banner 468x60

ALI SUJITO : Biaya Rapit tes mahal, PEMKAB Ngawi dinilai Berdagang Dengan Rakyatnya

banner 160x600
banner 468x60


JP | Ngawi,opini : tokoh masyarakat ngawi AS ungkapkan kepada wak media jp bahwa Akhir akhir ini viral di media sosial salah satu kepala daerah yang marah karena diduga ada penyerobotan mobil PCR Yang rencananya akan digunakan di daerahnya.

Hal ini terjadi di Jawa timur tepatnya di kota Surabaya , Namun berbeda lagi di ujung Jawa timur paling barat , Kabupaten Ngawi ungkapnya.

Alih alih meringankan beban rakyat, PEMKAB Ngawi justru berbisnis dengan rakyatnya.

Hal ini terlihat dengan patokan biaya rapid test yang mahal di Rumah sakit umum Dr Soeroto Kabupaten Ngawi .

RSUD Dr Soeroto memasang tarif 400 ribu rupiah untuk rapid tes perorangan dan 350 ribu rupiah untuk kolektif minimal 5 orang , untuk rapid test kolektif harus mengajukan perjanjian tes dengan pihak rumah sakit dahulu.

Seperti yang diketahui RSUD Dr Soeroto Merupakan salah satu Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Milik kabupaten Ngawi. BLUD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan PEMKAB Ngawi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Adanya BLUD Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Jadi RSUD Dr. Soeroto Ngawi Aset yang tidak bisa dipisahkan dari kabupaten Ngawi dengan menyediakan layanan jasa kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga Ngawi yang tidak berorientasi pada keuntungan semata.

Namun pada faktanya RSUD Dr.Soeroto Ngawi justru berorientasi pada bisnis , selain rapid test Yang mahal secara perorangan juga rapid tes tersebut bersifat transaksional dengan penawaran rapid test kolektif lebih dari 5 orang seharga 350 ribu.

Selain itu rapid tes Di RSUD Dr. Soeroto tidak dapat menggunakan Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) bagi warga miskin.

Perlu di ingat wacana new normal akan segera dilaksanakan. Apakah warga harus membayar mahal rapid test ?

Apakah PEMKAB Ngawi mencari keuntungan dari layanan kesehatan dari warganya sendiri, menimbang RSUD Dr.Soeroto masih bagian dari pendapatan kabupaten Ngawi bukan milik swasta atau perseorangan?.

Oleh Ali Sujito SGP
( Biyan jp )

Email Autoresponder indonesia
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.