banner 468x60

Anda wajib tahu apa itu? SKBDN (surat kredit berdokumen dalam negeri)

banner 160x600
banner 468x60

Sragen,Journalpolice.id| Dalam Era bisnis yang bekembang semakin maju ada beberapa alat pembayaran yang menjamin sebuah pembayaran atas suatu transaksi bisnis. Dikarenakan tuntutan untuk memudahkan suatu transaksi bisnis, maka pada tahun 1994 dikeluarkanlah suatu aturan yang berguna untuk transaksi bisnis, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 27/38/KEP/DIR 1994 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang sering disingkat SKBDN atau sering disebut juga sebagai LC Lokal adalah instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit (Issuing Bank) atas permintaan Applicant pembeli/pemohon, berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima , apabila bank penerbit menerima dokumen sesuai dengan syarat yang berlaku. SKBDN digunakan untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri. Sebuah bank dapat melayani kebutuhan itu, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN, dan setelah 2 tahun berjalan pemerintah merasa harus ada yang diperbaiki dalam regulasi mengenai SKBDN tersebut.

Maka pada tahun 1996 pemerintah mencabut peraturan 27/38/KEP/DIR 1994 tentang SKBDN
dan menggantinya dengan peraturan 29/150/KEP/DIR 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (SKBDN) dan pada tahun 1998 peraturan ini terjadi perubahan pada pasal 3
yang di tuangkan dalam peraturan 30/195/KEP/DIR 1998 Perubahan Tentang Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pada artikel di halaman
https://www.kemenkeu.go.id. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatipada saat menjadi pembicara kunci Acara Peluncuran Buku “25 Tahun Kontan : Melintasi 3 Krisis Multidimensi”,
Minggu (24/10) menjelaskan secara rinci krisis pertama terjadi pada tahun 1997-1998 atau biasa disebut krisis moneter. Penyebabnya, perubahan fixed exchange rate menjadi floating exchange rate yang menyebabkan balance of payment crisis. Krisis yang ditrigger oleh neraca pembayaran karena rezim nilai tukar.Adanya krisis moneter 1997-1998 melahirkan reformasi antara lain hadirnya Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbankan, yaitu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

Dalam Undang-Undang Perbankan tersebut pada pasal 40 ayat 1 mengatur jelas bahwa Bank
wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, dan tentang
kerahasiaan yang dapat diberikan keterangan diatur pada pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”.

Dan barangsiapa yang melanggar ketentuan tentang kerahasian tersebut juga jelas di tuangkan pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal41, Pasal 41A, dan Pasal 42,dengan sengaja memaksa bank atau pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat)tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus
miliar rupiah)”.

Selepas krisis yang terjadi di Indonesia permintaan para pengusaha untuk bertransaksi melalui perbankan mulai meningkat yang salah satunya adalah menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), maka pada tahun 2003 pemerintah melalui Bank
Indonesia mencabut peraturan-peraturan sebelumnya terkait Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan membuat suatu regulasi yang digunakan sampai sekarang yaitu Peraturan
Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Dalam Peraturan Bank Indonesia atau disingkat PBI tersebut lebih detail menjelaskan tentang
apa itu SKBDN, apa fungsi bank dan bagaimana mekanismenya, semua tertuang jelas dalam
regulasi tersebut.

Dalam PBI Pasal 1 sangat jelas di sebutkan
“Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai “Letter of Credit”
(L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon
(Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing
Bank) untuk:
a. Pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel
yang ditarik oleh Penerima;
b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau
ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima,

Dalam PBI tersebut juga menjelaskan dengan detail tentang jenis dan fungsi bank yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 13, adapun jenis bank tersebut adalah Bank
Pembuka (Issuing Bank), Bank Penerus (Advising Bank), Bank Tertunjuk (Nominated Bank),
Bank Pengkonfirmasi (Confirming Bank), Bank Penegosiasi (Negotiating Bank), Bank Pembayar (Paying Bank), Bank Peremburs (Reimbursing Bank), Bank Pengirim (Remitting Bank), Bank Pentransfer (Transferring Bank), Bank Tertarik, dan terakhir Bank Pengaksep (Accepting Bank).

Pada transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kita mengenal istilah Applicant dan Beneficiary,

apa sebenarnya arti istilah Applicant dan Beneficiary menurut Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 1 ayat 15 Pemohon (Applicant) adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank”.
Pasal 1 ayat 16 “Penerima (Beneficiary) adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran”.

Adapun dalam sebuah transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ada sebuah
janji tertulis antar bank mengenai transaksi dari Nasabah bank baik dari Pemohon/Applicant
maupun Penerima/Beneficiary,

janji tersebut adalah janji tertulis terkait bahwa bank Pemohon/Applicant ingin menerbitkan Surat Kredit Dokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang
biasanya disampaikan dalam Surat Keterangan dari Bank Pemohon/Applicant dimana Surat Keterangan tersebut dapat disampaikan melalui Surat/Email melalui Pegawai Bank dan diistilahkan dengan Bank Officer, atas Janji yang disampaikan oleh Bank officer pihak
Pemohon/Applicant melalui email yang merupakan salah satu jenis surat elktronik, pihak Bank
Officer Penerima/Beneficiary dapat menyampaikan janjinya juga terkait kesiapan nasabahnya menerima Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan membalas Email pemberitahuan dari
Bank Officer Pemohon/Applicant, dan atas dasar itulah bank Pemohon/Applicant menyampaikan janjinya untuk melakukan pembayaran yang dapat di sampaikan melalui sistem Swift dengan disertai persyaratan-persyaratan untuk akseptasi.

Dalam Pasal 1 ayat 17 menyebutkan :
“Janji Tertulis adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, swift, maupun
sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.”

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dapat dikeluarkan dengan kondisi tidak dapat diubah
dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank
Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada dan Penerima, terkait kondisi Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dijelasakan dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bank
Indonesia.

Surat Kredit Bredokumen Dalam Negreri (SKBDN) memiliki jangka watu lama pembayaran atas
sebuah transaksi dan paling lama jangka waktu SKBDN adalah 270 hari.

Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
menjelaskan tentang Permohonan yang dapat diterima untuk penerbitan Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri dimana dalam pelaksanaannya pasal 9 Peraturan Bank Indonesia
tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri menyebutkan “Dalam pelaksanaan SKBDN,

Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang dan atau jasa atau
pelaksanaan lainnya”.

Pada Bab II Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(SKBDN) memuat klausul mengenai Kewajiban Bank.

Dimana dalam pasal 11 ayat 1
menyebutkan Bank Pengkonfirmasi memberikan konfirmasi terhadap SKBDN atas dasar permintaan Bank Pembuka. pada ayat 2 menyebutkan Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jaminan dari Bank Pengkonfirmasi, dan juga jaminan dari Bank Pembuka, sepanjang dokumen yang diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk lain sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

dengan ada nya klausul ini jelas
bahwa dalam penetbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri mengharuskan ada nya sebuah
Jaminan yang di konfirmasi atas suatu penerbitan Surat Kredit Berdokuman Dalam Negeri.

Bank Penerus (Advising Bank) yang merupakan Bank yang berfunsi dapat meneruskan Surat
Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada Penerima melalui Bank Penerus tanpa
mengikat Bank Penerus dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila Bank Penerus memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima maka
Bank Penerus harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa
keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu;
b. Apabila Bank Penerus memilih tidak meneruskan SKBDN maka Bank Penerus wajib
segera memberitahukan kepada Bank Pembuka;
c. Apabila Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN maka Bank Penerus
wajib segera memberitahukan kepada Bank Pembuka, dan apabila Bank Penerus tetap
akan meneruskan SKBDN kepada Penerima maka wajib disertai dengan pemberitahuan
bahwa Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.

tentang fungsi Bank penerua ini terdapat dalam Pasl 13 Peraturan Bank Indonesia tentang
SKBDN, dengan adanya klausul ini Bank dari Penerima/Beneficiary diwajibkan menyampaikan
diterima atau tidaknya Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri melalui pemberitaguan kepada
Bank Pembuka dalam hal ini Bank dari pemohon/aplicant.

dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi SKBDN adalah taransaksi yang mengharuskan pejabat bank yang di tunjuk untuk menangani transaksi SKBDN dalam hal ini Bank Officer harus memahami tentang mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang SUrat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dimana pejabat bank atau Bank Officer Pemohon/Aplicant dan Bank Officer Penerima/Beneficiary harus aktif berkomunikasi untuk memperjelas status Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh Bank Pembuka agar transakai dapat berjalan sesuai regulasi perbankan terkait Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

Artikel ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang menggunakan
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dalam transaksi bianisnya, agar supaya tidak terjebak
pada asumsi negatif pada alat pembayaran Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
yang tidak berdasarkan regulasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Er.)
(Erel Himawan, SH)

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.