banner 468x60

Waratawan JournalPolice.id Ikuti Audensi Bersama IPJT Di Kantor KIP ( Komisi Informasi Provinsi ) Jateng

banner 160x600
banner 468x60


Keterangan foto : Rombongan dari rombongan Sekber IPJT berfoto bersama dengan Komisioner KIP Jawa Tengah Dr. Wijaya (baju putih) dan Handoko ( baju kotak-kotak)

Journalpolice.id- Semarang, – diwakili sekjend M.safik bersama perwakilan dari berbagai kabupaten dan media masing masing datangi KIP, adapun ketua IPJT RM.Suwondo ada acara luar kota sehingga tidak bisa ikut bersama rombongan ke kaomisi informasi provinsi jawa tengah hari itu.

Terbitnya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), merupakan payung hukum dalam upaya pemerintah memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Senin (15/7/2019), di kantor KIP Jawa Tengah, melakukan audensi dengan para wartawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah ( Sekber IPJT).

Moh. Syafik selaku Sekretaris Sekber IPJT menyampaikan bahwa wartawan yang mengikuti audensi berasal dari berbagai media online maupun cetak antara lain dari Semarang, Kendal, Pekalongan, Grobogan, Jepara, Salatiga, Boyolali dan beberapa daerah lainnya.

Syafik juga mengatakan bahwa audensi dengan KIP Jateng adalah bertujuan untuk memberikan pembekalan pada para wartawan dalam memahami UU No.14 tahun 2008, khususnya tentang prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan informasi kepada instansi atau lembaga guna menunjang tugas-tugasnya sebagai wartawan.

” Dengan dipahaminya undang-undang tersebut, maka para wartawan tidak lagi mengalami kendala di lapangan dan tidak melakukan kesalahan sehingga tidak terjerat dengan masalah hukum “, kata Syafik.

Sementara itu, Dr.Wijaya dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan informasi dari lembaga ataupun instansi, maka pemohon harus mengajukan surat resmi tentang info yang diperlukan.

Dr.Wijaya mengatakan juga bahwa untuk meminta informasi, pemohon tersebut harus mengajukan surat, dimana prosedurnya harus sesuai dengan UU 14 tahun 2008, sebagaimana yang tercantum pada pasal 22.

Di akhir paparannya, Dr. Wijaya menegaskan bahwa informasi yang bisa diminta yaitu informasi dengan kategori tidak masuk dalam kategori tidak dikecualikan.

” Informasi yang dikecualikan diantaranya yaitu informasi yang jika diberikan dapat membahayakan keamanan negara. Selengkapnya tercantum dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP “, pungkas Dr.Wijaya.

Salah satu awak media journalpolice.id dan pengurus IPJT cabang Jepara Deny pelong pangilan akrabnya, menuturkan adanya KIP membuat semangat karena bagaimana mengungkap data data dan kepentingan rakyat kecil , dan mengingatkan awal pengalaman sebagai wartawan journalpolice.id dua tahun lalu berani mengungkap kasus besar demi membela kepentingan rakyat kecil di pantura jepara antara warga dan diduga oknum bekingi Salah satu perusahaan Tbk dag dig dug waktu itu berani biacara lantang hadapi resiko sebagai wartawan harus berani ungkapnya.
(Deny p)

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.