banner 468x60

Asal Tanda Tangan SKTM Kepala Desa Terancam Pidana Polda Jateng Bentuk Tim Khusus

banner 160x600
banner 468x60

Asal Tanda tangan SKTM Kepala desa/Perangkatnya Terancam Pidana ,Polda Jateng Bentuk Tim Khusus.

Terkait dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada penerimaan peserta didik SMA dan SMK di Jawa Tengah, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menegaskan akan melakukan langkah tegas dengan membentuk tim yang deketuai oleh Direktur Kriminal Umum (Direskrimum). Hal ini disampaikan Irjen Condro Kirono usai memimpin upacara hari Bhayangkara di Mapolda Jateng jalan Pahlawan, Rabu (11/7) pagi.  Tim yang akan diterjunkan nanti juga melibatkan anggotanya di setiap Polres.

“Kami akan tindak tegas siapa saja yang bertanggung jawab menerbitkan SKTM yang tidak sesuai fakta dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan,” tegas Condro.

Condro menambahkan, jika nanti ditemukan adanya unsur pemalsuan, semua pihak yang menerbitkan SKTM akan diproses sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan terancam hukuman 6 Tahun penjara.

Sementara Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jateng Kombes Hero Santoso menambahkan, untuk tim gabungan sudah berada dilapangan sejak hari Selasa (10/7).

Jika nanti ditemukan adanya pemalsuan dokumen SKTM, pihaknya akan bertindak tegas dengan melakukan penangkapan untuk diproses hukum bagi pihak-pihak yang menerbitkan SKTM dan penyalahgunaan dokumen tersebut.

Sisi lain menurut Rois hidayat selaku ketua LPKSM Putra Lawu Sragen menuturkan Betapa berharganya Sebuah SKTM ( SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU ) contoh tidak mampu bayar  sekolah dan lain-lain, jika ada SKTM yang keluar dari kelurahan dan benar adanya dan pihak terkait mengabaikan juga bisa dikenakan sangsi Mal adminitrasi Sangsi Pidana Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

semisal karena memberikan surat keterangan warganya tanpa seijin yang bersangkutan bisa kena pidana juga, berhati-hatilah kepala desa yang mau di minta tanda tangan oleh pihak manapun selain warga yang bersangkutan biasanya ini terjadi dalam sengketa tanah, terkait eksekusi tanah warga belum mau tanda tangan namun pihak- pihak lain sudah tanda tangan padahal hanya sebagai saksi/ pihak mengetahui itu bisa mengakibatkan kerugian kepada warga negara yang harusnya di lindungi.

Sumber : Tim jp

Editor R.hidayat

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.