pemberian waktu kepada panitia PTSL Ds. Bukuran untuk berunding diruang balai desa

Penyampaian keputusan panitia Panitia menyepakati biaya Operasional yang dibebankan kepada warga dan dapat diterima warga yaitu sebesar Rp. 400.000,- per bidang Sertifikat Sebelum tanggal 10 Februari 2019 akan dilaksanakan pertemuan, pembayaran dan
pengembalian atas biaya yang sudah terbayarkan

AKP Marsidi menuturkan kepada masarakat dan perangkat desa diharapakan tidak
ada permasalahan baru agar meminta Polsek dikasih tau untuk menyaksikan pertemuan, Kebersamaan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama dan harus kita jaga apalagi menyangkut kebijakan publik.

Apabila ada pertanyaan dan berita yang tidak benar di Media agar dijawab bahwa permasalahan telah selesai Penandatanganan berita acara
kesepakatan pengembalian kelebihan pungutan PTSL diluar aturan pemerintah tetangnya.(red.rhdyt/ komando haryanto)

Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW

*Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW*

JP-Jakarta, Uji Kompetensi Wartawan berbiaya tinggi yang dilaksanakan sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP bentukan Dewan Pers, dirasakan cukup memberatkan bagi kalangan wartawan.

Selain menjadi beban biaya, lisensi LSP versi Dewan Pers itu juga ternyata tidak mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana lisensi LSP tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bukannya dari Dewan Pers.

Menjawab persoalan itu, LSP Pers Indonesia hadir untuk memberi solusi terbaik mengatasi persoalan kompetensi wartawan tersebut dasamping bertujuan untuk peningkatan kualitas wartawan Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina LSP Pers Indonesia Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno di kediamannya baru-baru ini usai menandatangani Surat Kuasa pendirian LSP Pers Indonesia kepada Heintje Grontson Mandagie.

“Pendirian LSP ini sangat penting agar kita dapat melihat kualifikasi dan kualitas wartawan, dan melalui LSP ini wartawan nantinya akan dibekali secara profesional agar tidak terkena masalah hukum saat menjalankan tugas jutnalistik. Kualitas akan lebih baik jika mereka sudah mengikuti pelatihan dan seritifikasi yang diakui negara di LSP ini,” urai mantan Menkopolhukam RI di awal pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden.

Tedjo Edhy, dalam berbagai kesempatan, mengaku bangga bisa dipercaya insan pers untuk terlibat aktif sebagai penasehat di organisasi pers usai melepas jabatannya selaku Menkopolhukam. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga tercatat sebagai Penasehat Perkumpulan Wartawan Online Indonesia Nusantata-PWOIN dan Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Menanggapi kesediaan mantan pejabat tinggi negara ini ikut terlibat aktif mendirikan LSP Pers Indonesia, Ketua Yayasan Heintje Mandagie yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia mengaku bangga dan optimis LSP Pers Indonesia akan mampu memfasilitasi wartawan Indonesia memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dan disahkan oleh lembaga resmi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni BNSP.

“Kami sangat berharap dan optimis jika LSP ini sudah jalan maka ke depan nanti tidak boleh ada lagi UKW abal-abal yang bertentangan dan menyalahi Undang-Undang, dan yang selama ini menjadikan wartawan sebagai objekan bisnis UKW,” pungkas Heintje yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas LSP Ir. Soegiharto Santoso mengatakan, “LSP Pers Indonesia mempunyai Visi yang jelas yaitu menjadi lembaga sertifikasi profesi sektor jurnalis yang mempunyai kinerja prima di tingkat regional, nasional dan internasional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang profesional.”

Ia juga menambahkan, LSP Pers Indonesia mempunyai Misi yang sangat ideal untuk kepentingan peningkatan kualitas pers Indonesia. Misi tersebut menurut Hoky sapaan akrabnya; yang pertama adalah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sektor jurnalis yang independen dan profesional; yang kedua adalah menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai standar yang berlaku dari Badan Nasional Sertiffikasi Profesi atau BNSP; kemudian yang ketiga adalah menetapkan kompetensi profesi di bidang sektor jurnalis sesuai standar yang berlaku dari BNSP.

Hoky juga mengatakan, “saya bersyukur dan bangga atas kesedian Bapak Laksamana (Purn) TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno menjadi Ketua Dewan Pembina dari Yayasan LSP Pers Indonesia , apalagi saya sempat mewawancarai beliau saat menjabat sebagai Menko Polhukam RI dan telah diterbitkan menjadi cover Majalah Biskom edisi November 2014 dengan tema ‘Tedjo Edhy Purdijatno: Koordinasi Selesaikan Masalah Bangsa’ dimana artikelnya masih dapat dibaca melalui website Biskom http://bit.ly/2TcXd6z .” ungkapnya.

Lebih lanjut Hoky juga menjelaskan, Yayasan LSP Pers Indonesia akan segera mengurus seluruh kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk segera mendapatkan lisensi dari BNSP, “Mudah-mudah proses memperoleh lisensi dari BNSP dapat berjalan dengan lancar seperti saat kami mengurus lisensi BNSP untuk Yayasan LSP Komputer www.lspkomputer.id pada tahun 2015”. Ungkap Hoky yang telah lama menerbitkan Majalah Biskom dengan versi Online nya www.biskom.web.id dan juga menjabat sebagai Wapemred www.infobreakingnews.com.

LSP Pers Indonesia saat ini sudah diaktakan di Notaris Nurul Larasati, SH., dengan Akta nomor: 1, tanggal 19 Januari 2019 dan telah mendapatkan pengesahan SK Kemenkumham RI dengan nomor: AHU-0001247.AH.01.04. Tahun 2019, tanggal 25 Januari 2019.

Dengan susunan pengurus:
Ketua Dewan Pembina, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Anggota, Ir. Besar Agung Martono, MM dan Juniarto Rojo Prasetyo, Ph.D

Pengawas Ketua, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, Anggota, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH
Pengurus Ketua: Heintje Grontson Mandagie, Sekretaris: Edi Anwar dan Bendahara: Vincent Suriadinata, SH.

Pengurus harian terdiri dari : Direktur Dr Emrus Sihombing, Manager Sertifikasi Hendri, Manager Mutu Dhoni Kusumanhadji, dan Manager Pemasaran Glen Joshua Tangka.(red.rhdyt)

BITUNG MENUJU KOTA INFRASTRUKTUR DUNIA


JP-Bitung, Bitung Menuju Kota Infrastruktur Dunia
Konsep pembangunan Bitung sebagai the City of Pacific yang dirancang tokoh Kawanua Hengky Luntungan sepertinya bakal segera terwujud. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di hotel Grand Cempaka Jakarta, (27/1) proposal mengenai Bitung sebagai the city of international infrastucture yang ditawarkan oleh pembicara tunggal Hengky Luntungan, direspon peserta diskusi dengan pembentukan tim yang akan menggarap konsep tersebut.

Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit dipercayakan menjadi koordinator pembentukan lembaga resmi yang nantinya akan menjalankan proposal yang sudah dirancang Luntungan selama kurang lebih 20 tahun.
Diskusi yang digagas Franky Maramis dan Ille Pantouw ini berjalan cukup dinamis.

Hengky Luntungan yang menjadi pembicara tunggal membeberkan bahwa setiap tahun uang warga Indonesia diambil Singapura mencapai 20 milyar US Dolar. “Uang kita yang lari ke Singapur itu dari bisnis perbankan, konteiner, dan agen perdagangan yang seharusnya bisa kita ambil dengan cara mengalihkan bisnis tersebut ke kota Bitung,” ungkap Luntungan.

Menurut Luntungan, pihaknya hanya membutuhkan dana investasi senilai 5 sampai 8 milyar US Dolar untuk membangun Bitung sebagai kota infrastruktur dunia.

“Dari angka investasi itu, paling banyak untuk biaya ganti rugi senilai 1 miliar dolar Amerika, dan selebihnya untuk membangun bandara di Pulau Lembeh, Jembatan Lembeh, dan Pelabuhan Internasional,” urainya.

Untuk merealisasi konsep tersebut, peserta diskusi, Alfred Inkiriwang menyarankan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih harus benar-benar siap.
“Network harus dibangun agar konsep pembangunan Hub Port bisa terwujud, terlebih Kepres tentang Hub Port di Bitung sudah keluar sejak tahun 2017,” ujar Inkiriwang.

Persoalan hambatan mengenai tata ruang dan regulasi juga mengemuka dalam diskusi ini. Albert Lapian yang ikut berkomentar dalam diskusi, menekankan bahwa dalam bisnis pelabuhan maka berlaku sistem ‘Ship follows the trade’. Menurut Lapian, PBB sudah membuat regulasi yang mengatur kapal-kapal besar akan melewati selat Makasar dan Bitung. “Dan itu peluang karena kapal-kapal yang lewat pasti membutuhkan logistik dan Bitung bisa menangkap peluan itu,” ungkapnya.

Menjawab tanggapan dan pertanyaan peserta diskusi, Luntungan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menawarkan konsep yang bersifat “memprovokasi” ahli-ahli yang berasal dari Sulawesi Utara agar dapat menjadikan Bitung sebagai pelabuhan transit.
Dia juga menambahkan, sampai hari ini Indonesia tidak memiliki pelabuhan infrastruktur internasional sehingga orang akhirnya memilih Singapura.

“Kita bangun pelabuhan internasional di Bitung bukan berapa banyak barang yang keluar dari pelabuhan, tapi kita jual jasa pelabuhan transit internasional,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, Hence Mandagi, menyorot rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi peluang pembangunan Bitung yang sudah ada SK Presiden untuk dibangun Hub Port.
“Kalau perlu harus ada langkah revolusioner agar konsep Bitung menjadi the city of Pacific bisa terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu Mantan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (purn) Desi Albert Mamahit yang turut hadir, mengatakan, pentingnya membangun sinerji antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya sudah ketemu Walikota bitung dan beliau optimis Hub Port bisa dibangun di Bitung, dan pihak Pelindo pun yakin IHP bisa dibangun di Bitung,” ungkapnya.

Penggagas acara, Philep Pantouw memberi tanggapan mengenai, tindak lanjut dari forum diskusi. “Konsep sudah ada dan langkah pertama harus dimulai dengan pembentukan lembaga yang dapat menindak-lanjuti proposal yang ditawarkan pak Hengky,” ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Donal Pokatong ini akhirnya memutuskan Laksdya TNI (Pun) Desi Mamahit sebagai koordinator pembentukan lembaga yang nantinya akan mengeksekusi proposal Bitung sebagai Kota Infrastrur Dunia. Pertemuan untuk membahas pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta.(red rhdyt)

4000 LEBIH WARGA BATANG MENGUNGSI AKIBAT BANJIR


sebanyak 4.000 warga Batang dan Pekalongan mengungsi akibat banjir

JP-Batang,- Setidaknya 4.000 warga Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengungsi akibat banjir yang melanda daerah setempat pada Minggu siang.

Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang Ulul Azmi di Batang, Minggu, mengatakan bahwa sekitar 1.000 warga mengungsi ke sembilan titik akibat rumah mereka terendam banjir hingga mencapai 70 centimeter.

“Kendati demikian, pada Minggu sore, sebagian para pengungsi sudah pulang ke rumahnya meski kondisi rumah masih terendam banjir. Kemungkinan mereka tidak betah beristirahat di lokasi pengungsian,” katanya.

Menurut dia, ketinggian air kini mulai surut hingga 40 sentimeter (cm) sehingga sebagian pengungsi memilih pulang ke rumahnya dan sebagian lagi tetap bertahan di lokasi pengungsian.

Untuk membantu para korban banjir, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang telah menyiapkan dapur umum dan mendorong kebutuhan logistik ke sejumlah titik pengungsian.

“Kita telah siapkan dapur umum dan logistik untuk para korban banjir. Kami mengimbau bagi warga yang rumahnya terendam banjir agar mengungsi ke lokasi yang aman karena curah hujan diperkirakan masih cukup tinggi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Suseno mengatakan sekitar 3.000 warga masih mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian antara lain di Masjid Alkaromah, Kantor Palang Merah Indonesia (PMI), GOR Jetayu, aula kecamatan dan kelurahan.

“Hampir semua wilayah di empat kecamatan yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur dan sebagian Pekalongan Selatan terendam banjir,” katanya.

Ia yang didampingi Kepala Humas Arief Karyadi mengatakan saat ini Pemerintah Kota telah membuka dapur umum, bantuan logistik di setiap kelurahan tedampak banjir, menyiapkan petugas kesehatan, dan proses evakuasi,” katanya.

“Hampir semua kelurahan di empat kecamatan itu terendam air, kecuali Kelurahan Kuripan dan Kertoharjo Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan,” katanya.(red.rhdyt/sbr:PNs)

Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan Akan Disertifikasi BNSP


PRESS RELEASE PPWI NASIONAL

*Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan Akan Disertifikasi BNSP*

Jakarta – Poin utama perjuangan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggungat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait kewajiban mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Persidangan atas gugatan PMH itu telah berlangsung sejak Mei 2018 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Rabu, 30 Januari 2019, akan berlangsung sidang ke-27 dengan materi mendengarkan kesimpulan dari penggugat PPWI dan SPRI atas hasil 26 kali persidangan yang telah berlalu.

Berdasarkan fakta lapangan, PPWI meyakini bahwa UKW telah menjadi pemicu persoalan pers Indonesia secara sistematis, terstruktur, dan massif. UKW telah menimbulkan dampak ikutan yang fatal, yakni terkerangkengnya kemerdekaan pers dalam sekat-sekat birokrasi yang menimbulkan ekses tersumbatnya kanal-kanal penyampaian informasi dari masyarakat kepada publik maupun berbagai pihak berkepentingan dan aparat berwenang. UKW telah menjadi penghambat terjalinnya sinergitas dan koordinasi serta silahturahmi yang harmonis antara pelaku media dengan berbagai elemen publik. UKW juga telah menyebabkan kemacetan dalam proses kontrol sosial dan kebijakan publik yang menjadi tugas dan fungsi pers di negara demokrasi ini.

Lebih jauh, UKW bahkan telah menihilkan potensi dan talenta jutaan warga yang memiliki kemampuan berjurnalis yang sangat mumpuni, yang didapatkan dari bangku kuliah dan pengalaman panjang sebagai jurnalis berbagai jaman. UKW juga telah melahirkan para “terpidana kriminalisasi wartawan” di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, UKW secara langsung maupun tidak langsung, telah membunuh wartawan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf, 10 Juni 2018 lalu, hanya karena rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan Muhammad Yusuf bukan wartawan tersebab almarhum belum mengikuti UKW.

Di tataran teknis, oleh Dewan Pers UKW melahirkan puluhan, bahkan mungkin ratusan, rekomendasi yang pada intinya menghambat kerja-kerja pers. UKW melahirkan diksriminasi yang memecah-belah pekerja jurnalistik. Melalui rekomendasi yang diterbitkannya, Dewan Pers dapat dengan sewenang-wenang menuduh seseorang sebagai ‘wartawan’ atau ‘bukan wartawan’ hanya berdasarkan ukuran ‘telah mengikuti UKW’ atau ‘belum mengikuti UKW’. Melalui rekomendasinya pula, Dewan Pers dengan leluasa, didukung oleh MoU kong-kali-kong dengan institusi Polri, dapat menjustifikasi seseorang untuk diadili berdasarkan aturan KUHP atau UU Nomor. 40 tahun 1999, hanya dengan standar ‘yang bersangkutan telah ber-UKW’ atau ‘yang bersangkutan belum ber-UKW’.

Di tataran perundangan, UKW adalah sebuah akal-akalan Dewan Pers bersama beberapa organisasi pers konstituennya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Kewajiban ber-UKW tidak diatur samasekali di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai Pasal 15 UU Pers itu, tidak ada satu ayatpun yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk membuat dan/atau menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan. Sebaliknya, segala hal yang terkait dengan keahlian (kompetensi) diatur negara melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dewan Pers secara sangat meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum, mengeluarkan kebijakan melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Itulah inti terpenting dari Gugatan PMH Penggugat PPWI dan SPRI terhadap Tergugat Dewan Pers.

Sehubungan dengan sinyalemen terbaru, bahwa wartawan bakal dapat sertifikasi BNSP sebagaimana dilansir oleh media online Tempo.Co tertanggal 25 Januari 2019, PPWI menilai bahwa perkembangan ini cukup baik ke masa depan. Informasi lengkapnya di sini: https://bisnis.tempo.co/read/1168917/wartawan-bakal-dapat-sertifikasi-bnsp-ini-kata-dewan-pers/full&view=ok

Menyikapi perkembangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi poin perjuangan wartawan seluruh Indonesia selama ini, PPWI Nasional berkesimpaulan dan memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. UKW Dewan Pers itu illegal alias haram secara hukum, karena bertentangan atau melawan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sertifikat UKW tidak boleh digunakan dan harus ditarik oleh lembaga yang mengeluarkannya. Dewan Pers harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat haram tersebut, termasuk mengembalikan dana penyelenggaraan UKW yang sudah dikeluarkan oleh peserta sertifikasi illegal tersebut.

2. Pihak-pihak yang menggunakan sertifikat UKW sebagai acuan dalam aktivitas kegiatan resmi di lapangan merupakan penjahat jurnalistik, pengguna (penadah) barang haram. Selain wartawan lulusan UKW, pihak Pemda maupun swasta yang selama ini mempersyaratkan setiap calon mitra publikasi di unit-unit kerja di lingkungan instansi setempat, mereka termasuk dalam kategori pengguna barang ilegal, haram secara hukum, dan bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999, dan UU Ketenagakerjaan, serta PP No. 10 tahun 2018 junto PP No. 23 tahun 2004.

3. Kepada seluruh wartawan Indonesia, kami himbau untuk segera melakukan gerakan class action menggungat secara hukum dan meminta pertanggungjawaban Dewan Pers atas kebijakan UKW yang bertentangan dengan UU selama ini. Kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para wartawan lulusan UKW abal-abal, ilegal dan haram secara hukum nasional Indonesia, namun lebih daripada itu, kebijakan tersebut telah merusak tatanan hukum dan peraturan di negeri ini. Kebijakan Dewan Pers terkait UKW dan diikuti sejumlah rekomendasi yang menghambat kerja-kerja para wartawan non-UKW, bahkan telah memakan korban kriminalisasi wartawan di mana-mana, dan lebih parah lagi telah merenggut nyawa wartawan Kota Baru, Kalsel, Muhammad Yusuf, adalah sebuah perilaku inkonstitusional Dewan Pers yang mesti diminta pertanggungjawabannya, baik secara moral, administratif, maupun secara hukum positif.

4. Kepada pengurus Dewan Pers, PPWI mendesak supaya Anda meletakan jabatan segera, dan laporkan diri ke pihak berwajib untuk menunjukkan pertanggungjawaban hukum Anda semua atas segala kebijakan yang telah merugikan wartawan dan masyarakat Indonesia selama ini. Selayaknya sebagai warga negara yang baik, seluruh anggota Dewan Pers perlu memberikan contoh yang baik dengan sikap dan perilaku taat azas dan taat hukum.

5. Kepada semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan institusi pemerintahan (pusat dan daerah) maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia, PPWI menyampaikan bahwa Dewan Pers telah melakukan tindakan mal-praktek birokrasi terkait UKW dan penerbitan rekomendasi-rekomendasi selama ini. Oleh karena itu, PPWI dengan ini menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA LEMBAGA DEWAN PERS. Kepada semua K/L dan institusi pemerintahan maupun swasta, lembaga pers dan non-pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia kami himbau untuk tidak mengakui, tidak menggunakan dan/atau tidak menjadikan persyaratan, semua bentuk sertifikat UKW illegal, haram secara hukum, yang dikeluarkan Dewan Pers bersama lembaga-lembaga penyelenggara UKW-nya selama ini.

6. Kepada Presiden Republik Indonesia, baik periode saat ini, maupun Presiden terpilih melalui Pilpres 17 April 2019 mendatang, PPWI mendesak untuk membekukan kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 ini, dan tidak menerbitkan Kepres baru tentang Kepengurusan Dewan Pers periode 2019-2022, sebelum dilakukannya penataan dan perbaikan kembali sistim jurnalisme di negara ini.

7. Kepada lembaga legislatif (DPR/DPD RI), PPWI mengharapkan agar para anggota legislatif dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah yang amat krusial ini. Sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Besar Pers Indonesia, 18 Desember 2018 lalu, atas nama lebih dari 2000 wartawan dan pewarta warga peserta Mubes yang dating dari seluruh nusantara, Ketua Umum PPWI menghimbau agar lembaga DPR RI dapat menginisiasi atau memfasilitasi penyusunan RUU tentang Jurnalisme Indonesia, baik melalui amandemen UU No. 40 tahun 1999 maupun pembuatan UU yang baru.

Demikian Tanggapan PPWI Nasional atas pernyataan Dewan Pers terkait wartawan akan disertifikasi BNSP untuk diketahui, dimaklumi, dan dijadikan referensi bersama. Jakarta, 27 Januari 2019
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA (Ketua Umum)H. Fachrul Razi, MIP (Sekretaris Jenderal) (red.rhdyt)

SOFT LOUNCHING MEDIA WARTAINDO.NEWS DI PUNCAK LAWU

Jp – Karanganyar, Bertempat di villa Meteor Garden tepatnya Jalan Sekipan Kramat, Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (26/01/2019) Pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.
Mengadakan launching pertama kali, sebagai langkah awal menekuni bidang informasi dan edukasi melalui pemberitaan yang obyektif dan mendidik.

Untuk itu tema kali ini mengambil inti bangkitnya dunia jurnalistik yakni lahirnya sejuta penulis Indonesia. Hadir dalam acara para wartawan dan kru Redaksi, Hadir Juga Dari Polsek Tawangmangu Yang diwakili oleh IPTU Bambang-Kanit Intel, IPTU Suparlan-Kanit Reskrim, BRIPDA Sigit Anggota KSPK Memberikan surat ijin dan dukungan Acara LaunchingWARTA INDO NEWS dan memberikan dukungan agar bekerja sama dengan baik,

tamu undangan yang lain hadir juga media Lintas Indo dan Journal Police, dewan penasehat Siswanto,SPd,MH dan Rekan dari FKKD Sragen serta KGPH Puger BE dari Keraton Surakarta.

Untuk kantor Redaksi Warta Indo berkantor di jalan Al-ikhlas No. 02 Mendungan RT 01 RW 04 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah.

Saat sambutan Slamet Darmadi yang biasa di sapa mbah memet selaku Pemimpin Redaksi menyampaikan, untuk launching kali ini harus selalu optimis dalam menapaki dunia jurnalistik, dia bahkan berpendapat profesi wartawan bisa menghantar manusia menuju kesuksesan. Dia mencontohkan banyaknya pejabat yang berlatar belakang wartawan.

” Untuk itu kita harus bisa menapaki jejak-jejak mereka yang kini telah sukses berguna untuk nusa dan bangsa, ” terang Memet.

Sementara selaku pimpinan umum Danny Trisno Susetyo, SE menyampaikan jika dirinya sangat bersyukur bisa terbentuk mediaWARTA INDO NEWS dia menyampaikan media ini bukan untuk mencari finansial semata, namun untuk melayani masyarakat di bidang informasi.

 

“Kami berharap semua wartawan lebih mengutamakan seorang jurnalis yang berpegang teguh pada prinsip sesuai kode etik yang berlaku, ” Ucap Danny.


Di kesempatan yang sama, Siswanto SPd MH yang kini telah di nobatkan sebagai dewan penasehat memberi sambutan, pihaknya bersama beberapa rekan FKKD bersedia menjadi bagian dari media WARTA INDO NEWS dan siap menjadi penyemangat bagi para rekan wartawan WARTA INDO NEWSkhusunya informasi di bidang birokrasi.

” Saya sangat berterimakasih telah di beri kesempatan untuk mengabdikan diri di sisa hidup saya, walaupun saya sudah usia berkepala enam lebih namun saya selalu optimis dan yakin jika media ini akan maju dan berkembang, dan rekan kami juga siap mebantu suksesnya warta indo news ” Pungkas Siswanto.

Kemudian wejangan dari KGPH Puger BE memberi sekelumit kata pencerahan kepada rekan-rekan, profesi wartawan memang sudah ada tonggak sejarah dari zaman ke zaman, kraton suakarta sudah ada jurnalis pewarta warti ,dia berpendapat jika jurnalis juga harus bersikap jujur namun juga harus bijak.

” Semua harus di dasari dengan mencari kebenaran dengan mengedepankan lebih dekat dengan ajaran hidup yang sebenarnya, ” paparnya.

Warsito selaku wakil pimpinan umum menyampaikan VISI, MISI, TUJUAN DAN FUNGSI.
Mengakomodasikan kebutuhan sosial, edukasi, pendidikan politik, dan sosialisasi hukum bagi masyarakat melalui sarana media WARTA INDO NEWS Online & Cetak.
Misi :
Memupuk rasa cinta tanah air dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, dalam menyatukan seluruh komponen bangsa dari perbedaan SARA.
Tujuan dan fungsi adalah :
1. Sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat dan memberikan pelatihan pers bagi wartawan secara internal agar tercipta Insan pers yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Menciptakan media penyeimbang dari media-media yang ada, tanpa adanya unsur pornografi, informasi yang bernuansa provokasi, dan memberikan wacana positif kepada masyarakat.
3. WARTA INDO NEWS turut berperan mengawasi kinerja lembaga-lembaga Negara, dan lembaga-lembaga Negara lain meliputi eksekutif, yudikatif dan legislatif.
4. Melaksanakan cita-cita bangsa, turut mendorong, tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di penghujung acara selanjutnya potong tumpeng serta do’a bersama di sertai acara ramah tamah hingga selesai acara, kondusif dan lancar (26/1/2019)

FLASHMOB KEBANGSAAN NKRI KIBARKAN 5001 BENDERA PUSAKA MERAH PUTIH


Jp – Solo, Guna membangkitkan semangat jiwa dan rasa nasionalisme, Sekretaris Bersama (Sekber) Relawan menggelar Flashmob Kebangsaan untuk NKRI pada Minggu, 27 Januari 2019 di Beteng Vastenburg, Solo.

“Flashmob ini akan dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf Amin, Bapak Erick Thohir”, jelas Ketua Panitia, Baningsih Tedjokartono, Jumat (25/1/2019). Baningsih menambahkan, selain Erick Thohir, dijadwalkan akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Dijelaskan, dalam rangkaian acara Flashmob Kebangsaan untuk NKRI ini juga diisi dengan parade atau defile bendera merah putih. “Panji-panji merah putih akan dibawa oleh seluruh perwakilan organ relawan yang ada di Solo Raya,” ujarnya.

Bendera merah putih dikibarkan tak hanya pada saat defile saja, namun juga akan dipasang ribuan bendera merah putih di seluruh areal Benteng Vastenburg. “Kami akan mengibarkan sebanyak 5001 bendera merah putih,” ungkap Baningsih.

Pengibaran bendera merah putih, sambung Baningsih, sebagai penanda bahwa Indonesia tidak boleh terkoyak dengan gangguan apa pun. Merah putih harus tetap berkibar.

NKRI dan Pancasila harus tetap berdiri gagah. “Sebagai bangsa yang kuat, kita harus mampu menghadapi segala cobaan. Merah putih dan Pancasila harus tetap berdiri,” tegasnya.

“Untuk itu lah, kami dari Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan menggelar Flashmob Kebangsaan untuk NKRI.

Kegiatan ini digagas karena rasa peduli kami pada bangsa Indonesia. Rasa cinta kami pada negeri ini, melahirkan keinginan agar negeri ini tidak terkoyak oleh pemaksaan segelintir golongan,” paparnya.

Baningsih Tedjokartono
Dikatakan, dukungan mengalir dari berbagai pihak.

Kecintaan terhadap NKRI juga didukung seluruh anak bangsa dari berbagai penjuru.

Tak hanya dari wilayah Solo Raya, namun dukungan dari Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jakarta, ikut merayakan rasa cintanya pada tanah air yang dikemas dalam Flashmob Kebangsaan untuk NKRI

Menurut Baningsih, Indonesia harus berdiri kokoh. “Kita tidak boleh pesimis, namun harus tetap optimis.

Presiden RI Joko Widodo berulang kali berpesan, bahwa bangsa Indonesia harus optimis dalam menatap dan melangkah ke masa depan,” tandasnya.

(Red.rhdyt)

JANGAN REMEHKAN PROPESI WARTAWAN

“Ayahnya Jenderal Tito juga Wartawan”

Profesi Jurnalis atau wartawan diatur dalam Undang-undang No.40/1999 tentang PERS dan mentaati Kode Etik Jurnalis. Dan di perkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers – Polri yang di perbaharui pada Februari 2017 lalu.

Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-wartawan menurut Undang-Undang manapun tidak dibenarkan.

Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering insan PERS mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis. “Jangan Hina Profesi Jurnalis,”kata sesepuh dan senior Pers.

Sejarah membuktikan sebagaimana dikutip dari laman online Bangka Pos bahwa ayah sang Jenderal yang saat ini ada di pucuk kepemimpinan POLRI juga berprofesi sebagai wartawan, bahkan anggota PWI seumur hidup.

Achmad Gafar (78) masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan.

Kala itu, dia mengenang nama Achmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut.

Pendidikan di era tahun 40-an dipengaruhi gaya Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei 1939 ini.

Namun, ilmu-ilmu agama sangat kuat ditanamkan orangtua dan guru-guru mereka di sekolah.

“Saya ingat Achmad Saleh, teman sekolah waktu SD,” ujar Achmad Gafar warga Pangkalpinang belum lama ini.

Karena itu dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. Belakangan, Achmad Gafar baru mengetahui, salah seorang anak Achmad Saleh yakni Tito Karnavian adalah seorang jenderal polisi yang kini menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Dia juga sempat mengenang bahwa Achmad Saleh yang meninggal dunia pada Kamis (27/10/2016) tahun lalu adalah seorang wartawan di RRI.

Istri Achmad Saleh bernama Kordiah adalah seorang bidan.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Achmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai wartawan.

Dia mengaku hanya sebagai wartawan biasa yang mendukung cita-cita dan keinginan anak-anaknya.
Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai orangtua, kini anak-anak Achmad Saleh sukses dalam bidangnya masing-masing. Anak pertama Prof DR Diah Natalisa, MBA pernah menjabat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II.

Dia kuliah di S1 di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di School of Business & Economics University of Kentucky, dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya.

Anak kedua Tito Karnavian lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kepolisian) pada 1987.
Sebelum memutuskan masuk Akabri, Tito sempat lulus tes di Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Tito juga menyelesaikan Master of Arts (M.A.) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK (1996), Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998), Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998), Sespim Pol, Lembang (2000), Ph.D in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude), dan yang terakhir yaitu Lemhannas RI PPSA XVII (2011).

Anak ketiga Achmad Saleh Dr Iwan Dakota. SpJP (K). Lalu anak keempatnya Dr Fifa Argentina SpKK bertugas di Rumah sakit Siti Khodijah. Saat diwawancarai tempo.co, pada 17 Juni 2016 lalu, Achmad Saleh menuturkan profesi di bidang jurnalistik menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk membiayai sekolah Tito hingga meraih jabatan tertinggi di kepolisian. Achmad menuturkan, ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di RRI.

Selanjutnya, ia membidani pendirian koran Ekonomi Pembangunan, Pelita, dan koran Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya. “Saya pernah mendirikan koran terbitan Palembang,” katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Sambu, Palembang, Jumat, 17 Juni 2016 silam. “Saya anggota PWI seumur hidup,”
Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan soal ucapan tak menyenangkan yang dilontarkan oknum aparat penegak hukum terhadap profesi jurnalis.

Way Kanan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Lampung. Dikutip dari wartakota, dua wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi korban pelecehan profesi jurnalis.

Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang hampir terlibat chaos di Kampung Negeribaru, Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Minggu (27/8/17) sekitar pukul 02.30 WIB waktu lalu.

Harus profesional
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M. Nasir Djamil mengingatkan kepada semua pimpinan Polri yang menjabat sebagai Kapolres, agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan pernyataan di depan publik.

Demikian disampaikan Nasir Djamil terkait dengan ujaran oknuaparat kepada wartawan beberapa hari lalu. “Seharusnya mereka memahami makna Polisi Profesional, Modern dan juga Terpercaya. Dalam bersikap harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Aparat Huku selayaknya harus tahu dan melaksanakan tugas pokok Kapolres, “Kalau aksi Kapolres seperti ini tidak dihentikan, bagaimana masyarakat nyaman, wartawan itu juga kan masyarakatnya.

Bagaimana juga dicontoh bawahannya. Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir bahwa semua hasil kerja wartawan ibarat kotoran.

Ini sangat menyinggung profesi wartawan. Padahal pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengontrol kekuasaan,” tegasnya.

Mantan wartawan ini pun meminta Kapolres segera meminta maaf dan meralat komentarnya.“Sering-seringlah duduk dengan juru warta agar ada kesepahaman dan saling membantu dalam tugas.

Polisi butuh wartawan dan sebaliknya wartawan juga butuh polisi sebagai salah satu narasumber” pungkasnya.

Wajib di Proses
Menurut Leo Batubara Sesepuh dan juga Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ketika di hubungi FHI menyampaikan terkait adanya penghinaan profesi jurnalis, menyampaikan”Tugas wartawan itu sudah diatur menurut Undang-undang No.40/1999, jelas itu, wartawan dilindungi undang-undang, sebaiknya aparat itu melindungi bukannya merusak hubungan baik,”kata Leo dengan tegas.”Jika ada ketidak senangan dengan wartawan, adukan saja ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang menertibkan,”tambah Leo.

Sementara menurut wartawan Senior sekaligus pengajar di PWI Drs. Antonius Purba, menyampaikan kepada FHI,”Wajib diproses agar hal senada tidak terulang lagi, mengingat oknum aparat yang menghina tersebut adalah penegak hukum yang tidak patut mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian,”kata Antonius Purba, Alumni IISIP Lenteng Agung tahun 1987 dengan tegas.

”Intinya Polri dan Dewan Pers sudah membuat kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesepahaman agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan,”tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan FHI.
(Red.rhdyt/faktahukum)

JEPANG PEDULI LELUHUR KEMBALIKAN KAPAL MOJOPAHIT

JP-MOJOKERTO, Masyarakat Jepang yang peduli dengan Budaya Leluhur Kerajaan Majapahit, kini tengah melakukan proses pengembalian Kapal Majapahit yang berada di pelabuhan negeri Sakura untuk diangkut menuju Indonesia.

Kabar aktivitas masyarakat Jepang mengembalikan Kapal Majapahit itu, diungkapkan Ketua Yayasan Majapahit Baru (Majabar), M.Ng Indra Moesaffa, SH. M.Hum, dalam wawancara dengan PARLEMENPOS, Jumat (18/1/2019).

Menurut Indra, aktivitas pengembalian kapal itu diawali dengan prosesi pengangkatan Kapal Majapahit dari Laut di Pelabuhan Funabashi, Chiba ke Darat, untuk selanjutnya dipreteli dan dipotong-potong.

“Bagian bagian Kapal yang telah dipreteli dan dipotong-potong itu dimasukkan ke dalam kontainer, selanjutnya di kirim ke Surabaya, dan selanjutnya dibawa ke Desa Klintorejo dan dijadikan monumen di Taman Tribuana Tunggadewi,” papar Indra Moesaffa, tokoh budayawan yang sangat peduli dengan peninggalan leluhur Majapahit.


Dipaparkan Indra, Mr Takajo, salah satu warga Jepang yang peduli dengan Budaya Majapahit, sudah lebih dari 1 bulan berada di Tokyo untuk mengurus pemulangan Kapal Majapahit.

Direncanakan dalam bulan Februari nanti Kapal Majapahit akan dikirim kembali ke Surabaya.

“Mohon doanya agar semua berjalan lancar,” tutur M.Ng Indra Moesaffa, SH, M.Hum. (dwi)

HANYA INDONESIA MALAM INI SUPERMOON BERSAMAAN GERHANA BULAN


Purnama akan kembali terlihat dari bumi.

Beruntung, masyarakat Indonesia akan dapat menyaksikan fenomena supermoon yang muncul bersamaan dengan gerhana bulan ini.

Mengutip Tribunbatam.id, Gerhana bulan tersebut juga diujuki sebagai Super Blood Wolf Moon.

Super Blood Wolf Moon adalah kombinasi dari tiga peristiwa bulan sekaligus.

Yaitu, Supermoon adalah ketika bulan paling dekat dengan Bumi dalam orbitnya selama fase penuhnya, membuatnya tampak lebih besar.

Wolf moon adalah nama penduduk asli Amerika untuk bulan purnama pertama tahun ini.

Blood moon terjadi dengan gerhana bulan total ketika matahari, Bumi, dan bulan semua berbaris dan bayangan Bumi melemparkan cahaya kemerahan pada satelit alami satu-satunya.

Namun menurut astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo seperti dikutip dari Kompas.com, masyarakat Indonesia hanya akan dapat menyaksikan fenomena Supermoon-nya saja.

PERLINDUNGAN KONSUMEN : DPR BENTUK “BSBI” UNTUK AWASI KINERJA OJK DAN BI APABILA PELAYANAN PENGADUAN DAN TUGAS KURANG MAXIMAL KEPADA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA


“BSBI bertugas Mengawasi kinerja BI dan OJK” tulisan lama ini mengelitik untuk di pahami .

banyak masarakat dan pengiat perlindungan konsumen dibuat bingung oleh lembaga ojk kususnya dalam pengaduan konsumen, entah apa kerja mereka disaat awal berdiri pengiat lembaga perlindungan konsumen putra lawu 2014 disolo, pernah mengadukan 3 nasabah jawaban tertulis, terhadap perlakuan beberapa bank di solo, jawaban atas pengaduan konsumen kebetulan jawaban tertulis tidak memuaskan akhirnya didatangi waktu itu masih di kantor BI jawabanya dr petugas silahkan selesaikan dulu dengan pihak perbankan dan jelas lembaga konsumen tersebut,

dalam aduanya jelas melaporkan kinerja bank yang sepihak melalakukan pelelangan sepihak melibatkan Kesi dr malang waktu itu ! apa jawaban waktu itu dari petugas ? Kami tidak berwenang menangani sengketa nasabah bahkan sampai sekarang pun masih stag sampai saat ini.

Contoh lagi beberapa waktu lalu 2017 dan 2018 mengadukan salah satu leasing di semarang mendapat perlakuan yang sama bluder.

Dari lembaga perlindungan konsumen putra lawu menyoroti dulu 2014 baru berdiri petugas penyesuaian lahh kok masih 2018 sama seperti pertama kali ada pembela nasabah selain penggiat perlindungan konsumen yaitu Bidang pengaduan perlindungan konsumen di ojk.

Sebenarnya OJK bekerja untuk siapa….??
gelitiknya.

Beberapa waktu lalu Nasabah selalu kita arahkan supaya meminta print out SLIK ke OJK banyak sekali laporan pihak jasa keuangan kususnya BPR, koprasi dalam lapiran ke OJK tidak sesui dengan kenyataan tagihan kepada nasabahnya.

maka tulisan dr media Neraca walaupun sudah lama oleh Mohar Syarif Kamis, 04/07/2013

Patut dia apresiasi apakah BSBI bisa mengawasi dan menegur kinerja OJK Dan BI
imbuh ketua lembaga perlindungan konsumen putra lalwu disela sela waktunya.

isi tulisan media neraca – Kandidat Calon Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2013-2016, Fadhil Hasan mengatakan, bila terpilih, dirinya tidak hanya mengawasi Bank Indonesia (BI) saja, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, BSBI muncul untuk mengawasi bank sentral.

Namun, seiring lahirnya OJK yang mengakibatkan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK pada 2014 mendatang, adalah alasan kuta mengapa BSBI juga harus mengawasi OJK.

“Pengawasan BSBI ke OJK atas dasar permintaan DPR selaku pemberi tugas dan hanya terkait di sektor perbankan yang sebelumnya ada di BI. Sepanjang diminta, itu bisa dilakukan.

Saya merasa bahwa itu sesuatu yang memadai dari sisi hukum,” kata Fadhil, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (3/7).

Anggota Komisi XI, Tossi Aryanto, justru lebih banyak menyoroti kesiapan Fadhil Hasan dalam menjaga profesionalisme dan independensi.

Sebab, dari periode sebelumnya, BSBI dinilai banyak mengadvokasi BI, dan bukan menjadi kepanjangan tangan Komisi XI DPR.

Selain itu, kata Tossi, anggota BSBI periode sebelumnya tidak terlalu mengigit lantaran telah menjadi corong BI.

Padahal, sesuai dengan peran fungsinya, BSBI seharusnya menjadi instrumen DPR dalam mengawasi BI.

\”Bagaimana leadership dan komitmennya. Hal ini dikarenakan BSBI digaji oleh BI,\” kata Tossi kepada Fadhil.

Dalam menanggapi pertanyaan DPR, Fadil menjelaskan fungsi BSBI tidak menggigit karena terbatas.

Oleh karenanya, dia berjanji akan melakukan pendekatan yang informal untuk bisa mempengaruhi kebijakan BI.

\”Secara formal memang tidak terlalu menggigit.

Tetapi dengan informal akan lebih cair dan bisa diperhitungkan,\” tegasnya.

Bahkan, Fadhil juga berjanji akan betul-betul memerankan tugas dan fungsinya untuk membantu DPR dalam mengawasi kinerja BI.

Dia bahkan akan menjaga profesionalisme dan integritasnya untuk menjalankan amanah yang bakal diembannya jika terpilih.

\”Profesionalisme dan integritas. Walaupun tempat dan anggaran dari BI tidak masalah. Yang harus kami lakukan, komunikasi intensif dengan komisi XI untuk mengingatkan bahwa BSBI alat DPR mengawasi BI,\” tutur Fadil.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis kepada kandidat calon anggota BSBI lainnya, Chairul Djakman.

Dosen FEUI itu secara tegas akan menjaga independensi, meskipun dalam kegiatannya dibiayai oleh Bank Indonesia. Dia akan bekerja dengan memberikan gambaran soal BI, terkait dengan masalah pengawasan dan supervisi.

\”Siapa pun yang bayar, kami bisa menjaga independensi, meskipun yang bayar BI.

Namun, kami punya pandangan, ini adalah tanggung jawab.

Bukan berarti kami harus patuh kepada BI,\” tegasnya.

Sedangkan A Tony Prasetiantono menambahkan, independensi akan dijaga jika terpilih menjadi anggota BSBI.

Dia mengaku independensi sudah dijaga sejak dirinya berkecimpung menjadi pengamat ekonomi puluhan tahun silam. “Independensi saya tetap sejak menjadi pengamat, sejak tahun 1986 silam,” katanya.

Meskipun begitu, Tony mengkritik calon anggota BSBI yang berafiliasi dari partai politik atau pernah menjabat sebagai anggota DPR dari partai politik tertentu. Menurutnya, anggota BSBI yang berafiliasi dengan partai politik tertentu bisa tak independen.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar tradisi anggota BSBI yang terafiliasi secara politik dapat dihentikan.

“Mudah-mudahan sekarang ditradisikan tidak terafiliasi secara politik sehingga bisa independen dan karyanya lebih nyata,” ujarnya. Perlu diketahui, Komisi XI DPR mulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi calon anggota BSBI.

Sejauh ini, terdapat 10 kandidat anggota BSBI. Namun, dua calon belum merespon akan mengikuti fit and proper test, Komisi XI tetap akan memberikan penilaian kepada delapan calon lainnya. Kedua calon tersebut adalah Sidharta Utama dan Arianto Patunru.

Sedangkan kedelapan calon tersebut adalah Ahmad Erani Yustika, Deswandhy Agusman, Umar Juoro, Chairul Djakman, Fadil Hasan, A Tony Prasetiantono, Mundrajat Kuncoro dan Sri Adiningsih. [red.rhdyt/sbr:neraca.co.ic/mohar]

Data laporan Kepatutan Kekayaan ke KPK Seluruh Anggota DPRD DKI Kompak Tidak Laporkan Harta Kekayaan Mereka di Januari 2019

JP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis instansi yang tingkat kepatuhan melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Dari empat unsur, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun BUMN/BUMD, legislatif masih mendapatkan catatan merah dalam pelaporan harta kekayaan.

KPK mencatat anggota DPRD paling tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Dari 15.229 wajib lapor, hanya 28,77 persen atau 4.381 anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Kalau kita detailkan begitu seperti biasa yang paling tidak patuh legislatif. Ini penyakit lama nih DPRD,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu instansi yang paling rendah tingkat kepatuhannya menyerahkan LHKPN. Bahkan dari sebanyak 106 anggota DPRD DKI, tak ada satupun yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

“DPRD Provinsi DKI tidak pernah lapor. Nol persen,” ungkap Pahala.

Selain DPRD DKI, terdapat sejumlah DPRD provinsi lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya sama sekali atau 0 persen. Sejumlah DPRD provinsi itu, yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Lampung 77 wajib lapor, Sulawesi Tengah 33 wajib lapor, dan Sulawesi Utara 6 wajib lapor,” katanya.

Pahala membeberkan enam DPRD provinsi lainnya yang tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN masih rendah. DPRD Banten, DPR Aceh, DPRD Papua Barat, DPRD Papua dan DPRD Kalimantan Tengah masing-masing hanya satu anggotanya yang menyetorkan LHKPN. Sementara dari 93 anggota DPRD Jawa Timur hanya tiga anggota yang melaporkan harta kekayaannya.

“Untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali,” papar Pahala.(red.rhdtt/berisatu.com)

Lebih dari 10 Ribu Demonstran Tuntut Kebebasan Pers di Serbia


JP-international- Lebih dari 10 ribu orang berbaris di Beograd pada Sabtu (19/1) malam, untuk memprotes pemerintahan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), dan menuntut kebebasan media sebagai prasyarat untuk pemilihan umum yang bebas dan adil.

Seperti dikutip dari Reuters, para pengunjuk rasa yang merupakan gabungan Aliansi untuk Serbia, kelompok oposisi yang terdiri dari 30 partai dan organisasi, mengenakan lencana bertuliskan “Itu telah dimulai” dan meneriakkan “Pencuri Vucic”.

Demonstrasi mingguan kedelapan kalinya itu telah menarik perhatian banyak orang. Protes telah menyebar ke kota-kota lain di Serbia. Hari Jumat lalu diadakan di Novi Sad, kota terbesar kedua.

“Satu-satunya tuntutan yang kami inginkan adalah kejahatan (rezim) ini hilang. Kami ingin pemilihan umum, tetapi kebebasan harus dihadirkan lebih dulu,” kata Branisalv Trifunovic, seorang aktor yang berbicara di hadapan publik sejak beberapa pekan sebelumnya.

Tidak ada seorang pun di kantor pemerintahan Vucic yang bisa dihubungi untuk memberikan komentar. Sebelumnya, presiden mengatakan dia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi untuk melakukan reformasi pemilu dan meningkatkan kebebasan media, bahkan jika ada 5 juta orang di jalan.

Kendati demikian, dia mengaku bersedia untuk menguji popularitas partainya dengan perhitungan suara cepat.

“Saya datang ke sini untuk menyatakan ketidakpuasan saya terhadap elit yang berkuasa.

Mereka mengendalikan semua media, saya muak dengan semua korupsi yang terjadi,” kata Ljiljana Zivanovic, seorang pensiunan berusia 64 tahun. (Red.rhdyt/sbr:CNN)

SOEKARNO TANTANG PBB

JP-Opini Merasa tak dianggap lantaran masukan-masukannya tak diindahkan, Sukarno telanjangi PBB di Sidang Umum PBB 1960.
M.F. Mukthi

AMNESTI Internasional merilis laporan berjudul “The State of the World′s Human Rights” pada 24 Mei 2012. Laporan itu menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global. Salah satu akibatnya, menurut laporan itu, pelanggaran HAM meningkat.

Bukan barang baru sebetulnya bila Dewan Keamanan atau PBB secara keseluruhan mendapat kritik keras. Sejak akhir 1950-an Sukarno berulangkali mengkritisi PBB. Dalam pandangannya, PBB sudah tak netral. Kepentingan bangsa-bangsa baru selalu dikalahkan oleh negara besar.

Sukarno memberi contoh, PBB tak menghukum Amerika Serikat, Inggris, atau negara besar lain yang mencampuri bahkan mengganggu urusan dalam negeri negara lain.

“Dewan Keamanan yang seharusnya mencegah peperangan justru sering menghasut peperangan,” kritik Presiden Sukarno dalam Sidang Umum PBB 1960.

Dalam Sidang Umum PBB 1960 Sukarno mengucapkan pidato “To Build The World a New”. Ada lima kritik yang dihadirkan Sukarno kepada PBB.

Pertama, Sekretariat Jenderal PBB berada di tempat yang tak netral (AS). “Dia harus dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau tempat-tempat lain yang berada di luar konflik kepentingan.”

Kedua, PBB lahir dalam keadaan masyarakat dunia yang baru terbebas dari ketakutan perang. Akibatnya, menurut Sukarno, banyak piagam PBB mencerminkan konstelasi politik dan kekuatan saat ia lahir sehingga tak mengakomodasi realitas global yang berubah begitu cepat.

Ketiga, organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer, dan kekuatan dunia tahun 1945. “Negara-negara besarlah yang menentukan perang dan damai.” Sukarno menyarankan, “Karena itu keanggotaannya harus dibuka untuk negara berkembang.”

Keempat, sekretariat PBB perlu ditinjau ulang. Kelima, salah satu kesalahan badan internasional ini adalah menolak suatu bangsa untuk bergabung. Keenam, harus ada pembagian lebih adil di antara personil PBB dalam lembaga-lembaganya.

Orang-orang yang hadir dalam sidang itu terkesima, Tepuk tangan riuh mengiringi kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Sukarno. Mangil Martowidjojo, komandan Datasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, ingat betul suasana saat itu.

Sejak Sukarno memasuki ruangan, kenangnya dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967, para hadirin bertepuk tangan. “Di PBB yang terdiri dari bangsa-bangsa di dunia ini para pemimpinnya berkumpul di New York, dibikin oleh Bung Karno menjadi pendengar yang baik, yang tekun, yang sungguh-sungguh, seperti kalau Bung karno berpidato di depan rakyat atau para pemimpin Indonesia di tanah air tercinta.”

Namun, PBB yang dimotori negara-negara maju tak menghiraukan teriakan Sukarno. Mereka seakan malah menantang. Perestuan penyatuan Kalimantan Utara dengan Malaya menjadi salah satu tindakan yang membuat Sukarno kian muak terhadap PBB.

Sukarno sendiri kian gencar mengusung gagasan pembangunan dunia baru. Bersama negara-negara seperti RRT, Vietnam, dan Korea Utara, Indonesia membidani Conference of New Emergencing Force (Conefo).

Puncaknya, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. “Bila keadaan sudah berubah, pasti Indonesia akan kembali,” ujar Sukarno.(red.rhdyt/sbr:Historia.id)

USAI DEBAT PILPRES, HOTMAN PARIS TANTANG JOKOWI TEGAKKAN KEADILAN KASUS HUKUM DOKUMEN BENAR JADI SALAH, SALAH DIBENARKAN

Usai Acara Debat Pilpres Perdana, Hotman Paris Tantang Jokowi Selesaikan Kasus Hukum Jenny di Bali

Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea (kiri) dan capres nomor urut 01 Joko Widodo. – WK/TRIBUNNEWS

JP- JAKARTA – Usai acara debat Pilpres perdana yang disiarkan beberapa stasiun televisi secara langsung semalam, Kamis (17/1/2019).

Pengacara tenar Hotman Paris Hutapea langsung menantang Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyelesaikan kasus hukum di Bali terkait dengan penetapan status tersangka oleh polisi kepada seorang wanita warga biasa hanya karena dokumen gugatan perdata.

Di acara debat semalam Capres Joko Widodo berkali-kali meminta kepada masyarakat atau siapa pun agar langsung mengadukan jika mereka menemui kasus hukum yang dinilai tidak adil.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika Capres 02 Prabowo Subianto melontarkan kritikan agar pemerintah bersikap adil dalam kasus kepala desa di Mojokerto yang ditahan polisi hanya karena mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Uno.

Melalui akun instagramnya, Hotman Paris Hutapea mencoba menagih janji Jokowi tersebut dengan melaporkan adanya kasus hukum yang menimpa wanita wong cilik di Bali bernama Jenny.

Jenny kini dijadikan tersangka kasus pemalsuan dokumen atas tuduhan berbuat bohong oleh polisi hanya berdasarkan surat gugatan perdata yang diajukan Ibu Jenny ke pengadilan.

“Tadi malam di debat capres-cawapres, Bapak jokowi mengatakan, adukan kalau ada masalah. Sekarang saya mau mengadukan kasus hukum nih,” ujar Hotman Paris Hutapea, Jumat (18/1/2019) sekitar 1 jam lalu.

Menurut Hotman Paris Hutapea, Jenny mengajukan gugatan secara perdata sebuah kasus ke pengadilan di Bali.

Tapi, oleh penyidik dokumen pengaduan gugatan itu dinyatakan palsu dan bohong sehingga Ibu Jenny dijadikan tersangka pelanggaran Pasal 262 dan Pasal 263 KUHP.

“Yang berhak menilai gugatan itu sah atau tidak,dikabulkan atau tidak, itu hakim. Tapi oleh penyidik Si Jenny malah dijadikan tersangka,” ujar Hotman Paris Hutapea.(red.rhdyt/sbr:dtknews)