banner 468x60

4 Senjata Ampuh Untuk Ungkap Korupsi di Instansi Pemerintah, Kita Bertaruh Nyawa Untuk Ungkap

banner 160x600
banner 468x60

Malang -journalpolice.id |Temuan BPH RI 007 dan mediaberitaistana.id negara tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat terutama Kepala Desa yang bukan tupoksinya memunculkan pungli dan korupsi.

Contoh nyata terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang menyimpang yakni Kepala Desa M yang merupakan Kades di Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Jawa Timur.

Diduga, Kepala Desa ini sering melakukan pemerasan seperti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh warganya beberapa pekan lalu. Warganya ditakut-takuti dengan hukuman pidana atas kesalahannya, karena warganya merupakan masyarakat awam, akhirnya ia memberikan sejumlah uang agar tidak dipidana.

Kedua, adanya mark up yang sempat di kroscek oleh inspektorat, namun diduga kasus ditutup oleh inspektorat karena mendapatkan uang ‘salam tempel’ dari Kepala Desa Sukorejo ini.

Narasumber yang enggan disebut namanya merupakan salah satu perangkat desa Sukorejo yang kecewa dengan Kades Sukorejo ini, sebab setiap kali menegur perangkat desanya, Kades Sukorejo ini menegur dengan nada tinggi dan di depan banyak orang, hal tersebut dianggap bukan membina dan tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Kepala Desa, sebab Kepala Desa harusnya bersikap bijak.

Mungkin, yang menyebabkan adanya pungli, mark up, pemerasan hingga dugaan yang dinyatakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum ini karena adanya kedekatan dengan instansi-instansi tertentu yang kemudian melakukan kejahatan yang terselubung secara masif. Itulah yang perlu diungkap.

Kita yang ditunjuk oleh SPI-KPK langsung akan mengungkap dan mengorek kasus pungli dan korupsi yang sering dilakukan oleh oknum dari tingkatan Desa ini.

Jika ada main dengan inspektorat, maka inspektorat harus dilaporkan juga.

“Kadang kita dianggap remeh, namun kita tidak akan mundur ungkap kasus korupsi dan pungli,” ujar Eko Susianto.

Pemerintah harus memberikan efek jera pada pelaku pungli dan korupsi.

Polres Malang dan inspektorat harus menggelar terkait kasus pungli dan mark up.

Kades-kades merasa enjoy dengan kebiasaan ‘salam tempel’ yang dilakukan kepada instansi yang dirasa bisa melindungi pungli dan korupsinya.

Temuan responden SPI-KPK ada 6 Kecamatan dan 12 Desa, namun tidak ada tindakan apapun karena inspektorat diduga sering menerima ‘salam tempel’ ( kata pamong ).

Peranan pendamping desa pun dinilai menjadi hambatan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di tingkatan Desa.

Temuan tersebut ditelisik dari tahun 2018 awal.

BPH RI 007 dan media beritaistana.id negara sudah mengingatkan dan mengonfirmasi Kades-Kades tersebut namun tidak pernah direspon dan setiap didatangi kerumahnya tidak pernah ada dirumah.

Tim sukses para Kades itu juga merasa kecewa dan malu karena sekarang di era digital ini masyarakat banyak yang tahu tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Kades.

Tim BPH RI 007 yang dipimpin oleh Ahmad Lulang, S.H serta media beritaistana.id negara meminta kepada Ombudsman RI agar menindaklanjuti kasus ini karena tidak ada tindakan apapun terkait laporan yang sudah dilakukan kepada instansi-instansi terkait selama beberapa tahun belakangan.

BPH RI 007 sendiri mempunyai peranan penting dalam membantu mengungkap kasus korupsi dan pungli karena bersinergi dengan Kemenkopolhukam dan Tim Saber Pungli.

Untuk menuju Indonesia emas dari tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten hingga instansi-instansi yang lain korupsi harus diberantas.

Niat dan tujuan harus diklarifikasi agar tidak muncul kesengajaan.

Wujud 4 pilar media dan kelembagaan harus jadi satu agar bisa ungkap korupsi dan pungli.

Sesuai dengan PERPRES No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Baru-baru ini banyaknya temuan terkait permainan hukum yanng ditemukan.

Pencarian Terkait

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.