banner 468x60

APTI Jawa Tengah Gelar Musyawarah Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia

banner 160x600
banner 468x60


JP__Salatiga-(APTI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah, pada Jumat-sabtu 20-21 Desember 2019 menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2019 bertempat di Wisma Widya Graha, Salatiga.

Panitia Musda APTI DPD Jawa Tengah, Syukur Fahruddin mengatakan Musda dibuka oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI, Soeseno, dan dihadiri Dewan Pembina APTI, Budidoyo, tamu undangan dan peserta Musda yang terdiri terdiri dari pengurus APTI DPD Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APTI se Jawa Tengah.

“Musda ini bertujuan untuk menetapkan ketua dan kepengurusan APTI DPD Jawa Tengah serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk kepengurusan terpilih,” Tuturnya

Banyak hal yang diperdebatkan dalam Musda ini, Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dituangkan dalam rekomendasi.

“Adapun rekomendasi dapat kami sampaikan bahwa melihat situasi pertembakauan nasional hari ini maka meminta Gubernur Jawa Tengah untuk membuat regulasi tata niaga tembakau yang lebih adil kepada petani, memperjuangkan pembuatan regulasi tentang kemitraan pertembakauan kepada pemerintah pusat, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kenaikan cukai rokok, mendesak kepada pabrikan untuk terbuka dalam kualitas tembakau dan jumlah kuota tembakau yang dibutuhkan dan juga pengoptimalisasian dana DBHCHT untuk mendukuang terciptanya kualitas bahan baku tembakau yang lebih baik,” ungkap Syukur Fahruddin
Dalam musda ini menetapkan Muh Rifai dan Syukur Fahruddin sebagai Ketua APTI DPD Jawa Tengah dan Sekretaris APTI DPD Jawa Tengah terpilih untuk periode 2019-2024.
Ketua APTI DPD Jawa Tengah periode 2019-2024, Muh Rifai mengatakan bahwa dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi dan petani tembakau ke depan tidaklah mudah terlebih dengan adanya kenaikan cukai rokok dinilai gegabah.

“Pemerintah dalam menaikan cukai rokok kiranya terlalu gegabah dan memperjelas sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada stakeholder pertembakauan, mulai dari hulu ke hilir,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah harus mengambil sikap dan langkah tegas atas kebijakan kenaikan cukai rokok yang merugikan petani.

“Kami berharap Gubernur Jawa Tengah yang juga Senopati Tembakau punya keberanian untuk meminta pemerintah pusat agar meninjau ulang kebijakan kenaikan cukai rokok,” ungkapnya

Selain itu Gubernur hendaknya bisa memfasilitasi pertemuan dengan stakeholder pertembakauan baik dari pabrikan dan petani dalam membangun tata niaga yang berkeadilan bagi petani tembakau. “hal itu bisa saja dilakukan dengan model kemitraan,” Imbuh Muh Rifai

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.